Panggilan Kemanusiaan IDEAS

by Fajri Azhari on November 16, 2017
0 comments

 Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) merupakan lembaga think tank tentang pembangunan nasional dan kebijakan publik berbasis ke-Indonesia-an dan ke-Islam-an yang bernaung dibawah Yayasan Dompet Dhuafa, membutuhkan segera 4 orang Peneliti Muda dengan kualifikasi sebagai berikut:   Kualifikasi Umum:

  1. Bergelar S1 (Sarjana), diutamakan lulusan program studi Ilmu Ekonomi / Ilmu Ekonomi Islam / Statistik / Kesejahteraan Sosial dari PTN/PTAI ternama;
  2. Ketertarikan riset di bidang kemiskinan dan kesenjangan, pertanian dan pedesaan, pendidikan dan kesehatan, makroekonomi dan keuangan negara, dan pembangunan perkotaan;
  3. Mampu membuat design grafis, terutama infografis dan peta GIS, serta terbiasa mengelola website dan media sosial, menjadi sebuah keunggulan;
  4. Mampu mengolah data statistik, terutama big data, dan menganalisa hasilnya yang relevan, menjadi sebuah keunggulan.
  Lingkup Pekerjaan:
  1. Mengumpulkan data primer dan sekunder, termasuk entry data, kliping dan searching data, termasuk mengelola website dan media sosial lembaga;
  2. Mengolah data statistik dan menampilkan hasilnya, termasuk membuat infografis;
  3. Publikasi (pencetakan) dan diseminasi hasil riset, termasuk seminar dan tulisan di media cetak.
  Kirimkan surat permohonan dan dilampirkan CV terbaru ke agung@dompetdhuafa.org paling lambat 15 Desember 2017, seluruh dokumen dalam format pdf atau yang sejenis. Hanya kandidat yang memenuhi kualifikasi yang akan dihubungi untuk proses lebih lanjut.  

Read more

Kesenjangan Hunian Jakarta dan Kemiskinan Kota (Jakarta)

by Fajri Azhari on November 15, 2017
0 comments

Policy Brief Kesenjangan Hunian Jakarta Arus utama pembangunan Jakarta selama ini secara jelas adalah materialistik dan fungsional, teknikal dan apolitis. Kota hanya menjadi ruang-ruang kapital dengan kepentingan ekonomi menjadi panglima. Tata ruang kota bergeser hanya untuk melayani pemilik modal. Konversi ruang terbuka hijau (RTH) untuk hunian mewah dan kawasan komersial dilegalkan melalui perubahan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) kota. RTH Jakarta yang semula 37,2 persen pada RTRW 1965-1985 menjadi hanya tersisa 9,98 persen pada RTRW 2010-2030. Kecenderung-an ini berjalan masif seiring pertumbuhan penduduk super-kaya Jakarta yang berlipat hampir 4 kali lipat dalam satu dekade terakhir. Kawasan Kelapa Gading seluas 3.182 hektar yang kini disesaki hunian mewah, apartemen dan mall, dan kawasan Sunter seluas 3.605 hektar yang kini hunian mewah dan pabrik otomotif, adalah daerah resapan air pada RTRW 1985-2005. Begitu pula kawasan Pantai Kapuk seluas 2.053 hektar yang kini dipenuhi hunian me-wah, lapangan golf dan mall, adalah daerah hutan lindung pada RTRW 1985-2005.

Read more

Merdeka dari Utang

by Fajri Azhari on August 11, 2017
0 comments

Donwload PDF Dalam infografis berjudul “Benarkah Indonesia Darurat Utang?” yang dirilis Kementrian Keuangan beberapa waktu lalu dalam rangka menjawab isu utang pemerintah yang kini sedang hangat dibicarakan publik, pemerintah secara umum mengklaim 3 hal, yaitu bahwa utang digunakan untuk belanja produktif, risiko utang adalah terjaga, serta pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati dan professional. Klaim pemerintah ini didukung sederet data empiris terkini dan analisis komparatif dengan berbagai negara lain di seluruh dunia. Artikel ini berupaya secara obyektif mengkaji ulang kontroversi utang pemerintah agar kita dapat lebih jernih dalam menilai kondisi ini. Fakta mendasar dari utang pemerintah adalah bahwa stok utang pemerintah secara absolut tidak pernah menurun. Dalam dua dekade terakhir, stok utang pemerintah terus menggelembung, tumbuh 10,8 persen per tahun (compound annual growth rate/CAGR), dari Rp 551 triliun pada 1998 menjadi Rp 3.515 triliun pada 2016. Dalam ekuivalensi US dollar, utang pemerintah meningkat dari $ 68,7 miliar pada 1998 menjadi $ 261,6 miliar pada 2016, tumbuh 7,7 persen per tahun (CAGR). Utang yang memberatkan Counter argument standar terhadap fakta utang yang semakin menggunung ini adalah stok utang sebagai persentase dari PDB masih dalam batas aman dan berkelanjutan. Berdasarkan konsensus internasional, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang aman adalah tidak lebih dari 60 persen. Dengan rasio utang pemerintah pada 2016 yang dibawah 30 persen, Indonesia termasuk negara dengan kinerja utang yang baik, terutama dibandingkan dengan negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat yang rasio utang terhadap PDB-nya masing-masing telah menembus 200 persen dan 100 persen. Namun dengan indikator yang sama, terlihat pola jangka panjang penurunan stok utang pemerintah telah terhenti sejak 2012. Rasio stok utang pemerintah menurun drastis dari 88,7 persen pada 2000 menjadi 23,0 persen pada 2012. Namun terlihat rasio stok utang mulai meningkat sejak 2013, dan pada 2016 telah menyentuh 28,3 persen dari PDB. Rasio stok utang pemerintah terhadap PDB telah menjadi norma internasional yang berlaku umum, yang berbasis pada gagasan untuk membandingkan seberapa banyak kewajiban sebuah negara (stok utang pemerintah) dibandingkan dengan seberapa besar pendapatannya (PDB). Namun indikator kinerja utang pemerintah ini sebenarnya bermasalah, secara sederhana karena pemerintah tidak memiliki akses ke seluruh PDB, hanya sebagian kecil dari PDB yang akan menjadi pendapatan pemerintah dalam bentuk penerimaan pajak. Indikator yang lebih tepat adalah rasio antara stok utang pemerintah dengan penerimaan pajak-nya, yang mencerminkan pendapatan pemerintah yang sesungguhnya. Membandingkan stok utang terhadap penerimaan pajak akan menghasilkan gambaran yang lebih tepat tentang beban utang terhadap keuangan negara, dan karenanya juga menjadi lebih sahih digunakan untuk analisis perbandingan antar negara. Dengan indikator ini, kondisi pengelolaan keuangan negara terlihat mengkhawatirkan. Rasio stok utang terhadap penerimaan pajak menurun drastis pasca krisis 1998 dan terhenti pada 2012, serupa dengan pola rasio stok utang terhadap PDB. Namun rasio stok utang terhadap penerimaan pajak rata-rata delapan kali lipat lebih besar dari rasio stok utang terhadap PDB. Pada 2016, ketika stok utang hanya 28,3 persen dari PDB, stok utang terhadap penerimaan pajak mencapai 273,6 persen, jauh diatas batas atas utang dalam keuangan personal (family debt to income) yang di kisaran 100 persen. Dengan indikator rasio stok utang terhadap penerimaan perpajakan ini, menjadi jelas mengapa beban utang adalah besar dan memberatkan keuangan negara. Meski stok utang terhadap PDB masih terjaga, namun beban utang pada keuangan negara telah berada pada tingkat yang sangat memberatkan. Pada 2005-2016, beban bunga utang dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo rata-rata mencapai 33,1 persen dari penerimaan pajak per tahunnya. Angka ini sangat signifikan, lebih besar dari rata-rata belanja barang dan belanja modal sekaligus yang pada saat yang sama hanya sekitar seperempat dari penerimaan perpajakan. Dengan sepertiga penerimaan pajak setiap tahunnya diprioritaskan untuk membayar beban utang, maka ruang fiskal yang tersisa menjadi sangat terbatas. Untuk melakukan perlindungan sosial dan mendorong percepatan infrastruktur, maka utang baru kemudian dilakukan. Ketergantungan terhadap utang telah menjadi akut dengan beban yang semakin membesar.   Defisit Ganda APBN Fakta signifikan yang jarang dibahas adalah keuangan negara telah mengalami defisit ganda sejak 5 tahun yang lalu. Defisit anggaran telah menjadi norma di Indonesia, dan sejak 2012 mulai diiringi dengan defisit keseimbangan primer yang semakin membesar. Dalam konsensus internasional, keuangan negara dikatakan berada pada tingkatan yang aman dan berkelanjutan ketika keseimbangan primer (primary balance), selisih antara penerimaan negara dan belanja negara minus bunga utang, bernilai positif dan jumlahnya mencukupi untuk membayar bunga utang. Pemerintahan dengan keseimbangan primer bernilai negatif, dipastikan harus berutang sekedar untuk membayar beban bunga. Dalam prakteknya, kebutuhan pembiayaan pemerintah akan jauh melebihi selisih keseimbangan primer dan beban bunga ini, karena defisit anggaran tidak hanya berisi beban bunga, serta juga ada kewajiban membayar cicilan pokok utang yang jatuh tempo, dan penyertaan modal negara. Pada 2016 misalnya, ketika beban bunga utang mencapai Rp 182,8 triliun, keseimbangan primer defisit Rp 125,6 triliun, defisit anggaran Rp 308,3 triliun dan utang baru yang harus dibuat Rp 725,7 triliun. Defisit keseimbangan primer mengindikasikan bahwa penerimaan pemerintah bahkan tidak mencukupi untuk hanya sekedar membayar bunga utang, terlebih lagi cicilan pokoknya. Implikasinya, pemerintah harus terus mengakumulasi tambahan utang sepanjang waktu. Dengan kata lain, yang dilakukan pemerintah sebenarnya hanyalah “pyramid strategy”: membayar utang saat ini dengan membuat utang baru tanpa mampu mengurangi stok utang. Perilaku keseimbangan primer ini menjelaskan mengapa stok utang terus meningkat drastis dari waktu ke waktu. Pemerintah harus selalu membuat utang baru untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang. Utang baru bukan lagi sekedar fungsi dari defisit anggaran, namun telah bergeser menjadi fungsi dari stok utang pemerintah. Negara tidak pernah mampu membayar cicilan pokok dan bunga utang kecuali dengan membuat utang baru. Pembayaran cicilan pokok dan bunga utang karenanya tidak pernah mampu menurunkan stok utang, namun justru meningkatkannya. Pembuatan utang baru oleh pemerintah terus meningkat drastis dari waktu ke waktu, dari hanya Rp 70 triliun pada 2004 hingga menembus Rp 700 triliun pada 2016. Peningkatan besaran utang baru setiap tahunnya terlihat berkorelasi kuat dengan besaran beban bunga utang dan cicilan pokok utang dan biaya pengelolaan utang, serta penanaman modal negara. Karena itu, seandainyapun defisit anggaran berhasil ditekan mendekati nol, seperti pada 2008, pembuatan utang baru dipastikan akan tetap dilakukan dalam jumlah signifikan. Bergantung pada utang membuat tekanan fiskal semakin membesar di masa depan, yang kemudian pada gilirannya memperbesar kebutuhan untuk berutang lagi. Pembenaran pemerintah untuk berutang umumnya adalah spekulatif, yaitu bahwa utang akan digunakan untuk kegiatan produktif yang diproyeksikan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari bunga utang. Dengan demikian, penerimaan perpajakan yang meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, akan mampu mengembalikan pokok utang dan sekaligus menutup beban bunganya. Maka, kegagalan mendorong pertumbuhan harus dibayar dengan mahal: berutang kembali. Sebagai kesimpulan, mungkin benar bahwa risiko utang pemerintah terjaga, namun harus secara jujur pula diakui bahwa beban utang telah semakin memberatkan keuangan negara. Mungkin benar bahwa pengelolaan utang telah dilakukan secara hati-hati dan professional, namun di saat yang sama harus secara jelas pula dikatakan bahwa keuangan negara telah semakin dalam bergantung pada utang. Maka di jelang dirgahayu negeri yang ke-72 ini, kita patut bertanya: kapan kita akan merdeka dari utang? UTANG DAN APBN-P 2017: AMBISI TANPA AFIRMASI Di tengah situasi perekonomian nasional yang lesu, APBN-P 2017 disahkan DPR. Dengan defisit anggaran mencapai 2,92 persen dari PDB yang membuat postur anggaran pertama kalinya menembus Rp 2 ribu triliun, pemerintah terlihat berupaya menjadikan APBN-P 2017 sebagai momentum untuk stimulus fiskal sekaligus memulihkan kepercayaan pasar. Berbagai indikator mikro semester I – 2017 menunjukkan perlambatan perekonomian, mulai dari turunnya konsumsi semen dan pasokan properti hingga anjloknya laba ritel modern Alfamart dan Indomaret. Meski di saat yang sama indikator-indikator makro menunjukkan kinerja yang cukup baik, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, realisasi PPN hingga pertumbuhan DPK perbankan, namun pelemahan daya beli masyarakat adalah nyata. Setelah momentum lebaran dan mudik mampu mendorong perekomian di 2017 dari pertumbuhan kuartal I yang semula kontraksi 0,34 persen menjadi tumbuh 4,0 persen di kuartal II, APBN-P 2017 secara jelas berusaha ekspansif dengan menurunkan target penerimaan pajak dan menaikkan belanja pemerintah, meski defisit anggaran kemudian mendekati batas 3 persen dari PDB. Arah kebijakan ini terlihat berupaya menjawab pelemahan daya beli masyarakat sekaligus menjadi cermin stance kebijakan fiskal untuk membawa perekonomian ke jalur pertumbuhan tinggi.   Déjà Vu APBN-P 2015 dan 2016? Strategi anggaran APBN-P 2017 terlihat masih mengikuti pola tahun-tahun sebelumnya, jika tidak bisa dikatakan serupa: ambisi meningkatkan penerimaan pajak di tengah kelesuan ekonomi dan ekspansi belanja infrastruktur hanya dengan reformasi subsidi. Pada APBN-P 2015 subsidi energi dipotong hingga 60 persen, dan penerimaan pajak ditargetkan naik hingga 30 persen. Alokasi belanja modal memang naik hingga hampir dua kali lipat, namun tidak mampu menolong pertumbuhan ekonomi 2015 yang melemah, hanya mencapai 4,79 persen, terendah sejak 2009. Penerimaan pajak 2015 hanya mampu tumbuh 8,2 persen, itupun diraih dengan “extra effort” di akhir tahun. Defisit anggaran yang awalnya dikonsolidasi pada -1,90 persen dari PDB, melonjak hingga -2,56 persen dari PDB, tertinggi sejak 2001. APBN-P 2016 mengulang kisah yang sama: mendorong penerimaan perpajakan yang dipatok tumbuh 24,1 persen, subsidi energi kembali dipangkas, seraya mempertahankan ekspansi belanja negara yang menembus Rp 2 ribu triliun. Meski diiringi kebijakan tax amnesty sebagai andalan, penerimaan perpajakan 2016 hanya mampu tumbuh 3,6 persen. Meski penyerapan belanja negara hanya 89,5 persen, defisit yang semula dipatok -2,35 persen tetap membengkak menjadi -2,49 persen. Kombinasi ketidakcermatan kebijakan fiskal, konservatifnya kebijakan moneter, dan suramnya kondisi ekonomi global di satu sisi, dengan kegagalan reformasi perpajakan, birokrasi yang semakin tambun dan rendahnya penyerapan anggaran di sisi yang lain, telah berkontribusi signifikan terhadap jatuhnya kredibilitas kebijakan fiskal Presiden Widodo di tahun awal pemerintahannya. Kebijakan fiskal yang keras terhadap kelompok miskin namun sangat lunak kepada investor dan birokrasi, telah memperburuk kondisi perekonomian yang sedang menghadapi resesi global di tengah situasi moneter yang ketat. Menjadi ironis melihat APBN-P 2017 yang terlihat bebal dengan pengalaman APBN-P 2015 dan 2016. Dengan melihat realisasi APBN 2016, dan realisasi APBN 2017 hingga semester I, target APBN-P 2017 terlihat ambisius. Meski telah diturunkan, namun penerimaan perpajakan masih dipaksa tumbuh 14,6 persen. Dengan realisasi hingga semester I yang baru mencapai 38,8 persen, target APBN-P 2017 sebesar Rp 1.472,7 triliun adalah sangat sulit dicapai. Dengan target penerimaan perpajakan yang overestimate dan target belanja yang justru ditingkatkan, APBN-P 2017 menghadapi resiko fiskal yang serius: melonjaknya potensi defisit anggaran melebihi ambang batas yang diperbolehkan UU No. 17/2003. Meski proyeksi pemerintah akan terdapat “penghematan alamiah” pada belanja negara sehingga defisit APBN-P 2017 dapat ditekan ke -2,67 persen dari PDB, namun resiko pelanggaran batas defisit ini tetap rawan terjadi. Dalam proyeksi IDEAS, dengan penerimaan perpajakan yang lebih realistis untuk dicapai dan penyerapan belanja negara yang lebih disesuaikan, defisit APBN-P 2017 berpotensi melonjak menjadi Rp 417,3 triliun atau 3,07 persen dari PDB, melebihi batas atas defisit 3 persen dari PDB yang diizinkan oleh UU. Skenario jebolnya batas atas defisit 3 persen dari PDB ini perlu mendapat perhatian serius mengingat pengalaman lonjakan defisit APBN-P 2015 dan 2016. Untuk mencegah lonjakan defisit, kami merekomendasikan belanja negara harus dipangkas, yang dalam estimasi kami setidaknya Rp 181.3 triliun. Meski konservatif dan berpotensi mendorong kontraksi, namun disiplin fiskal akan membuat kebijakan pemerintah lebih kredibel. Dengan pemotongan ini, kami menyarankan konsolidasi fiskal, yaitu menekan defisit hingga -2,39 persen dari PDB. Agar pemotongan belanja ini tidak berdampak negatif, bahkan dapat tetap menjadi stimulus fiskal, maka alokasi belanja menjadi penting. Sejak dini non-discretionary expenditure, seperti belanja pegawai, belanja barang dan pembayaran bunga utang harus ditekan. Belanja subsidi dan perlindungan sosial harus ditingkatkan. Anomali indikator mikro dan makro secara jelas menunjukkan jatuhnya daya beli masyarakat miskin, sehingga memunculkan kebutuhan yang lebih tinggi terhadap kebijakan afirmasi untuk kelompok menengah-bawah. Kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Jokowi yang keras kepada kelompok miskin namun sangat akomodatif kepada birokrasi, investor dan pemerintah daerah, sudah selayaknya diakhiri. Skenario defisit dan utang Defisit anggaran diklaim merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan ekonomi makro yang bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan keamanan untuk rakyat. Utang merupakan konsekuensi dari postur APBN dimana pendapatan lebih kecil dari belanja. Defisit anggaran diklaim dibutuhkan untuk menjaga stimulus fiskal. Namun faktanya, anggaran negara yang selalu defisit lebih banyak diakibatkan oleh alokasi anggaran yang lebih diprioritaskan untuk “belanja mengikat” yang dipandang bersifat wajib, khususnya belanja pegawai dan pembayaran bunga utang, serta transfer ke daerah. Dengan besarnya porsi belanja pemerintah yang merupakan non-discretionary expenditure, maka belanja untuk stimulus fiskal dan perlindungan sosial yang dibawah diskresi pemerintah, seringkali harus dibiayai dengan utang. APBN-P 2017 menunjukkan politik anggaran pemerintah yang sangat permisif dengan utang. Atas nama rakyat, defisit anggaran ditingkatkan. Pembiayaan defisit melalui utang yang semakin membengkak menjadi terbenarkan dan bahkan menjadi tugas mulia. Di bawah skenario defisit APBN-P 2017, kami memproyeksikan kebutuhan pembiayaan akan menembus Rp 700 triliun, sehingga stok utang pemerintah di akhir tahun akan mendekati Rp 4 ribu triliun, atau sekitar 29 persen dari PDB. Dengan rekomendasi IDEAS, stok utang pemerintah di akhir 2017 akan dipertahankan di kisaran 28 persen dari PDB. Dengan pembuatan utang baru yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, stok utang pemerintah dipastikan akan terus melejit secara progresif. Tanpa adanya langkah reformasi anggaran yang signifikan (business as usual), dan dengan memperhitungkan penarikan utang baru, profil jatuh tempo utang dan beban bunga ke depan, kami memproyeksikan stok utang pemerintah akan menembus Rp 5.000 triliun pada 2019. Hasil simulasi IDEAS ini menegaskan bahwa stok utang pemerintah tidak akan pernah berkurang dengan strategi dan pola pengelolaan utang yang ada saat ini. Timbunan utang pemerintah dipastikan akan semakin menggunung bila tetap dikelola secara “business as usual”. Strategi pengelolaan utang yang sangat konservatif ala World Bank dan IMF, sangat terfokus pada refinancing untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang yang jatuh tempo. Utang baru dibuat untuk menutup kewajiban utang lama, namun stok utang tidak pernah menurun. Dengan arah kebijakan seperti ini, pengelolaan portofolio utang hanya sekedar debt switching dan buy back, dengan pemanis terms and conditions yang lebih baik. Penurunan stok utang (debt reduction) hanya akan bisa dilakukan dengan extra efforts yang sangat mahal: menggunakan surplus keseimbangan primer yang diraih dari peningkatan pajak dan penjualan sumber daya alam yang berlimpah untuk menebus utang.

Read more

Evaluasi Ekonomi Mudik 2017

by Fajri Azhari on July 24, 2017
0 comments

Evaluasi Mudik Beberapa waktu lalu kita baru saja menyaksikan salah satu fenomena terbesar negeri ini, mudik. Bagi masyarakat perantau, mudik adalah sebuah kewajiban. Ia adalah cermin nyata kenangan akan kampung halaman dan penyambung utama silaturahmi dengan kerabat yang memberi energi baru untuk melanjutkan kehidupan di tanah perantauan. Spiritualitas mudik ini kemudian bertemu dengan semangat relijius Ramadhan dan Idul Fitri, khususnya memohon maaf dan berbakti kepada orang tua. Kombinasi migrasi dan Idul Fitri di Indonesia ini kemudian menciptakan mudik sebagai salah satu event ritual rutin tahunan terbesar di dunia. Bersamaan dengan mudik, triliunan rupiah uang mengalir setiap tahun-nya ke daerah asal pemudik yang menggerakkan roda perekonomian lokal, memberi jaminan sosial dan melepaskan penduduk dari kemiskinan, walau mungkin temporer. Perekonomian nasional juga bergerak seiring pergerakan puluhan juta manusia, terutama melalui jalur konsumsi seperti di sektor transportasi, komunikasi, perdagangan, hotel, dan restoran.Dari satu perspektif, mudik adalah fenomena sosial yang positif. Mudik memberi andil yang besar dalam menjaga nilai-nilai kekeluargaan, solidaritas, dan harmoni sosial. Mudik juga menjaga nilai-nilai kultural antara pemudik dengan daerah asal-nya. Dampak ekonomi mudik juga tidak bisa dipandang remeh.  Trend jumlah pemudik Dari riset IDEAS tentang pola migrasi dan pertumbuhan 20 wilayah aglomerasi di seluruh Indonesia, diperoleh estimasi profil mudik yang tidak dapat diremehkan. Pada tahun 2017, IDEAS memproyeksikan akan terdapat potensi 33,0 juta pemudik, meningkat 2,0 persen dari tahun lalu yang diperkirakan sebesar 32,3 juta pemudik. Dengan estimasi pemudik pada 2013 sebesar 30,8 juta pemudik, maka secara umum jumlah pemudik tumbuh 1,7 persen sepanjang 2013-2017 (Compound Annual Growth Rate/CAGR). Dengan muslim adalah penduduk mayoritas, sekitar 228,2 juta jiwa pada 2017, maka fenomena mudik dijumpai di seluruh Indonesia. Dalam riset IDEAS, potensi pemudik difokuskan di wilayah aglomerasi dimana fenomena masyarakat migran adalah besar. Potensi pemudik 2017 sebesar 33,0 juta orang tersebar di 20 wilayah aglomerasi di seluruh Indonesia. Untuk pemudik diwilayah aglomerasi kota di pulau Sumatera yaitu sebesar 1,58 juta di Mebidangro (Medan, Binjai, Deliserdang, Karo), 1,32 juta di Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar, Pelalawan), 847 ribu di Patungraya Agung (Palembang, Betung, Indralaya, Kayu Agung), 1,01 juta di Batam Raya. Sedangkan potensi pemudik di luar pulau Jawa dan Sumatera yaitu sebesar 1,10 juta di Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan), 966 ribu di Samarinda Raya, 861 ribu di Mamminasata Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar), dan 3,55 juta di 7 kawasan metropolitan lainnya.Untuk aglomerasi kota di pulau Jawa yaitu sebesar 12,55 juta di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), 2,07 juta di Bandung Raya, 1,48 juta di Kedungsepur (Kendal, Ungaran, Semarang, Purwodadi), 1,59 juta di Solo Raya, 1,01 juta di Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, Bantul), 3,04 juta di Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan).    Angkutan selama mudik Pergerakan puluhan juta orang dalam waktu yang relatif bersamaan ini dipastikan membutuhkan sarana dan prasarana transportasi yang masif. Riset IDEAS memproyeksikan, dari 33,0 juta pemudik pada 2017, sekitar 23,5 juta pemudik masih mengandalkan angkutan pribadi dan hanya sekitar 9,5 juta pemudik yang menggunakan angkutan umum, meningkat berturut-turut 1,6 persen dan 3,2 persen dari tahun sebelumnya. Komposisi pemudik dengan angkutan umum (71 persen) dan angkutan pribadi (29 persen) ini, tidak berubah dalam lima tahun terakhir (2013-2017). Dominasi pemudik dengan angkutan pribadi ini dikonfirmasi oleh tingginya jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor miliknya. IDEAS memproyeksikan mudik tahun 2017 ini melibatkan hampir 10 juta kendaraan pribadi, yaitu 3,1 juta mobil dan 6,8 juta sepeda motor, meningkat masing-masing 16,4 persen dan 19,9 persen dari tahun sebelumnya. Estimasi IDEAS menunjukkan bahwa pada 2013, baru mencapai 4,4 juta kendaraan pribadi, yaitu 1,6 juta mobil dan 2,8 juta sepeda motor. Dengan kata lain, sepanjang 2013-2017, pemudik dengan mobil dan sepeda motor meningkat masing-masing 18,8 persen dan 24,7 persen per tahun (CAGR). Pertumbuhan tinggi pemudik dengan mobil dan motor ini di satu sisi positif, yaitu jumlah penumpang per unit kendaraan pribadi cenderung menurun, sehingga keselamatan pemudik lebih terjaga. Namun di sisi lain, kompleksitas lalu lintas mudik semakin meningkat secara signifikan  dan ketergantungan terhadap transportasi darat berbasis jalan semakin tinggi. Estimasi pengeluaran pemudik Pergerakan puluhan juta manusia dan kendaraan dalam waktu yang relatif bersamaan ini, tak pelak membutuhkan pengeluaran yang sangat besar untuk membiayainya. Riset IDEAS memproyeksikan total pengeluaran yang dikeluarkan 33,0 juta pemudik selama arus mudik dan arus balik 2017 ini sebesar Rp 142,2 triliun, meningkat 19,3 persen dari tahun sebelumnya. Pengeluaran rata-rata sebesar Rp 4,3 juta per orang ini diproyeksikan digunakan pemudik untuk membiayai akomodasi, transportasi, makanan-minuman dan jasa hiburan-rekreasi selama mudik. Dengan estimasi pengeluaran pemudik pada 2013 sebesar Rp 65,6 triliun, hal ini mengindikasikan kenaikan biaya mudik yang signifikan, yaitu 21,4 persen per tahun sepanjang 2013-2017 (CAGR). Momentum mudik umum digunakan pemudik untuk membawa hasil simpanan dari penghasilan di tanah rantau untuk orang tua dan keluarga di kampung halaman (remitansi). Dengan memperhitungkan adanya kebijakan THR (tunjangan hari raya) dan tingkat upah minimum provinsi, IDEAS memproyeksikan 15,3 juta pemudik yang diestimasi berstatus pekerja akan membawa remitansi ke kampung halaman mereka sebesar Rp 63,6 triliun pada musim mudik 2017 ini, meningkat 9,6 persen dari tahun sebelumnya. Dengan estimasi remitansi yang dibawa pemudik pada 2013 sebesar Rp 38,1 triliun, maka terdapat kenaikan jumlah remitansi pemudik sebesar 13,7 persen per tahun sepanjang 2013-2017 (CAGR). Terlihat bahwa sepanjang 2013-2017, kenaikan biaya mudik lebih tinggi dari kenaikan pendapatan pemudik, yang direpresentasikan oleh remitansi pemudik. Pergerakan puluhan juta orang dalam waktu yang relatif bersamaan ini dipastikan membutuhkan sarana dan prasarana transportasi yang masif. Riset IDEAS memproyeksikan, dari 33,0 juta pemudik, sekitar 23,5 juta pemudik masih mengandalkan angkutan pribadi dan hanya sekitar 9,5 juta pemudik yang menggunakan angkutan umum, meningkat berturut-turut 1,6% dan 3,2% dari tahun sebelumnya. Keterbatasan kapasitas angkutan umum, tingginya harga tiket moda transportasi umum, ketersediaan infrastruktur jalan raya, terutama jalan tol, yang semakin masif di Jawa, serta faktor psikologis dan budaya pemudik, berkontribusi pada dominannya angkutan pribadi dalam mudik. IDEAS memproyeksikan mudik tahun 2017 ini akan melibatkan hampir 10 juta kendaraan pribadi, yaitu 3,1 juta mobil dan 6,8 juta sepeda motor, meningkat masing-masing 16,4% dan 19,9% dari tahun sebelumnya. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, hajatan kolosal yang melibatkan pergerakan 33,0 juta pemudik tahun 2017 ini secara umum akan terkonsentrasi di Jawa. Secara khusus, pergerakan pemudik di Jawa ini akan didominasi oleh tiga wilayah aglomerasi yaitu Jabodetabek, Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), dan Bandung Raya. Riset IDEAS menunjukkan jalur utama mudik tahun 2017 adalah pergerakan 12,5 juta pemudik dari Jabodetabek menuju Jawa Tengah (36,3%) dan Jawa Barat (22,0%), diikuti pergerakan 3,0 juta pemudik dari Gerbangkertasusila ke Jawa Tengah (32,4%) dan pergerakan 2,1 juta pemudik dari Bandung Raya menuju ke Jakarta (33,2%) dan Jawa Tengah (30,5%). Terlihat bahwa Jawa Tengah yang menjadi destinasi utama para pemudik, sebagaimana tahun sebelumnya, selalu mengalami keriuhan lalu lintas yang tinggi. Total perputaran uang Secara keseluruhan, IDEAS memproyeksikan total perputaran uang terkait mudik selama musim mudik 2017 sebesar Rp 205,8 triliun. Angka ini setara dengan 1,5 persen dari PDB atau 9,9 persen dari APBN 2017. Untuk sebuah perhelatan temporer dengan durasi hanya sekitar 2 pekan saja, angka ini tentu sangat signifikan. Dengan signifikansi-nya diatas, semua pihak umumnya kemudian memberi toleransi besar bagi mudik, memberinya pembenaran dengan THR, memfasilitasi-nya dengan acara mudik gratis bersama, dan bahkan mendorong-nya dengan membuat jadwal libur panjang setiap hari raya Idul Fitri. Pemerintah, perusahaan, ormas hingga partai politik berlomba memberi kemudahan bagi para pemudik, mulai dari penyediaan armada transportasi hingga posko mudik di ribuan titik sepanjang jalur mudik. Bagi masyarakat migran, mudik tentu adalah kegiatan “wajib” yang pantas ditebus dengan biaya berapapun. Namun, ditinjau dari perspektif makro-jangka panjang, fenomena mudik sesungguhnya adalah inefisiensi, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Secara sosial, mudik identik dengan berbagai kerumitan yang sering menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang tidak kecil. Pergerakan puluhan juta manusia dan kendaraan bermotor dalam waktu yang relatif bersamaan, khususnya di pulau Jawa, rentan dengan berbagai masalah mulai dari kasus-kasus kriminalitas, kecelakaan transportasi yang menelan korban harta dan jiwa, hingga kemacetan luar biasa di berbagai jalur mudik. Tahun 2016 menjadi catatan kelam dalam sejarah pengelolaan mudik modern Indonesia dimana kemacetan total (grid lock) hingga 20-22 Km di pintu exit toll Brebes Timur menelan korban hingga puluhan jiwa. Secara ekonomi, mudik menghabiskan begitu banyak sumber daya ekonomi. Pengeluaran pemudik selama musim mudik 2017 sebesar Rp 142,2 triliun yang seluruhnya dihabiskan untuk konsumsi jangka pendek, tidak lebih dari sebulan, adalah bentuk nyata pemborosan ekonomi yang luar biasa. Pengeluaran ratusan triliun untuk akomodasi, transportasi, makanan-minuman, dan jasa rekreasi-hiburan tentu akan menggerakkan perekonomian dalam jangka pendek, namun ia sama sekali tidak berdampak pada kapasitas produksi maupun daya saing perekonomian dalam jangka panjang. Dana ratusan triliun ini jika dialihkan, mencukupi untuk membiayai program raskin (beras untuk rakyat miskin) selama 5 tahun atau program KUR (kredit usaha rakyat) selama 7 tahun. Dana sebesar ini juga lebih dari cukup untuk membiayai seluruh rencana program pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan sepanjang 2015-2019. Pergerakan jutaan angkutan umum dan kendaraan pribadi untuk mengangkut puluhan juta orang setiap tahunnya, yang masih sangat berpusat pada transportasi darat berbasis jalan, terutama jalan tol, adalah sangat boros BBM, mengancam ketahanan energi dan memperparah pencemaran lingkungan. Untuk memfasilitasi pergerakan jutaan kendaraan darat ini, khususnya di Jawa, ratusan hektar tanah pertanian produktif dikorbankan dan ratusan triliun anggaran publik dihabiskan setiap tahunnya untuk membangun dan merawat berbagai infrastruktur transportasi darat. Sementara itu, dampak positif dari migrasi secara umum dan mudik secara khusus, yaitu remitansi, tidak terlihat secara jelas. Remitansi puluhan triliun per tahun jika digunakan secara bijak dan produktif, seperti untuk kesehatan dan pendidikan anak atau membeli sawah dan hewan ternak, secara umum akan berdampak pada penurunan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Namun pada kenyataannya remitansi yang dibelanjakan terdesentralisasi oleh jutaan keluarga migran ini, lebih cenderung dibelanjakan secara konsumtif, seperti belanja konstruksi rumah, peralatan elektronik, serta mobil dan sepeda motor, dengan motivasi utama bukan untuk investasi fisik ataupun investasi manusia melainkan lebih banyak untuk konsumerisme dan bahkan memamerkan gaya hidup urban (demonstration effect). Proyeksi tujuan pemudik Ketidakefektifan remitansi dalam mensejahterakan daerah asal migran, tergambar dalam daerah tujuan utama mudik, yang merupakan daerah pengirim migran utama, hingga kini masih merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Pada mudik 2017, IDEAS memproyeksikan 3 tujuan utama pemudik dimana ketiga-nya menjadi tujuan bagi 51,9 persen pemudik, yaitu Jawa Tengah sebanyak 8,33 juta orang, Jawa Barat 4,54 juta orang, dan Jawa Timur 4,24 juta orang. Namun, di saat yang sama, secara absolut, jumlah penduduk miskin justru terkonsentrasi di 3 provinsi ini, dimana ketiga-nya menjadi rumah bagi setengah dari total penduduk miskin. Per Maret 2016, dari 28,0 juta jiwa penduduk miskin Indonesia, sebanyak 13,4 juta jiwa berada di 3 daerah tujuan utama pemudik ini, yaitu Jawa Timur (4,7 juta), Jawa Tengah (4,5 juta) dan Jawa Barat (4,2 juta). Mudik, Urbanisasi dan Kesenjangan  Fenomena mudik telah menjadi rutin, sehingga agenda-agenda jangka pendek jauh mengemuka setiap tahunnya. Hal ini tentu tidak salah, dan harus menjadi prioritas jangka pendek. Dalam jangka pendek, fenomena mudik di Indonesia membutuhkan upaya mempermudah dan mempermurah arus mudik dan arus balik, khususnya di Jawa. Tak heran bila kerumitan mudik banyak terjadi di Jawa, terutama dari pergerakan jutaan kendaraan pribadi. Pada musim mudik 2017, pergerakan kendaraan pribadi pemudik terkonsentrasi di Jawa, yaitu 4,5 juta sepeda motor (67,2 persen) dan 2,4 juta mobil (76,8 persen), dan diikuti Sumatera, yaitu 1,3 juta sepeda motor (19,5 persen) dan 345 ribu mobil (11,2 persen). Kepadatan lalu lintas dari jutaan kendaraan pribadi di Jawa selama mudik ini diproyeksikan akan banyak bermula dan berakhir di Jabodetabek, yaitu 2,5 juta sepeda motor (36,3 persen) dan 1,8 juta mobil (58,8 persen).Secara geografis, mudik adalah fenomena Jawa. Pada 2017, potensi daerah asal pemudik terbesar adalah Jawa, sekitar 68 persen dari total pemudik. Dan potensi daerah tujuan pemudik terbesar juga adalah Jawa, sekitar 65 persen dari total pemudik. Dengan kata lain, sebagian besar pemudik berasal dari Jawa dan menuju Jawa. Dari sekitar 22,6 juta pemudik dari Jawa, lebih dari setengahnya berasal dari Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Sedangkan dari sekitar 21,5 juta pemudik yang menuju Jawa, lebih dari sepertiganya menuju ke Jawa Tengah. Jalur utama mudik Dari hasil simulasi IDEAS terlihat bahwa hajatan kolosal tahunan yang terkonsentrasi di Jawa ini, secara khusus didominasi oleh tiga wilayah aglomerasi yaitu Jabodetabek, Gerbangkertasusila dan Bandung Raya. Riset IDEAS menunjukkan jalur utama pemudik pada 2017 adalah pergerakan 12,5 juta pemudik dari Jabodetabek menuju Jawa Tengah (36,3 persen) dan Jawa Barat (22,0 persen), diikuti pergerakan 3,0 juta pemudik dari Gerbangkertasusila ke Jawa Tengah (32,4 persen) dan pergerakan 2,1 juta pemudik dari Bandung Raya menuju ke Jakarta (33,2 persen) dan Jawa Tengah (30,5 persen). Terlihat bahwa Jawa Tengah yang menjadi destinasi utama para pemudik, sebagaimana tahun sebelumnya, selalu mengalami keriuhan lalu lintas yang tinggi. Ke depan, upaya mempermudah dan mempermurah mudik ini harus secara progresif berpindah dari fokus pada kendaraan pribadi ke fokus pada transportasi massal. Pembangunan transportasi Jawa harus berfokus pada transportasi darat berbasis rel, bukan transportasi berbasis jalan, terlebih jalan tol. Pembangunan di wilayah aglomerasi, dimana keuntungan ekonomi dari mengumpulnya aktivitas komersial membuat kota inti berkembang ke wilayah sekitarnya, secara umum adalah terfragmentasi sehingga pembangunan berjalan dengan kecenderungan tanpa perencanaan yang terpadu urban sprawl, terutama di Jawa. Hasilnya, kemacetan dan inefisiensi transportasi publik menjadi pemandangan umum. Pembangunan jalan tol menjadi jalan pintas, sekaligus menjanjikan rente ekonomi yang tinggi. Selain itu dalam jangka pendek dibutuhkan pula rekayasa sosial dan ekonomi yang masif dan sistematis untuk memberdayakan remitansi agar mampu menggerakkan ekonomi daerah dan desa. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, remitansi terlihat tidak mampu mengangkat kondisi masyarakat miskin daerah asal migran. Upaya memberdayakan remitansi bisa dimulai dari hal yang sederhana. Sebagai misal, remitansi meski dibelanjakan secara konsumtif, akan tetap mampu menggerakkan ekonomi daerah dan desa secara kuat jika dibelanjakan pada barang dan jasa produksi lokal. Program sederhana seperti kampanye cinta produk lokal dan kembali ke pasar tradisional, bukan belanja produk impor di pusat perbelanjaan modern, menemukan relevansi yang kuat disini.  Urbanisasi kota dan desa Sementara itu dalam jangka panjang, dibutuhkan upaya pemerataan pembangunan yang progresif antara Jawa dan Luar Jawa, antara kota dan desa, antara sektor industri-modern dan sektor pertanian-tradisional. Fenomena mudik berakar pada ketidakseimbangan pembangunan Jawa dan luar Jawa, terutama antara kota dan desa. Hingga kini, Jawa yang luasnya hanya 7 persen dari luas Indonesia, mendominasi dengan menguasai 58,4 persen PDB nasional. Sumatera hanya memperoleh 22,0 persen PDB, Kalimantan 7,7 persen PDB, Sulawesi 6,2 persen PDB, Bali dan Nusa Tenggara 3,2 persen PDB dan Maluku dan Papua 2,5 persen PDB. Jakarta dengan luas hanya 0,57 persen dari luas pulau Jawa, memiliki populasi 4 persen dari total penduduk Indonesia dan menguasai hingga 16,5 persen pendapatan nasional. Supremasi dan pertumbuhan Jawa dan Jakarta yang sangat pesat inilah yang menjadi faktor penarik pull factor terkuat bagi migrasi, dan ketertinggalan luar Jawa dan Jakarta menjadi faktor pendorong-nya push factor. Pada 2012-2017, IDEAS mengestimasi 10 daerah utama pengirim migran terbesar seluruhnya terdapat di Jawa, yaitu kantong kemiskinan di Jawa yang memiliki pertumbuhan penduduk paling rendah pada periode ini, antara lain Kabupaten Lamongan, Kebumen dan Bojonegoro. Pada saat yang sama, 10 daerah utama penerima migran pada 2012-2017 diestimasi seluruhnya adalah kota inti dan daerah satelitnya, yaitu Batam dan daerah penopang Jakarta seperti Kabupaten Bekasi dan kota Depok. Masuknya migran secara ekstensif, mendorong pertumbuhan kota dan menciptakan wilayah aglomerasi. Disparitas pendapatan antara wilayah aglomerasi dan pedesaan, menjadi faktor penarik utama migrasi, dimana PDRB per kapita wilayah aglomerasi masih sekitar dua kali lipat dari wilayah pedesaan. Disparitas pendapatan ini mendorong pertumbuhan populasi 20 wilayah aglomerasi sepanjang 2007-2017 mencapai 2,35 persen per tahun (CAGR), jauh diatas pertumbuhan populasi daerah pedesaan yang hanya 1,11 persen per tahun (CAGR).   Wilayah aglomerasi terbesar hingga 2017, yaitu berdasarkan jumlah penduduk, adalah Jabodetabek (33,2 juta), diikuti Gerbangkertasusila (9,7 juta), Bandung Raya (8,4 juta), Kedungsepur (6,4 juta), Solo Raya (6,2 juta) dan Mebidangro (6,1 juta). Bila dilihat dari sisi penguasaan terhadap pendapatan nasional, maka kawasan metropolitan utama adalah Jabodetabek (23,8 persen), Gerbangkertasusila (6,5 persen), Samarinda Raya (3,1 persen), Bandung Raya (2,8 persen), Mebidangro (2,5 persen), Pekansikawan (2,5 persen) dan Kedungsepur (2,1 persen). Namun dalam satu dekade terakhir, wilayah aglomerasi dengan perkembangan tertinggi bukan lagi Jakarta yang merupakan megapolitan (dengan penduduk diatas 10 juta), namun adalah kota metropolitan (dengan penduduk 1-10 juta), seperti Batam, Depok dan Tangerang. Kota metropolitan mengalami pertumbuhan penduduk tertinggi dibandingkan kota lain, yaitu 4,55 persen per tahun sepanjang 2007-2017. Kota metropolitan ini tercatat memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi.   Kesenjangan pembangunan kota Perkembangan pesat kota dan wilayah aglomerasi telah menarik puluhan juta migran, terutama tenaga kerja terdidik dan terlatih, meninggalkan daerah miskin sehingga menjadi semakin tertinggal brain drain. Tenaga kerja terdidik memiliki eksternalitas positif yang tinggi bagi masyarakat, seperti penyediaan barang dan jasa publik yang bermutu, transfer teknologi, dan kebijakan publik yang tepat, dan semua hal ini hilang ketika mereka bermigrasi. Derap pembangunan di daerah maju tidak menyebarkan manfaat spread effect, namun justru menghisap sumber daya daerah miskin sehingga pendapatan semakin terkonsentrasi di daerah-daerah kaya backwash effect, membuat daerah tertinggal tak pernah mampu mengejar ketertinggalannya. Inilah wajah asli mudik. Ia adalah wajah kegagalan kita menciptakan pembangunan yang berkeadilan, antara Jawa dan luar Jawa, antara kota dan desa, antara sektor modern dan sektor tradisional. Mudik adalah wajah kegagalan kita mentransformasi sektor pertanian  menjadi sektor agroindustri modern berdaya saing tinggi. Mudik adalah wajah kegagalan kita menciptakan pusat pertumbuhan dan sumber keunggulan baru perekonomian. Mudik adalah wajah kegagalan kita menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemanusiaan secara merata di semua wilayah, sehingga memaksa puluhan juta orang berdiaspora bahkan hingga ke ujung belahan dunia, meninggalkan sanak keluarga untuk sekedar menyambung hidup. Mudik adalah wajah kegagalan kita mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial.

Read more

Potret Ekonomi Mudik 2017

by Fajri Azhari on July 7, 2017
0 comments

Potret Mudik 2017 Hari-hari ini kita kembali menyaksikan salah satu fenomena terbesar negeri ini, mudik. Kombinasi migrasi desa-kota yang masif dan spiritualitas Idul Fitri telah menciptakan mudik Indonesia sebagai salah satu ritual tahunan terbesar di dunia. Namun pergerakan puluhan juta orang dalam waktu relatif bersamaan, memunculkan kerentanan. Tahun 2016 menjadi catatan kelam dalam sejarah pengelolaan mudik modern Indonesia dimana kemacetan total (grid lock) hingga 20-22 Km di pintu exit toll Brebes Timur menelan korban hingga puluhan jiwa. Kemacetan parah juga terjadi di lintasan penyeberangan tradisional Jawa - Sumatera (pelabuhan Merak – Bakauheni) dan Jawa – Bali (pelabuhan Ketapang – Gilimanuk). Dibutuhkan kesiapan yang jauh lebih tinggi karena keriuhan yang semakin besar diprediksi akan terjadi pada mudik tahun 2017 ini. Profil Mudik 2017 Dari riset IDEAS tentang pola migrasi dan pertumbuhan 20 wilayah aglomerasi di seluruh Indonesia, diproyeksikan tahun ini akan terdapat potensi 33,0 juta pemudik, meningkat 2,0% dari tahun lalu yang diperkirakan sebesar 32,3 juta pemudik. Potensi pemudik 2017 sebesar 33,0 juta orang ini tersebar di 20 wilayah aglomerasi di seluruh Indonesia. Secara geografis, mudik adalah fenomena Jawa. Potensi daerah asal pemudik terbesar adalah Jawa, sekitar 68% dari total pemudik. Dan potensi daerah tujuan pemudik terbesar juga adalah Jawa, sekitar 65% dari total pemudik. Dengan kata lain, sebagian besar pemudik berasal dari Jawa dan menuju Jawa. Dari sekitar 22,6 juta pemudik dari Jawa, lebih dari setengahnya berasal dari Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Sedangkan dari sekitar 21,5 juta pemudik yang menuju Jawa, lebih dari sepertiganya menuju ke Jawa Tengah. Pergerakan puluhan juta orang dalam waktu yang relatif bersamaan ini dipastikan membutuhkan sarana dan prasarana transportasi yang masif. Riset IDEAS memproyeksikan, dari 33,0 juta pemudik, sekitar 23,5 juta pemudik masih mengandalkan angkutan pribadi dan hanya sekitar 9,5 juta pemudik yang menggunakan angkutan umum, meningkat berturut-turut 1,6% dan 3,2% dari tahun sebelumnya. Keterbatasan kapasitas angkutan umum, tingginya harga tiket moda transportasi umum, ketersediaan infrastruktur jalan raya, terutama jalan tol, yang semakin masif di Jawa, serta faktor psikologis dan budaya pemudik, berkontribusi pada dominannya angkutan pribadi dalam mudik. IDEAS memproyeksikan mudik tahun 2017 ini akan melibatkan hampir 10 juta kendaraan pribadi, yaitu 3,1 juta mobil dan 6,8 juta sepeda motor, meningkat masing-masing 16,4% dan 19,9% dari tahun sebelumnya. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, hajatan kolosal yang melibatkan pergerakan 33,0 juta pemudik tahun 2017 ini secara umum akan terkonsentrasi di Jawa. Secara khusus, pergerakan pemudik di Jawa ini akan didominasi oleh tiga wilayah aglomerasi yaitu Jabodetabek, Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), dan Bandung Raya. Riset IDEAS menunjukkan jalur utama mudik tahun 2017 adalah pergerakan 12,5 juta pemudik dari Jabodetabek menuju Jawa Tengah (36,3%) dan Jawa Barat (22,0%), diikuti pergerakan 3,0 juta pemudik dari Gerbangkertasusila ke Jawa Tengah (32,4%) dan pergerakan 2,1 juta pemudik dari Bandung Raya menuju ke Jakarta (33,2%) dan Jawa Tengah (30,5%). Terlihat bahwa Jawa Tengah yang menjadi destinasi utama para pemudik, sebagaimana tahun sebelumnya, selalu mengalami keriuhan lalu lintas yang tinggi. Pergerakan puluhan juta manusia dan kendaraan selama musim mudik tak pelak membutuhkan pengeluaran yang sangat besar untuk membiayainya. Riset IDEAS memproyeksikan total pengeluaran yang dikeluarkan 33,0 juta pemudik selama arus mudik dan arus balik 2017 ini sebesar Rp 142,2 triliun, meningkat 19,3% dari tahun sebelumnya. Pengeluaran rata-rata setiap pemudik sebesar Rp 4,3 juta ini diproyeksikan digunakan pemudik untuk membiayai akomodasi, transportasi, makanan-minuman dan jasa hiburan-rekreasi selama 11 hari perjalanan pulang-pergi mudik. Momentum mudik umum digunakan pemudik untuk membawa hasil simpanan dari penghasilan di tanah rantau untuk orang tua dan keluarga di kampung halaman (remitansi). Dengan memperhitungkan adanya kebijakan THR (tunjangan hari raya) dan tingkat upah minimum provinsi, IDEAS memproyeksikan 15,3 juta pemudik yang diestimasi berstatus pekerja akan membawa remitansi ke kampung halaman mereka sebesar Rp 63,6 triliun pada musim mudik 2017 ini, meningkat 9,6% dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, IDEAS memproyeksikan total perputaran uang terkait mudik selama musim mudik 2017 ini sebesar Rp 205,8 triliun. Untuk sebuah perhelatan temporer dengan durasi sekitar 2 pekan saja, angka ini tentu sangat signifikan, setara dengan 1,5% dari PDB atau 9,9% dari APBN 2017. Potensi dan Inefisiensi Mudik Bagi masyarakat migran, mudik adalah ritual “wajib” yang pantas ditebus dengan biaya berapapun. Namun, ditinjau dari perspektif makro-jangka panjang, fenomena mudik sesungguhnya adalah inefisiensi, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Secara sosial, mudik identik dengan berbagai kerumitan yang sering menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang tidak kecil. Pergerakan puluhan juta manusia dan kendaraan bermotor dalam waktu yang relatif bersamaan, khususnya di pulau Jawa, rentan dengan berbagai masalah mulai dari kecelakaan hingga kemacetan luar biasa di berbagai jalur mudik. Secara ekonomi, mudik menghabiskan begitu banyak sumber daya ekonomi. Pengeluaran pemudik selama musim mudik 2016 sebesar Rp 142,2 triliun yang seluruhnya dihabiskan untuk konsumsi jangka pendek, tidak lebih dari 2 pekan, dapat dilihat sebagai pemborosan ekonomi yang luar biasa. Angka ini akan jauh lebih besar bila kita juga memperhitungkan anggaran publik yang rutin dikeluarkan untuk memfasilitasi mudik setiap tahunnya, mulai dari operasi pengamanan lalu lintas hingga pembangunan berbagai infrastruktur transportasi. Dalam jangka pendek, dibutuhkan rekayasa sosial dan ekonomi yang masif dan sistematis untuk memberdayakan pengeluaran mudik agar mampu menggerakkan ekonomi daerah dan desa, khususnya dana remitansi pemudik. Sebagai misal, remitansi meski dibelanjakan secara konsumtif, akan tetap mampu menggerakkan ekonomi daerah dan desa secara kuat jika dibelanjakan pada barang dan jasa produksi lokal. Program sederhana seperti kampanye cinta produk lokal dan kembali ke pasar tradisional menemukan relevansi yang kuat disini. Terlebih jika dana remitansi ini digunakan secara produktif seperti menambah modal kerja atau untuk biaya pendidikan anak. Sementara itu dalam jangka panjang, dibutuhkan upaya pemerataan pembangunan yang progresif kota dan desa, antara sektor industri-modern dan sektor pertanian-tradisional. Fenomena mudik berakar pada ketidakseimbangan pembangunan antara Jawa dan Luar Jawa, antara Jabodetabek dan Luar Jabodetabek. Supremasi dan pertumbuhan kota inti yang sangat pesat inilah yang menjadi faktor penarik (pull factor) terkuat bagi migrasi, dan ketertinggalan luar Jawa dan desa menjadi faktor pendorong-nya (push factor).  

Read more

Efek Mudik dan Lebaran Untungkan Sektor Usaha Ini

by Fajri Azhari on June 28, 2017
0 comments

Liputan6.com, Jakarta (28 June 2017)Mudik sudah menjadi tradisi saat Lebaran. Tradisi ini berdampak untuk ekonomi Indonesia lantaran menggerakkan ekonomi di daerah. Kegiatan mudik menjadi ajang untuk berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara di kampung halaman. Tradisi mudik ini bukan terjadi saat Lebaran di Indonesia tetapi juga negara lain, salah satunya China. Saat perayaan tahun baru China atau disebut Imlek, berduyun-duyun masyarakat China di kota besar akan kembali ke kampung halaman. Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) memprediksi pergerakan 33 juta pemudik pada musim mudik Lebaran 2017. Pergerakan pemudik sebagian besar terjadi di Jawa. Direktur IDEAS Yusuf Wibisono menuturkan, dari riset IDEAS tentang pola migrasi dan pertumbuhan 20 wilayah aglomerasi di seluruh Indonesia, diproyeksikan terdapat potensi 33 juta pemudik pada 2017. "Potensi pemudik 2017 sebesar 33 juta orang ini tersebar di 20 wilayah aglomerasi di seluruh Indonesia," ujar dia. Dia menjelaskan, secara geografis, mudik adalah fenomena yang mayoritas terjadi di Pulau Jawa. Pasalnya, potensi daerah asal pemudik terbesar dari Jawa, sekitar 68 persen dari total pemudik. Selain itu, potensi daerah tujuan pemudik terbesar juga menuju ke Jawa, sekitar 65 persen dari total pemudik. Ekonom BCA David Sumual menuturkan, tradisi mudik baik di Indonesia dan negara lain memiliki dampak sama untuk menggerakkan sejumlah sektor industri. Tradisi mudik berdampak positif untuk sektor transportasi, konsumsi, dan jasa. Akan tetapi, ada juga sektor usaha kurang bergairah saat Lebaran. "Dampak negatifnya ke sektor manufaktur dan pertanian, lantaran rata-rata dua minggu libur merayakan Lebaran. Rata-rata orang pulang kampung libur, dan menghabiskan waktu di kampung," ujar David saat dihubungi Liputan6.com, seperti ditulis Rabu (28/6/2017). David menambahkan, tradisi mudik yang bersifat musiman ini akan berdampak ke ekonomi daerah di Indonesia. Ia perkirakan, uang beredar akan mencapai Rp 70 triliun mengalir ke daerah. Ini akan mendorong inflasi terdiskon di kota besar. "Mudik meningkatkan ekonomi ke daerah. Masyarakat pulang kampung ke halaman. Mereka akan belanja di sana, pergi wisata, makan," kata dia. Meski demikian, David menyoroti dampak usai Lebaran, yaitu urbanisasi. Ini lantaran kadang pemudik juga membawa saudara ke kota. Mereka biasanya mencoba mengadu keberuntungan di kota. Oleh karena itu, David mengingatkan agar pemerintah juga membangun infrastruktur di daerah. Pembangunan infrastruktur diharapkan terus berlangsung, dan bukan hanya untuk menghadapi mudik saja. "Jangan sampai masyarakat desa itu mudik ke kota. Pembangunan perlu dilakukan mulai dari pinggiran dan daerah. Kembangkan kawasan industri sehingga pembangunan di daerah tidak tertinggal," ujar dia. David menuturkan, pembangunan infrastruktur perlu merata dilakukan di Indonesia agar tidak terpusat di kota-kota besar saja. Di daerah juga butuh pembangunan infrastruktur sehingga ekonomi secara menyeluruh bergerak merata. Selain itu mendorong ekonomi Indonesia tidak hanya mengandalkan konsumsi, tetapi perlu meningkatkan investasi. "Ekonomi bukan hanya konsumsi saja. Tetapi juga investasi. Oleh karena itu pemerintah mesti konsisten membangun sektor yang produktif," tutur David.

Read more

60% Penduduk Jakarta Mudik

by Fajri Azhari on June 23, 2017
0 comments

INDOPOS.CO.ID (Jumat, 23 Juni 2017) – Mulai malam ini, lebih dari 33 juta penduduk Indonesia bergerak serentak menuju kampung halaman masing-masing untuk merayakan Lebaran. Jumlah tersebut, pergerakan penduduk terbesar terjadi di Jakarta di mana diperkirakan hampir 7 juta jiwa meninggalkan ibukota. Arus mudik penduduk Jakarta terbesar menuju Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Tadi malam dan malam ini diperkirakan sebagai puncak arus mudik. Menurut laporan yang diterima INDIOPOS, sejumlah ruas tol menuju Jawa Tengah mulai dipadati pemudik dari. Baik itu tol dalam kota Jakarta, tol lingkar luar semua menuju arah yang sama, yaitu tol Cikampek. Penumpukan arus kendaraan terlihat mulai dari pintu tol Cikarang Utama dan mengular hingga Cipali. "Malam ini sudah penuh jalan tol menuju Jawa Tengah. Laporan terakhir, pintu tol Cikarang Utama juga sudah mulai macet namun secara umum masih bisa kita kendalikan,” kata Mabes Polri Irjen Royke Lumowa, tadi malam (22/6). Namun demikian, polisi memperkirakan kepadatan arus mudik tahun ini tidak ‘semengerikan’ arus mudik tahun lalu. Sebab, tahun ini puncak arus mudik terbagi dalam dua gelombang besar yaitu tadi malam dan nanti malam. Gelombang mudik ketiga juga terjadi pada Sabtu malam meski tidak sebesar Jumat malam. Menurut data dari Pemprov DKI Jakarta, diprediksik jumlah pemudik dari DKI Jakarta lebih dari 6,5 juta jiwa dari sekitar 10,4 juta jiwa penduduk Jakarta. Ini berarti, lebih dari 60 persen penduduk Jakarta bersama-sama meninggalkan ibukota. Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Edison Sianturi mengatakan, jumlah pemudik yang diperkirakan sekitar 6,5 juta jiwa tersebut sudah dilaporkan ke Gubernur DKI Jakarta Djarot S. Hidayat. ”Itu hanya angka perkiraan karena pergerakan pemudik dari Jakarta masih terus berjalan hingga sekarang. Tapi angka tersebut tidak berbeda jauh dengan kenyataan di lapangan,” tutur. Hingga kemarin, Edison memperkirakan sudah ada sekitar 1 juta lebih penduduk Jakarta yang telah mudik ke kampung halaman. Mereka menggunakan berbagai moda transportasi, baik pribadi maupun angkutan umum, darat, laut dan udara. “Satu juta lebih orang sudah mudik, itu data kemarin ya (Rabu, red). Belum data hari ini. Mendekati hari H Lebaran, maka jumlahnya akan semakin meningkat mendekati prediksi,” ujarnya. Menurut data Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, per Rabu (21/6), sekitar  106.341 orang telah berangkat ke kampung halaman masing-masing dengan armada bus dari sejumlah Terminal di Jakarta. Yaitu Terminal Kampung Rambutan, Kalideres, Tanjung Priuk, Muara Angke, Pinang Ranti, Lebak Bulus, Grogol, dan Rawamangun. Mereka diangkut oleh  6.446 bus. Menurut informasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, pemudik dari Jakarta yang menggunakan mobil pribadi sekitar 3,48 juta mobil. Jumlah tersebut meningkat dari sekitar  3,06 juta kendaraan pemudik pada tahun. Demikian juga pemudik dengan sepeda motor naik signifikan dari 5,14 juta sepeda motor pemudik pada 2016 naik menjadi 6,07 juta sepeda motor di tahun 2017. Sedangkan pemudik yang menggunakan kendaraan umum justru turun dari 4,42 juta penumpang tahun 2016 menjadi 4,32 juta penumpang tahun 2017. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Djarot Hidayat, setiap tahun Jakarta memang selalu didatangi pendatang setelah Lebaran. Jumlah penambahannya sekitar 100 ribu orang per tahun. “Karena pendatang selalu bertambah, otomatis jumlah pemudik Lebaran ikut naik,” kata dia. Pertambahan pendatang baru tertinggi terjadi pada 2015, mencapai 70.000 orang. Sedangkan tahun 2014, jumlah pendatang baru mencapai 60.000 orang. Jumlah tersebut, merupakan pendatang baru yang datang pascalebaran. Namun bila ditambah pendatang baru yang datang di luar pascalebaran, maka bisa mencapai 100.000 orang setiap tahunnya. Tahun ini, Djarot berharap warga Jakarta yang balik usai Lebaeran tidak perlu membawa sanak saudara ke Jakarta jika memang tidak memiliki pendidikan atau keahlian khusus. ”Pendatang unskill itu yang kita harap perlu dibendung, Jakarta akan semakin sesak,” tuturnya. Dia berharap pada RT dan RW untuk memonitor arus urbanisasi, khususnya kedatanga penduduk baru. "Peran RT dan RW sangat penting sebagai pemonitor, termasuk di apartemen dan rusunawa," ujarnya. Menurut Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), ada pergerakan 33 juta penduduk yang mudik pada musim Lebaran tahun ini. Pergerakan pemudik terbesar terjadi di Pulau  Jawa. ”Potensi pemudik 2017 sebesar 33,0 juta orang ini tersebar di 20 wilayah aglomerasi di seluruh Indonesia," ujar Direktur IDEAS Yusuf Wibisono‎, (21/6). ‎Dia menjelaskan, secara geografis, mudik adalah fenomena yang mayoritas terjadi di Pulau Jawa. Pasalnya potensi daerah asal pemudik terbesar dari Jawa, sekitar 68 persen dari total pemudik. Selain itu, potensi daerah tujuan pemudik terbesar juga menuju ke Jawa, sekitar 65 persen dari total pemudik. Tol Baru Jadi Jalur Darurat Kecelakaan yang terjadi di ruas tol fungsional membuat Kemenhub memutuskan mengubah status jalur tersebut. bila sebelumnya tol itu berstatus fungsional, kini namanya menjadi jalur darurat. Otomatis, aturan berkendara bakal diperketat selama melewati jalur tersebut. Menhub Budi Karya Sumadi menjelaskan, Rabu (21/6) lalu dia menjajal sendiri ruas tol fungsional tersebut. hasilnya, memang ada beberapa kekurangan. Ada sejumlah ruas yang masih berlubang, berdebu, tidak ada pagar, dan malamnya tidak ada lampu,’’ ujarnya usai rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka kemarin (22/6). Bersama sejumlah staf Kementerian PUPR dan Jasa Marga, Budi menjajal ruas tol itu dari Pemalang hingga Brebes. Saat itu, mobil dicoba berjalan dengan kecepatan 60 km/jam. Terasa sekali bahwa laju mobil menjadi tidak stabil. Selain itu, debu juga beterbangan. “Kalau ngebut, kami yakin pasti terguling,” lanjut mantan Dirut PT Angkasa Pura II itu. Atas dasar itu, tol fungsional itu diganti statusnya menjadi jalur darurat. Dampaknya, jam operasional tol dibatasi. Jalur itu hanya boleh dilalui pukul 06.00-18.00. Selain itu, kecepatan kendaraan juga dibatasi 40 km/jam demi menghindari potensi kecelakaan, baik tunggal maupun melibatkan beberapa kendaraan. Kepolisian juga dimintai bantuan pengawasan agar pengendara benar-benar patuh dengan aturan tersebut Meskipun demikian, dia tetap mengapresiasi beroperasinya ruas tol tersebut. Dalam kondisi infrastruktur belum selesai dibangun, tol itu sudah dioperasikan dan terbukti cukup membantu untuk menambah alternatif. ’’Jadi, jangan dianggap ini memaksankan, tapi justru menjadi effort pemerintah,’’ tuturnya. Kakorlantas Irjen royke Lumowa menyatakan setuju dengan pergantian status tersebut. Hanya saja, mereka meminta agar tol fungsional atau jalur darurat ini bisa tetap dibuka pada malam hari jika kemacetan telah terjadi dan membutuhkan jalur tambahan. Itupun dengan syarat bahwa rombongan pemudik yang dialihkan ke jalur tol fungsional atau jalur darurat ini dipandu oleh mobil patroli kepolisian. Pihaknya sudah menyediakan sejumlah mobil patroli untuk memandu pemudik melintasi jalur. “Tujuannya, agar kecepatan bisa ditahan tidak lebih dari 40 kilometer per jam,” katanya. Hingga kemarin, ada tiga kali kecelakaan (bukan enam seperti diberitakan sebelumnya) yang terjadi di ruas darurat itu. ’’Terjadi tiga laka tunggal, disebabkan ngantuk,’’ terang Kabidhumas Polda Jateng Kombes Djarod Padakova saat dikonfirmasi kemarin (22/6). Seluruhnya tidak sampai memakan korban jiwa. Kecelakaan itu terjadi di hari yang sama, yakni Selasa (20/6). Dimulai dari kecelakaan mobil Honda Freed B 1335 SFW yang oleng dan terjun ke sungai di Sewaka, Kabupaten Pemalang. Kemudian, dilanjutkan oleh Mitsubishi Outlander terperosok di Petanjungan, Pemalang. Malamnya, Toyota Rush B 1745 KRS ditemukan terbalik di kawasn Warungsae, Batang. Dua orang terluka. Situasi mudik tersebut juga sempat dibahas dalam Rapat Kabinet Paripurna di Istana Merdeka kemarin. Presiden Joko Widodo meminta paparan mengenai kondisi terkini di jalur mudik. ’’Saya ingin agar penanganan arus mudik ini betul-betul terintegrasi,’’ ujarnya. Dia menyebut sejumlah sektor yang wajib berkoordinasi. Seperti Polri, TNI, Kemenhub,  Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, dan Kementerian BUMN. Setiap kali muncul persoalan di lapangan, harus langsung bisa dipecahkan saat itu juga. ’’Betul-betul penanganannya bersama-sama, dan kesampingkan ego sektoral masing-masing,’’ lanjutnya. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tidak banyak berkomentar mengenai kondisi jalur tersebut. Sejak awal, pihaknya memperingatkan pemudik bahwa jalur itu bukanlah jalan bebas hambatan. Jalur itu belum selesai dikerjakan, sehingga tidak boleh digunakan layaknya jalan bebas hambatan. Pemudik harus berhati-hati. Basuki menuturkan, pihaknya terus memantau penggunaan jalur tersebut. ’’Kami sudah siapkan 20 unit tangki air untuk menyiram terus,’’ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan kemarin. penyiraman dilakukan untuk meminimalisir debu yang beterbangan di sepanjang jalur itu. Sementara itu, selain masalah di jalan tol darurat Brebes – Grinsing, Polri turut menyoroti rest area pada jalur yang dilalui pemudik. Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan, sejak awal pekan lonjakan pemudik sudah terasa. Itu berlanjut sampai kemarin. Semakin dekat puncak arus mudik hari ini (22/6) kendaraan yang melintas dari Jakarta ke berbagai wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur semakin padat. ”Dari Jakarta ke arah timur sudah mulai meningkat,” kata dia. Berdasar laporan yang dia terima, arus lalu lintas (lalin) tersendat menjelang sampai lepas jam buka puasa. Hal serupa juga terjadi ketika jam sahur tiba. Penyebabnya tidak lain lantaran mayoritas pemudik berebut masuk rest area. ”Sehingga rest area penuh,” ujarnya. Lantaran kapasitas setiap rest area terbatas, tidak jarang kendaraan mengular. Alhasil, arus lalin di jalur tol pun terganggu. Untuk itu, Polri mengimbau agar pemudik tidak memaksakan diri masuk rest area ketika jam buka atau sahur. Setyo menyarankan pemudik membawa bekal yang dapat disantap di dalam kendaraan. Khususnya bagi pemudik yang bertolak kemarin dan hari ini. Dengan begitu, mereka tidak perlu memaksakan diri masuk rest area yang sudah penuh. ”Bisa melanjutkan perjalanan sambil mencari tempat untuk buka puasa atau sahur,” kata dia menyarankan. Meski sepele, Polri berpendapat hal itu efektif mengurangi titik sendat pada jalur mudik. Selain imbauan berkaitan dengan bekal buka puasa dan sahur, Setyo juga mengingatkan kembali agar pemudik tidak membawa barang berlebihan. Imbauan itu dia sampaikan ulang lantaran hasil tinjauan Kapolri Jenderal Tito Karnavian Rabu (21/6), masih ada pemudik yang nekat membawa barang berlebihan. ”Kalau sampai jatuh. Terlindas atau kendaraan yang belakang menghindar bisa menimbulkan kecelakaan lalin,” terangnya. Berkaitan kecelakaan lalin, Setyo mengakui bahwa terjadi sejumlah kecelakaan sejak Senin sampai kemarin. Namun, tidak sampai menyebabkan pemudik meninggal dunia. ”Hanya kecelakaan material,” tuturnya. Dia pun mengklaim, kecelakaan lalin yang terjadi sejak H-7 sampai H-4 Idul Fitri tahun ini lebih sedikit ketimbang periode serupa tahun lalu. Namun demikian, Polri tetap meminta pemudik ekstra hati-hati. Sehingga potensi kecelakaan lalin berkurang. Bukan hanya di Jawa, itu berlaku untuk pemudik yang di wilayah lain. Misalnya Sumatera. Laporan terakhir menyebutkan bahwa kendaraan menuju Pelabuhan Merak sangat tinggi. ”Jalur lintas Sumatera yang padat itu dari Merak ke Bakauheni,” ucap Setyo. Selebihnya, arus lalin di jalur lintas Sumatera relatif lancar. Pantauan Polri, arus lalin di jalur penting kondusif. Termasuk jalur di wilayah perkotaan seperti Medan, Sumatera Utara. (byu/tau/syn/jpg)

Read more

IDEAS: Sekitar 33 Juta Pemudik Mulai Bergerak – PUNCAK ARUS MUDIK DIPERKIRAKAN BESOK

by Fajri Azhari on June 22, 2017
0 comments

NERACA.CO.ID (22 Juni 2017) - Jakarta-Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) memproyeksikan akan ada pergerakan 33 juta pemudik pada musim mudik Idul Fitri tahun ini. Pergerakan pemudik sebagian besarterjadi wilayah Jawa. Sementara itu, ribuan kendaraan sudah mulai memadati jalur tol Cipali dan jalur Selatan Malangbong, pengemudi diminta ekstra hati-hati untuk menghindari kecelakaan saat puncak arus mudik mulai (H-2) atau besok (23/6). Direktur IDEAS Yusuf Wibisono‎ mengatakan, ‎dari riset IDEAS tentang pola migrasi dan pertumbuhan 20 wilayah aglomerasi di seluruh Indonesia, diproyeksikan tahun ini akan terdapat potensi 33 juta pemudik. "Potensi pemudik 2017 sebesar 33,0 juta orang ini tersebar di 20 wilayah aglomerasi di seluruh Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (21/6). ‎Menurut Yusuf, secara geografis, mudik adalah fenomena yang mayoritas terjadi di Pulau Jawa. Pasalnya potensi daerah asal pemudik terbesar dari Jawa, sekitar 68 persen dari total pemudik. Selain itu, potensi daerah tujuan pemudik terbesar juga menuju ke Jawa, sekitar 65 persen dari total pemudik. "Dengan kata lain, sebagian besar pemudik berasal dari Jawa dan menuju Jawa," tutur dia. Sebelumnya diberitakan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa jumlah pemudik pada 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dalam hitungan Kementerian Perhubungan, peningkatan tersebut mencapai 8,5%. Hal itu diungkapkan oleh Menhub saat melakukan kunjungan kerja untuk memantau sarana dan prasarana angkutan Lebaran 2017 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 17 Juni 2017. "Jumlah pemudik untuk musim Lebaran 2017 itu diperkirakan ada di angka 19 juta pemudik, atau naik sekitar 8,5 persen dari tahun 2016 yang tercatat 18 juta pemudik," kata Budi Karya. Kepadatan di Tol Cipali Sementara itu, ribuan kendaraan mulai memasuki tol Cipali. Ini terlihat dari adanya antrean sejauh 2 km dari Gerbang Tol Palimanan. Pantauan di lokasi, antrean di GT Palimanan mengular hingga 1 km ke belakang. Petugas baik polisi maupun pengelola Cipali terjun langsung untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas. Kasatlantas Polres Cirebon AKP Achmad Troy menyebutkan, memasuki H-4 lalu lintas arus mudik di Cipali terpantau mulai ramai. "Info dari Jakarta dan Tol Cikopo bahwa kendaraan dari Jakarta menuju Jawa Tengah sudah padat," ujarnya seperti dikutip laman Liputan6.com. Menurut Troy, timbulnya antrean hingga lebih dari 1 km tersebut karena banyak kendaraan yang berhenti di rest area kecil KM 191. Sebagian besar pemudik yang berhenti di rest area tersebut untuk mampir salat dhuhur. Dari kondisi tersebut, polisi dengan terpaksa menutup rest area kecil. Selanjutnya, pemudik yang berhenti dipindahkan ke rest area KM 207. "Kami pindahkan 15 km di depannya dengan posisi rest area lebih besar dan memadai," ujarnya. Troy mengatakan, antrean kendaraan tersebut terbilang masih bisa diatasi. Karena itu, polisi masih belum memberlakukan pengalihan arus. Menurut dia, rekayasa lalu lintas dilakukan apabila terjadiantre lebih dari 5 km. Kendaraan akan dialihkan ke GT Sumberjaya dan GT Kertajati, setelah itu diarahkan ke arteri. "Apabila masih bisa menampung akan diarahkan kembali di pintu tol terdekat. Apabila tidak menampung akan diarahkan ke arteri hingga ke Losari," ujarnya. Pantauan di lokasi, sejak pukul 11.00 WIB, ribuan kendaraan yang didominasi oleh mobil pribadi mulai antre untuk keluar GT Palimanan ke arah Jawa Tengah. Pemudik juga mulai mengeluh lantaran waktu tempuh yang semakin lama. Jika biasanya waktu tempuh dari Jakarta ke Cirebon hanya 3 jam perjalanan, saat ini waktu tempuh sudah mencapai 6 jam perjalanan. Sejak dibuka dan dioperasionalkan pada Senin sore, 19 Juni 2017, Tol Fungsional Brebes Timur - Gringsing, Batang, sepanjang sekitar 105 kilometer langsung menjadi primadona para pemudik. Hingga hari kedua ini, sudah belasan ribu kendaraan mobil pribadi melintas di ruas tol fungsional yang hanya dilapisi cair beton tipis setebal 10 sentimeter. Para pemudik yang menggunakan jalur ini diingatkan untuk tidak melajukan kendaraan melebihi 40 km per jam. Pasalnya, masih banyak ruas jalan dengan kanan kiri tanah berdebu. Memasuki tiga hari jelang Lebaran, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah, baik melalui tol dan jalur tengah Pejagan-Prupuk hingga ke flyover Dermoleng dan Pantura, terpantau mulai padat. Pemudik yang menggunakan sepeda motor juga terlihat lebih banyak dibandingkan dengan hari sebelumnya. Sementara, kendaraan pribadi yang melintas dari arah Pejagan-Pemalang lebih memilih meneruskan perjalanan melalui tol fungsional hingga ke Gringsing Batang. "Informasinya kalau lewat tol fungsional lebih cepat, hanya tiga jam dari Brexit hingga Gringsing. Makanya saya coba lewat sini," ucap Darmadi (45), seorang pemudik dari Jakarta. Di sisi lain, kondisi jalan tol fungsional yang belum sempurna itu menimbulkan debu saat dilalui. Kondisi tersebut tak terlalu membahayakan jika siang."Harapannya ada petugas yang menyiram jalan di titik-titik ruas tol yang banyak debu. Karena kalau malam, dengan kondisi berdebu itu bahaya," ujanya. Hal serupa diungkapkan pemudik lainnya, Sanusi (39). Selain berdebu, kata dia, kondisi ruas tol fungsional permukaan jalannya juga bergelombang dan tidak rata. Sehingga, laju kendaraan tidak disarankan melebihi 60 km per jam. "Kalau ngebut di sini, bahaya. Mobil bisa keluar jalur. Ya memang rekomendasinya laju kendaraan hanya 40 km per jam. Tapi kalau lengang seperti ini, ya bolehlah tambah sedikit kecepatannya," ucap Sanusi. Antrean parah kendaraan pemudik juga terlihat di jalur selatan Jawa Barat, dariLimbangan hingga Malangbong, mengular hingga 17 kilometer (KM). Bahkan ekor kemacetan parah ini sudah mencapai kawasan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kabid Teknik Sarana dan Prasarana Dishub Garut, Nandi, mengatakan dari hasil pantauan di lapangan, diketahui kemacetan terjadi mulai Limbangan sampai Malangbong. Banyaknya tikungan serta aktivitas warga di sejumlah pasar tumpah menjadi penyebabnya. "Memang sudah mulai pada, dari pantauan kami kemacetan sudah sampai Malangbong, bahkan di depan Posko Dishub saja kendaraan sudah tidak bergerak," ujarnya, Rabu (21/6). bari/mohar/fba

Read more

Perputaran Uang Mudik Tahun Ini Setara 9,9 Persen APBN

by Fajri Azhari on June 21, 2017
0 comments

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN (21 Juni 2017) -- Mudik menjadi agenda besar yang selalu ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Di sisi lain kegiatan massal ini memberikan pengaruh yang signifkan terhadap aktivitas ekonomi nasional. Bahkan mudik tahun ini digadang-gadang mampu menyebabkan perputaran uang yang nilainya setara dengan 9,9 persen APBN Indonesia. Fakta ini mengemuka dari hasil riset yang dilakukan oleh Indonesian Development and Islamic Studies (IDEAS). Riset tersebut membahas mengenai pola migrasi dan pertumbuhan 20 wilayah aglomerasi di seluruh Indonesia. Di mana pada tahun ini diperkirakan akan ada 33 juta pemudik. “Secara geografis, mudik adalah fenomena Jawa. Potensi daerah asal pemudik terbesar adalah Jawa, sekitar 68 persen dari total pemudik,” kata Direktur IDEAS Yusuf Wibisono, Rabu (21/6). Adapun potensi daerah tujuan pemudik terbesar juga berada di pulau Jawa. Dengan kata lain, sebagian besar pemudik berasal dari Jawa dan menuju Jawa. Riset IDEAS memproyeksikan, sekitar 23,5 juta pemudik masih mengandalkan angkutan pribadi. Sedangkan sekitar 9,5 juta pemudik lainnya pulang menggunakan angkutan umum. Mudik tahun ini akan melibatkan hampir 10 juta kendaraan pribadi, yaitu 3,1 juta mobil dan 6,8 juta sepeda motor. Adapun total pengeluaran dari seluruh pemudik selama arus mudik dan arus balik diprediksi mencapai Rp 142,2 triliun. Adapun rata-rata pemudik mengeluarkan uang sebesar Rp 4,3 juta setiap orang. Pengeluaran tersebut digunakan untuk membiayai akomodasi, transportasi, makanan-minuman, dan jasa hiburan-rekreasi selama 11 hari perjalanan pulang-pergi mudik. “Dengan memperhitungkan adanya kebijakan tunjangan hari raya (THR) dan tingkat upah minimum provinsi, kami memproyeksikan 15,3 juta pemudik yang diestimasi berstatus pekerja akan membawa remitansi ke kampung halaman mereka sebesar Rp 63,6 triliun tahun ini,” ujar Yusuf. Dengan demikian, IDEAS memproyeksikan total perputaran uang selama musim mudik 2017 sebesar Rp 205,8 triliun. Yusuf mengemukakan, untuk sebuah perhelatan temporer dengan durasi sekitar dua pekan, angka tersebut terbilang sangat signifikan. “Bahkan setara dengan 1,5 persen dari PDB (pendapatan domestik bruto) atau 9,9 persen dari APBN 2017,” ujar Yusuf.

Read more

Jumlah Pemudik 2017 Diprediksi Mencapai 33 Juta Orang

by Fajri Azhari on June 21, 2017
0 comments

JENGPATROL.ID (21 jUNI 2017) - Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) memproyeksikan akan ada pergerakan 33 juta pemudik pada musim mudik Lebaran tahun ini. Pergerakan pemudik sebagian besar terjadi wilayah Jawa. Direktur IDEAS Yusuf Wibisono‎ mengatakan, ‎dari riset IDEAS tentang pola migrasi dan pertumbuhan 20 wilayah aglomerasi di seluruh Indonesia, diproyeksikan tahun ini akan terdapat potensi 33 juta pemudik. “Potensi pemudik 2017 sebesar 33,0 juta orang ini tersebar di 20 wilayah aglomerasi di seluruh Indonesia,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (21/6/2017). ‎Dia menjelaskan, secara geografis, mudik adalah fenomena yang mayoritas terjadi di Pulau Jawa. Pasalnya potensi daerah asal pemudik terbesar dari Jawa, sekitar 68 persen dari total pemudik. Selain itu, potensi daerah tujuan pemudik terbesar juga menuju ke Jawa, sekitar 65 persen dari total pemudik. “Dengan kata lain, sebagian besar pemudik berasal dari Jawa dan menuju Jawa,” lanjut dia. Diberitakan sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa jumlah pemudik pada 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dalam hitungan Kementerian Perhubungan, peningkatan tersebut mencapai 8,5 persen. Hal itu diungkapkan oleh Budi Karya saat melakukan kunjungan kerja untuk memantau sarana dan prasarana angkutan Lebaran 2017 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 17 Juni 2017. “Jumlah pemudik untuk musim Lebaran 2017 itu diperkirakan ada di angka 19 juta pemudik, atau naik sekitar 8,5 persen dari tahun 2016 yang tercatat 18 juta pemudik,” kata Budi Karya.

Read more