Potret Ekonomi Mudik

Hari-hari ini kita kembali menyaksikan salah satu fenomena terbesar negeri ini, mudik. Kombinasi migrasi desa-kota yang masif dan spiritualitas Idul Fitri telah menciptakan mudik Indonesia sebagai salah satu ritual tahunan terbesar di dunia. Namun pergerakan puluhan juta orang dalam waktu relatif bersamaan, memunculkan kerentanan. Tahun 2016 menjadi catatan kelam dalam sejarah pengelolaan mudik modern Indonesia dimana kemacetan total (grid lock) hingga 20-22 Km di pintu exit toll Brebes Timur menelan korban hingga puluhan jiwa. Kemacetan parah juga terjadi di lintasan penyeberangan tradisional Jawa – Sumatera (pelabuhan Merak – Bakauheni) dan Jawa – Bali (pelabuhan Ketapang – Gilimanuk). Dibutuhkan kesiapan yang jauh lebih tinggi karena keriuhan yang semakin besar diprediksi akan terjadi pada mudik tahun 2017 ini.

Temuan lapangan dan hasil kajian selengkapnya dapat diunduh disini

“Penggusuran dan Reproduksi Kemiskinan Kota: Studi Kasus di Empat Rusunawa Jakarta”

Masifnya penggusuran paksa terhadap kampung dan pemukiman informal di Jakarta dalam tiga tahun terakhir, dan klaim pemerintah provinsi DKI Jakarta bahwa relokasi ke rusun telah meningkatkan kesejahteraan warga, mendorong IDEAS melakukan penelitian untuk menguji dampak kebijakan relokasi (resettlement) ini. Penelitian ini mengambil 100 responden yang merupakan kepala rumah tangga korban penggusuran yang direlokasi ke rusun dan telah tinggal di rusun selama dua tahun atau lebih. Pengumpulan data dilakukan antara Oktober-November 2016 di empat rusunawa (Pinus Elok, Cakung Barat, Jatinegara Kaum dan Cipinang Besar Selatan).

Penggusuran paksa merupakan bentuk guncangan yang signifikan terhadap kelompok rumah tangga miskin. Tempat tinggal dan lingkungannya tidak hanya dimensi fisik semata namun terbentuk dari relasi sosial-ekonomi yang kompleks sehingga signifikan mempengaruhi kesejahteraan individu. Rumah bagi warga korban penggusuran tidak hanya tempat tinggal, namun juga tempat usaha mandiri. Seiring penggusuran keduanya hilang, menyisakan ketidakpastian dan ketergantungan hidup pada bantuan. Penggusuran paksa telah mengubah masyarakat yang mandiri meski dalam sektor informal, menjadi masyarakat yang penuh ketergantungan dengan kerentanan tinggi.

Penggusuran paksa dan relokasi ke rusunawa tidak menyelesaikan kemiskinan, namun mereproduksi kemiskinan bahkan dengan derajat yang lebih dalam. Wilayah rusunawa yang kini mereka tempati tidak bisa memberikan mereka peluang untuk mencari sumber penghidupan layak seperti di lokasi sebelumnya. Kebijakan relokasi untuk masyarakat yang tergusur menyebabkan mereka tersisih dan terpinggirkan di wilayah-wilayah luar perkotaan. Meskipun dimensi fisik rusunawa dengan infrastrukturnya dianggap lebih memadai, namun distribusi sumberdaya ekonomi dan sosial tidak memberikan akses pada warga korban penggusuran untuk bisa membangun kehidupan baru yang lebih baik di sana.

Temuan lapangan dan hasil kajian selengkapnya dapat diunduh disini

(Mimpi) Anggaran Untuk Rakyat Miskin: Arah dan Strategi Pengelolaan APBN dari Era Orde Baru Hingga Era Reformasi adalah bagian dari kajian IDEAS dibawah seri Indonesia Pro Poor Budget Review. Di Indonesia, berdasarkan konstitusi, negara berperan penting dalam penyediaan barang dan jasa publik (provider state) menuju unconditional welfare state, dengan kebijakan fiskal (keuangan negara) secara aktif menjalankan fungsi redistribusi pendapatan untuk keadilan sosial.
Laporan ini memunculkan berbagai temuan, antara lain politik anggaran era reformasi cenderung bersifat regresif, belanja terikat (non-discretionary spending) yang signifikan adalah kendala terbesar untuk belanja publik yang berpihak pada kelompok miskin,terbatasnya ruang fiskal (fiscal space) selalu bersumber dari lemahnya penerimaan perpajakan dan inefisiensi sektor publik, defisit anggaran telah menjadi kebutuhan permanen (structural deficit) sehingga stok utang terus meningkat, dan keuangan negara telah masuk dalam kategori skema Ponzi dimana pemerintah tidak pernah mampu membayar cicilan pokok dan bunga utang kecuali dengan membuat utang baru.

Laporan ini mengagas berbagai reformasi pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal untuk penanggulangan kemiskinan dan keadilan sosial, antara lain adopsi model “welfare state” Indonesia berdasarkan UUD 1945, sasaran kebijakan ekonomi makro dikaitkan secara langsung dengan pencapaian tujuan bernegara, sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam pelaksanaan APBN didorong dengan menjangkar kesejahteraan secara langsung pada pertumbuhan ekonomi, dan mendorong peningkatan postur anggaran namun dengan disiplin keuangan secara ketat melalui adopsi anggaran berimbang. Kemandirian anggaran merupakan langkah pertama dan utama menuju anggaran publik yang berpihak pada rakyat miskin (pro-poor budget).