(Mimpi) Anggaran Untuk Rakyat Miskin: Arah dan Strategi Pengelolaan APBN dari Era Orde Baru Hingga Era Reformasi adalah bagian dari kajian IDEAS dibawah seri Indonesia Pro Poor Budget Review. Di Indonesia, berdasarkan konstitusi, negara berperan penting dalam penyediaan barang dan jasa publik (provider state) menuju unconditional welfare state, dengan kebijakan fiskal (keuangan negara) secara aktif menjalankan fungsi redistribusi pendapatan untuk keadilan sosial.
Laporan ini memunculkan berbagai temuan, antara lain politik anggaran era reformasi cenderung bersifat regresif, belanja terikat (non-discretionary spending) yang signifikan adalah kendala terbesar untuk belanja publik yang berpihak pada kelompok miskin,terbatasnya ruang fiskal (fiscal space) selalu bersumber dari lemahnya penerimaan perpajakan dan inefisiensi sektor publik, defisit anggaran telah menjadi kebutuhan permanen (structural deficit) sehingga stok utang terus meningkat, dan keuangan negara telah masuk dalam kategori skema Ponzi dimana pemerintah tidak pernah mampu membayar cicilan pokok dan bunga utang kecuali dengan membuat utang baru.

Laporan ini mengagas berbagai reformasi pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal untuk penanggulangan kemiskinan dan keadilan sosial, antara lain adopsi model “welfare state” Indonesia berdasarkan UUD 1945, sasaran kebijakan ekonomi makro dikaitkan secara langsung dengan pencapaian tujuan bernegara, sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam pelaksanaan APBN didorong dengan menjangkar kesejahteraan secara langsung pada pertumbuhan ekonomi, dan mendorong peningkatan postur anggaran namun dengan disiplin keuangan secara ketat melalui adopsi anggaran berimbang. Kemandirian anggaran merupakan langkah pertama dan utama menuju anggaran publik yang berpihak pada rakyat miskin (pro-poor budget).

” Melalui Report ini sejatinya mengingatkan rakyat Indonesia bahwa Negara harus lebih peka kepada rakyat miskin, karena sejatinya kita berada pada zaman reformasi yang menyeluruh bukan hanya reformasi politik namun reformasi perekonomian.

1271

Nasihin Masha
Wartawan Senior Republika