Viewing posts categorised under: Research

Merdeka dari Utang

by iqbal fadli m on August 11, 2017
0 comments

Donwload PDF Dalam infografis berjudul “Benarkah Indonesia Darurat Utang?” yang dirilis Kementrian Keuangan beberapa waktu lalu dalam rangka menjawab isu utang pemerintah yang kini sedang hangat dibicarakan publik, pemerintah secara umum mengklaim 3 hal, yaitu bahwa utang digunakan untuk belanja produktif, risiko utang adalah terjaga, serta pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati dan professional. Klaim pemerintah ini didukung sederet data empiris terkini dan analisis komparatif dengan berbagai negara lain di seluruh dunia. Artikel ini berupaya secara obyektif mengkaji ulang kontroversi utang pemerintah agar kita dapat lebih jernih dalam menilai kondisi ini. Fakta mendasar dari utang pemerintah adalah bahwa stok utang pemerintah secara absolut tidak pernah menurun. Dalam dua dekade terakhir, stok utang pemerintah terus menggelembung, tumbuh 10,8 persen per tahun (compound annual growth rate/CAGR), dari Rp 551 triliun pada 1998 menjadi Rp 3.515 triliun pada 2016. Dalam ekuivalensi US dollar, utang pemerintah meningkat dari $ 68,7 miliar pada 1998 menjadi $ 261,6 miliar pada 2016, tumbuh 7,7 persen per tahun (CAGR). Utang yang memberatkan Counter argument standar terhadap fakta utang yang semakin menggunung ini adalah stok utang sebagai persentase dari PDB masih dalam batas aman dan berkelanjutan. Berdasarkan konsensus internasional, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang aman adalah tidak lebih dari 60 persen. Dengan rasio utang pemerintah pada 2016 yang dibawah 30 persen, Indonesia termasuk negara dengan kinerja utang yang baik, terutama dibandingkan dengan negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat yang rasio utang terhadap PDB-nya masing-masing telah menembus 200 persen dan 100 persen. Namun dengan indikator yang sama, terlihat pola jangka panjang penurunan stok utang pemerintah telah terhenti sejak 2012. Rasio stok utang pemerintah menurun drastis dari 88,7 persen pada 2000 menjadi 23,0 persen pada 2012. Namun terlihat rasio stok utang mulai meningkat sejak 2013, dan pada 2016 telah menyentuh 28,3 persen dari PDB. Rasio stok utang pemerintah terhadap PDB telah menjadi norma internasional yang berlaku umum, yang berbasis pada gagasan untuk membandingkan seberapa banyak kewajiban sebuah negara (stok utang pemerintah) dibandingkan dengan seberapa besar pendapatannya (PDB). Namun indikator kinerja utang pemerintah ini sebenarnya bermasalah, secara sederhana karena pemerintah tidak memiliki akses ke seluruh PDB, hanya sebagian kecil dari PDB yang akan menjadi pendapatan pemerintah dalam bentuk penerimaan pajak. Indikator yang lebih tepat adalah rasio antara stok utang pemerintah dengan penerimaan pajak-nya, yang mencerminkan pendapatan pemerintah yang sesungguhnya. Membandingkan stok utang terhadap penerimaan pajak akan menghasilkan gambaran yang lebih tepat tentang beban utang terhadap keuangan negara, dan karenanya juga menjadi lebih sahih digunakan untuk analisis perbandingan antar negara. Dengan indikator ini, kondisi pengelolaan keuangan negara terlihat mengkhawatirkan. Rasio stok utang terhadap penerimaan pajak menurun drastis pasca krisis 1998 dan terhenti pada 2012, serupa dengan pola rasio stok utang terhadap PDB. Namun rasio stok utang terhadap penerimaan pajak rata-rata delapan kali lipat lebih besar dari rasio stok utang terhadap PDB. Pada 2016, ketika stok utang hanya 28,3 persen dari PDB, stok utang terhadap penerimaan pajak mencapai 273,6 persen, jauh diatas batas atas utang dalam keuangan personal (family debt to income) yang di kisaran 100 persen. Dengan indikator rasio stok utang terhadap penerimaan perpajakan ini, menjadi jelas mengapa beban utang adalah besar dan memberatkan keuangan negara. Meski stok utang terhadap PDB masih terjaga, namun beban utang pada keuangan negara telah berada pada tingkat yang sangat memberatkan. Pada 2005-2016, beban bunga utang dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo rata-rata mencapai 33,1 persen dari penerimaan pajak per tahunnya. Angka ini sangat signifikan, lebih besar dari rata-rata belanja barang dan belanja modal sekaligus yang pada saat yang sama hanya sekitar seperempat dari penerimaan perpajakan. Dengan sepertiga penerimaan pajak setiap tahunnya diprioritaskan untuk membayar beban utang, maka ruang fiskal yang tersisa menjadi sangat terbatas. Untuk melakukan perlindungan sosial dan mendorong percepatan infrastruktur, maka utang baru kemudian dilakukan. Ketergantungan terhadap utang telah menjadi akut dengan beban yang semakin membesar.   Defisit Ganda APBN Fakta signifikan yang jarang dibahas adalah keuangan negara telah mengalami defisit ganda sejak 5 tahun yang lalu. Defisit anggaran telah menjadi norma di Indonesia, dan sejak 2012 mulai diiringi dengan defisit keseimbangan primer yang semakin membesar. Dalam konsensus internasional, keuangan negara dikatakan berada pada tingkatan yang aman dan berkelanjutan ketika keseimbangan primer (primary balance), selisih antara penerimaan negara dan belanja negara minus bunga utang, bernilai positif dan jumlahnya mencukupi untuk membayar bunga utang. Pemerintahan dengan keseimbangan primer bernilai negatif, dipastikan harus berutang sekedar untuk membayar beban bunga. Dalam prakteknya, kebutuhan pembiayaan pemerintah akan jauh melebihi selisih keseimbangan primer dan beban bunga ini, karena defisit anggaran tidak hanya berisi beban bunga, serta juga ada kewajiban membayar cicilan pokok utang yang jatuh tempo, dan penyertaan modal negara. Pada 2016 misalnya, ketika beban bunga utang mencapai Rp 182,8 triliun, keseimbangan primer defisit Rp 125,6 triliun, defisit anggaran Rp 308,3 triliun dan utang baru yang harus dibuat Rp 725,7 triliun. Defisit keseimbangan primer mengindikasikan bahwa penerimaan pemerintah bahkan tidak mencukupi untuk hanya sekedar membayar bunga utang, terlebih lagi cicilan pokoknya. Implikasinya, pemerintah harus terus mengakumulasi tambahan utang sepanjang waktu. Dengan kata lain, yang dilakukan pemerintah sebenarnya hanyalah “pyramid strategy”: membayar utang saat ini dengan membuat utang baru tanpa mampu mengurangi stok utang. Perilaku keseimbangan primer ini menjelaskan mengapa stok utang terus meningkat drastis dari waktu ke waktu. Pemerintah harus selalu membuat utang baru untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang. Utang baru bukan lagi sekedar fungsi dari defisit anggaran, namun telah bergeser menjadi fungsi dari stok utang pemerintah. Negara tidak pernah mampu membayar cicilan pokok dan bunga utang kecuali dengan membuat utang baru. Pembayaran cicilan pokok dan bunga utang karenanya tidak pernah mampu menurunkan stok utang, namun justru meningkatkannya. Pembuatan utang baru oleh pemerintah terus meningkat drastis dari waktu ke waktu, dari hanya Rp 70 triliun pada 2004 hingga menembus Rp 700 triliun pada 2016. Peningkatan besaran utang baru setiap tahunnya terlihat berkorelasi kuat dengan besaran beban bunga utang dan cicilan pokok utang dan biaya pengelolaan utang, serta penanaman modal negara. Karena itu, seandainyapun defisit anggaran berhasil ditekan mendekati nol, seperti pada 2008, pembuatan utang baru dipastikan akan tetap dilakukan dalam jumlah signifikan. Bergantung pada utang membuat tekanan fiskal semakin membesar di masa depan, yang kemudian pada gilirannya memperbesar kebutuhan untuk berutang lagi. Pembenaran pemerintah untuk berutang umumnya adalah spekulatif, yaitu bahwa utang akan digunakan untuk kegiatan produktif yang diproyeksikan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari bunga utang. Dengan demikian, penerimaan perpajakan yang meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, akan mampu mengembalikan pokok utang dan sekaligus menutup beban bunganya. Maka, kegagalan mendorong pertumbuhan harus dibayar dengan mahal: berutang kembali. Sebagai kesimpulan, mungkin benar bahwa risiko utang pemerintah terjaga, namun harus secara jujur pula diakui bahwa beban utang telah semakin memberatkan keuangan negara. Mungkin benar bahwa pengelolaan utang telah dilakukan secara hati-hati dan professional, namun di saat yang sama harus secara jelas pula dikatakan bahwa keuangan negara telah semakin dalam bergantung pada utang. Maka di jelang dirgahayu negeri yang ke-72 ini, kita patut bertanya: kapan kita akan merdeka dari utang? UTANG DAN APBN-P 2017: AMBISI TANPA AFIRMASI Di tengah situasi perekonomian nasional yang lesu, APBN-P 2017 disahkan DPR. Dengan defisit anggaran mencapai 2,92 persen dari PDB yang membuat postur anggaran pertama kalinya menembus Rp 2 ribu triliun, pemerintah terlihat berupaya menjadikan APBN-P 2017 sebagai momentum untuk stimulus fiskal sekaligus memulihkan kepercayaan pasar. Berbagai indikator mikro semester I – 2017 menunjukkan perlambatan perekonomian, mulai dari turunnya konsumsi semen dan pasokan properti hingga anjloknya laba ritel modern Alfamart dan Indomaret. Meski di saat yang sama indikator-indikator makro menunjukkan kinerja yang cukup baik, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, realisasi PPN hingga pertumbuhan DPK perbankan, namun pelemahan daya beli masyarakat adalah nyata. Setelah momentum lebaran dan mudik mampu mendorong perekomian di 2017 dari pertumbuhan kuartal I yang semula kontraksi 0,34 persen menjadi tumbuh 4,0 persen di kuartal II, APBN-P 2017 secara jelas berusaha ekspansif dengan menurunkan target penerimaan pajak dan menaikkan belanja pemerintah, meski defisit anggaran kemudian mendekati batas 3 persen dari PDB. Arah kebijakan ini terlihat berupaya menjawab pelemahan daya beli masyarakat sekaligus menjadi cermin stance kebijakan fiskal untuk membawa perekonomian ke jalur pertumbuhan tinggi.   Déjà Vu APBN-P 2015 dan 2016? Strategi anggaran APBN-P 2017 terlihat masih mengikuti pola tahun-tahun sebelumnya, jika tidak bisa dikatakan serupa: ambisi meningkatkan penerimaan pajak di tengah kelesuan ekonomi dan ekspansi belanja infrastruktur hanya dengan reformasi subsidi. Pada APBN-P 2015 subsidi energi dipotong hingga 60 persen, dan penerimaan pajak ditargetkan naik hingga 30 persen. Alokasi belanja modal memang naik hingga hampir dua kali lipat, namun tidak mampu menolong pertumbuhan ekonomi 2015 yang melemah, hanya mencapai 4,79 persen, terendah sejak 2009. Penerimaan pajak 2015 hanya mampu tumbuh 8,2 persen, itupun diraih dengan “extra effort” di akhir tahun. Defisit anggaran yang awalnya dikonsolidasi pada -1,90 persen dari PDB, melonjak hingga -2,56 persen dari PDB, tertinggi sejak 2001. APBN-P 2016 mengulang kisah yang sama: mendorong penerimaan perpajakan yang dipatok tumbuh 24,1 persen, subsidi energi kembali dipangkas, seraya mempertahankan ekspansi belanja negara yang menembus Rp 2 ribu triliun. Meski diiringi kebijakan tax amnesty sebagai andalan, penerimaan perpajakan 2016 hanya mampu tumbuh 3,6 persen. Meski penyerapan belanja negara hanya 89,5 persen, defisit yang semula dipatok -2,35 persen tetap membengkak menjadi -2,49 persen. Kombinasi ketidakcermatan kebijakan fiskal, konservatifnya kebijakan moneter, dan suramnya kondisi ekonomi global di satu sisi, dengan kegagalan reformasi perpajakan, birokrasi yang semakin tambun dan rendahnya penyerapan anggaran di sisi yang lain, telah berkontribusi signifikan terhadap jatuhnya kredibilitas kebijakan fiskal Presiden Widodo di tahun awal pemerintahannya. Kebijakan fiskal yang keras terhadap kelompok miskin namun sangat lunak kepada investor dan birokrasi, telah memperburuk kondisi perekonomian yang sedang menghadapi resesi global di tengah situasi moneter yang ketat. Menjadi ironis melihat APBN-P 2017 yang terlihat bebal dengan pengalaman APBN-P 2015 dan 2016. Dengan melihat realisasi APBN 2016, dan realisasi APBN 2017 hingga semester I, target APBN-P 2017 terlihat ambisius. Meski telah diturunkan, namun penerimaan perpajakan masih dipaksa tumbuh 14,6 persen. Dengan realisasi hingga semester I yang baru mencapai 38,8 persen, target APBN-P 2017 sebesar Rp 1.472,7 triliun adalah sangat sulit dicapai. Dengan target penerimaan perpajakan yang overestimate dan target belanja yang justru ditingkatkan, APBN-P 2017 menghadapi resiko fiskal yang serius: melonjaknya potensi defisit anggaran melebihi ambang batas yang diperbolehkan UU No. 17/2003. Meski proyeksi pemerintah akan terdapat “penghematan alamiah” pada belanja negara sehingga defisit APBN-P 2017 dapat ditekan ke -2,67 persen dari PDB, namun resiko pelanggaran batas defisit ini tetap rawan terjadi. Dalam proyeksi IDEAS, dengan penerimaan perpajakan yang lebih realistis untuk dicapai dan penyerapan belanja negara yang lebih disesuaikan, defisit APBN-P 2017 berpotensi melonjak menjadi Rp 417,3 triliun atau 3,07 persen dari PDB, melebihi batas atas defisit 3 persen dari PDB yang diizinkan oleh UU. Skenario jebolnya batas atas defisit 3 persen dari PDB ini perlu mendapat perhatian serius mengingat pengalaman lonjakan defisit APBN-P 2015 dan 2016. Untuk mencegah lonjakan defisit, kami merekomendasikan belanja negara harus dipangkas, yang dalam estimasi kami setidaknya Rp 181.3 triliun. Meski konservatif dan berpotensi mendorong kontraksi, namun disiplin fiskal akan membuat kebijakan pemerintah lebih kredibel. Dengan pemotongan ini, kami menyarankan konsolidasi fiskal, yaitu menekan defisit hingga -2,39 persen dari PDB. Agar pemotongan belanja ini tidak berdampak negatif, bahkan dapat tetap menjadi stimulus fiskal, maka alokasi belanja menjadi penting. Sejak dini non-discretionary expenditure, seperti belanja pegawai, belanja barang dan pembayaran bunga utang harus ditekan. Belanja subsidi dan perlindungan sosial harus ditingkatkan. Anomali indikator mikro dan makro secara jelas menunjukkan jatuhnya daya beli masyarakat miskin, sehingga memunculkan kebutuhan yang lebih tinggi terhadap kebijakan afirmasi untuk kelompok menengah-bawah. Kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Jokowi yang keras kepada kelompok miskin namun sangat akomodatif kepada birokrasi, investor dan pemerintah daerah, sudah selayaknya diakhiri. Skenario defisit dan utang Defisit anggaran diklaim merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan ekonomi makro yang bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan keamanan untuk rakyat. Utang merupakan konsekuensi dari postur APBN dimana pendapatan lebih kecil dari belanja. Defisit anggaran diklaim dibutuhkan untuk menjaga stimulus fiskal. Namun faktanya, anggaran negara yang selalu defisit lebih banyak diakibatkan oleh alokasi anggaran yang lebih diprioritaskan untuk “belanja mengikat” yang dipandang bersifat wajib, khususnya belanja pegawai dan pembayaran bunga utang, serta transfer ke daerah. Dengan besarnya porsi belanja pemerintah yang merupakan non-discretionary expenditure, maka belanja untuk stimulus fiskal dan perlindungan sosial yang dibawah diskresi pemerintah, seringkali harus dibiayai dengan utang. APBN-P 2017 menunjukkan politik anggaran pemerintah yang sangat permisif dengan utang. Atas nama rakyat, defisit anggaran ditingkatkan. Pembiayaan defisit melalui utang yang semakin membengkak menjadi terbenarkan dan bahkan menjadi tugas mulia. Di bawah skenario defisit APBN-P 2017, kami memproyeksikan kebutuhan pembiayaan akan menembus Rp 700 triliun, sehingga stok utang pemerintah di akhir tahun akan mendekati Rp 4 ribu triliun, atau sekitar 29 persen dari PDB. Dengan rekomendasi IDEAS, stok utang pemerintah di akhir 2017 akan dipertahankan di kisaran 28 persen dari PDB. Dengan pembuatan utang baru yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, stok utang pemerintah dipastikan akan terus melejit secara progresif. Tanpa adanya langkah reformasi anggaran yang signifikan (business as usual), dan dengan memperhitungkan penarikan utang baru, profil jatuh tempo utang dan beban bunga ke depan, kami memproyeksikan stok utang pemerintah akan menembus Rp 5.000 triliun pada 2019. Hasil simulasi IDEAS ini menegaskan bahwa stok utang pemerintah tidak akan pernah berkurang dengan strategi dan pola pengelolaan utang yang ada saat ini. Timbunan utang pemerintah dipastikan akan semakin menggunung bila tetap dikelola secara “business as usual”. Strategi pengelolaan utang yang sangat konservatif ala World Bank dan IMF, sangat terfokus pada refinancing untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang yang jatuh tempo. Utang baru dibuat untuk menutup kewajiban utang lama, namun stok utang tidak pernah menurun. Dengan arah kebijakan seperti ini, pengelolaan portofolio utang hanya sekedar debt switching dan buy back, dengan pemanis terms and conditions yang lebih baik. Penurunan stok utang (debt reduction) hanya akan bisa dilakukan dengan extra efforts yang sangat mahal: menggunakan surplus keseimbangan primer yang diraih dari peningkatan pajak dan penjualan sumber daya alam yang berlimpah untuk menebus utang.

Read more

Evaluasi Ekonomi Mudik 2017

by iqbal fadli m on July 24, 2017
0 comments

Evaluasi Mudik Beberapa waktu lalu kita baru saja menyaksikan salah satu fenomena terbesar negeri ini, mudik. Bagi masyarakat perantau, mudik adalah sebuah kewajiban. Ia adalah cermin nyata kenangan akan kampung halaman dan penyambung utama silaturahmi dengan kerabat yang memberi energi baru untuk melanjutkan kehidupan di tanah perantauan. Spiritualitas mudik ini kemudian bertemu dengan semangat relijius Ramadhan dan Idul Fitri, khususnya memohon maaf dan berbakti kepada orang tua. Kombinasi migrasi dan Idul Fitri di Indonesia ini kemudian menciptakan mudik sebagai salah satu event ritual rutin tahunan terbesar di dunia. Bersamaan dengan mudik, triliunan rupiah uang mengalir setiap tahun-nya ke daerah asal pemudik yang menggerakkan roda perekonomian lokal, memberi jaminan sosial dan melepaskan penduduk dari kemiskinan, walau mungkin temporer. Perekonomian nasional juga bergerak seiring pergerakan puluhan juta manusia, terutama melalui jalur konsumsi seperti di sektor transportasi, komunikasi, perdagangan, hotel, dan restoran.Dari satu perspektif, mudik adalah fenomena sosial yang positif. Mudik memberi andil yang besar dalam menjaga nilai-nilai kekeluargaan, solidaritas, dan harmoni sosial. Mudik juga menjaga nilai-nilai kultural antara pemudik dengan daerah asal-nya. Dampak ekonomi mudik juga tidak bisa dipandang remeh.  Trend jumlah pemudik Dari riset IDEAS tentang pola migrasi dan pertumbuhan 20 wilayah aglomerasi di seluruh Indonesia, diperoleh estimasi profil mudik yang tidak dapat diremehkan. Pada tahun 2017, IDEAS memproyeksikan akan terdapat potensi 33,0 juta pemudik, meningkat 2,0 persen dari tahun lalu yang diperkirakan sebesar 32,3 juta pemudik. Dengan estimasi pemudik pada 2013 sebesar 30,8 juta pemudik, maka secara umum jumlah pemudik tumbuh 1,7 persen sepanjang 2013-2017 (Compound Annual Growth Rate/CAGR). Dengan muslim adalah penduduk mayoritas, sekitar 228,2 juta jiwa pada 2017, maka fenomena mudik dijumpai di seluruh Indonesia. Dalam riset IDEAS, potensi pemudik difokuskan di wilayah aglomerasi dimana fenomena masyarakat migran adalah besar. Potensi pemudik 2017 sebesar 33,0 juta orang tersebar di 20 wilayah aglomerasi di seluruh Indonesia. Untuk pemudik diwilayah aglomerasi kota di pulau Sumatera yaitu sebesar 1,58 juta di Mebidangro (Medan, Binjai, Deliserdang, Karo), 1,32 juta di Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar, Pelalawan), 847 ribu di Patungraya Agung (Palembang, Betung, Indralaya, Kayu Agung), 1,01 juta di Batam Raya. Sedangkan potensi pemudik di luar pulau Jawa dan Sumatera yaitu sebesar 1,10 juta di Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan), 966 ribu di Samarinda Raya, 861 ribu di Mamminasata Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar), dan 3,55 juta di 7 kawasan metropolitan lainnya.Untuk aglomerasi kota di pulau Jawa yaitu sebesar 12,55 juta di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), 2,07 juta di Bandung Raya, 1,48 juta di Kedungsepur (Kendal, Ungaran, Semarang, Purwodadi), 1,59 juta di Solo Raya, 1,01 juta di Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, Bantul), 3,04 juta di Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan).    Angkutan selama mudik Pergerakan puluhan juta orang dalam waktu yang relatif bersamaan ini dipastikan membutuhkan sarana dan prasarana transportasi yang masif. Riset IDEAS memproyeksikan, dari 33,0 juta pemudik pada 2017, sekitar 23,5 juta pemudik masih mengandalkan angkutan pribadi dan hanya sekitar 9,5 juta pemudik yang menggunakan angkutan umum, meningkat berturut-turut 1,6 persen dan 3,2 persen dari tahun sebelumnya. Komposisi pemudik dengan angkutan umum (71 persen) dan angkutan pribadi (29 persen) ini, tidak berubah dalam lima tahun terakhir (2013-2017). Dominasi pemudik dengan angkutan pribadi ini dikonfirmasi oleh tingginya jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor miliknya. IDEAS memproyeksikan mudik tahun 2017 ini melibatkan hampir 10 juta kendaraan pribadi, yaitu 3,1 juta mobil dan 6,8 juta sepeda motor, meningkat masing-masing 16,4 persen dan 19,9 persen dari tahun sebelumnya. Estimasi IDEAS menunjukkan bahwa pada 2013, baru mencapai 4,4 juta kendaraan pribadi, yaitu 1,6 juta mobil dan 2,8 juta sepeda motor. Dengan kata lain, sepanjang 2013-2017, pemudik dengan mobil dan sepeda motor meningkat masing-masing 18,8 persen dan 24,7 persen per tahun (CAGR). Pertumbuhan tinggi pemudik dengan mobil dan motor ini di satu sisi positif, yaitu jumlah penumpang per unit kendaraan pribadi cenderung menurun, sehingga keselamatan pemudik lebih terjaga. Namun di sisi lain, kompleksitas lalu lintas mudik semakin meningkat secara signifikan  dan ketergantungan terhadap transportasi darat berbasis jalan semakin tinggi. Estimasi pengeluaran pemudik Pergerakan puluhan juta manusia dan kendaraan dalam waktu yang relatif bersamaan ini, tak pelak membutuhkan pengeluaran yang sangat besar untuk membiayainya. Riset IDEAS memproyeksikan total pengeluaran yang dikeluarkan 33,0 juta pemudik selama arus mudik dan arus balik 2017 ini sebesar Rp 142,2 triliun, meningkat 19,3 persen dari tahun sebelumnya. Pengeluaran rata-rata sebesar Rp 4,3 juta per orang ini diproyeksikan digunakan pemudik untuk membiayai akomodasi, transportasi, makanan-minuman dan jasa hiburan-rekreasi selama mudik. Dengan estimasi pengeluaran pemudik pada 2013 sebesar Rp 65,6 triliun, hal ini mengindikasikan kenaikan biaya mudik yang signifikan, yaitu 21,4 persen per tahun sepanjang 2013-2017 (CAGR). Momentum mudik umum digunakan pemudik untuk membawa hasil simpanan dari penghasilan di tanah rantau untuk orang tua dan keluarga di kampung halaman (remitansi). Dengan memperhitungkan adanya kebijakan THR (tunjangan hari raya) dan tingkat upah minimum provinsi, IDEAS memproyeksikan 15,3 juta pemudik yang diestimasi berstatus pekerja akan membawa remitansi ke kampung halaman mereka sebesar Rp 63,6 triliun pada musim mudik 2017 ini, meningkat 9,6 persen dari tahun sebelumnya. Dengan estimasi remitansi yang dibawa pemudik pada 2013 sebesar Rp 38,1 triliun, maka terdapat kenaikan jumlah remitansi pemudik sebesar 13,7 persen per tahun sepanjang 2013-2017 (CAGR). Terlihat bahwa sepanjang 2013-2017, kenaikan biaya mudik lebih tinggi dari kenaikan pendapatan pemudik, yang direpresentasikan oleh remitansi pemudik. Pergerakan puluhan juta orang dalam waktu yang relatif bersamaan ini dipastikan membutuhkan sarana dan prasarana transportasi yang masif. Riset IDEAS memproyeksikan, dari 33,0 juta pemudik, sekitar 23,5 juta pemudik masih mengandalkan angkutan pribadi dan hanya sekitar 9,5 juta pemudik yang menggunakan angkutan umum, meningkat berturut-turut 1,6% dan 3,2% dari tahun sebelumnya. Keterbatasan kapasitas angkutan umum, tingginya harga tiket moda transportasi umum, ketersediaan infrastruktur jalan raya, terutama jalan tol, yang semakin masif di Jawa, serta faktor psikologis dan budaya pemudik, berkontribusi pada dominannya angkutan pribadi dalam mudik. IDEAS memproyeksikan mudik tahun 2017 ini akan melibatkan hampir 10 juta kendaraan pribadi, yaitu 3,1 juta mobil dan 6,8 juta sepeda motor, meningkat masing-masing 16,4% dan 19,9% dari tahun sebelumnya. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, hajatan kolosal yang melibatkan pergerakan 33,0 juta pemudik tahun 2017 ini secara umum akan terkonsentrasi di Jawa. Secara khusus, pergerakan pemudik di Jawa ini akan didominasi oleh tiga wilayah aglomerasi yaitu Jabodetabek, Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), dan Bandung Raya. Riset IDEAS menunjukkan jalur utama mudik tahun 2017 adalah pergerakan 12,5 juta pemudik dari Jabodetabek menuju Jawa Tengah (36,3%) dan Jawa Barat (22,0%), diikuti pergerakan 3,0 juta pemudik dari Gerbangkertasusila ke Jawa Tengah (32,4%) dan pergerakan 2,1 juta pemudik dari Bandung Raya menuju ke Jakarta (33,2%) dan Jawa Tengah (30,5%). Terlihat bahwa Jawa Tengah yang menjadi destinasi utama para pemudik, sebagaimana tahun sebelumnya, selalu mengalami keriuhan lalu lintas yang tinggi. Total perputaran uang Secara keseluruhan, IDEAS memproyeksikan total perputaran uang terkait mudik selama musim mudik 2017 sebesar Rp 205,8 triliun. Angka ini setara dengan 1,5 persen dari PDB atau 9,9 persen dari APBN 2017. Untuk sebuah perhelatan temporer dengan durasi hanya sekitar 2 pekan saja, angka ini tentu sangat signifikan. Dengan signifikansi-nya diatas, semua pihak umumnya kemudian memberi toleransi besar bagi mudik, memberinya pembenaran dengan THR, memfasilitasi-nya dengan acara mudik gratis bersama, dan bahkan mendorong-nya dengan membuat jadwal libur panjang setiap hari raya Idul Fitri. Pemerintah, perusahaan, ormas hingga partai politik berlomba memberi kemudahan bagi para pemudik, mulai dari penyediaan armada transportasi hingga posko mudik di ribuan titik sepanjang jalur mudik. Bagi masyarakat migran, mudik tentu adalah kegiatan “wajib” yang pantas ditebus dengan biaya berapapun. Namun, ditinjau dari perspektif makro-jangka panjang, fenomena mudik sesungguhnya adalah inefisiensi, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Secara sosial, mudik identik dengan berbagai kerumitan yang sering menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang tidak kecil. Pergerakan puluhan juta manusia dan kendaraan bermotor dalam waktu yang relatif bersamaan, khususnya di pulau Jawa, rentan dengan berbagai masalah mulai dari kasus-kasus kriminalitas, kecelakaan transportasi yang menelan korban harta dan jiwa, hingga kemacetan luar biasa di berbagai jalur mudik. Tahun 2016 menjadi catatan kelam dalam sejarah pengelolaan mudik modern Indonesia dimana kemacetan total (grid lock) hingga 20-22 Km di pintu exit toll Brebes Timur menelan korban hingga puluhan jiwa. Secara ekonomi, mudik menghabiskan begitu banyak sumber daya ekonomi. Pengeluaran pemudik selama musim mudik 2017 sebesar Rp 142,2 triliun yang seluruhnya dihabiskan untuk konsumsi jangka pendek, tidak lebih dari sebulan, adalah bentuk nyata pemborosan ekonomi yang luar biasa. Pengeluaran ratusan triliun untuk akomodasi, transportasi, makanan-minuman, dan jasa rekreasi-hiburan tentu akan menggerakkan perekonomian dalam jangka pendek, namun ia sama sekali tidak berdampak pada kapasitas produksi maupun daya saing perekonomian dalam jangka panjang. Dana ratusan triliun ini jika dialihkan, mencukupi untuk membiayai program raskin (beras untuk rakyat miskin) selama 5 tahun atau program KUR (kredit usaha rakyat) selama 7 tahun. Dana sebesar ini juga lebih dari cukup untuk membiayai seluruh rencana program pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan sepanjang 2015-2019. Pergerakan jutaan angkutan umum dan kendaraan pribadi untuk mengangkut puluhan juta orang setiap tahunnya, yang masih sangat berpusat pada transportasi darat berbasis jalan, terutama jalan tol, adalah sangat boros BBM, mengancam ketahanan energi dan memperparah pencemaran lingkungan. Untuk memfasilitasi pergerakan jutaan kendaraan darat ini, khususnya di Jawa, ratusan hektar tanah pertanian produktif dikorbankan dan ratusan triliun anggaran publik dihabiskan setiap tahunnya untuk membangun dan merawat berbagai infrastruktur transportasi darat. Sementara itu, dampak positif dari migrasi secara umum dan mudik secara khusus, yaitu remitansi, tidak terlihat secara jelas. Remitansi puluhan triliun per tahun jika digunakan secara bijak dan produktif, seperti untuk kesehatan dan pendidikan anak atau membeli sawah dan hewan ternak, secara umum akan berdampak pada penurunan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Namun pada kenyataannya remitansi yang dibelanjakan terdesentralisasi oleh jutaan keluarga migran ini, lebih cenderung dibelanjakan secara konsumtif, seperti belanja konstruksi rumah, peralatan elektronik, serta mobil dan sepeda motor, dengan motivasi utama bukan untuk investasi fisik ataupun investasi manusia melainkan lebih banyak untuk konsumerisme dan bahkan memamerkan gaya hidup urban (demonstration effect). Proyeksi tujuan pemudik Ketidakefektifan remitansi dalam mensejahterakan daerah asal migran, tergambar dalam daerah tujuan utama mudik, yang merupakan daerah pengirim migran utama, hingga kini masih merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Pada mudik 2017, IDEAS memproyeksikan 3 tujuan utama pemudik dimana ketiga-nya menjadi tujuan bagi 51,9 persen pemudik, yaitu Jawa Tengah sebanyak 8,33 juta orang, Jawa Barat 4,54 juta orang, dan Jawa Timur 4,24 juta orang. Namun, di saat yang sama, secara absolut, jumlah penduduk miskin justru terkonsentrasi di 3 provinsi ini, dimana ketiga-nya menjadi rumah bagi setengah dari total penduduk miskin. Per Maret 2016, dari 28,0 juta jiwa penduduk miskin Indonesia, sebanyak 13,4 juta jiwa berada di 3 daerah tujuan utama pemudik ini, yaitu Jawa Timur (4,7 juta), Jawa Tengah (4,5 juta) dan Jawa Barat (4,2 juta). Mudik, Urbanisasi dan Kesenjangan  Fenomena mudik telah menjadi rutin, sehingga agenda-agenda jangka pendek jauh mengemuka setiap tahunnya. Hal ini tentu tidak salah, dan harus menjadi prioritas jangka pendek. Dalam jangka pendek, fenomena mudik di Indonesia membutuhkan upaya mempermudah dan mempermurah arus mudik dan arus balik, khususnya di Jawa. Tak heran bila kerumitan mudik banyak terjadi di Jawa, terutama dari pergerakan jutaan kendaraan pribadi. Pada musim mudik 2017, pergerakan kendaraan pribadi pemudik terkonsentrasi di Jawa, yaitu 4,5 juta sepeda motor (67,2 persen) dan 2,4 juta mobil (76,8 persen), dan diikuti Sumatera, yaitu 1,3 juta sepeda motor (19,5 persen) dan 345 ribu mobil (11,2 persen). Kepadatan lalu lintas dari jutaan kendaraan pribadi di Jawa selama mudik ini diproyeksikan akan banyak bermula dan berakhir di Jabodetabek, yaitu 2,5 juta sepeda motor (36,3 persen) dan 1,8 juta mobil (58,8 persen).Secara geografis, mudik adalah fenomena Jawa. Pada 2017, potensi daerah asal pemudik terbesar adalah Jawa, sekitar 68 persen dari total pemudik. Dan potensi daerah tujuan pemudik terbesar juga adalah Jawa, sekitar 65 persen dari total pemudik. Dengan kata lain, sebagian besar pemudik berasal dari Jawa dan menuju Jawa. Dari sekitar 22,6 juta pemudik dari Jawa, lebih dari setengahnya berasal dari Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Sedangkan dari sekitar 21,5 juta pemudik yang menuju Jawa, lebih dari sepertiganya menuju ke Jawa Tengah. Jalur utama mudik Dari hasil simulasi IDEAS terlihat bahwa hajatan kolosal tahunan yang terkonsentrasi di Jawa ini, secara khusus didominasi oleh tiga wilayah aglomerasi yaitu Jabodetabek, Gerbangkertasusila dan Bandung Raya. Riset IDEAS menunjukkan jalur utama pemudik pada 2017 adalah pergerakan 12,5 juta pemudik dari Jabodetabek menuju Jawa Tengah (36,3 persen) dan Jawa Barat (22,0 persen), diikuti pergerakan 3,0 juta pemudik dari Gerbangkertasusila ke Jawa Tengah (32,4 persen) dan pergerakan 2,1 juta pemudik dari Bandung Raya menuju ke Jakarta (33,2 persen) dan Jawa Tengah (30,5 persen). Terlihat bahwa Jawa Tengah yang menjadi destinasi utama para pemudik, sebagaimana tahun sebelumnya, selalu mengalami keriuhan lalu lintas yang tinggi. Ke depan, upaya mempermudah dan mempermurah mudik ini harus secara progresif berpindah dari fokus pada kendaraan pribadi ke fokus pada transportasi massal. Pembangunan transportasi Jawa harus berfokus pada transportasi darat berbasis rel, bukan transportasi berbasis jalan, terlebih jalan tol. Pembangunan di wilayah aglomerasi, dimana keuntungan ekonomi dari mengumpulnya aktivitas komersial membuat kota inti berkembang ke wilayah sekitarnya, secara umum adalah terfragmentasi sehingga pembangunan berjalan dengan kecenderungan tanpa perencanaan yang terpadu urban sprawl, terutama di Jawa. Hasilnya, kemacetan dan inefisiensi transportasi publik menjadi pemandangan umum. Pembangunan jalan tol menjadi jalan pintas, sekaligus menjanjikan rente ekonomi yang tinggi. Selain itu dalam jangka pendek dibutuhkan pula rekayasa sosial dan ekonomi yang masif dan sistematis untuk memberdayakan remitansi agar mampu menggerakkan ekonomi daerah dan desa. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, remitansi terlihat tidak mampu mengangkat kondisi masyarakat miskin daerah asal migran. Upaya memberdayakan remitansi bisa dimulai dari hal yang sederhana. Sebagai misal, remitansi meski dibelanjakan secara konsumtif, akan tetap mampu menggerakkan ekonomi daerah dan desa secara kuat jika dibelanjakan pada barang dan jasa produksi lokal. Program sederhana seperti kampanye cinta produk lokal dan kembali ke pasar tradisional, bukan belanja produk impor di pusat perbelanjaan modern, menemukan relevansi yang kuat disini.  Urbanisasi kota dan desa Sementara itu dalam jangka panjang, dibutuhkan upaya pemerataan pembangunan yang progresif antara Jawa dan Luar Jawa, antara kota dan desa, antara sektor industri-modern dan sektor pertanian-tradisional. Fenomena mudik berakar pada ketidakseimbangan pembangunan Jawa dan luar Jawa, terutama antara kota dan desa. Hingga kini, Jawa yang luasnya hanya 7 persen dari luas Indonesia, mendominasi dengan menguasai 58,4 persen PDB nasional. Sumatera hanya memperoleh 22,0 persen PDB, Kalimantan 7,7 persen PDB, Sulawesi 6,2 persen PDB, Bali dan Nusa Tenggara 3,2 persen PDB dan Maluku dan Papua 2,5 persen PDB. Jakarta dengan luas hanya 0,57 persen dari luas pulau Jawa, memiliki populasi 4 persen dari total penduduk Indonesia dan menguasai hingga 16,5 persen pendapatan nasional. Supremasi dan pertumbuhan Jawa dan Jakarta yang sangat pesat inilah yang menjadi faktor penarik pull factor terkuat bagi migrasi, dan ketertinggalan luar Jawa dan Jakarta menjadi faktor pendorong-nya push factor. Pada 2012-2017, IDEAS mengestimasi 10 daerah utama pengirim migran terbesar seluruhnya terdapat di Jawa, yaitu kantong kemiskinan di Jawa yang memiliki pertumbuhan penduduk paling rendah pada periode ini, antara lain Kabupaten Lamongan, Kebumen dan Bojonegoro. Pada saat yang sama, 10 daerah utama penerima migran pada 2012-2017 diestimasi seluruhnya adalah kota inti dan daerah satelitnya, yaitu Batam dan daerah penopang Jakarta seperti Kabupaten Bekasi dan kota Depok. Masuknya migran secara ekstensif, mendorong pertumbuhan kota dan menciptakan wilayah aglomerasi. Disparitas pendapatan antara wilayah aglomerasi dan pedesaan, menjadi faktor penarik utama migrasi, dimana PDRB per kapita wilayah aglomerasi masih sekitar dua kali lipat dari wilayah pedesaan. Disparitas pendapatan ini mendorong pertumbuhan populasi 20 wilayah aglomerasi sepanjang 2007-2017 mencapai 2,35 persen per tahun (CAGR), jauh diatas pertumbuhan populasi daerah pedesaan yang hanya 1,11 persen per tahun (CAGR).   Wilayah aglomerasi terbesar hingga 2017, yaitu berdasarkan jumlah penduduk, adalah Jabodetabek (33,2 juta), diikuti Gerbangkertasusila (9,7 juta), Bandung Raya (8,4 juta), Kedungsepur (6,4 juta), Solo Raya (6,2 juta) dan Mebidangro (6,1 juta). Bila dilihat dari sisi penguasaan terhadap pendapatan nasional, maka kawasan metropolitan utama adalah Jabodetabek (23,8 persen), Gerbangkertasusila (6,5 persen), Samarinda Raya (3,1 persen), Bandung Raya (2,8 persen), Mebidangro (2,5 persen), Pekansikawan (2,5 persen) dan Kedungsepur (2,1 persen). Namun dalam satu dekade terakhir, wilayah aglomerasi dengan perkembangan tertinggi bukan lagi Jakarta yang merupakan megapolitan (dengan penduduk diatas 10 juta), namun adalah kota metropolitan (dengan penduduk 1-10 juta), seperti Batam, Depok dan Tangerang. Kota metropolitan mengalami pertumbuhan penduduk tertinggi dibandingkan kota lain, yaitu 4,55 persen per tahun sepanjang 2007-2017. Kota metropolitan ini tercatat memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi.   Kesenjangan pembangunan kota Perkembangan pesat kota dan wilayah aglomerasi telah menarik puluhan juta migran, terutama tenaga kerja terdidik dan terlatih, meninggalkan daerah miskin sehingga menjadi semakin tertinggal brain drain. Tenaga kerja terdidik memiliki eksternalitas positif yang tinggi bagi masyarakat, seperti penyediaan barang dan jasa publik yang bermutu, transfer teknologi, dan kebijakan publik yang tepat, dan semua hal ini hilang ketika mereka bermigrasi. Derap pembangunan di daerah maju tidak menyebarkan manfaat spread effect, namun justru menghisap sumber daya daerah miskin sehingga pendapatan semakin terkonsentrasi di daerah-daerah kaya backwash effect, membuat daerah tertinggal tak pernah mampu mengejar ketertinggalannya. Inilah wajah asli mudik. Ia adalah wajah kegagalan kita menciptakan pembangunan yang berkeadilan, antara Jawa dan luar Jawa, antara kota dan desa, antara sektor modern dan sektor tradisional. Mudik adalah wajah kegagalan kita mentransformasi sektor pertanian  menjadi sektor agroindustri modern berdaya saing tinggi. Mudik adalah wajah kegagalan kita menciptakan pusat pertumbuhan dan sumber keunggulan baru perekonomian. Mudik adalah wajah kegagalan kita menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemanusiaan secara merata di semua wilayah, sehingga memaksa puluhan juta orang berdiaspora bahkan hingga ke ujung belahan dunia, meninggalkan sanak keluarga untuk sekedar menyambung hidup. Mudik adalah wajah kegagalan kita mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial.

Read more

Potret Ekonomi Mudik 2017

by iqbal fadli m on July 7, 2017
0 comments

Potret Mudik 2017 Hari-hari ini kita kembali menyaksikan salah satu fenomena terbesar negeri ini, mudik. Kombinasi migrasi desa-kota yang masif dan spiritualitas Idul Fitri telah menciptakan mudik Indonesia sebagai salah satu ritual tahunan terbesar di dunia. Namun pergerakan puluhan juta orang dalam waktu relatif bersamaan, memunculkan kerentanan. Tahun 2016 menjadi catatan kelam dalam sejarah pengelolaan mudik modern Indonesia dimana kemacetan total (grid lock) hingga 20-22 Km di pintu exit toll Brebes Timur menelan korban hingga puluhan jiwa. Kemacetan parah juga terjadi di lintasan penyeberangan tradisional Jawa - Sumatera (pelabuhan Merak – Bakauheni) dan Jawa – Bali (pelabuhan Ketapang – Gilimanuk). Dibutuhkan kesiapan yang jauh lebih tinggi karena keriuhan yang semakin besar diprediksi akan terjadi pada mudik tahun 2017 ini. Profil Mudik 2017 Dari riset IDEAS tentang pola migrasi dan pertumbuhan 20 wilayah aglomerasi di seluruh Indonesia, diproyeksikan tahun ini akan terdapat potensi 33,0 juta pemudik, meningkat 2,0% dari tahun lalu yang diperkirakan sebesar 32,3 juta pemudik. Potensi pemudik 2017 sebesar 33,0 juta orang ini tersebar di 20 wilayah aglomerasi di seluruh Indonesia. Secara geografis, mudik adalah fenomena Jawa. Potensi daerah asal pemudik terbesar adalah Jawa, sekitar 68% dari total pemudik. Dan potensi daerah tujuan pemudik terbesar juga adalah Jawa, sekitar 65% dari total pemudik. Dengan kata lain, sebagian besar pemudik berasal dari Jawa dan menuju Jawa. Dari sekitar 22,6 juta pemudik dari Jawa, lebih dari setengahnya berasal dari Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Sedangkan dari sekitar 21,5 juta pemudik yang menuju Jawa, lebih dari sepertiganya menuju ke Jawa Tengah. Pergerakan puluhan juta orang dalam waktu yang relatif bersamaan ini dipastikan membutuhkan sarana dan prasarana transportasi yang masif. Riset IDEAS memproyeksikan, dari 33,0 juta pemudik, sekitar 23,5 juta pemudik masih mengandalkan angkutan pribadi dan hanya sekitar 9,5 juta pemudik yang menggunakan angkutan umum, meningkat berturut-turut 1,6% dan 3,2% dari tahun sebelumnya. Keterbatasan kapasitas angkutan umum, tingginya harga tiket moda transportasi umum, ketersediaan infrastruktur jalan raya, terutama jalan tol, yang semakin masif di Jawa, serta faktor psikologis dan budaya pemudik, berkontribusi pada dominannya angkutan pribadi dalam mudik. IDEAS memproyeksikan mudik tahun 2017 ini akan melibatkan hampir 10 juta kendaraan pribadi, yaitu 3,1 juta mobil dan 6,8 juta sepeda motor, meningkat masing-masing 16,4% dan 19,9% dari tahun sebelumnya. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, hajatan kolosal yang melibatkan pergerakan 33,0 juta pemudik tahun 2017 ini secara umum akan terkonsentrasi di Jawa. Secara khusus, pergerakan pemudik di Jawa ini akan didominasi oleh tiga wilayah aglomerasi yaitu Jabodetabek, Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), dan Bandung Raya. Riset IDEAS menunjukkan jalur utama mudik tahun 2017 adalah pergerakan 12,5 juta pemudik dari Jabodetabek menuju Jawa Tengah (36,3%) dan Jawa Barat (22,0%), diikuti pergerakan 3,0 juta pemudik dari Gerbangkertasusila ke Jawa Tengah (32,4%) dan pergerakan 2,1 juta pemudik dari Bandung Raya menuju ke Jakarta (33,2%) dan Jawa Tengah (30,5%). Terlihat bahwa Jawa Tengah yang menjadi destinasi utama para pemudik, sebagaimana tahun sebelumnya, selalu mengalami keriuhan lalu lintas yang tinggi. Pergerakan puluhan juta manusia dan kendaraan selama musim mudik tak pelak membutuhkan pengeluaran yang sangat besar untuk membiayainya. Riset IDEAS memproyeksikan total pengeluaran yang dikeluarkan 33,0 juta pemudik selama arus mudik dan arus balik 2017 ini sebesar Rp 142,2 triliun, meningkat 19,3% dari tahun sebelumnya. Pengeluaran rata-rata setiap pemudik sebesar Rp 4,3 juta ini diproyeksikan digunakan pemudik untuk membiayai akomodasi, transportasi, makanan-minuman dan jasa hiburan-rekreasi selama 11 hari perjalanan pulang-pergi mudik. Momentum mudik umum digunakan pemudik untuk membawa hasil simpanan dari penghasilan di tanah rantau untuk orang tua dan keluarga di kampung halaman (remitansi). Dengan memperhitungkan adanya kebijakan THR (tunjangan hari raya) dan tingkat upah minimum provinsi, IDEAS memproyeksikan 15,3 juta pemudik yang diestimasi berstatus pekerja akan membawa remitansi ke kampung halaman mereka sebesar Rp 63,6 triliun pada musim mudik 2017 ini, meningkat 9,6% dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, IDEAS memproyeksikan total perputaran uang terkait mudik selama musim mudik 2017 ini sebesar Rp 205,8 triliun. Untuk sebuah perhelatan temporer dengan durasi sekitar 2 pekan saja, angka ini tentu sangat signifikan, setara dengan 1,5% dari PDB atau 9,9% dari APBN 2017. Potensi dan Inefisiensi Mudik Bagi masyarakat migran, mudik adalah ritual “wajib” yang pantas ditebus dengan biaya berapapun. Namun, ditinjau dari perspektif makro-jangka panjang, fenomena mudik sesungguhnya adalah inefisiensi, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Secara sosial, mudik identik dengan berbagai kerumitan yang sering menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang tidak kecil. Pergerakan puluhan juta manusia dan kendaraan bermotor dalam waktu yang relatif bersamaan, khususnya di pulau Jawa, rentan dengan berbagai masalah mulai dari kecelakaan hingga kemacetan luar biasa di berbagai jalur mudik. Secara ekonomi, mudik menghabiskan begitu banyak sumber daya ekonomi. Pengeluaran pemudik selama musim mudik 2016 sebesar Rp 142,2 triliun yang seluruhnya dihabiskan untuk konsumsi jangka pendek, tidak lebih dari 2 pekan, dapat dilihat sebagai pemborosan ekonomi yang luar biasa. Angka ini akan jauh lebih besar bila kita juga memperhitungkan anggaran publik yang rutin dikeluarkan untuk memfasilitasi mudik setiap tahunnya, mulai dari operasi pengamanan lalu lintas hingga pembangunan berbagai infrastruktur transportasi. Dalam jangka pendek, dibutuhkan rekayasa sosial dan ekonomi yang masif dan sistematis untuk memberdayakan pengeluaran mudik agar mampu menggerakkan ekonomi daerah dan desa, khususnya dana remitansi pemudik. Sebagai misal, remitansi meski dibelanjakan secara konsumtif, akan tetap mampu menggerakkan ekonomi daerah dan desa secara kuat jika dibelanjakan pada barang dan jasa produksi lokal. Program sederhana seperti kampanye cinta produk lokal dan kembali ke pasar tradisional menemukan relevansi yang kuat disini. Terlebih jika dana remitansi ini digunakan secara produktif seperti menambah modal kerja atau untuk biaya pendidikan anak. Sementara itu dalam jangka panjang, dibutuhkan upaya pemerataan pembangunan yang progresif kota dan desa, antara sektor industri-modern dan sektor pertanian-tradisional. Fenomena mudik berakar pada ketidakseimbangan pembangunan antara Jawa dan Luar Jawa, antara Jabodetabek dan Luar Jabodetabek. Supremasi dan pertumbuhan kota inti yang sangat pesat inilah yang menjadi faktor penarik (pull factor) terkuat bagi migrasi, dan ketertinggalan luar Jawa dan desa menjadi faktor pendorong-nya (push factor).  

Read more

Peta Kemiskinan Indonesia (Kabupaten/Kota) 2017

by iqbal fadli m on January 20, 2017
0 comments

WhatsApp Image 2017-01-19 at 17.59.01   Setelah lebih dari 70 tahun merdeka, kemiskinan masih menjadi salah satu masalah terbesar bangsa ini. Hingga kini, dengan garis kemiskinan yang konservatif, jumlah penduduk miskin Indonesia masih mencapai sekitar 28 juta orang, setara dengan jumlah penduduk Kamboja, Laos dan Singapura. Jika menggunakan garis kemiskinan yang lebih progresif, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 100 juta orang, setara dengan jumlah penduduk Thailand dan Malaysia.   WhatsApp Image 2017-01-19 at 17.41.53 Dalam lima tahun terakhir, kinerja penanggulangan kemiskinan nasional mengalami pasang surut. Seluruh ukuran kemiskinan menegaskan bahwa kemiskinan di daerah pedesaan harus mendapat perhatian dan prioritas lebih tinggi dari kemiskinan di daerah perkotaan. Dalam rangka mengelaborasi permasalahan kemiskinan terkini di tingkat lokal, Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) yang bernaung dibawah Yayasan Dompet Dhuafa meluncurkan Peta Kemiskinan Indonesia: Kondisi, Kinerja dan Prospek Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota yang merupakan bagian dari kajian IDEAS dibawah seri Indonesia Poverty and Inequality Report. Laporan ini berupaya memotret perkembangan upaya penanggulangan kemiskinan terkini di tingkat kabupaten-kota. WhatsApp Image 2017-01-20 at 06.35.32 Laporan ini memunculkan berbagai temuan, antara lain kantong-kantong kemiskinan sangat terkonsentrasi di Jawa namun daerah dengan kinerja penanggulangan kemiskinan terbaik didominasi oleh daerah luar Jawa, dan lebih jauh terlihat pola relokasi kemiskinan yang massif dari kota-kota metropolitan di Jawa ke wilayah sekitarnya. Laporan ini mengukur kinerja penanggulangan kemiskinan kabupaten-kota untuk periode 2010-2014 dengan membangun Indeks Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Secara menarik Laporan ini menemukan bahwa Indeks Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2010-2014 sebagian besar daerah adalah rendah, yang menunjukkan kinerja penanggulangan kemiskinan yang jauh dari memuaskan. Dengan mengambil ambang batas 70, maka hanya ada 6 daerah saja dari 497 daerah, atau sekitar 1% daerah saja, yang memiliki kinerja memuaskan dalam penanggulangan kemiskinan pada periode 2010-2014. Lebih jauh lagi, Laporan ini membangun Indeks Keberpihakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah untuk melihat secara keseluruhan tentang komitmen daerah dalalam menanggulangi kemiskinan di periode 2010-2014. Secara menarik terlihat hanya sedikit daerah yang memiliki Indeks Keberpihakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2010-2014 dengan kategori tinggi. Sebagian besar daerah pada 2010-2014, yaitu sekitar 98% atau 486 daerah, memiliki keberpihakan penanggulangan kemiskinan yang cenderung rendah, yaitu dengan nilai indeks dibawah 60. Untuk penanggulangan kemiskinan yang lebih progresif, Laporan ini memandang penting diperkenalkannya sistem reward and punishment dalam skema desentralisasi fiskal yang secara langsung dikaitkan dengan kinerja penanggulangan kemiskinan daerah. Laporan ini menggagas agar skema transfer pusat - daerah tidak hanya memperhitungkan tingkat kemiskinan yang dihadapi daerah namun juga memperhitungkan kinerja daerah dalam penanggulangan kemiskinan. WhatsApp Image 2017-01-19 at 17.58.58 (1) Laporan ini mengidentifikasi daerah prioritas penanggulangan kemiskinan berdasarkan dua tipologi, yaitu daerah dengan ciri utama jumlah penduduk miskin yang sangat besar, yang umumnya berlokasi di Jawa, dan daerah dengan ciri utama tingkat (insiden) kemiskinan yang sangat tinggi, yang umumnya berlokasi di luar Jawa. Laporan ini berargumen bahwa karakteristik setiap daerah prioritas penanggulangan kemiskinan ini sangat berbeda, dan karena itu membutuhkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berbeda. Kebijakan prioritas di kantong kemiskinan nasional adalah penciptaan pertumbuhan inklusif, sedangkan di daerah padat kemiskinan nasional adalah penghormatan atas hak-hak ekonomi warga negara, terutama hak atas tempat tinggal dan hak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, dan di daerah rawan kemiskinan adalah pemenuhan hak-hak dasar warga negara dan peningkatan kapabilitas penduduk miskin.

Read more

Fokus Belanja RAPBN 2017

by iqbal fadli m on October 17, 2016
0 comments

Suasana pemukiman warga yang berada di sekitar proyek pembangunan gedung bertingkat di Sunter, Jakarta Utara, Selasa (15/4) RAPBN 2017 mencoba tetap ekspansif dengan belanja negara mencapai Rp 2.070,5 triliun. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 yang cenderung konservatif mendapat respons positif dari pasar. Peneri maan perpajakan 2017 hanya diren ca nakan Rp 1.495,9 triliun atau turun 2,8 persen dari target APBN-P 2016 yang mencapai Rp 1.539,2 triliun. Penerimaan perpajakan yang kon servatif ini di satu sisi menjadi ka bar baik bagi dunia usaha di tengah ke lesuan perekonomian. Di sisi lain, hal ini mengindikasikan kondisi per eko nomian ke depan masih akan lemah. Kondisi perekonomian yang ma sih akan sulit ini dikonfirmasi antara lain oleh Bank Indonesia (BI) yang terakhir mengoreksi target pertum buhan ekonomi 2016 dari 5,0-5,4 per sen menjadi 4,9-5,3 persen. Na mun, dengan masih lemahnya per eko no mian global selepas Brexit, harga ko mo ditas yang masih rendah dan perdagangan dunia yang melam bat, asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,3 persen terbilang optimistis. Target konservatif penerimaan per pajakan 2017 hanya dapat di inter pretasikan sebagai overestimate penerimaan perpajakan 2016. Pemo tongan anggaran jilid II oleh Menteri Ke uangan yang baru hanya beberapa saat setelah APBN-P 2016 disahkan sebesar Rp 133,8 triliun dan terakhir kembali meningkat menjadi Rp 137,6 triliun menjadi sinyal yang sangat jelas. Realisasi penerimaan pajak 2016 hingga semester pertama baru men ca pai Rp 518,4 triliun, atau 33,7 per sen dari target APBN-P 2016, lebih rendah dari kinerja 2015 yang men capai 37,3 dan jauh dari kinerja 2014, yakni 43,3 persen. Realisasi peneri maan perpajakan dalam LKPP 2015 hanya mencapai 83,3 persen dari APBN-P 2015, terendah sejak 1990. Dalam estimasi kami, target pe nerimaan perpajakan APBN-P 2016 mak simal di kisaran Rp 1.442,8 triliun, termasuk penerimaan dari kebijakan pengampunan pajak Rp 165 triliun, atau shortfall Rp 96,4 triliun dari APBN-P 2016. Peme rin tah dalam revisi APBN-P 2016 bah kan lebih pesimistis dengan mem proyeksikan shortfall penerimaan pajak mencapai Rp 219 triliun. Proyeksi shortfall Rp 219 triliun ini secara ironis dapat dibaca sebagai pesimisme pemerintah terhadap ke ber hasilan program pengampunan pa jak (tax amnesty). Dengan esti masi kami, jika tingkat keberhasilan program pengampunan pajak hanya 25 persen, maka shortfall peneri maan pajak 2016 akan mencapai Rp 220,2 triliun. Bila kita menghitung dari pro yeksi shortfall Rp 219 triliun ini, penerimaan perpajakan RAPBN 2017 adalah tumbuh 13,3 persen, target yang realistis dan sejalan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi. Na mun, bila kita memperhitungkan dampak kebijakan tax amnesty yang semestinya berimplikasi signifikan terhadap peningkatan tax base, target penerimaan pajak 2017 ini dapat dikatakan konservatif. Hal ini menguatkan hipotesis pesimisme pemerintah terhadap keberhasilan kebijakan tax amnesty. Meski penerimaan perpajakan kon servatif, tetapi RAPBN 2017 mencoba tetap ekspansif dengan belanja negara mencapai Rp 2.070,5 triliun. Dibandingkan APBN-P 2016 setelah pemotongan anggaran Rp 137,6 tri liun, target belanja negara 2017 ini meningkat 6,4 persen. Dengan postur anggaran me nembus Rp 2.000 triliun, pemerintah terlihat berupaya mempertahankan momentum pemulihan ekonomi. Setelah pertumbuhan ekonomi mele mah pada 2015 hanya 4,79 persen, terendah sejak 2009, dan pada se mester pertama 2016 hanya mening kat tipis menjadi 5,04 persen, peme rintah melalui postur RAPBN 2017 ini berupaya mengangkat lebih jauh pertumbuhan ekonomi. Langkah pemerintah saat ini, yang lebih terbuka dan realistis de ngan menetapkan target penerimaan perpajakan yang konservatif, patut diapresiasi. Di bawah kendali menteri keuangan yang baru, pemerintah tidak lagi memaksakan peningkatan penerimaan perpajakan yang am bisius di tengah kelesuan ekonomi, dan kemudian memaksakan langkahlangkah efisiensi pengeluaran di semua kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah. Namun, dengan target per tumbuhan ekonomi 2017 yang dipa tok 5,3 persen, pemerintah kemudian berupaya menjaga postur anggaran melalui defisit Rp 332,8 triliun atau 2,4 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB), target yang kredibel, tapi lebih moderat dari target defisit APBN-P 2016 usai revisi yang 2,5 persen dari PDB dan realisasi defisit 2015 yang 2,6 persen dari PDB. Meski secara terbatas, menteri keuangan baru terlihat jelas men dorong konsolidasi fiskal, langkah sulit yang patut diapresiasi. Namun, strategi RAPBN 2017 terlihat masih serupa dengan APBN-P 2015 dan 2016; minim keberpihakan pada kelompok miskin. Ekspansi belanja infrastruktur hanya didorong melalui penghapusan subsidi energi dan menambah utang. Dengan penerimaan perpajakan yang konservatif dan telah usainya penghematan dari reformasi subsidi energi, maka ruang fiskal pemerintah hanya dapat ditambah melalui utang. Kebijakan fiskal yang tidak lagi hanya keras kepada rakyat, dengan peng hapusan subsidi energi, tapi juga mulai memaksakan efisiensi di biro krasi melalui pemotongan anggaran, baik pusat maupun daerah, tentu patut diapresiasi. Namun, pemerintah tampak tidak berdaya menahan beban pem ba yaran bunga utang yang dipro yeksikan mencapai Rp 221,4 triliun atau 1,60 persen dari PDB pada 2017. Untuk kali pertama beban bunga utang menembus Rp 200 triliun dan semakin besar dari subsidi, sesuatu yang akan segera dimaknai sebagai minimnya keberpihakan terhadap kelompok miskin dan rendahnya daya tawar kepada investor. Lebih buruk lagi, defisit keseim bangan primer masih berlanjut se cara signifikan, yang menandakan be ban bunga utang yang memberatkan ini dibayar dengan membuat utang baru. Rendahnya keberanian politik untuk menurunkan beban utang, baik pokok maupun bunganya, juga didasari fakta besarnya kebutuhan pembiayaan anggaran yang harus ditutup dengan utang baru. Hal ini menciptakan siklus tiada berujung, dengan hasil akhir ketergantungan pemerintah yang semakin tinggi terhadap utang. Dengan defisit anggaran Rp 298,5 triliun, realisasi penerbitan SBN 2015 mencapai Rp 522,4 triliun. Di tahun ini, dengan target defisit Rp 296,7 triliun, target penerbitan SBN untuk menambal APBN-P 2016 dipro yek sikan Rp 611,4 triliun. Maka, RAPBN 2017 dengan defisit lebih tinggi, Rp 332,8 triliun, memastikan penerbitan SBN bruto 2017 akan semakin me lambung. ***Fokus belanja 2017 yang kembali diarahkan ke infrastruktur, dengan anggaran mencapai Rp 346,6 triliun, meningkat dari APBN-P 2016 yang hanya Rp 317,1 triliun, akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Realisasi belanja modal APBN-P 2015 hanya Rp 215,4 triliun atau 78,12 persen dari pagu anggaran, lebih rendah dari realisasi 2014 yang mencapai 91,4 persen. Namun, bila dibandingkan belanja modal 2014 yang hanya Rp 147,3 triliun, belanja modal 2015 ini meningkat 46,2 persen. Tantangan belanja infrastruktur semakin tinggi karena kenaikan anggaran sejak 2017 diperhitungkan dana transfer umum untuk infrastruktur. Di saat Rp 72,5 triliun anggaran infrastruktur digantungkan pada dana transfer umum, anggaran infrastruktur melalui dana alokasi khusus (DAK) turun 49 persen menjadi hanya Rp 33,8 triliun. Dengan semakin besar bergantung kepada pemerintah daerah, yang dapat diduga lebih akan memprioritaskan nondiscretionary expenditure yaitu belanja pegawai dan belanja barang, pemerintah mempertaruhkan kredibilitas program-program pembangunan yang telah direncanakan. Kedaulatan pangan yang digadang-gadang sebagai program unggulan, secara ironis harus menjadi korban efisiensi. Anggaran infrastruktur melalui Kementerian Pertanian turun 29 persen menjadi hanya Rp 2,9 triliun, begitupun DAK irigasi dan DAK pertanian yang masing-masing turun 71 persen dan 54 persen menjadi hanya Rp 4 triliun dan Rp 1,8 triliun.

Read more

RAPBN 2017: Konsolidasi di Tengah Ambisi

by iqbal fadli m on October 17, 2016
0 comments

  Warga menggukan rakit menyebrangi sungai di Jalan Raya Barombong, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi SelataN, Minggu (4/1). Sungai yang meluap memutuskan jembatan darurat menghubungkan Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar. ANTARA FOTO/Sahrul Manda Tikupadang/ed/mes/15 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 yang cenderung konservatif mendapat respons positif dari pasar. Peneri maan perpajakan 2017 hanya diren ca nakan Rp 1.495,9 triliun atau turun 2,8 persen dari target APBN-P 2016 yang mencapai Rp 1.539,2 triliun. Penerimaan perpajakan yang kon servatif ini di satu sisi menjadi ka bar baik bagi dunia usaha di tengah ke lesuan perekonomian. Di sisi lain, hal ini mengindikasikan kondisi per eko nomian ke depan masih akan lemah. Kondisi perekonomian yang ma sih akan sulit ini dikonfirmasi antara lain oleh Bank Indonesia (BI) yang terakhir mengoreksi target pertum buhan ekonomi 2016 dari 5,0-5,4 per sen menjadi 4,9-5,3 persen. Na mun, dengan masih lemahnya per eko no mian global selepas Brexit, harga ko mo ditas yang masih rendah dan perdagangan dunia yang melam bat, asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,3 persen terbilang optimistis. Target konservatif penerimaan per pajakan 2017 hanya dapat di inter pretasikan sebagai overestimate penerimaan perpajakan 2016. Pemo tongan anggaran jilid II oleh Menteri Ke uangan yang baru hanya beberapa saat setelah APBN-P 2016 disahkan sebesar Rp 133,8 triliun dan terakhir kembali meningkat menjadi Rp 137,6 triliun menjadi sinyal yang sangat jelas. Realisasi penerimaan pajak 2016 hingga semester pertama baru men ca pai Rp 518,4 triliun, atau 33,7 per sen dari target APBN-P 2016, lebih rendah dari kinerja 2015 yang men capai 37,3 dan jauh dari kinerja 2014, yakni 43,3 persen. Realisasi peneri maan perpajakan dalam LKPP 2015 hanya mencapai 83,3 persen dari APBN-P 2015, terendah sejak 1990. Dalam estimasi kami, target pe nerimaan perpajakan APBN-P 2016 mak simal di kisaran Rp 1.442,8 triliun, termasuk penerimaan dari kebijakan pengampunan pajak Rp 165 triliun, atau shortfall Rp 96,4 triliun dari APBN-P 2016. Peme rin tah dalam revisi APBN-P 2016 bah kan lebih pesimistis dengan mem proyeksikan shortfall penerimaan pajak mencapai Rp 219 triliun. Proyeksi shortfall Rp 219 triliun ini secara ironis dapat dibaca sebagai pesimisme pemerintah terhadap ke ber hasilan program pengampunan pa jak (tax amnesty). Dengan esti masi kami, jika tingkat keberhasilan program pengampunan pajak hanya 25 persen, maka shortfall peneri maan pajak 2016 akan mencapai Rp 220,2 triliun. Bila kita menghitung dari pro yeksi shortfall Rp 219 triliun ini, penerimaan perpajakan RAPBN 2017 adalah tumbuh 13,3 persen, target yang realistis dan sejalan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi. Na mun, bila kita memperhitungkan dampak kebijakan tax amnesty yang semestinya berimplikasi signifikan terhadap peningkatan tax base, target penerimaan pajak 2017 ini dapat dikatakan konservatif. Hal ini menguatkan hipotesis pesimisme pemerintah terhadap keberhasilan kebijakan tax amnesty. Meski penerimaan perpajakan kon servatif, tetapi RAPBN 2017 mencoba tetap ekspansif dengan belanja negara mencapai Rp 2.070,5 triliun. Dibandingkan APBN-P 2016 setelah pemotongan anggaran Rp 137,6 tri liun, target belanja negara 2017 ini meningkat 6,4 persen. Dengan postur anggaran me nembus Rp 2.000 triliun, pemerintah terlihat berupaya mempertahankan momentum pemulihan ekonomi. Setelah pertumbuhan ekonomi mele mah pada 2015 hanya 4,79 persen, terendah sejak 2009, dan pada se mester pertama 2016 hanya mening kat tipis menjadi 5,04 persen, peme rintah melalui postur RAPBN 2017 ini berupaya mengangkat lebih jauh pertumbuhan ekonomi. Langkah pemerintah saat ini, yang lebih terbuka dan realistis de ngan menetapkan target penerimaan perpajakan yang konservatif, patut diapresiasi. Di bawah kendali menteri keuangan yang baru, pemerintah tidak lagi memaksakan peningkatan penerimaan perpajakan yang am bisius di tengah kelesuan ekonomi, dan kemudian memaksakan langkahlangkah efisiensi pengeluaran di semua kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah. Namun, dengan target per tumbuhan ekonomi 2017 yang dipa tok 5,3 persen, pemerintah kemudian berupaya menjaga postur anggaran melalui defisit Rp 332,8 triliun atau 2,4 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB), target yang kredibel, tapi lebih moderat dari target defisit APBN-P 2016 usai revisi yang 2,5 persen dari PDB dan realisasi defisit 2015 yang 2,6 persen dari PDB. Meski secara terbatas, menteri keuangan baru terlihat jelas men dorong konsolidasi fiskal, langkah sulit yang patut diapresiasi. Namun, strategi RAPBN 2017 terlihat masih serupa dengan APBN-P 2015 dan 2016; minim keberpihakan pada kelompok miskin. Ekspansi belanja infrastruktur hanya didorong melalui penghapusan subsidi energi dan menambah utang. Dengan penerimaan perpajakan yang konservatif dan telah usainya penghematan dari reformasi subsidi energi, maka ruang fiskal pemerintah hanya dapat ditambah melalui utang. Kebijakan fiskal yang tidak lagi hanya keras kepada rakyat, dengan peng hapusan subsidi energi, tapi juga mulai memaksakan efisiensi di biro krasi melalui pemotongan anggaran, baik pusat maupun daerah, tentu patut diapresiasi. Namun, pemerintah tampak tidak berdaya menahan beban pem ba yaran bunga utang yang dipro yeksikan mencapai Rp 221,4 triliun atau 1,60 persen dari PDB pada 2017. Untuk kali pertama beban bunga utang menembus Rp 200 triliun dan semakin besar dari subsidi, sesuatu yang akan segera dimaknai sebagai minimnya keberpihakan terhadap kelompok miskin dan rendahnya daya tawar kepada investor. Lebih buruk lagi, defisit keseim bangan primer masih berlanjut se cara signifikan, yang menandakan be ban bunga utang yang memberatkan ini dibayar dengan membuat utang baru. Rendahnya keberanian politik untuk menurunkan beban utang, baik pokok maupun bunganya, juga didasari fakta besarnya kebutuhan pembiayaan anggaran yang harus ditutup dengan utang baru. Hal ini menciptakan siklus tiada berujung, dengan hasil akhir ketergantungan pemerintah yang semakin tinggi terhadap utang. Dengan defisit anggaran Rp 298,5 triliun, realisasi penerbitan SBN 2015 mencapai Rp 522,4 triliun. Di tahun ini, dengan target defisit Rp 296,7 triliun, target penerbitan SBN untuk menambal APBN-P 2016 dipro yek sikan Rp 611,4 triliun. Maka, RAPBN 2017 dengan defisit lebih tinggi, Rp 332,8 triliun, memastikan penerbitan SBN bruto 2017 akan semakin melambung.

Read more

Wajah Asli Mudik di Indonesia

by iqbal fadli m on October 17, 2016
0 comments

mudik Masuknya migran secara ekstensif mendorong pertumbuhan kota dan menciptakan wilayah aglomerasi. Disparitas pendapatan antara wilayah aglomerasi dan pedesaan menjadi faktor penarik utama migrasi, di mana pada 2014 PDRB per kapita wilayah aglomerasi masih sekitar dua kali lipat dari wilayah pedesaan. Disparitas pendapatan ini mendorong pertumbuhan populasi wilayah aglomerasi sepanjang 2005- 2014 mencapai 2,15 persen (CAGR), jauh di atas pertumbuhan po pulasi pedesaan yang hanya 1,31 persen. Wilayah aglomerasi terbesar hingga 2014, yaitu berdasarkan jumlah penduduk, adalah Jabodetabek (30,1 juta), diikuti Gerbang kertasusila (9,5 juta), Bandung Raya (8,1 juta), Kedungsepur (6,2 juta), Solo Raya (6,1 juta) dan Mebidangro (5,8 juta). Bila dilihat dari sisi penguasaan terhadap pendapatan nasional, kawasan metropolitan utama adalah Jabodetabek (23,8 persen), Gerbang - kertasusila (6,5 persen), Samarinda Raya (3,1 persen), Bandung Raya (2,8 persen), Mebidangro (2,5 persen), Pekansikawan (2,5 persen), dan Kedungsepur (2,1 persen). Namun, dalam lima tahun terakhir, wilayah aglomerasi dengan perkembangan tertinggi adalah kawasan metropolitan baru, seperti Bandar Lampung Raya dan Batam Raya yang masing-masing mengalami pertumbuhan penduduk tertinggi, 4,5 persen dan 4,0 persen sepanjang 2009 hingga 2014. Kawasan metropolitan baru juga tercatat memiliki pertumbuhan riil PDRB tertinggi sepanjang 2009- 2014, yaitu Mamminasata (8,1 persen), Batam Raya (6,9 persen), Bimindo (6,7 persen), dan Sarbagita (6,6 persen). Perkembangan pesat kota dan wilayah aglomerasi telah menarik puluhan juta migran, terutama tenaga kerja terdidik dan terlatih, meninggalkan daerah miskin sehingga menjadi semakin tertinggal (brain drain). Tenaga kerja terdidik memiliki eksternalitas positif yang tinggi bagi masyarakat, seperti penyediaan barang dan jasa publik yang bermutu, transfer teknologi, dan kebijakan publik yang tepat, dan semua hal ini hilang ketika mereka bermigrasi. Derap pembangunan di daerah maju tidak menyebarkan manfaat (spread effect), tetapi justru mengisap sumber daya daerah miskin sehingga pendapatan semakin terkonsentrasi di daerah-daerah kaya (backwash effect). Hal ini membuat daerah tertinggal tak pernah mampu mengejar ketertinggalannya. Inilah wajah asli mudik. Ia adalah wajah kegagalan menciptakan pembangunan yang berkeadilan, antara Jawa dan luar Jawa, antara kota dan desa, antara sektor modern dan sektor tradisional. Mudik adalah wajah kegagalan Indonesia mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial.

Read more

Potensi Dan Efisiensi Ekonomi Mudik

by iqbal fadli m on October 17, 2016
0 comments

mudik4_david11 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setiap momen Hari Raya Idul Fitri, Ningsih (42 tahun) Hari-hari ini masyarakat kembali menyaksikan fenomena terbesar negeri ini, mudik. Bagi masyarakat perantau, mu dik adalah sebuah kewajiban. Spiritualitas mudik ini kemudian bertemu dengan semangat religius Ramadhan dan Idul Fitri. Kombinasi migrasi dan Idul Fitri di Indonesia ini kemudian menciptakan mudik sebagai salah satu eventritual rutin tahunan terbesar di dunia. Survei Badan Litbang Kemenhub memprediksi, pada 2016 ini terdapat 25,5 juta orang yang akan melakukan mudik di sembilan wilayah aglomerasi, yaitu Jabodetabek (13 juta), Gerbang kertasusila (4 juta), Bandung Raya (2,9 juta), Mebidangro (1,7 juta), Kedungsepur (1,5 juta), Jogmantul (723 ribu), Bandar Lampung (500 ribu), Banten (470 ribu), dan Sarbagita (400 ribu). Dari satu perspektif, mudik adalah fenomena sosial yang positif. Mudik memberi andil yang besar dalam menjaga nilai-nilai kekeluargaan, solidaritas, dan harmoni sosial. Sementara, dampak ekonomi mudik juga tidak bisa dipandang remeh. Bersamaan dengan mudik, triliunan rupiah uang mengalir setiap tahunnya ke daerah asal pemudik yang menggerakkan roda perekonomian lokal, memberi jaminan sosial, dan melepaskan penduduk dari kemiskinan, walau mungkin temporer. Dari riset IDEAS tentang pola migrasi dan pertumbuhan wilayah aglomerasi, di mana ke untungan ekonomi dari mengumpulnya aktivitas komersial membuat kota inti berkembang ke wilayah sekitarnya, tetapi dengan kecenderungan tanpa perencanaan (urban sprawl), diperoleh estimasi profil mudik yang tidak dapat diremehkan. Pada 2016 ini, IDEAS memproyeksikan akan terdapat potensi 32,2 juta pemudik, meningkat dari 24,2 juta pemudik pada 2005 atau tumbuh 2,6 persen sepanjang 2005-2016 (compound annual growth rate/CAGR). Pergerakan puluhan juta orang dalam waktu yang relatif bersamaan ini selain melibatkan ribuan angkutan umum di darat, laut, dan udara, juga diproyeksikan akan melibatkan pergerakan jutaan kendaraan pribadi. Riset IDEAS memproyeksikan lebih dari delapan juta kendaraan pribadi akan terlibat dalam mudik, yaitu 2,4 juta mobil dan 5,8 juta sepeda motor. Pergerakan puluhan juta manusia dan ken daraan bermotor dalam waktu yang relatif bersamaan ini tak pelak membutuhkan pengeluaran yang sangat besar untuk membiayai perjalanan mudik. Riset IDEAS memproyeksi kan total pengeluaran yang dikeluarkan 32,2 juta pemudik selama arus mudik dan arus balik 2016 ini sebesar Rp 124,4 triliun. Pengeluaran rata-rata sebesar Rp 3,9 juta per orang ini diproyeksikan digunakan pemudik untuk membiayai akomodasi, transportasi, makanan-minuman, dan jasa hiburan dan rekreasi selama musim mudik. Momentum mudik umumnya juga digunakan pemudik untuk membawa hasil simpanan dari penghasilan di tanah rantau (remitansi). Dengan memperhitungkan kebijakan THR (tunjangan hari raya) dan tingkat upah minimum, IDEAS memproyeksikan 14,8 juta pemudik yang diestimasikan berstatus pekerja akan membawa remitansi sebesar Rp 60,6 triliun pada musim mudik 2016 ini. Dengan demikian, IDEAS memproyeksikan total perputaran uang pada musim mudik 2016 ini sebesar Rp 185 triliun. Angka ini setara dengan 1,47 persen dari PDB atau 8,88 persen dari APBNP 2016 yang baru saja disahkan. Untuk sebuah perhelatan dengan durasi kurang dari sebulan, angka ini tentu sangat signifikan. Dengan signifikansinya di atas, semua pihak umumnya kemudian memberi toleransi besar bagi mudik, memberinya pembenaran de ngan THR, memfasilitasinya dengan acara mudik gratis bersama, bahkan mendorongnya dengan membuat jadwal libur panjang setiap Hari Raya Idul Fitri. Padahal, ditinjau dari perspektif makro- jangka panjang, fenomena mudik sesungguhnya adalah inefisiensi, baik dari sisi sosial mau pun ekonomi. Secara sosial, mudik identik dengan berbagai kerumitan yang sering menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang tidak kecil. Secara ekonomi, mudik menghabiskan begitu banyak sumber daya ekonomi. Pengeluaran pemudik selama musim mudik 2016 se besar Rp 124,4 triliun yang seluruhnya dihabiskan untuk konsumsi jangka pendek, tidak lebih dari sebulan, adalah bentuk nyata pemborosan ekonomi yang luar biasa. Angka ini bahkan dua kali lebih besar dari estimasi angka remitansi yang dibawa pemudik. Pengeluaran sebesar Rp 124,4 triliun tentu akan menggerakkan perekonomian dalam jangka pendek. Namun, mudik sama sekali tidak berdampak pada kapasitas produksi ataupun daya saing perekonomian dalam jang ka panjang. Padahal, dana sebesar ini cukup untuk membiayai program raskin (beras untuk rakyat miskin) selama lima tahun atau program KUR (Kredit Usaha Rakyat) selama tujuh tahun. Dana sebesar ini juga lebih dari cukup untuk membiayai seluruh rencana program pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan sepanjang 2015-2019. Untuk memfasilitasi pergerakan jutaan kendaraan darat ini, khususnya di Jawa, ratusan hektare tanah pertanian dikorbankan dan ratusan triliun anggaran publik dihabiskan setiap tahunnya untuk membangun dan merawat berbagai infrastruktur transportasi darat. Sementara itu, dampak positif dari migrasi secara umum dan mudik secara khusus, yaitu remitansi, tidak terlihat secara jelas. Remitansi sebesar Rp 60,6 triliun per tahun jika di gunakan secara bijak, seperti untuk kesehatan dan pendidikan anak atau membeli sawah dan hewan ternak, secara umum akan berdampak pada penurunan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Namun, pada kenyataannya remitansi yang dibelanjakan terdesentralisasi oleh jutaan keluarga migran ini lebih cenderung dibelanjakan secara konsumtif. Di mana motivasi utama bukan untuk investasi fisik ataupun investasi manusia, melainkan sekadar memamerkan konsumerisme dan gaya hidup urban (demonstration effect). Dalam jangka pendek, fenomena mudik di Indonesia membutuhkan upaya mempermudah dan mempermurah arus mudik dan arus balik, khususnya di Jawa. Namun, upaya mem permudah dan mempermurah mudik ini harus secara progresif berpindah dari fokus pada kendaraan pribadi ke fokus pada transportasi massal. Pembangunan transportasi Jawa harus berfokus pada transportasi berbasis rel, bukan transportasi berbasis jalan, terlebih jalan tol. Selain itu, dalam jangka pendek dibutuhkan pula rekayasa sosial dan ekonomi yang masif dan sistematis untuk memberdayakan remitansi agar mampu menggerakkan ekonomi daerah dan desa. Sementara itu dalam jangka panjang, dibutuhkan upaya pemerataan pembangunan yang progresif antara Jawa dan luar Jawa, antara kota dan desa, antara sektor industri-modern dan sektor pertanian- tradisional. Karena fenomena mudik berakar pada ketidakseimbangan pembangunan Jawa dan luar Jawa, terutama antara kota dan desa. Oleh Yusuf Wibisono Direktur Eksekutif IDEAS

Read more

Fakta Pengelolaan Awal APBN: Dari Orde Lama ke Orde Baru

by iqbal fadli m on May 25, 2016
0 comments

Pada masa awal kemerdekaan, segera setelah penyerahan kedaulatan secara efektif pada 27 Desember 1949, negara menghadapi tantangan yang sangat berat. Pendudukan Jepang dan perjuangan bersenjata melawan Belanda, telah sangat memiskinkan Indonesia. Pemerintah menghadapi tantangan ekonomi yang berat, terutama untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, meningkatkan produksi, serta mendorong perdagangan dan industri. Tantangan terbesar adalah membiayai perbaikan dan pembangunan infrastruktur di penjuru negeri. Sejak awal 1950-an, terutama setelah berakhirnya era pendapatan ekspor tinggi dari “Korea Boom”, anggaran negara selalu mengalami defisit dikarenakan terbatasnya pendapatan perpajakan dan tingginya tekanan belanja terutama untuk gaji tentara dan pegawai negeri akibat membengkaknya birokrasi. Implikasi ekonomi dari Konferensi Meja Bundar semakin menambah berat kondisi keuangan negara, terutama terkait jaminan terus beroperasinya bisnis Belanda secara luas di Indonesia dan pengambilalihan utang pemerintah Belanda sebelum perang sekitar 4,3 miliar gulden. Saat bersamaan, kondisi politik dalam negeri Indonesia kemudian menjadi semakin tidak stabil, terutama karena berbagai pemberontakan di daerah dan pengambil alihan aset Belanda pada 1957-1958, dimana kedua hal tersebut sangat membebani keuangan pemerintah. Pada 1959, Presiden Soekarno meluncurkan “Demokrasi Terpimpin” dan “Ekonomi Terpimpin”, mengadopsi “sosialisme ala Indonesia” dan menekankan pembangunan kepribadian Indonesia. Namun arah baru pembangunan ini justru membawa negara lebih banyak bergelimang dalam agenda politik, kampanye militer, dan berbagai proyek mercusuar yang semakin memperparah defisit anggaran. Defisit anggaran melonjak drastis dari 17% dari belanja pada 1960, menjadi 63% dari belanja pada 1965. Penerimaan utama negara pada periode 1950-an adalah pajak perdagangan luar negeri. Sejak awal 1960-an, penerimaan pajak ini jatuh karena melemahnya pasar komoditas ekspor dan meningkatnya penyelundupan akibat nilai tukar Rupiah yang overvalued. Di saat yang sama, pemerintah tidak mampu menekan pengeluarannya yang terus meningkat, terutama untuk membiayai kampanye politik, operasi militer pembebasan Irian Barat dan ganyang Malaysia, impor beras dan subsidi, serta pembangunan proyek-proyek mercusuar seperti stadion Senayan dan Monas.   Tabel 1.1. Politik dan Defisit Anggaran, 1964-1965

Nominal (Rp Juta) % dari PDB
1964 1965 1964 1965
Penerimaan Negara 283 923 3,8 3,7
Pengeluaran Negara 681 2.526 9,0 10,1
Defisit/Surplus Anggaran -398 -1.603 -5,3 -6,4
Sumber: diolah dari Thee Kian Wie (2012)   Dengan stagnasi, bahkan erosi, penerimaan perpajakan, lonjakan defisit anggaran ini secara sederhana hanya dibiayai dengan pencetakan uang baru. Implikasi hal ini adalah langsung: ekspansi moneter meningkat pesat yang dideteksi dari pertumbuhan uang beredar (M1) yang dengan cepat menanjak dari 37% pada 1960 menjadi 302% pada 1965. Inflasi-pun meledak, dari 19% pada 1960 menjadi 594% pada 1965. Pada periode ini, anggaran negara merupakan penyumbang terbesar, dan secara langsung, pada inflasi. Hal ini semakin memperburuk kondisi perekonomian. Sejak awal hingga pertengahan 1960-an, perekonomian mengalami kontraksi setelah mengalami stagnasi sejak akhir 1950-an. Setelah kejatuhan rezim orde lama, pemerintahan baru mewarisi perekonomian yang nyaris hancur. Indonesia saat itu gagal membayar utang luar negeri $ 2,4 milyar, inflasi meroket 600%, produksi industri hanya dibawah 20% dari kapasitas, birokrasi yang lemah dan korupsi yang merajalela, serta infrastruktur transportasi air, kereta dan jalan sudah usang. Segera setelah naik ke puncak kekuasaan pada 1966, Presiden Soeharto memerintahkan Tim Ekonomi-nya yang didominasi kelompok teknokrat dari Universitas Indonesia, menyusun Program Stabilisasi dan Program Rehabilitasi. Program Stabilisasi memiliki tujuan utama menghentikan laju hiperinflasi, dengan instrumen kebijakan utama adalah adopsi prinsip “anggaran berimbang” (balanced budget). Dengan adopsi prinsip “anggaran berimbang”, laju defisit anggaran ditekan secara drastis dan tidak ada lagi pencetakan uang untuk menutup defisit. Namun langkah ini menyisakan masalah besar di kemudian hari, yaitu ketergantungan terhadap utang luar negeri. Defisit anggaran yang tersisa ditutup dengan utang luar negeri, yang secara tidak lazim diperlakukan sebagai bagian dari penerimaan negara. Terlepas dari kekurangannya, adopsi prinsip “anggaran berimbang” ini secara efektif menekan inflasi, dari 636% pada 1966 menjadi hanya 9% pada 1970. Bahkan menurut data World Bank, inflasi berdasarkan indeks harga konsumen menembus 1.130% pada 1966 dan berhasil turun menjadi 12% pada 1970. Stabilitas harga-harga ini pada gilirannya kemudian berkontribusi besar dalam stabilitas makroekonomi di sepanjang era orde baru. Pengelolaan keuangan negara pasca 1966 ditandai dengan berakhirnya pemerintah sebagai penyumbang utama inflasi. Pada gambar 1.1. juga terlihat bahwa peran pemerintah dalam perekonomian terus menurun sejak 1961, seiring kejatuhan perekonomian, dan kemudian meningkat pasca 1966, seiring pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.       Gambar 1.1. Program Stabilisasi dan Peran Pemerintah, 1961-1971 (%, kecuali Belanja Konsumsi Pemerintah dalam % dari PDB) ideas grafik Program Stabilisasi dan Peran Pemerintah, 1961-1971 (%, kecuali Belanja Konsumsi Pemerintah dalam % dari PDB) gambar 1.1 b Program Stabilisasi dan Peran Pemerintah, 1961-1971 (%, kecuali Belanja Konsumsi Pemerintah dalam % dari PDB) Sumber: diolah dari World Bank database Sementara itu Program Rehabilitasi berfokus pada perbaikan infrastruktur fisik dan fasilitas produksi. Fokus utama pembangunan infrastruktur fisik diletakkan pada infrastruktur pertanian, khususnya yang terkait dengan produksi dan distribusi pangan, seperti irigasi, jalan dan jembatan. Politik anggaran secara jelas memprioritaskan sektor pertanian, khususnya sub-sektor tanaman pangan, dibandingkan dengan sektor industri manufaktur.   Gambar 1.2. Adopsi Anggaran Berimbang dan Ekspansi Ukuran Pemerintah, 1969-1999 (% dari PDB) gambar 1.2 Adopsi Anggaran Berimbang dan Ekspansi Ukuran Pemerintah, 1969-1999 (% dari PDB) Sumber: diolah dari Nota Keuangan, berbagai tahun Pengelolaan keuangan negara pasca 1966, sebagaimana pada gambar 1.2, terlihat secara ketat mengadopsi prinsip “anggaran berimbang”, dimana sisi penerimaan dan sisi pengeluaran negara selalu dijaga berimbang. Dengan menjamin bahwa pengeluaran ditentukan oleh penerimaan, pemerintah mampu mengkontrol tekanan politik yang mendorong pengeluaran ke tingkat yang tidak berkelanjutan. Dengan terjaganya pengeluaran, maka tidak ada defisit anggaran, dan karenanya tidak ada kebutuhan untuk mencetak uang untuk membiayainya. Dengan demikian, inflasi dan stabilitas makroekonomi dapat terjaga dengan baik. Perkembangan sisi belanja negara juga merepresentasikan ukuran dari pemerintah (size of the government). Ukuran pemerintah meningkat drastis dari kisaran 11% dari PDB pada 1969 menjadi di kisaran 24% dari PDB pada 1983. Meningkatnya ukuran pemerintah secara drastis sejak 1974 ini banyak disumbang oleh oil boom akibat krisis di Timur Tengah. Seiring jatuhnya harga internasional minyak, ukuran pemerintah kemudian menyusut menjadi hanya di kisaran 17% dari PDB pada 1995. Namun, ukuran pemerintah era orde baru ditengarai jauh lebih tinggi dari angka resmi diatas dikarenakan besarnya dana non-bujeter (off-budget expenditure), seperti bisnis kalangan militer, termasuk pembangunan industri-industri strategis yang besar, bisnis kroni dan keluarga Presiden Suharto serta bisnis BUMN, khususnya BUMN perbankan yang merupakan pemain dominan dalam penyaluran kredit nasional, yang seringkali aktivitasnya merupakan operasi kuasi-fiskal. Contoh paling terkenal disini adalah kasus Pertamina, dimana pada era oil boom, pajak penghasilan minyak milik pemerintah secara sederhana dialokasikan langsung untuk membiayai berbagai proyek mercusuar Pertamina.   Gambar 1.3. Sumber Pembiayaan Pembangunan, 1969-1999 (% dari PDB)  gambar 1.3 Sumber Pembiayaan Pembangunan, 1969-1999 (% dari PDB) Sumber: diolah dari Nota Keuangan, berbagai tahun Terlepas dari kinerja yang mengesankan, namun secara mudah dapat dilihat bahwa disiplin anggaran yang berkontribusi besar dalam stabilitas makroekonomi era orde baru ini diraih dengan “manipulasi akuntansi” keuangan negara, dimana sebagian penerimaan negara sebenarnya bersumber dari utang luar negeri, yang dalam APBN diperlakukan sebagai bagian dari penerimaan negara dan disebut dengan istilah “penerimaan pembangunan”. Dengan kata lain, anggaran menjadi “berimbang” hanya karena komponen defisit anggaran diperlakukan sebagai “penerimaan”. Meski menggunakan jargon utang luar negeri hanyalah pelengkap pembiayaan pembangunan, namun jelas terlihat di sepanjang periode kekuasaannya, rezim orde baru terus bergantung pada utang luar negeri, yang mencapai puncaknya pada 1986 dan 1988, masing-masing mencapai 5,4% dan 6,8% dari PDB seiring krisis jatuhnya harga minyak dunia, serta pada krisis ekonomi 1998 dimana utang luar negeri mencapai 5.3% dari PDB. Kebijakan outward looking yang dijalankan rezim orde baru sejak awal kekuasaannya, secara mudah dapat dilacak dari motif mencari bantuan luar negeri ini. Kombinasi dari diplomasi ke Barat dan liberalisasi investasi, telah menarik utang luar negeri dan investasi asing dalam jumlah signifikan yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi yang cepat. Peran kunci utang luar negeri dalam pembangunan nasional terlihat dari fleksibilitas yang diberikan komunitas internasional terhadap rezim orde baru. Utang luar negeri terlihat signifikan pada awal pembangunan, kemudian menurun seiring oil boom, meningkat drastis pada saat krisis akibat jatuhnya harga minyak internasional pada 1984, kembali menurun seiring keberhasilan deregulasi dan transformasi struktural ke strategi promosi ekspor, dan kembali meningkat drastis saat krisis mata uang 1998 menerpa. Pengelolaan keuangan negara era orde baru memunculkan sejumlah jargon lain, yaitu tabungan pemerintah dan dana pembangunan. Sisi penerimaan berasal dari sumber internal, yaitu Penerimaan Dalam Negeri, dan sumber eksternal, yaitu “Penerimaan Pembangunan”. Sedangkan sisi pengeluaran secara umum diklasifikasikan menjadi Pengeluaran Rutin, yaitu belanja operasional pemerintah, dan Pengeluaran Pembangunan, yaitu belanja modal. “Tabungan Pemerintah” adalah selisih antara penerimaan “asli” pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri, dan pengeluaran rutin. Tabungan Pemerintah ditambah bantuan luar negeri sebagai “pelengkap”, yaitu penerimaan pembangunan, merupakan “Dana Pembangunan”: dana yang akan menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Semakin besar dana pembangunan, semakin besar pengeluaran pembangunan.   Gambar 1.4. Tabungan Pemerintah, Dana Pembangunan dan Pengeluaran Pembangunan, 1969-1999 (% dari PDB) gambar 1.4 a Tabungan Pemerintah, Dana Pembangunan dan Pengeluaran Pembangunan, 1969-1999 (% dari PDB)gambar 1.4 b Tabungan Pemerintah, Dana Pembangunan dan Pengeluaran Pembangunan, 1969-1999 (% dari PDB) Sumber: diolah dari Nota Keuangan, berbagai tahun Dalam gambar 1.4. terlihat bahwa tabungan pemerintah berfluktuasi seiring turun-naiknya penerimaan dalam negeri. Fluktuasi tabungan pemerintah ini kemudian secara efektif diredam oleh fleksibilitas “penerimaan pembangunan”, sehingga menjamin stabilitas pengeluaran pembangunan. Dengan demikian, utang luar negeri di era orde baru bukanlah sekedar pelengkap pembiayaan pembangunan, namun telah menjadi instrumen utama pembiayaan anggaran negara, khususnya di masa krisis. Secara umum, arah kebijakan fiskal di era orde baru ditujukan untuk meraih 3 tujuan utama: yaitu, menjamin stabilitas makroekonomi, menurunkan ketergantungan pada bantuan luar negeri, dan memperbaiki distribusi pendapatan. Dengan tiga indikator utama ini, kinerja pengelolaan keuangan negara era orde baru menunjukkan hasil yang ambigu.   Gambar 1.5. Penerimaan Negara dan Belanja Negara, 1969-1999 (% dari PDB) gambar 1.5 a gambar 1. 5 b Sumber: diolah dari Nota Keuangan, berbagai tahun   Dengan adopsi prinsip “anggaran berimbang”, dimana total pengeluaran dijaga selalu identik dengan total penerimaan, tujuan stabilitas makroekonomi secara umum dapat dicapai yang ditandai dengan turunnya hiperinflasi secara cepat dan dijaga di tingkat yang rendah. Namun ketergantungan pada utang luar negeri secara umum gagal diturunkan, meski Indonesia mendapat penerimaan sangat besar dari oil boom dan memiliki peluang meningkatkan penerimaan pajak dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sedangkan tujuan distribusi pendapatan sebagian tercapai melalui sisi belanja negara yang cukup berpihak ke kelompok miskin, khususnya melalui pengeluaran pembangunan. Indonesia mampu mencapai swasembada pangan pada 1984, di saat yang sama penduduk miskin mampu diturunkan secara signifikan dan pertumbuhan penduduk ditekan pada tingkat yang moderat. Di era orde baru, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat penurunan kemiskinan tercepat di dunia. Pendapatan per kapita meningkat pesat dari dibawah US$ 100 pada 1970 menembus diatas US$ 1.100 pada 1996, dan angka kemiskinan menurun drastis dari sekitar 60% dari jumlah penduduk pada 1970 menjadi sekitar 11% pada 1996. Namun di sisi penerimaan negara, tujuan pemerataan relatif tidak tercapai mengingat rendahnya kinerja penerimaan perpajakan, khususnya dari kelompok kaya. Besarnya penerimaan migas telah menciptakan rezim fiskal yang pemalas: penerimaan perpajakan tidak pernah tumbuh selaras dengan pertumbuhan ekonomi kecuali setelah peran penerimaan migas menurun signifikan. Gambar 1.6. secara jelas memperlihatkan ketergantungan Indonesia terhadap penerimaan minyak dan gas bumi (migas), khususnya pada periode 1974-1985. Pada periode 1974-1978, penerimaan migas rata-rata merupakan 54,3% dari total penerimaan dalam negeri. Pada periode 1979-1985, angka ini bahkan melonjak hingga 66,4%. Pemerintah secara jelas gagal meningkatkan kinerja penerimaan perpajakan pada periode oil boom ini dimana pada periode 1974-1985 ini pertumbuhan ekonomi rata-rata berada di atas 7% per tahun. Pada periode ini, kinerja penerimaan perpajakan mengalami stagnasi di kisaran 6,4% dari PDB. Rendahnya kinerja rezim perpajakan di tengah pertumbuhan ekonomi tinggi mengindikasikan rendahnya kesadaran membayar pajak dan besarnya tingkat ketidakpatuhan membayar pajak. Dengan maraknya crony capitalism di periode ini, rezim fiskal era orde baru mungkin sekali bersifat regresif: beban pajak kelompok miskin jauh lebih tinggi dari beban pajak kelompok kaya.   Gambar 1.6. Oil Boom dan Rezim Fiskal Pemalas, 1969-1999 (% dari PDB, kecuali Harga Minyak Internasional dalam US$ per Barrel) gambar 1. 6 Sumber: diolah dari Nota Keuangan, berbagai tahun Kinerja rezim perpajakan meningkat pesat hanya setelah jatuhnya harga minyak dunia dan karenanya penerimaan migas. Pasca reformasi perpajakan 1984, kinerja penerimaan perpajakan meningkat hingga berlipat lebih dari dua kali, dari hanya 5,3% dari PDB pada 1984 menjadi 11,6% dari PDB pada 1994. Jika kinerja penerimaan perpajakan pasca reformasi ini dijadikan benchmark, maka kerugian fiskal akibat tidak tergalinya potensi pajak di periode lost decade antara 1974-1984 ini berkisar 5% dari PDB per tahun, lebih dari cukup untuk menghapuskan ketergantungan terhadap utang luar negeri yang di kisaran 3% dari PDB per tahunnya. Dari sudut pandang ekonomi, fitur utama pengelolaan keuangan negara era orde baru, “anggaran berimbang”, jelas tidak memiliki makna, sebagaimana terlihat dalam gambar 1.7. Bila “penerimaan pembangunan” dikeluarkan dari penerimaan negara, dengan mudah kita melihat bahwa anggaran negara selalu mengalami defisit dalam rentang 3 dekade. Anggaran berimbang adalah ilusi yang diciptakan rezim. Namun memang harus diakui bahwa defisit yang tercipta selalu dijaga di tingkat yang aman, yaitu di kisaran 3% dari PDB setiap tahunnya. Disiplin ini hanya dilanggar di saat krisis, yaitu seiring jatuhnya harga minyak defisit melejit di kisaran 5,2% dari PDB pada periode 1986-1989, dan saat krisis finansial defisit berada di kisaran 4,6% dari PDB pada 1998- 1999. Yang dilakukan rezim orde baru sebenarnya hanyalah memindahkan sumber pembiayaan defisit dari pencetakan uang baru ke utang luar negeri. Dengan defisit dijaga pada tingkat yang aman dan tidak ada lagi pencetakan uang untuk menutup defisit, inflasi dapat dijaga secara efektif. Namun terjaganya inflasi harus dibayar dengan akumulasi utang yang terus meningkat dan beban pembayaran bunga uang yang semakin memberatkan. Bibit-bibit krisis telah ditabur sejak awal, yang kemudian akhirnya meledak saat guncangan eksternal menerpa perekonomian pada 1997-1998. Jatuhnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar melonjakkan nilai utang dan beban bunga pemerintah. Krisis nilai tukar dengan segera menjelma menjadi krisis utang pemerintah. Kegagalan membayar utang kemudian memunculkan kebutuhan berutang yang lebih besar lagi. Pada tahun 1998/99, utang luar negeri mencapai 5,2% dari PDB, belum termasuk utang yang ditangguhkan pembayarannya. Utang lama ditutup secara sederhana dengan membuat utang baru.   Gambar 1.7. Defisit dan Ilusi Anggaran Berimbang, 1969-1999 (% dari PDB) gambar 1. 7 Sumber: diolah dari Nota Keuangan, berbagai tahun keseluruhan Riset ini ada pada buku Indonesia pro Poor Budget Review 2016          

Read more

Menanti Kesetaraan Suara Pasien

by iqbal fadli m on March 21, 2016
0 comments

    Nuri Ikawati, MA Peneliti Madya IDEAS Alumnus Program Master in Risk, Health and Public Policy Durham University, United Kingdom   Semenjak ditutupnya pusat riset kanker PT Edwar Technology yang memproduksi alat pembunuh sel kanker bernama ECCT (Electro-Capacitative Cancer Treatment) oleh Kementerian Kesehatan pada 22 November 2015, muncul petisi online yang dimotori oleh Indira Abidin, ketua yayasan Lavender.  Petisi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 itu meminta agar pemerintah tetap mengijinkan pasien kanker menggunakan alat temuan Dr. Warsito Purwo Taruno untuk pengobatan mereka. Para pengguna ECCT yang tergabung dalam komunitas Lavender tersebut mengaku sembuh atau membaik setelah terapi menggunakan inovasi baru ini. Sejak petisi tersebut bergulir, komunitas yang menyebut dirinya sebagai penerima anugerah kanker alih – alih penderita kanker ini aktif menyuarakan aspirasinya baik melalui kampanye lewat media sosial maupun lobi terhadap pembuat kebijakan (Jawapos, 18 Januari 2016). Namun, berbagai kampanye yang berisi pengalaman dan testimoni dari pengguna ECCT dianggap tidak ilmiah. Reaksi terutama muncul dari kalangan medis dengan alasan pernyataan pasien tidak bisa dimasukkan dalam kategori evidence based medicine (EBM) yang merupakan standar uji klinis di dunia Kedokteran (Kompas, 16 Januari 2016) Gerakan pasien atau dalam beberapa literatur disebut dengan organisasi pasien bukanlah fenomena baru di Barat khususnya Eropa dan Amerika. Setidaknya setelah perang dunia kedua, di Inggris mulai bermunculan gerakan komunitas yang mengusung isu kesehatan untuk kepentingan pasien dan keluarga pasien. Sedang di Amerika sendiri sejak tahun 1960an organisasi pasien ini berhasil memasukkan agendanya dalam proses kebijakan publik bahkan mampu membawa perubahan sistemik dalam arena kontestasi kepentingan tersebut. Tidak heran jika kemudian pada bulan Februari 2006 di Vienna diadakan konferensi khusus yang membahas fenomena kemunculan gerakan baru ini oleh Uni Eropa. . Organisasi Pasien sebagai Kepakaran Baru Meskipun istilah baku untuk menyebut organisasi pasien masih dalam perdebatan, organisasi ini tetap memiliki karakteristik yang sama. Adanya mobilisasi kelompok terpinggirkan, identitas politik, kepentingan untuk menyuarakan nilai-nilai bersama, menjadi penyeimbang kekuatan sosial yang ada saat ini, yakni kelompok ahli atau expert knowledge adalah ciri organisasi pasien. (Baggot, 2008; Jezewski et al, 2006). Dalam organisasi pasien, penggunaan terminologi sebagai deklarasi identitas menjadi vital. Sebagai entitas yang disatukan oleh kesamaan pengalaman tentang rasa sakit atau kehilangan, pengalaman keseharian dalam perjuangan menghadapi penyakit dikonstruksi sebagai pengetahuan.  Perjuangan bersama kanker (a cancer journey), hidup bersama penyakit (living with) adalah diskursus yang diciptakan dalam komunitas pasien ini dan memilih tidak menggunakan kata penderitaan (suffering from). Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bourdieu (1991) dalam Allopso et al (2006) bahwa komunitas dibangun oleh bahasa dan persepsi Pengetahuan yang telah dikodifikasi tersebut dikembangan dengan penggalian informasi lain termasuk penggalian pendapat ahli. Untuk meluaskan lingkup pengaruh dan sebagai upaya advokasi, penyebaran pengetahuan dilakukan melalui berbagai kanal informasi. Berdasarkan proses pembangunan pengetahuan yang dimulai dari pengalaman personal itulah pemahaman awam (lay knowledge) menjadi kepakaran baru. Diskursus baru ini kemudian berkontestasi dengan otoritas ahli konvensional (expert knowledge) sebagai sumberdaya dalam proses pembuatan kebijakan. Di negara maju seperti Inggris kepakaran awam yang dipelopori oleh organisasi pasien ini diakui. Melalui Expert Patients Programme pemerintah Inggris membuka ruang partisipasi kepada organisasi pasien untuk bergabung dalam komite yang membahas standar pelayanan klinis. Atmosfer politik yang sama untuk organisasi pasien yang diperhitungkan sebagai suatu mainstream baru dalam otoritas medis juga terjadi di Jerman. Mazanderani, et al (2013) menyebut pengetahuan awam atau lay knowledge ini sebagai experiental – evidence, yakni bentuk lain dari bukti medis yang dibangun dari pengalaman personal dan pengetahuan medis. Alih – alih menyebutnya sebagai sesuatu yang tidak ilmiah karena tidak masuk kategori sebagai evidence based, Mazanderani, et al (2013) justru menyarankan para praktisi kesehatan untuk mengkolaborasikan experiental – evidence untuk mengeksplorasi kebutuhan terbaik pasien dalam sistem kesehatan. Momentum Perubahan Best, et al (2012) menyebutkan bahwa organisasi pasien mempunyai kekuatan penekan yang cukup strategis untuk dapat mempengaruhi kebijakan. Salah satu faktor determinannya adalah kemampuan organisasi pasien untuk mampu mengubah persepsi dari para pembuat kebijakan terhadap definisi masalah maupun target sasaran dari kebijakan tersebut. Inilah yang disebut dengan agenda setting untuk memasukkan isu komunitas menjadi salah satu rumusan atau masalah publik. Tentu saja hal ini tidak bisa berjalan satu arah. Bukti dari negara Barat menunjukkan bahwa ruang partisipasi yang sesungguhnya hanya akan dapat dinikmati oleh organisasi pasien jika negara membuka institusinya dengan berbagai perangkat saluran aspirasi dan regulasi yang memadai. Inipun jika negara sadar bahwa sistem kesehatan masih bersifat paternalistik, ada kekuatan sosial yang dominan sehingga merepresi suara marginal seperti pasien. Tanpa kesadaran tersebut mustahil organisasi pasien mampu mewarnai proses politik. Komunitas Lavender melalui situs resminya telah menegaskan tuntutan mereka dalam kasus review ECCT ini. Secara tegas mereka meminta pemerintah untuk melibatkan suara pasien dalam perumusan hasil review Kementerian Kesehatan agar aspirasi mereka untuk tetap dapat bertahan hidup dengan ECCT dapat terwujud. Menurut UU No 36 tahun 2009 pasal 174 tentang Kesehatan, negara menjamin peran serta masyarakat dalam setiap pembangunan aspek kesehatan baik secara individu maupun kelompok. Maka kasus ini akan menjadi sebuah momentum bagi pemerintah untuk mewujudkannya. Ini adalah penanda apakah suara kelompok yang selama ini menjadi subordinat dalam relasi di dunia kesehatan telah diperhitungkan sebagai suatu kepakaran baru di Indonesia.

Read more