Menanti Kesetaraan Suara Pasien

by iqbal fadli m on March 21, 2016
0 comments

    Nuri Ikawati, MA Peneliti Madya IDEAS Alumnus Program Master in Risk, Health and Public Policy Durham University, United Kingdom   Semenjak ditutupnya pusat riset kanker PT Edwar Technology yang memproduksi alat pembunuh sel kanker bernama ECCT (Electro-Capacitative Cancer Treatment) oleh Kementerian Kesehatan pada 22 November 2015, muncul petisi online yang dimotori oleh Indira Abidin, ketua yayasan Lavender.  Petisi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 itu meminta agar pemerintah tetap mengijinkan pasien kanker menggunakan alat temuan Dr. Warsito Purwo Taruno untuk pengobatan mereka. Para pengguna ECCT yang tergabung dalam komunitas Lavender tersebut mengaku sembuh atau membaik setelah terapi menggunakan inovasi baru ini. Sejak petisi tersebut bergulir, komunitas yang menyebut dirinya sebagai penerima anugerah kanker alih – alih penderita kanker ini aktif menyuarakan aspirasinya baik melalui kampanye lewat media sosial maupun lobi terhadap pembuat kebijakan (Jawapos, 18 Januari 2016). Namun, berbagai kampanye yang berisi pengalaman dan testimoni dari pengguna ECCT dianggap tidak ilmiah. Reaksi terutama muncul dari kalangan medis dengan alasan pernyataan pasien tidak bisa dimasukkan dalam kategori evidence based medicine (EBM) yang merupakan standar uji klinis di dunia Kedokteran (Kompas, 16 Januari 2016) Gerakan pasien atau dalam beberapa literatur disebut dengan organisasi pasien bukanlah fenomena baru di Barat khususnya Eropa dan Amerika. Setidaknya setelah perang dunia kedua, di Inggris mulai bermunculan gerakan komunitas yang mengusung isu kesehatan untuk kepentingan pasien dan keluarga pasien. Sedang di Amerika sendiri sejak tahun 1960an organisasi pasien ini berhasil memasukkan agendanya dalam proses kebijakan publik bahkan mampu membawa perubahan sistemik dalam arena kontestasi kepentingan tersebut. Tidak heran jika kemudian pada bulan Februari 2006 di Vienna diadakan konferensi khusus yang membahas fenomena kemunculan gerakan baru ini oleh Uni Eropa. . Organisasi Pasien sebagai Kepakaran Baru Meskipun istilah baku untuk menyebut organisasi pasien masih dalam perdebatan, organisasi ini tetap memiliki karakteristik yang sama. Adanya mobilisasi kelompok terpinggirkan, identitas politik, kepentingan untuk menyuarakan nilai-nilai bersama, menjadi penyeimbang kekuatan sosial yang ada saat ini, yakni kelompok ahli atau expert knowledge adalah ciri organisasi pasien. (Baggot, 2008; Jezewski et al, 2006). Dalam organisasi pasien, penggunaan terminologi sebagai deklarasi identitas menjadi vital. Sebagai entitas yang disatukan oleh kesamaan pengalaman tentang rasa sakit atau kehilangan, pengalaman keseharian dalam perjuangan menghadapi penyakit dikonstruksi sebagai pengetahuan.  Perjuangan bersama kanker (a cancer journey), hidup bersama penyakit (living with) adalah diskursus yang diciptakan dalam komunitas pasien ini dan memilih tidak menggunakan kata penderitaan (suffering from). Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bourdieu (1991) dalam Allopso et al (2006) bahwa komunitas dibangun oleh bahasa dan persepsi Pengetahuan yang telah dikodifikasi tersebut dikembangan dengan penggalian informasi lain termasuk penggalian pendapat ahli. Untuk meluaskan lingkup pengaruh dan sebagai upaya advokasi, penyebaran pengetahuan dilakukan melalui berbagai kanal informasi. Berdasarkan proses pembangunan pengetahuan yang dimulai dari pengalaman personal itulah pemahaman awam (lay knowledge) menjadi kepakaran baru. Diskursus baru ini kemudian berkontestasi dengan otoritas ahli konvensional (expert knowledge) sebagai sumberdaya dalam proses pembuatan kebijakan. Di negara maju seperti Inggris kepakaran awam yang dipelopori oleh organisasi pasien ini diakui. Melalui Expert Patients Programme pemerintah Inggris membuka ruang partisipasi kepada organisasi pasien untuk bergabung dalam komite yang membahas standar pelayanan klinis. Atmosfer politik yang sama untuk organisasi pasien yang diperhitungkan sebagai suatu mainstream baru dalam otoritas medis juga terjadi di Jerman. Mazanderani, et al (2013) menyebut pengetahuan awam atau lay knowledge ini sebagai experiental – evidence, yakni bentuk lain dari bukti medis yang dibangun dari pengalaman personal dan pengetahuan medis. Alih – alih menyebutnya sebagai sesuatu yang tidak ilmiah karena tidak masuk kategori sebagai evidence based, Mazanderani, et al (2013) justru menyarankan para praktisi kesehatan untuk mengkolaborasikan experiental – evidence untuk mengeksplorasi kebutuhan terbaik pasien dalam sistem kesehatan. Momentum Perubahan Best, et al (2012) menyebutkan bahwa organisasi pasien mempunyai kekuatan penekan yang cukup strategis untuk dapat mempengaruhi kebijakan. Salah satu faktor determinannya adalah kemampuan organisasi pasien untuk mampu mengubah persepsi dari para pembuat kebijakan terhadap definisi masalah maupun target sasaran dari kebijakan tersebut. Inilah yang disebut dengan agenda setting untuk memasukkan isu komunitas menjadi salah satu rumusan atau masalah publik. Tentu saja hal ini tidak bisa berjalan satu arah. Bukti dari negara Barat menunjukkan bahwa ruang partisipasi yang sesungguhnya hanya akan dapat dinikmati oleh organisasi pasien jika negara membuka institusinya dengan berbagai perangkat saluran aspirasi dan regulasi yang memadai. Inipun jika negara sadar bahwa sistem kesehatan masih bersifat paternalistik, ada kekuatan sosial yang dominan sehingga merepresi suara marginal seperti pasien. Tanpa kesadaran tersebut mustahil organisasi pasien mampu mewarnai proses politik. Komunitas Lavender melalui situs resminya telah menegaskan tuntutan mereka dalam kasus review ECCT ini. Secara tegas mereka meminta pemerintah untuk melibatkan suara pasien dalam perumusan hasil review Kementerian Kesehatan agar aspirasi mereka untuk tetap dapat bertahan hidup dengan ECCT dapat terwujud. Menurut UU No 36 tahun 2009 pasal 174 tentang Kesehatan, negara menjamin peran serta masyarakat dalam setiap pembangunan aspek kesehatan baik secara individu maupun kelompok. Maka kasus ini akan menjadi sebuah momentum bagi pemerintah untuk mewujudkannya. Ini adalah penanda apakah suara kelompok yang selama ini menjadi subordinat dalam relasi di dunia kesehatan telah diperhitungkan sebagai suatu kepakaran baru di Indonesia.

Read more

RAPBN 2016 (COBA) TEPIS KRISIS

by Muhamad Arya Kurniawan on August 26, 2015
0 comments

Yusuf Wibisono Direktur IDEAS (Indonesia Development and Islamic Studies) Di tengah pesimisme terhadap perekonomian nasional, RAPBN 2016 menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memulihkan kepercayaan pelaku pasar. Pemerintah terlihat banyak belajar dari APBN-P 2015 yang sangat ambisius dan justru menjadi “kartu mati” perekonomian. Pasca naik ke tampuk kekuasaan, Presiden Joko Widodo bergerak cepat melakukan perubahan anggaran melalui APBN-P 2015 di awal tahun dengan langkah terpenting-nya adalah pengurangan subsidi energi hingga 60%, dari Rp 342 triliun menjadi hanya Rp 138 triliun. Meski didukung sejumlah rasionalitas ekonomi yang kuat, namun penurunan subsidi BBM dan listrik ini secara cepat memukul daya beli dan konsumsi masyarakat, terutama melalui jalur kenaikan harga transportasi dan logistik. Pelemahan daya beli dan konsumsi masyarakat ini diperparah oleh kenaikan target penerimaan pajak 2015 yang signifikan, hingga 30%, terutama PPh non-migas dan PPN yang masing-masing dipatok tumbuh 37% dan 41%. Reformasi anggaran Presiden Widodo terlihat jelas mengejar penciptaan fiscal space dari dua arah sekaligus, pencabutan subsidi dan peningkatan penerimaan perpajakan. Ambisi meningkatkan ruang gerak fiskal secepatnya untuk memenuhi janji-janji kampanye, harus dibayar mahal: pelemahan konsumsi swasta yang luas. Pelemahan ekonomi domestik ini bertemu dengan suramnya situasi eksternal akibat berlanjutnya pelemahan harga komoditas dunia dan jatuhnya permintaan global. Pelemahan ekspor yang beriringan dengan penguatan dollar secara global akibat spekulasi pengetatan moneter Amerika Serikat, segera menekan Rupiah. Bila di awal 2015 Rupiah masih di kisaran Rp 12.400/$ maka di Juli Rupiah longsor ke Rp 13.300/$ dan bahkan sempat menembus Rp 13.800/$ pada Agustus. Penurunan signifikan subsidi energi yang semestinya membantu defisit transaksi berjalan dan nilai tukar, tak mampu menahan kejatuhan Rupiah. Industri manufaktur yang mengalami pukulan dari turunnnya penjualan dan kenaikan biaya produksi, semakin tertekan dengan depresiasi Rupiah karena masih tingginya ketergantungan pada impor. Pengusaha tidak berani menggeser beban ini ke harga produk karena lemahnya daya beli konsumen. Menurunkan produksi dan merumahkan karyawan menjadi pilihan pahit. Gelombang PHK-pun tak terelakkan, investasi swasta-pun melemah. Pemerintah yang sejak awal berniat mendorong perekonomian terutama melalui belanja modal yang naik hingga hampir dua kali lipat, dari Rp 147 triliun menjadi Rp 276 triliun, justru berbalik semakin menekan pertumbuhan karena rendahnya penyerapan anggaran. Ratusan triliun dana pemerintah menganggur di tengah lemahnya perekonomian, termasuk anggaran di daerah. Hasilnya, perekonomian kuartal I dan II 2015 hanya mampu tumbuh 4,72% dan 4,67%, terendah sejak 2009. RAPBN 2016 kini terlihat realistis, kembali ke pola “normal”, dan mencoba berperan sebagai counter-cycle policy. Secara nominal, penerimaan pajak hanya ditargetkan meningkat 5%. Konsumsi swasta yang melemah signifikan, dari tumbuh 12,3% tahun lalu menjadi hanya 4,7% pada kuartal I 2015, bahkan membuat PPN diproyeksikan tumbuh negatif, pertama kali sejak 2009. Peran BUMN dalam pembangunan terlihat coba terus didorong dengan target penerimaan laba BUMN yang terus menurun hingga 15%, dua kali lipat dari penurunan 2015. Secara riil, penerimaan pajak menurun dari tax ratio 12,72% pada 2015 menjadi hanya 12,04% pada 2016. Di sisi lain, belanja negara didorong untuk pertama kalinya menembus Rp 2.000 triliun, melalui peningkatan defisit fiskal menjadi 2,1% dari PDB, yang semula 1,9% dari PDB pada 2015. Meski berlanjut, laju penurunan subsidi energi jauh menurun, menjadi 12%, dari 60% pada 2015. Subsidi bunga kredit program (KUR) melejit lima kali lipat dari Rp 2,5 triliun menjadi Rp 16,5 triliun. Sementara itu belanja infrastruktur pemerintah coba dipertahankan di atas 2% dari PDB, yaitu di kisaran 2,4% dari PDB, lebih tinggi dari era SBY yang dibawah 2% dari PDB. Transfer ke daerah semakin meningkat, terutama melalui dana transfer khusus dan dana desa. Setelah berlipat dua pada 2015, DAK Fisik meningkat 56% pada 2016. Sedangkan dana desa yang baru diterapkan tahun ini langsung melesat 126% pada 2016. Meski telah memberi sejumlah sinyal positif ke pasar, pelaksanaan RAPBN 2016 tidak akan mudah. Tantangan terberat adalah mengejar asumsi ekonomi makro yang optimis. Dengan lemahnya konsumsi domestik dan ekspor, asumsi pertumbuhan ekonomi 5,5% membutuhkan extra effort untuk dicapai. Asumsi nilai tukar Rp 13.400/$ membutuhkan reformasi struktural agar kokoh menghadapi “taper tantrum”, tidak hanya dari the Fed, namun juga ECB dan BoJ. Tantangan berikut adalah rendahnya penyerapan anggaran belanja modal, mulai karena faktor lambannya proses administrasi, kepastian hukum, hingga pembebasan lahan. Lebih jauh lagi, dari belanja infrastruktur senilai Rp 313,5 triliun yang digadang untuk pertumbuhan, yang sepenuhnya dibawah kontrol pemerintah pusat hanya 53%, sisanya tersebar di bawah kontrol pemerintah daerah (18%), pemerintah desa (6%) dan BUMN (13%). Pemerintah harus bekerja keras untuk memastikan target belanja infrastruktur ini tercapai. Dengan membuat transfer ke daerah lebih besar dari belanja kementrian/lembaga, pertama kalinya sejak 2011, RAPBN 2016 juga bertaruh besar dengan semakin bergantung pada kinerja daerah. RAPBN 2016 juga memiliki sejumlah catatan. Defisit fiskal untuk membiayai peningkatan belanja harus dibayar dengan penarikan utang luar negeri yang melonjak hingga 50%, terutama untuk pinjaman program yang meroket hampir lima kali lipat, sedangkan pinjaman proyek justru menurun 7%. Untuk pertama kalinya sejak 2004, pembiayaan luar negeri neto bernilai positif. Kebijakan afirmatif untuk lepas dari tekanan asing ironisnya justru kandas di tangan Presiden Widodo yang mencitakan kemandirian bangsa. Kembali dipangkasnya anggaran subsidi hingga nilainya hampir sama dengan pembayaran bunga utang, menimbulkan pertanyaan tentang keberpihakan pemerintah. Subsidi listrik utamanya, terus dipangkas, setelah turun 28% tahun 2015 ini kemudian turun 32% tahun depan. Jika tren ini tidak berubah, dipastikan RAPBN 2017 akan mencatat untuk pertama kalinya anggaran subsidi lebih rendah dari pembayaran bunga utang, sesuatu yang segera akan dimaknai bahwa kepentingan rakyat lebih rendah dari kepentingan investor. Koran Tempo, 21 Agustus 2015

Read more

Mengelola Zakat Indonesia

by Muhamad Arya Kurniawan on August 10, 2015
0 comments

Buku Mengelola Zakat Indonesia

Buku Mengelola Zakat Indonesia

Terbitnya UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mensentralisasi pengelolaan zakat nasional hanya oleh pemerintah, menggantikan UU No. 38/1999, menimbulkan kontroversi yang masif di dunia zakat nasional, khususnya bagi LAZ bentukan masyarakat sipil. Buku yang ditulis oleh Yusuf Wibisono ini merekam diskursus pengelolaan zakat nasional, dari munculnya UU No. 38/1999, wacana dan debat amandemen UU No. 38/1999 hingga lahirnya rezim UU No. 23/2011, kegagalan uji materiil UU No. 23/2011 di Mahkamah Konstitusi, serta arah reformasi pengelolaan zakat nasional masa depan. Buku ini adalah buku pertama di Indonesia yang membahas zakat dengan fokus pada aspek ekonomi dan manajemennya, bukan aspek fiqh-nya semata, dalam konteks sejarah, sosial, politik dan hukum positif di Indonesia saat ini.

Read more

Jakarta Tidak Butuh MRT!

by Yusuf Wibisono on August 6, 2015
0 comments

Menjelang pemilukada DKI Jakarta, isu kemacetan Jakarta dengan kecepatan rata-rata berkendara-nya yang kini dibawah 10 kilometer per jam dan diprediksi akan mengalami kemacetan total (grid-lock) pada 2014, kembali mendapat perhatian publik. Salah satu isu terpenting disini yang sayangnya tidak banyak mendapat perhatian adalah rencana pembangunan mass rapid transit (MRT), yaitu, proyek subway. Ketidaklayakan Subway Jakarta membutuhkan kebijakan besar untuk mengurai kemacetan, sekaligus menjadi benchmark bagi kota-kota besar lain yang juga menghadapi ancaman grid-lock dalam 5-10 tahun ke depan seperti Bandung, Surabaya, Medan, Makassar dan Semarang. Namun pemilihan subway sebagai moda utama (backbone) transportasi Jakarta masa depan perlu mendapat kualifikasi yang memadai. Dengan lebih dari 20 juta jumlah perjalanan per hari dan tambahan kendaraan bermotor hingga 11% per tahun, Jakarta sudah seharusnya serius membangun MRT. Selama MRT belum terbangun, Jakarta setiap tahunnya menanggung kerugian akibat kemacetan hingga puluhan triliun rupiah, dan diproyeksikan terus membesar hingga Rp 65 triliun pada 2020. Karena itu keberadaan MRT bagi Jakarta menjadi sangat mendesak. MRT tidak hanya subway (metro), namun juga terdapat pilihan lain yaitu light rail transit (LRT), commuter rail systems, dan bus rapid transit (BRT). Namun mengapa subway yang menjadi pilihan utama? Subway memang menjanjikan banyak manfaat. Sebagai MRT, subway mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar antara 40 ribu - 100 ribu orang/jam/arah. Pembangunan subway juga dapat dilakukan secara paralel, yaitu pembangunan jalur bertingkat, sehingga akan efisien baik dari sisi biaya maupun lahan. Pembangunan subway juga potensial disinergikan dengan pembangunan infrastruktur penting kota lainnya seperti infrastruktur pengendali banjir, sanitasi dan air bersih. Namun subway juga memiliki masalah, dan yang paling siginifikan adalah biaya yang sangat mahal. Estimasi biaya pembangunan subway menembus Rp 1 triliun per kilometer, jauh diatas BRT yang hanya di kisaran Rp 10 miliar per kilometer. Selain itu, subway membutuhkan teknologi tinggi, mulai dari tahap desain, pembangunan hingga operasi dan perawatan. Karena itu, subway akan banyak bergantung pada impor dan tenaga kerja asing. Dengan biaya pembangunan yang sangat mahal, dibutuhkan tingkat permintaan yang sangat tinggi agar subway dapat layak secara finansial. Estimasi tingkat permintaan jangka pendek dan menengah, tidak cukup tinggi untuk menjustifikasi pembangunan subway. Subway tidak akan mampu cost-recovery sehingga dapat dipastikan akan membutuhkan subsidi pemerintah secara permanen untuk beroperasi dengan tarif yang terjangkau. Pembangunan subway tahap 1 yang hanya 15 kilometer, dibiayai utang JICA sebesar Rp 17 triliun bertenor 40 tahun, dengan grace period 10 tahun, beban dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Terlihat bahwa Jepang memiliki kepentingan dimana mayoritas kontraktor dan SDM subway harus berasal dari Jepang. Dalam proyeksi awal, dengan perhitungan konservatif, aliran kas keluar APBD diproyeksikan Rp 651 miliar pada tahun ke-1 s.d. 7 masa proyek, Rp 85 miliar per tahun pada tahun ke-8 s.d. 10, Rp 97 miliar per tahun pada tahun ke-11 s.d. 17, dan Rp 12 miliar per tahun pada tahun ke-18 s.d. 40. APBD juga akan menanggung subsidi operasional, yang dalam base scenario diproyeksikan Rp 85 miliar per tahun selama 2015-2025 atau Rp 850 miliar untuk 10 tahun. Deviasi yang besar atas asumsi proyeksi arus biaya dan penerimaan dari proyek MRT ini akan membebani APBD. Bila diperhitungkan pula beban proyek tahap berikutnya yang masih 95 kilometer, subway benar-benar menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan anggaran dan pelayanan publik di Jakarta masa depan. Ketidaklayakan finansial subway ini telah lama diidentifikasi. Sebagai misal, dari pola pembangunan metropolitan baik di negara maju maupun berkembang, Gregory Ingram (Urban Studies, Vol. 35, No. 7, 1998) menunjukkan bahwa sistem subway memiliki biaya yang jauh di atas penerimaan karena tidak tercapainya proyeksi jumlah penumpang yang umumnya dibuat saat proyek disetujui. Atas pertimbangan ini, berbagai kota metropolitan di dunia, seperti di Brasil dan China, telah lama beralih dan berfokus pada BRT. Keputusan Jakarta mengadopsi busway pada 2004 karenanya langkah yang tepat. Terakhir, pemerintah provinsi melakukan studi banding ke Xiamen, China, yang mengalihkan infrastruktur LRT menjadi BRT pada 2008 sehingga menjadi kota dengan BRT jalan layang pertama di dunia. Fokus pada Busway dan KRL Prioritas dan fokus kebijakan transportasi Jakarta adalah mengurai kemacetan secepatnya, untuk menekan kerugian sekaligus meningkatkan daya saing perekonomian. Busway dan KRL harus menjadi fokus karena biaya keduanya jauh lebih murah dari subway ataupun LRT (monorail), teknologinya sangat terjangkau dan SDM-nya melimpah, memiliki kandungan lokal yang tinggi, sehingga dampak pengganda (multiplier effect) akan besar bagi perekonomian lokal dan nasional, serta dapat langsung dirasakan manfaatnya dalam waktu yang relatif singkat. Rencana pembangunan busway hingga 15 koridor akan mencapai 150 kilometer yang mencakup seluruh wilayah Jakarta, dengan biaya hanya setara 1 kilometer subway. Sedangkan subway akan terdiri dari 110 kilometer, dimana koridor Selatan-Utara tahap 1 hanya akan terdiri dari 15 kilometer pada 2016 dan tahap 2 sepanjang 8 kilometer pada 2018. Sedangkan subway koridor Barat-Timur sepanjang 87 kilometer baru akan beroperasi pada 2024-2027. Dengan jangkauan terbatas dan waktu pembangunan yang masih sangat lama, klaim subway akan mengurai kemacetan dan mengatasi grid-lock patut dipertanyakan. Di waktu yang sama kerugian yang dituai Jakarta akan terus membengkak, menjadi tidak sebanding dengan biaya besar yang dikeluarkan untuk subway ini. Pembangunan subway koridor Selatan-Utara tahap 1 saja diperkirakan menelan biaya Rp 17 triliun, mampu untuk membangun jalur busway Anyer-Panarukan! Jika dana Rp 17 triliun ini difokuskan untuk busway, kita akan segera mampu menyelesaikan 15 koridor, menambah jumlah armada bus gandeng secara memadai, membangun BRT jalan layang dengan menggunakan infrastruktur monorail yang terbengkalai, menjamin pasokan gas, membangun jalur feeder dengan kota satelit sekitar Jakarta, sekaligus membangun sistem BRT modern yang mencakup sistem turun-naik penumpang yang cepat, sistem tiket yang efisien, stasiun dan halte yang nyaman, teknologi bus yang ramah lingkungan, integrasi moda transportasi, dan pelayanan konsumen yang baik, termasuk park & ride. Adalah keliru mengklaim busway tidak akan mampu menjadi MRT yang handal. Dengan pengelolaan yang baik dan professional, Bogota dengan 7 juta penduduk-nya mampu menjadikan Bogota TransMilenio sebagai MRT yang aman dan nyaman dengan daya angkut mencapai 45 ribu penumpang/jam/arah, mendekati kapasitas subway. Di saat yang sama, dengan dana yang sama, kita juga akan mampu memberi perhatian penuh kepada KRL Jabodetabek yang selama ini terbukti efektif sebagai kereta komuter (commuter rail) dengan menghubungkan Jakarta (jalur timur dan barat) dan daerah sub-urban sekitarnya (jalur Bogor, Bekasi, Tangerang dan Tanjung Priok). Dengan revitalisasi yang memadai, kapasitas KRL Jabodetabek berpotensi ditingkatkan dari sekitar 600 ribu penumpang per hari saat ini menjadi 2 juta penumpang per hari. Revitalisasi KRL akan menciptakan sinergi besar bila diikuti integrasi 15 jalur Busway dan circular line rel KRL karena akan secara efektif menciptakan jalur penghubung dari wilayah urban dan sub-urban ke pusat kota dan pusat bisnis. Ketersediaan lahan seharusnya tidak menjadi hambatan karena banyak lahan PT KAI yang masih dapat dioptimalkan. Dua jalur melingkar jalan tol (Jakarta intra urban and outer ring roads) yang menghubungkan Jakarta dengan daerah sub-urban dan jaringan tol antar kota, sangat memungkinkan untuk digunakan secara bersama-sama dengan jalur KRL. Ditambah dengan percepatan pembangunan KRL bandara dan jalur kereta double-double track arah Jakarta-Cikarang untuk angkutan barang, revitalisasi KRL Jabodetabek akan efektif mengurai kemacetan di seluruh kawasan. Jelas terlihat bahwa berfokus pada busway dan KRL akan secara efektif dan signifikan akan mengurai kemacetan Jakarta, dengan biaya yang jauh lebih murah, dalam waktu yang relatif pendek, dan dalam cara yang merata dan berkeadilan. Lalu mengapa ngotot membangun subway? Jangan sampai prestise semu atau rente ekonomi, atau kombinasi keduanya, mengalahkan nurani dan akal sehat. Yusuf Wibisono, "Jakarta Tidak Butuh Subway", Republika, 6 Juni 2012.

Read more

Mengurai Kemacetan Jakarta

by Yusuf Wibisono on August 6, 2015
0 comments

Kemacetan Jakarta yang kian tidak tertahankan dengan kecepatan rata-rata berkendara hanya 8,3 kilometer per jam, dan diprediksi akan mengalami kemacetan total (grid-lock) pada 2012, membuat pemerintah pusat akhirnya mengambil alih permasalahan ini. Wakil Presiden menginstruksikan 17 langkah komprehensif yang bersifat lintas sektoral, lintas wilayah dan lintas kementrian, untuk mengurai kemacetan Jakarta, mulai dari langkah jangka pendek seperti penerapan electronic road pricing (ERP), sterilisasi jalur busway, harga gas khusus transportasi, penertiban kendaraan yang parkir di bahu jalan dan angkutan umum di titik tunggu penumpang, restrukturisasi angkutan umum yang tidak efisien, sampai langkah-langkah jangka menengah-panjang seperti pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, mempercepat mass rapid transit (MRT), mengoptimalkan KRL Jabodetabek, proyek double-double track jalur kereta api ke arah Cikarang, 6 ruas jalan tol layang dalam kota, hingga revisi rencana induk transportasi terpadu dan pembentukan otoritas transportasi Jabodetabek (Koran Tempo, 3/9/2010). Masalah Struktural Langkah pemerintah pusat mengambil alih masalah kemacetan adalah positif. Namun berbagai kesalahan dan kegagalan yang telah dilakukan pemerintah provinsi, tidak selayaknya diulang kembali. Jakarta membutuhkan kebijakan yang integral dan menyentuh akar permasalahan agar efektif mengurai kemacetan, sekaligus akan menjadi benchmark bagi kota-kota besar lain yang juga akan menghadapi ancaman grid-lock dalam 5-10 tahun ke depan seperti Bandung, Surabaya, Medan, Makassar dan Semarang. Masalah struktural pertama terkait kemacetan yang tidak tersentuh dalam Instruksi Wapres adalah segregasi fungsional antara daerah bisnis/perkantoran dan daerah pemukiman yang telah menimbulkan masalah pemborosan dan inefisiensi, terutama dalam hal waktu dan biaya transportasi. Jakarta dipenuhi oleh perumahan mewah yang hanya mampu diakses oleh rumah tangga kaya, sehingga kelompok pekerja menengah-bawah yang merupakan kelompok terbesar di Jakarta terpaksa bertempat tinggal jauh di luar kota seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Buruknya lagi, Jakarta tidak memiliki sistem transportasi makro yang bersifat massal, murah dan cepat. Akibatnya, segregasi fungsional ini harus dibayar mahal oleh Jakarta berupa munculnya kawasan-kawasan kumuh, penurunan kualitas lingkungan, rendahnya efisiensi lahan dan kawasan, jauhnya penduduk dengan tempat kerja sehingga memunculkan kebutuhan yang sangat besar terhadap transportasi dan infrastruktur transportasi, terutama kendaraan pribadi, menimbulkan kemacetan dan polusi, serta memboroskan BBM. Solusi mendasar disini adalah mendekatkan warga dengan tempat aktivitas utama-nya. Karena itu pembangunan rusun yang nyaman dan terjangkau, harus segera direalisasikan. Sayangnya pembangunan rusun hingga kini berjalan sangat lambat, termasuk proyek ambisius pembangunan 1.000 menara rusun. Inisiatif pembangunan superblok di tengah kota, tidak berjalan dan justru memicu eskalasi kemacetan karena hanya dihuni segelintir warga kaya. Masalah struktural yang juga luput dari Instruksi Wapres adalah langkah perintis memindahkan ibukota. Pengurangan fungsi kota Jakarta adalah sebuah keniscayaan karena beban pembangunan telah melampaui kapasitas dan daya tampung optimal Jakarta sebagai daerah pertumbuhan sehingga dapat mengancam pembangunan berkelanjutan (sustainable development), termasuk kemacetan di dalamnya. Pemisahan fungsi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi-bisnis dari Jakarta akan memperkuat pertumbuhan ekonomi dan dinamika bisnis, menurunkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mempertahankan daya dukung alam terhadap pembangunan. Pemindahan ibukota sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2004 pasal 227 ayat 3 huruf d tentang kawasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Pemindahan ibukota ini juga selaras dengan amanat Pasal 30 UU No. 26/2007 bahwa ruang terbuka hijau kota minimal 30% dari total luas wilayah. Fokus ke Busway dan KRL Masalah struktural berikutnya, yang menjadi fokus Instruksi Wapres, adalah kesalahan dalam kebijakan transportasi kota. Sejak awal, kebijakan transportasi Jakarta telah salah dengan menggantungkan diri pada transportasi berbasis jalan yang bukan pengangkut massal serta boros BBM. Lebih buruk lagi, Jakarta lalai membangun angkutan umum kota yang aman dan nyaman. Kendaraan pribadi-pun menjadi pilihan dimana pangsa-nya mencapai hingga 98% dari total populasi kendaraan bermotor. Maka menjadi ironis jika Instruksi Wapres masih menjadikan proyek 6 ruas jalan tol dalam kota sebagai solusi kemacetan, meskipun dengan konsep jalan layang. Satu-satunya jalur jalan tol dalam kota yang masih mendapat pembenaran adalah jalur Tanjung Priok – Cikarang untuk melancarkan jalur distribusi barang, itupun dengan pintu masuk tol yang terbatas agar tidak memicu kemacetan di jalan arteri. Dua jalur melingkar jalan tol (Jakarta intra urban and outer ring roads) yang menghubungkan Jakarta dengan daerah sub-urban dan jaringan tol antar kota, selama ini telah memicu arus masuk kendaraan ke Jakarta secara signifikan. Menambah jalan tol di dalam kota, akan semakin memperparah kemacetan Jakarta di masa depan, bertentangan dengan sistem transportasi massal yang akan dibangun, serta semakin mengancam ruang terbuka hijau kota. Prioritas dan fokus kebijakan Instruksi Wapres semestinya hanya diletakkan pada bus rapid transit (BRT) atau busway dan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek, bukan subway (MRT) yang mahal, butuh waktu yang lama, kandungan impor yang tinggi, serta membutuhkan dukungan subsidi yang masif. Busway dan KRL harus menjadi fokus karena biaya keduanya jauh lebih murah dari subway ataupun monorail, teknologinya sangat terjangkau dan SDM-nya melimpah, memiliki kandungan lokal akan tinggi, sehingga dampak pengganda (multiplier effect) akan besar bagi perekonomian lokal dan nasional, serta dapat langsung dirasakan manfaatnya dalam waktu yang relatif singkat. Maka dalam jangka pendek prioritas terpenting adalah pembangunan busway hingga 15 koridor, dan menekankan berbagai perbaikan dari kondisi sekarang. Pembangunan busway yang selama ini masih lebih berorientasi proyek dan tidak komprehensif, harus dirubah. Pembangunan busway ke depan harus lengkap dan komprehensif, baik pada tahapan, tujuan maupun regulasi-nya. Kebijakan sterilisasi dan penertiban perparkiran dibahu jalan yang dilalui jalur busway adalah positif. Begitupun dengan langkah penetapan harga gas untuk transportasi. Langkah penting lainnya disini adalah memperbaiki jarak antar bus (headway) dengan penambahan armada, memperbaiki sistem pengumpan (feeder system) dan park & ride, serta mengintegrasikan busway khususnya dengan KRL. Langkah penting lainnya adalah membangun badan pengelola Transjakarta yang modern, transparan, berbasis pada pelayanan dan berkesinambungan secara finansial. Secara teoritis, pengelolaan busway harusnya mampu mandiri secara finansial, bahkan meraih laba, bukan justru merugi seperti saat ini. Instruksi Wapres seharusnya memberi perhatian penuh kepada KRL Jabodetabek yang selama ini terbukti efektif sebagai kereta komuter (commuter rail) dengan menghubungkan Jakarta dan daerah sub-urban sekitarnya. Dengan revitalisasi yang memadai, kapasitas KRL Jabodetabek berpotensi ditingkatkan dari sekitar 500 ribu penumpang per hari saat ini menjadi 2 juta penumpang per hari. Dengan demikian, arus masuk kendaraan dari Bodetabek ke Jakarta dapat diminimalkan dari yang saat ini sekitar 600 ribu kendaraan per hari. Revitalisasi KRL juga akan berpotensi menciptakan sinergi besar dengan busway. Sistem KRL Jabodetabek saat ini terdiri dari hampir seluruh circular route (jalur melingkar) daerah perkotaan Jakarta (jalur timur dan barat) maupun jalur melingkar yang menghubungkan ke daerah sub-urban (jalur Bogor, Bekasi, Tangerang dan Tanjung Priok). Integrasi 15 jalur Busway dan circular line rel KRL ini akan mampu menciptakan ratusan kilometer jalur rotasi (flow line) dan sekaligus secara efektif menciptakan jalur penghubung dari wilayah urban dan sub-urban ke pusat kota (Monas) dan pusat bisnis (Sudirman-Thamrin). Hal ini secara efektif dan signifikan akan mengurai kemacetan Jakarta, dengan biaya yang jauh lebih murah, dalam waktu yang relatif pendek, dan dalam cara yang merata dan berkeadilan. Yusuf Wibisono, "Mengurai Kemacetan Jakarta", Koran Tempo, 15 September 2010.

Read more

Agenda Boikot Israel

by Yusuf Wibisono on August 6, 2015
0 comments

Agresi brutal Israel terhadap Gaza dalam sepekan terakhir, kembali menoreh luka bagi Palestina. Setiap kali duka Palestina terbuncah, setiap kali itu pula dunia mengutuk Israel. Lebih enam dekade berlalu, namun kebijakan dan sikap penjajah Israel tidak berubah sedikit-pun. Berbagai respon masyarakat dunia terhadap kejahatan Israel umumnya temporer, pragmatis-jangka pendek, dan retoris, yang cenderung tidak efektif dan tidak mampu merubah situasi secara signifikan. Di antara sedikit pilihan-pilihan respon yang signifikan dan efektif adalah boikot ekonomi. Gerakan "Boycott, Divestment and Sanctions" (BDS), atau “Palestinian Civil Society Call for Boycott, Divestment and Sanctions” diluncurkan tahun 2005, yang berjuang untuk melawan kolonisasi, penjajajahan dan apartheid yang dilakukan Israel di Palestina. Gerakan ini serupa dengan “Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI)” yang diluncurkan setahun sebelumnya. Pada 29 April 2012, gerakan BDS mulai menuai kemenangan ketika jaringan supermarket terbesar kelima di Inggris, Co-operative Group (Co-op), mengumumkan kebijakan bahwa mereka tidak lagi menjual produk yang berasal dari pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Co-op menjadi grup supermarket besar pertama di Eropa yang melakukan boikot tersebut. Dan secara megejutkan, pada 27 September 2012, dari Markas PBB di New York, Indonesia melalui Menlu Marty Natalegawa secara luar biasa dan sangat lugas menyerukan boikot terhadap seluruh produk yang dihasilkan di wilayah pendudukan Israel. Seruan Indonesia ini merupakan penegasan dari sikap Komite Pembebasan Palestina Gerakan Non-Blok. Berbagai peristiwa diatas menumbuhkan asa terhentinya penjajahan atas Palestina. Logika gerakan BDS adalah melakukan tekanan, bukan diplomasi, persuasi atau dialog. Strategi diplomasi untuk mencapai hak-hak asasi manusia terbukti sia-sia karena Israel menikmati proteksi dan imunitas hegemoni kekuatan dunia. Logika persuasi juga menunjukkan kebangkrutannya karena tidak ada "pendidikan" buat orang-orang Israel tentang mengerikannya penjajahan dan bentuk penindasan lainnya justru makin meningkat. Logika dialog antara Palestina dan Israel yang masih populer juga terbukti gagal dengan menyedihkan. Boikot: Perspektif Ekonomi-Politik Boikot dapat dipandang sebagai etika dan moral dalam konsumsi. Tidak ada keputusan pembelian dan investasi yang tidak berimplikasi pada pilihan moral dan etika tertentu. Dan sistem pasar semestinya merefleksikan moralitas dari masyarakatnya. Keputusan membeli dan konsumsi tidak hanya didasarkan pada kriteria harga berbasis utility semata, namun juga kriteria moral dalam seluruh aktivitas produksi. Kriteria moral ini merupakan bagian dari arus besar perpindahan dari commodity markets ke service economy dimana seluruh aktivitas ekonomi dipandang sebagai value chain dan untuk setiap rantai itu konsumen harus turut bertanggungjawab. Dalam perspektif kapitalisme kontemporer, inilah yang disebut sebagai konsumerisme yang beretika (ethical consumerism). Membeli adalah cara yang paling jelas bagi konsumen dalam mengekspresikan pilihan moral mereka. Kasus terbaik boikot adalah boikot terhadap rezim apartheid Afrika Selatan. Sanksi ekonomi terhadap afrika selatan mengambil tiga bentuk, yaitu boikot produk ekspor Afrika Selatan, embargo minyak, dan divestasi investasi asing di Afrika Selatan. Boikot dimulai sejak 1973 ketika sejumlah bank asing memperketat kredit dan sejumlah perusahaan menutup aktivitasnya di Afrika Selatan, dan berpuncak pada pertengahan 1980-an ketika negara-negara utama Eropa, Kanada, Jepang dan Amerika Serikat secara resmi memboikot Afrika Selatan. Pada 1990, apartheid berakhir. Seluruh sanksi ekonomi dicabut ketika Nelson Mandela terpilih sebagai Presiden pada 1994. Hal krusial disini adalah bagaimana menerjemahkan boikot menjadi sebuah perubahan kebijakan. Mekanisme boikot adalah dilema yang dialami negara atau perusahaan terkait penurunan kinerja ekonomi dan finansial akibat boikot. Semakin signifikan penurunan kinerja ekonomi dan finansial, semakin besar daya tekan boikot terhadap perubahan kebijakan. Mengelola Boikot: Perspektif Sejarah Agar boikot tidak berhenti pada tataran wacana, boikot harus direncanakan dan dikelola agar efektif dan berkelanjutan. Sejarah menunjukkan mengelola boikot adalah tidak mudah. Boikot terhadap Israel telah dideklarasikan Liga Arab sejak 1945. Primary boycott, boikot ekonomi terhadap Israel dan warga negara-nya, diluncurkan tak lama setelah Perang Arab-Israel 1948. Pada 1950, Liga Arab memperluas boikot dengan meluncurkan secondary boycott, boikot terhadap pihak non-Israel yang dipandang berkontribusi secara signifikan pada kekuatan ekonomi dan militer Israel. Untuk mengkoordinasi gerakan boikot ini, Liga Arab mendirikan Central Boycott Office (CBO) di Damaskus pada 1951. Pada 1954, Liga Arab menambah panjang daftar boikot dengan mengeluarkan tertiary boycott, boikot terhadap pihak yang berhubungan dengan mereka yang masuk dalam blacklist di secondary boycott. Namun, seiring waktu, boikot Liga Arab ini melemah. Mesir menjadi yang pertama meninggalkan boikot pada 1980, diikuti Yordania pada 1995. Pada 1994, beberapa negara Teluk menghapus secondary dan tertiary boycott. Kini, hampir seluruh negara Arab tidak lagi menerapkan secondary dan tertiary boycott. Kegagalan boikot Liga Arab disebabkan banyak faktor. Pertama, besarnya jumlah produk yang diboikot namun tidak diikuti dengan mekanisme blacklist dan pengelolaan boikot yang memadai. Besarnya jumlah produk yang di-blacklist juga menimbulkan resistensi anggota yang memiliki kepentingan berbeda-beda. Kedua, inkonsistensi boikot. Boikot seringkali rentan ketika berhadapan dengan kepentingan rezim berkuasa dan kroni-kroni-nya. Ketiga, kelemahan pengawasan. Boikot menjadi tidak efektif ketika banyak produk blacklist yang di re-ekspor ke dunia Arab. Siprus disinyalir sebagai salah satu titik transshipment terbesar. Keempat, boikot kental bernuansa kewilayahan, yaitu arab, tidak bersifat universal. Apakah kini boikot Israel mungkin untuk dilakukan secara global? Keputusan untuk berpartisipasi dalam sebuah gerakan boikot ditentukan oleh persepsi publik akan probabilitas keberhasilan boikot dan biaya yang mereka tanggung akibat boikot. Persepsi konsumen terhadap keberhasilan boikot ditentukan oleh kombinasi dari ekspektasi mereka terhadap tingkat partisipasi publik secara keseluruhan dan kerangka pesan yang disampaikan dalam komunikasi pro-boikot. Untuk hal ini maka menjadi penting bagi pengelola dan aktivis pro-boikot untuk secara masif menyampaikan pesan-pesan boikot yang elegan dan rasional. Sedangkan biaya yang ditanggung konsumen ditentukan oleh preferensi mereka terhadap produk yang diboikot dan akses mereka terhadap produk substitusi. Maka menjadi penting untuk berfokus pada beberapa produk “prioritas” yang akan diboikot sebagai representasi boikot (partial boycott). Di saat yang sama, harus ada upaya sistematis untuk memproduksi barang-barang substitusi dari produk yang diboikot. Di saat yang sama, dibutuhkan upaya besar untuk membangun ekspektasi bahwa boikot akan dilakukan oleh publik secara luas sehingga akan menimbulkan dampak besar. Dalam jangka pendek, ketika ketergantungan terhadap produk-produk global begitu kuat, hal ini terlihat begitu sulit. Yang dibutuhkan disini adalah langkah-langkah perintis yang konsisten. Langkah-langkah kecil ini akan membesar ketika pihak-pihak terkait akan berekspektasi gerakan boikot diikuti banyak pihak. Sebagai negara Islam terbesar di dunia, boikot Israel oleh Indonesia akan banyak berarti bagi perjuangan Palestina melawan penjajahan Israel. Yusuf Wibisono, “Agenda Boikot Israel”, Republika, 21 November 2012.

Read more

Agenda Ekonomi Sistemik Hak Angket Bank Century

by Yusuf Wibisono on August 6, 2015
0 comments

Hiruk pikuk hak angket century berpuncak pekan lalu pada pandangan akhir fraksi-fraksi di DPR dimana empat fraksi secara lugas menyebut Boediono dan Sri Mulyani sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kasus Bank Century. Disebutnya dua pejabat publik kunci ini dengan segera menaikkan eskalasi politik nasional. Fraksi Hanura bahkan secara terbuka telah meminta agar Wapres Boediono dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Arah bola liar angket century ini akan ditentukan pada rapat paripurna DPR 2-3 Maret 2010 mendatang. Berbeda dengan agenda politik angket century yang sangat gaduh karena melibatkan kepentingan pragmatis jangka pendek berbagai kekuatan politik, agenda ekonomi angket century seolah terpinggirkan dan tidak mendapat perhatian yang memadai. Padahal, tuntasnya agenda ekonomi yang umumnya bersifat sistemik inilah, yang akan menjamin bahwa skandal serupa tidak akan terulang lagi di masa depan. Belajar dari Skandal Century Terdapat beberapa pelajaran penting dari skandal bank century. Pertama, lemahnya dan rawannya pengawasan perbankan oleh BI. Skandal Bank Century telah dimulai bahkan sejak bank ini belum berdiri yaitu sejak tahun 2000-an dimana Bank CIC yang kemudian bertransformasi menjadi Bank Century mendapatkan berbagai kelonggaran secara signifikan dan masif hingga tahun 2008. BI sebenarnya telah banyak belajar dari krisis 1997 yang telah meluluhlantakkan sistem perbankan nasional dan memicu gelombang bailout massal, namun skandal century ini menjadi saksi bahwa pengawasan perbankan pasca krisis 1997 masih menyimpan kelemahan mendasar dan akan terus rawan penyelewengan selama tidak terdapat mekanisme check and balances yang memadai. Independensi BI berdasarkan UU No. 23/1999 yang semula ditujukan untuk meningkatkan kredibilitas BI dan mencegah terulangnya krisis, kini justru telah memicu krisis lainnya. Bank Century sejak awal hanya dapat bertahan dan sekian lama melakukan kejahatan perbankan hanya karena mendapat keistimewaan dari otoritas pengawas. Lemahnya pengawasan perbankan oleh BI, nampak lebih disebabkan oleh kelemahan pejabat-nya dibandingkan kelemahan sistem-nya. Moral hazard mendorong pejabat BI terkait menutup-nutupi kebusukan Bank Century agar tidak meledak di masa jabatannya, seraya berharap masalah akan terurai seiring waktu. Yang terjadi kemudian, BI memelihara api dalam sekam. Hal ini diperparah oleh kedekatan yang mengarah pada indikasi korupsi antara pemilik bank dan pejabat BI terkait, bahkan hingga ke tingkat Dewan Gubernur. Kelemahan pengawasan ini bahkan berlanjut setelah Bank Century ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus (SSU) pada 6 November 2008 dan menerima FPJP. On-site supervisory presence BI sebenarnya mampu mendeteksi bahwa sebelum 14 November 2008 CAR Bank Century telah anjlok menjadi -3,53% sehingga tidak layak menerima FPJP baik berdasarkan ketentuan CAR minimal 8% maupun CAR positif, namun FPJP Rp 689 milyar tetap diberikan. Pengawasan BI di masa SSU ini juga tidak mampu mencegah pembayaran dana kepada pihak terkait setelah FPJP diberikan. Puncak kelemahan pengawasan BI adalah kegagalan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu dalam bailout oleh KSSK. Ketika membawa Bank Century ke KSSK pada 20 November 2008 BI masih menggunakan CAR Bank Century -3,53% dengan kebutuhan bailout yang diminimalkan Rp 632 milyar, padahal berdasarkan ketentuan PPAP (pengakuan kerugian) yang sebenarnya per 31 Oktober 2008 CAR Bank Century adalah -256,1% dengan kebutuhan bailout Rp 4,2 trilyun. BI baru menerapkan secara tegas ketentuan PPAP atas SSB macet yang mengakibatkan penurunan ekuitas, setelah Bank Century diambil alih LPS pada 21 November 2008 sehingga terjadi pembengkakan biaya bailout dari Rp 632 milyar menjadi Rp 6,7 trilyun. Skandal pembengkakan biaya bailout ini baru terungkap ke publik pada 27 Agustus 2009 dalam RDP Komisi XI DPR yang akhirnya menggelinding menjadi bola liar angket century. Kedua, tidak sehatnya operasional bank dan minimnya kontribusi bank dalam intermediasi keuangan. Bank Century minim berinteraksi dengan sektor riil, namun sangat ekstensif dalam berinteraksi dengan sektor keuangan secara tidak prudent dan manipulatif, yang berujung pada kerugian bank. Praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran oleh pemegang saham pengendali, pengurus bank dan pihak terkait telah merugikan Bank Century sekurang-kurangnya Rp 5,87 trilyun yang kemudian akhirnya ditutup dengan dana PMS dari LPS. Kejahatan perbankan yang terkait dengan Rafat Ali Rizvi dan Hesyam al-Warraq menyebabkan kerugian Bank Century senilai Rp 3,11 trilyun, antara lain: kerugian surat-surat berharga Rp 581,3 milyar, kerugian transaksi asset exchange agreement Rp 753,9 milyar, dan kerugian transaksi asset management agreement Rp 1,78 trilyun. Sedangkan kejahatan perbankan yang terkait dengan Robert Tantular menyebabkan kerugian Bank Century Rp 2,75 trilyun, antara lain: kewajiban reksadana PT Antaboga kepada nasabahnya Rp 1,45 trilyun, kredit macet kepada kroni Rp 453,9 milyar, kerugian L/C macet kepada kroni Rp 1,87 trilyun, biaya fiktif Rp 211 milyar, dan penggelapan bank notes Rp 196 milyar. Ketiga, mekanisme pencegahan dan penanganan krisis keuangan yang belum sempurna. KSSK menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dengan lebih didasarkan pada pertimbangan aspek psikologis, kriteria yang tidak terukur dan karenanya menjadi debatable, nyaris tak berujung pangkal. Proses bailout oleh KSSK juga dilakukan tanpa melalui assessment yang memadai terhadap Bank Century dan sepenuhnya menggantungkan diri pada data BI. Padahal KSSK telah mengikuti perkembangan kasus Bank Century sejak rapat tanggal 14, 17, 18 dan 19 November 2008. LPS juga mengambil alih Bank Century tanpa melakukan perhitungan perkiraan biaya penyelamatan. Akibatnya, LPS tidak bisa memperkirakan exposure yang dihadapinya dan sepenuhnya menggantungkan diri pada perhitungan BI. Agenda Sistemik ke Depan Reformasi terpenting ke depan adalah reformasi dalam bidang pengawasan perbankan. Pilihan kebijakan yang tersedia adalah mempertahankan fungsi pengawasan perbankan di BI, namun dengan upaya perbaikan yang signifikan atau memisahkan kewenangan pengawasan perbankan dari BI, yaitu dengan membentuk OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dengan sentimen negatif terhadap BI yang sedermikian besar saat ini, amat sulit menahan laju wacana pembentukan OJK dimana RUU OJK kini telah masuk dan siap dibahas di parlemen. Namun pilihan ini memiliki konsekuensi biaya koordinasi yang lebih mahal dan sulit antara otoritas moneter (BI) dan otoritas perbankan (OJK) sehingga berpotensi menurunkan kinerja BI dalam pengelolaan moneter dan nilai tukar. Salah satu pilihan yang tersedia adalah menetapkan OJK sebagai lembaga ad-hoc yang selama masa tugasnya berkewajiban melakukan koordinasi yang intensif dengan BI. Reformasi lain yang dibutuhkan adalah reformasi untuk pemberantasan kejahatan perbankan dan keuangan yang lebih efektif. Kejahatan perbankan dan keuangan telah banyak merugikan negara dalam skala yang sangat signifikan. Kejahatan ini umumnya bersifat lintas batas antara sektor perbankan, asuransi, pasar modal, pasar uang dan pajak. Namun penanganan tindak pidana di sektor perbankan dan keuangan ini seringkali terkendala oleh kelemahan dalam kerangka regulasi dan institusional seperti ketidakharmonisan antara UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU PPATK dan UU Perpajakan. Dibutuhkan langkah progresif seperti mendorong “RUU Pemberantasan Tindak Pidana Kejahatan Perbankan dan Keuangan” yang diharapkan dapat menjadi extra-ordinary effort dalam pemberantasan tindak pidana perbankan dan keuangan atau bahkan dapat menjadi dasar pendirian lembaga “super-body” atau unit khusus di KPK yang memiliki kewenangan penyidikan sekaligus penuntutan untuk kejahatan perbankan dan keuangan. Dibutuhkan juga perbaikan UU Perbankan dan UU BI untuk memperkuat ketentuan kehati-hatian perbankan. Salah satu langkah progresif disini adalah pembatasan kegiatan perbankan di sektor keuangan yang bersifat spekulatif dan beresiko tinggi. Perbankan harus bergeser dari financial-based institution menjadi real sector-based institution. Terkait hal ini, pengembangan perbankan syariah menjadi hal yang relevan dan signifikan dalam mempromosikan stabilitas sektor keuangan. Sedangkan terkait pencegahan dan penanganan krisis, dibutuhkan harmonisasi antara RUU JPSK, UU LPS dan UU BI. Selain membutuhkan kecepatan, pencegahan dan penanganan krisis juga membutuhkan validitas dan presisi baik dari sisi hukum maupun ekonomi. Kisruh mekanisme pengalihan bank gagal berdampak sistemik dari KSSK ke LPS dan peran Komite Koordinasi misalnya, terjadi karena Perppu JPSK dan UU LPS tidak sejalan. Mekanisme penetapan bank gagal berdampak sistemik juga harus diperjelas secara rinci dan prudent tanpa mengorbankan kecepatan. RUU JPSK juga harus dilengkapi dengan ketentuan good governance untuk transparansi dan kredibilitas pembuatan kebijakan. Yusuf Wibisono, "Agenda Ekonomi Sistemik Hak Angket Bank Century", Koran Tempo, 3 Maret 2010.

Read more

Ekonomi Mudik

by Yusuf Wibisono on August 6, 2015
0 comments

Hari-hari ini kita kembali menyaksikan salah satu fenomena terbesar negeri ini, mudik. Bagi masyarakat perantau, mudik adalah sebuah kewajiban. Ia adalah penyambung utama silaturahmi yang memberi energi baru untuk melanjutkan kehidupan di tanah perantauan. Hal ini kemudian bertemu dengan semangat religius Ramadhan dan Idul Fitri, yang akhirnya menciptakan mudik sebagai salah satu event ritual rutin tahunan terbesar di dunia. Di tahun 2009 ini diperkirakan akan terdapat 27,25 juta pemudik, naik hampir dua kali lipat dari pemudik tahun 2006 yang sekitar 14,42 juta orang. Dari puluhan juta pemudik ini, pengguna angkutan umum diprediksi mencapai 16,25 juta orang, sedangkan pengguna sepeda motor dan mobil pribadi mencapai 11 juta orang. Dari satu perspektif, mudik adalah fenomena sosial yang positif. Mudik memberi andil yang besar dalam menjaga nilai-nilai kekeluargaan, solidaritas, dan harmoni sosial. Mudik juga menjaga nilai-nilai kultural antara pemudik dengan daerah asal-nya. Dampak ekonomi mudik juga tidak bisa dipandang remeh. Bersamaan dengan mudik, triliunan rupiah uang mengalir setiap tahun-nya ke daerah asal pemudik yang menggerakkan roda perekonomian lokal, memberi jaminan sosial dan melepaskan penduduk dari kemiskinan, walau mungkin temporer. Perekonomian nasional juga bergerak seiring pergerakan puluhan juta manusia, terutama melalui jalur konsumsi seperti di sektor transportasi, komunikasi, perdagangan, hotel, dan restoran. Dengan berbagai argumen diatas, kita umumnya kemudian memberi toleransi besar bagi mudik, memberinya pembenaran dengan THR, memfasilitasi-nya dengan acara mudik bersama, dan bahkan mendorong-nya dengan membuat jadwal libur panjang setiap Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah dan swasta berlomba memberi kemudahan bagi para pemudik, mulai dari penyediaan armada transportasi hingga posko siaga mudik. Inefisiensi Sosial-Ekonomi Namun, ditinjau dari perspektif makro-jangka panjang, fenomena mudik sesungguhnya adalah inefisiensi, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Secara sosial, mudik identik dengan berbagai kerumitan yang sering menimbulkan biaya sosial yang tidak kecil. Pergerakan puluhan juta manusia dalam waktu yang relatif bersamaan rentan dengan berbagai masalah mulai dari kasus-kasus kriminalitas, kecelakaan transportasi yang menelan korban harta dan jiwa, hingga kemacetan luar biasa di berbagai jalur mudik. Secara ekonomi, mudik menghabiskan begitu banyak sumber daya ekonomi. Sebagai misal, di tahun 2009 ini diperkirakan jumlah sepeda motor yang digunakan untuk mudik akan mencapai 3,9 juta unit. Untuk pergerakan jutaan kendaraan roda dua ini dipastikan puluhan juta liter BBM akan dihabiskan dan puluhan ton polutan dihasilkan hanya oleh pemudik sepeda motor ini saja. Untuk memfasilitasi pergerakan jutaan kendaraan darat ini, ribuan hektar tanah pertanian dikorbankan dan puluhan trilyun anggaran publik dihabiskan untuk membangun berbagai infrastruktur transportasi darat. Secara makro, inefisiensi ekonomi dari mudik menjadi semakin tidak bisa dipandang remeh. Jika setiap pemudik menghabiskan Rp 1 juta untuk biaya pulang-pergi, maka dengan 27,25 juta orang pemudik, di tahun 2009 ini kita menghabiskan Rp 27,25 trilyun hanya untuk biaya transportasi mudik saja. Ditambah lagi para pemudik umumnya membawa uang atau oleh-oleh, yang umumnya untuk tujuan konsumsi jangka pendek di kampung halaman (demonstration effect). Jika setiap pemudik membawa uang atau oleh-oleh rata-rata Rp 2 juta per orang, maka di tahun 2009 ini pemudik menghabiskan Rp 54,5 trilyun. Bayangkan jika dana puluhan triliun tersebut yang setiap tahunnya habis sebagai konsumsi jangka pendek, kita gunakan untuk kegiatan ekonomi produktif-investasi, tentu akan memberi dampak ekonomi yang jauh lebih besar dan lestari dalam jangka panjang. Akar Penyebab Fenomena mudik di Indonesia berakar pada dua hal pokok. Pertama, ketidakseimbangan pembangunan antara Indonesia Barat dan Timur, khususnya antara Jawa dan Non-Jawa. Disparitas antar daerah ini sudah terjadi sejak awal pembangunan, dan hingga kini belum ada perbaikan berarti, bahkan nampak semakin mengental. Pada 1975, Kawasan Barat Indonesia (KBI) menguasai 84,6% PDB Nasional dengan Jawa yang hanya 9% dari luas wilayah menguasai 46,7% PDB nasional dan menjadi tempat bermukim 63,2% penduduk Indonesia. Lebih dari tiga dekade kemudian, pada 2008, KBI menguasai 81,3% PDB nasional dengan meninggalkan Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang hanya menguasai 18,7%. Dan supremasi Jawa atas Non-Jawa terlihat jelas dimana pada 2008 Jawa menguasai 57,9% PDB nasional dengan tiga propinsi-nya yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat, menguasai 46,0% PDB nasional. Kedua, kesenjangan yang lebar antara perkotaan dan pedesaan. Daerah perkotaan yang didominasi oleh kegiatan ekonomi modern seperti sektor industri pengolahan, perdagangan, komunikasi, dan jasa keuangan, mengalami pertumbuhan yang jauh lebih cepat dari daerah pedesaan yang didominasi oleh kegiatan ekonomi tradisional seperti sektor pertanian dan pertambangan-penggalian. Pada 2008, pertumbuhan sektor pertanian hanya 4,8%, jauh dibawah sektor transportasi dan komunikasi yang tumbuh 16,7%, sektor listrik, gas dan air bersih 10,9%, dan sektor keuangan 8,2%. Kontribusi sektor pertanian pada PDB nasional tahun 2008 hanya 14,4%, padahal hingga Februari 2009 sektor ini masih menampung 41,2% dari total tenaga kerja kita. Kemiskinan sejak lama terkonsentrasi di daerah pedesaan. Pada 1976, jumlah penduduk miskin pedesaan mencapai 44,2 juta orang, atau 81,5% dari total penduduk miskin. Lebih tiga puluh tahun kemudian, angka ini membaik namun masih tetap tinggi. Per Maret 2009, jumlah penduduk miskin pedesaan mencapai 20,6 juta orang, sekitar 63,4% dari total penduduk miskin. Kemajuan Jawa dan daerah perkotaan inilah yang menjadi faktor penarik (pull factor) terkuat bagi urbanisasi, dan ketertinggalan luar Jawa dan daerah pedesaan menjadi faktor pendorong-nya (push factor). Puluhan juta manusia mengadu nasib ke kota karena kemiskinan di desa. Daerah-daerah maju menarik jutaan tenaga kerja terdidik dan terlatih, meninggalkan daerah miskin sehingga menjadi semakin tertinggal. Derap pembangunan di daerah maju tidak menyebarkan manfaat (spread effect), namun justru menghisap sumber daya perekonomian sehingga terkonsentrasi di daerah-daerah kaya (backwash effect), membuat daerah tertinggal tak pernah mampu mengejar ketertinggalannya. Inilah wajah asli mudik. Ia adalah wajah kegagalan kita menciptakan pembangunan yang berkeadilan, antara KBI dan KTI, antara kota dan desa, antara sektor modern dan tradisional. Mudik adalah wajah kegagalan kita mentransformasi sektor pertanian kita menjadi sektor agro-industri modern berdaya saing tinggi. Mudik adalah wajah kegagalan kita menciptakan pusat-pusat pertumbuhan dan sumber-sumber keunggulan baru perekonomian. Mudik adalah wajah kegagalan kita menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemanusiaan, yang kemudian memaksa puluhan juta orang berdiaspora bahkan hingga ke ujung belahan dunia, meninggalkan sanak keluarga untuk sekedar menyambung nyawa. Mudik adalah wajah kegagalan kita mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial. Dari tahun ke tahun, kita sibuk menghadapi mudik sebagai sebuah ritual rutin, yang bahkan seolah disakralkan. Namun tak banyak yang kita lakukan, jika tidak bisa dikatakan tidak ada, untuk mengurangi atau bahkan menghapus dampak negatif-nya. Beginilah kita, selalu melihat sesuatu dari luar dan terbiasa dengannya, namun malas untuk melihat akar masalah, terlebih mengatasi-nya. Yusuf Wibisono, "Ekonomi Mudik", Koran Tempo, 17 September 2009.

Read more

Merumuskan Kembali Sistem Ekonomi Indonesia

by Yusuf Wibisono on August 6, 2015
0 comments

Wacana besar untuk merumuskan kembali sistem ekonomi Indonesia sesuai dengan UUD 1945, bergema dalam Kongres ISEI XVII di Bukittinggi akhir Juli lalu. Fenomena ini menarik dan penting untuk dicermati. Pada kampanye Pilpres 2009 lalu bahkan isu ekonomi neoliberal begitu keras disuarakan. Semua ini bermuara pada hal yang sama: ada ketidakpuasan yang semakin membesar dan mengental tentang sistem ekonomi yang kita anut sekarang ini. Setelah lebih dari enam dekade merdeka, hingga kini kita masih berkutat pada berbagai permasalahan ekonomi mendasar yang tak kunjung terselesaikan seperti kemiskinan, pengangguran, distribusi pendapatan dan infrastruktur dasar. Di saat yang sama, berbagai permasalahan struktural lainnya kian menyeruak seperti daya saing perekonomian yang kian tergerus, industri nasional yang lemah dan tidak mandiri, dominasi asing dalam penguasaan aset strategis bangsa, hingga lemahnya penguasaan sains dan teknologi. Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk merekonstruksi ulang sistem ekonomi Indonesia. Konstitusi dan Perekonomian Konstitusi adalah basis dari tata perekonomian. Konstitusi memainkan peran penting dalam membentuk wajah perekonomian suatu negara. Sebagai misal, perekonomian Amerika Serikat yang liberal, dibentuk oleh Konstitusi Amerika Serikat yang mengedepankan kebebasan ekonomi (economic liberties). Sedangkan perekonomian Perancis yang lebih egaliter dan merata, dibentuk oleh Konstitusi Perancis 1946 yang mencerminkan semangat komunal. Perubahan sistem ekonomi dimulai dari perubahan konstitusi. China beralih ke sistem pasar dengan mengubah konstitusi komunis menjadi konstitusi yang pro-pasar, dimulai dengan Amandemen 1993 yang mengadopsi sistem pasar sosialis (socialist-market economy) hingga Amandemen 2004 yang mengakui kepemilikan pribadi. Indonesia memiliki pengalaman yang paradoks. Walau konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, secara jelas telah mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan sektor produksi strategis dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun wajah perekonomian kita demikian liberal. Berulang kali Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan berbagai UU yang dianggap bertentangan dengan konstitusi seperti UU No. 20/2002 tentang Kelistrikan dan UU No. 21/2001 tentang Migas pasal 12 ayat 3, pasal 22 ayat 1, pasal 28 ayat 2-3. Pemerintah juga dianggap gagal memenuhi amanat Pasal 27 UUD 1945: menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Hingga kini jutaan penduduk negeri berstatus pengangguran dan jutaan lainnya berdiaspora di penjuru dunia untuk mencari nafkah yang tidak dapat mereka peroleh di negeri sendiri. Pemerintah hingga kini juga dianggap belum mampu memberi jaminan sosial bagi seluruh lapiran masyarakat sesuai amanat Pasal 34 UUD 1945. Selain sistem ekonomi, kinerja perekonomian juga banyak ditentukan oleh sistem politik yang menaungi. Sistem politik dan kenegaraan mempengaruhi kebijakan ekonomi dan kinerja perekonomian. Person dan Tabellini (2004) menunjukkan bahwa Pemerintahan presidensial pada demokrasi dengan kualitas yang rendah, akan berdampak negatif terhadap perekonomian. Kombinasi eksekutif yang kuat dengan lingkungan politik yang buruk dimana penyalahgunaan kekuasaan merajalela, banyak bertanggungjawab atas rendahnya kinerja perekonomian. Pasca krisis 1997, Indonesia mengalami perubahan sistem politik dan kenegaraan yang signifikan yang berdampak signifikan pada kebijakan ekonomi dan kinerja perekonomian seperti kembali-nya sistem multipartai dan fragmentasi politik, penguatan peran parlemen, Presiden dipilih langsung oleh rakyat hingga menguatnya peran daerah melalui otonomi dan desentralisasi fiskal. Perubahan signifikan terjadi pada tiga institusi makroekonomi terpenting yaitu Bappenas, Bank Indonesia (BI), dan Departemen Keuangan (Depkeu). Bappenas yang sebelumnya sangat berkuasa dan bertindak sebagai super-body, banyak dilucuti kekuasaannya dan kemudian dialihkan ke Depkeu. Di saat yang sama, BI menjadi independen dan sepenuhnya bebas dari intervensi pemerintah. Akibatnya, koordinasi kebijakan fiskal-moneter menjadi jauh lebih sulit dilakukan pasca reformasi, begitupun halnya dengan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran dan implementasi program pembangunan. Ke depan, Indonesia membutuhkan rancang bangun sistem ekonomi baru, dimana ekonomi rakyat mendapat penghormatan yang semestinya, kontrol terhadap aset, sektor ekonomi dan sumber energi strategis bangsa terjaga, industri nasional yang tangguh dan mandiri serta strategi penguasaan sains dan teknologi yang jelas. Selain rekayasa ekonomi, pada saat yang sama dibutuhkan juga rekayasa politik dan sosial untuk mempercepat transformasi ekonomi bangsa. Sistem Ekonomi Alternatif Yang menarik, dalam forum Kongres ISEI XVII muncul juga wacana sistem ekonomi alternatif yaitu sistem ekonomi syariah. Hal ini menarik karena bila kita melihat konstitusi, terdapat begitu banyak ketentuan-ketentuan ekonomi dalam konstitusi yang sangat selaras dengan nilai dan prinsip ekonomi Islam. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 misalnya, secara jelas mengindikasikan bahwa perekonomian harus berdasar atas mutualism dan brotherhood, sesuatu yang sangat selaras dengan ekonomi Islam yang berdasar atas keadilan dan ukhuwwah. Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 selaras dengan salah satu pilar terpenting ekonomi Islam bahwa komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai bersama dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bahkan maqashid shariah memiliki perspektif lebih luas bahwa kemakmuran tidak hanya berdimensi material namun juga moral dan spiritual. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa kesejahteraan rakyat berawal dari pekerjaan yang layak, sangat selaras dengan ekonomi Islam yang berfokus pada sektor riil dan penciptaan lapangan kerja. Dalam sistem Islam, semua transaksi keuangan harus memiliki transaksi riil (underlying transactions). Dengan demikian, semua aktivitas perekonomian selalu terkait dengan aktivitas sektor riil dan karenanya penciptaan lapangan kerja. Sementara itu, pasal 34 ayat 1 UUD 1945 secara jelas selaras dengan ekonomi Islam bahwa filantropi harus dilakukan untuk yang tidak mampu bekerja secara optimal karena kefakiran, kemiskinan dan keterlantaran. Islam memiliki banyak instrument filantropi seperti zakat dan wakaf yang semestinya dapat mendukung pemerintah untuk menunaikan salah satu amanat terpenting konstitusi ini. Secara singkat, upaya menegakkan konstitusi dalam perekonomian Indonesia sesungguhnya sangat selaras dengan semangat ekonomi Islam yang menekankan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari kepercayaan terhadap Tuhan yang menciptakan bumi dan air dan segalanya isinya untuk kepentingan semua manusia.Ekonomi syariah selayaknya ditempatkan dalam konteks yang luas seperti ini, tidak hanya secara sempit dipandang sebagai perbankan syariah dan zakat semata. Yusuf Wibisono, "Merumuskan Kembali Sistem Ekonomi Indonesia", Koran Tempo, 7 Agustus 2009.

Read more

Menggugat Rezim Baru Zakat

by Yusuf Wibisono on August 6, 2015
0 comments

Tanpa hiruk pikuk yang berarti, DPR mensahkan UU No, 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat pada 27 Oktober 2011, menggantikan UU No.. 38/1999. Disahkannya UU ini berdampak luas pada dunia filantropi Islam nasional yang dalam tiga dekade terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat menjanjikan. Dibawah UU baru ini, rezim pengelolaan zakat nasional mengalami perubahan drastis dimana pemerintah melakukan sentralisasi pengelolaan zakat nasional melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota dimana BAZNAS di setiap tingkatan dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) hingga ke tingkat kelurahan. Di saat yang sama, partisipasi masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dalam rezim UU No. 38 Tahun 1999 diakomodasi secara luas, kini dimarjinalkan. Kehadiran UU No. 23/2011 ini merupakan langkah mundur dan sangat berpotensi melemahkan dunia zakat nasional ke depan yang saat ini sangat ditopang oleh LAZ yang dikelola oleh masyarakat sipil. Dengan pengelolaan zakat secara profesional-modern berbasis prinsip manajemen dan tata kelola yang baik, zakat nasional mengalami kebangkitan di tangan LAZ. Melalui gerakan sadar zakat kepada publik secara luas, inisiatif pengelolaan zakat secara kolektif, dan pendayagunaan zakat secara produktif oleh LAZ, potensi zakat nasional mulai tergali dengan dampak yang semakin signifikan dan meluas. Marjinalisasi Masyarakat Sipil Marjinalisasi LAZ dalam UU No. 23/2011 sangat jelas dan eksplisit. UU mengamanatkan bahwa yang memiliki kewenangan atas pengelolaan zakat nasional hanya BAZNAS, sedangkan pendirian LAZ oleh masyarakat hanya sekedar membantu BAZNAS. Lebih jauh lagi, pendirian LAZ direstriksi secara ketat, dimana restriksi yang sangat krusial adalah keharusan LAZ didirikan oleh ormas Islam. LAZ yang sekarang sudah dikukuhkan memang tetap diakui dalam UU ini, namun maksimal dalam 5 tahun mereka diharuskan menyesuaikan diri dengan UU baru, artinya harus mengikuti persyaratan pendirian LAZ baru jika ingin pengukuhannya tidak dicabut oleh Menteri Agama. Pasal ini sangat potensial digunakan untuk melemahkan bahkan "membunuh" LAZ karena LAZ-LAZ besar saat ini tidak berafiliasi dengan ormas Islam. UU No. 23/2011 juga menerapkan persyaratan pendirian LAZ harus mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS. Padahal berdasarkan UU ini, BAZNAS juga menyandang status sebagai operator zakat nasional, status yang sama sebagaimana halnya dengan LAZ. Hal ini secara jelas menimbulkan conflict of interest: BAZNAS memiliki motif, insentif dan kewenangan untuk menjegal pendirian LAZ baru yang berpotensi menjadi pesaing-nya. Lebih jauh lagi, bagi LAZ yang tetap beroperasi tanpa izin, meski mendapat kepercayaan luas dari masyarakat, terancam dikriminalkan oleh UU ini yang melarang LAZ yang beroperasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan memberi ancaman pidana penjara dan/atau pidana denda bagi LAZ illegal. Seluruh hal diatas secara jelas kontraproduktif dengan upaya peningkatan kinerja zakat nasional, khususnya dalam upaya mengoptimalkan potensi dana filantropi Islam yang besar untuk penanggulangan kemiskinan. Kinerja penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat lebih banyak ditentukan oleh legitimasi dan reputasi lembaga pengumpul, bukan oleh sentralisasi kelembagaan oleh pemerintah. Kinerja zakat nasional di Indonesia terbukti justru meningkat setelah dikelola oleh masyarakat sipil yang kredibel. UU No. 23/2011 ini berpotensi melanggar Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 dimana LAZ sebagai badan hukum publik memiliki hak untuk turut membangun masyarakat. Superioritas Negara Rezim baru zakat nasional juga memberi privilege secara luar biasa kepada BAZNAS. Ketika LAZ mendapat persyaratan pendirian yang ketat, hal yang sama tidak diterapkan kepada BAZNAS hanya karena ia adalah operator zakat bentukan pemerintah. Bahkan pendirian BAZNAS menjadi amanat UU. Ketika LAZ dihadapkan kepada disiplin pasar yang tinggi karena kelangsungan operasional-nya sepenuhnya bergantung pada zakat yang dihimpun, BAZNAS mendapat pembiayaan dari APBN dan APBD dan tetap berhak menggunakan zakat untuk operasional-nya, yaitu hak amil. Meskipun UU menyatakan bahwa BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural, namun pendirian BAZNAS secara jelas mengikuti struktur pemerintah dari tingkat pusat hingga kelurahan. Jika mengikuti amanat UU, maka ke depan selain BAZNAS di tingkat pusat maka akan terdapat 33 BAZNAS provinsi dan 502 BAZNAS kabupaten/kota. Jika BAZNAS di setiap tingkatan membentuk UPZ dengan mengikuti struktur pemerintahan, maka akan terdapat 6.636 UPZ tingkat kecamatan dan 76.155 UPZ kelurahan/desa. Dengan konsep sentralisasi pengelolaan zakat versi Kemenag dengan BAZNAS yang didirikan mengikuti struktur administrasi pemerintahan, maka jumlah operator zakat menjadi sangat besar dan secara jelas mengindikasikan inefisiensi dunia zakat nasional terkait penghimpunan dana zakat yang relatif masih kecil. Pengelolaan zakat nasional menjadi tidak efisien karena mayoritas operator beroperasi pada skala usaha yang terlalu kecil. Pada tahun 2010, penghimpunan dana zakat BAZNAS, 33 BAZDA provinsi dan 447 BAZDA kabupaten/kota hanya mencapai Rp 865 miliar, atau secara rata-rata, masing-masing BAZ hanya mengelola dana kurang dari Rp 2 miliar per tahun. Berbagai ketentuan diatas secara jelas bersifat diskriminatif dimana tidak terdapat kesetaraan perlakuan diantara sesama warga negara dihadapan hukum. Secara teknis-ekonomi, diskriminasi yang dilakukan UU No. 23 Tahun 2011 kepada LAZ dengan memberi berbagai privilege kepada BAZNAS sebagai operator zakat bentukan pemerintah, telah menciptakan level of playing field yang tidak sama antar sesama operator zakat nasional. Karena itulah maka UU No. 23/2011 ini juga berpotensi melanggar Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dimana LAZ berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Arah Reformasi ke Depan Peran negara dalam pengelolaan zakat semestinya difokuskan pada perlindungan bagi warga negara yang membayar zakat dan mencegah penyalahgunaan dana zakat, serta mendorong praktek masyarakat sipil yang sudah berjalan baik dengan memfasilitasi sektor filantropi Islam untuk perubahan sosial dan memberi insentif bagi perkembangan dunia zakat nasional. Terlebih dengan kondisi birokrasi saat ini yang dipersepsi lemah dan korup, sentralisasi pengelolaan zakat nasional oleh UU No. 23/2011 jelas merupakan kebijakan yang tidak bijak. Ke depan, rezim desentralisasi pengelolaan zakat sebagaimana diterapkan UU No. 38/1999 semestinya dipertahankan. Yang perlu diperkuat adalah tata kelola pengelolaan zakat nasional, yaitu dengan mendirikan otoritas zakat yang kuat dan kredibel, katakan Badan Zakat Indonesia (BZI), yang akan memiliki kewenangan regulasi dan pengawasan terhadap seluruh organisasi pengelola zakat (OPZ), baik BAZNAS maupun LAZ, di tiga aspek utama yaitu kepatuhan syariah, transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta efektivitas ekonomi dari pendayagunaan dana zakat. Ke depan, BZI harus memperkuat konsolidasi OPZ dengan memperketat pendirian OPZ baru, mendorong konsolidasi melalui merjer/akuisisi antar OPZ, serta penurunan status OPZ dengan kinerja rendah yaitu penghimpunan dana dibawah Rp 5 Milyar per tahun, menjadi UPZ. Lebih jauh lagi, BZI juga dapat mengarahkan OPZ untuk berspesialisasi. OPZ dengan penghimpunan dana diatas Rp 250 milyar per tahun sebagai OPZ nasional sekaligus OPZ jangkar, Rp 50-250 milyar sebagai OPZ fokus program pendayagunaan, dan dibawah Rp 50 milyar sebagai OPZ fokus wilayah. Terakhir, perlu digagas kemitraan pemerintah - OPZ untuk akselerasi penanggulangan kemiskinan. Kemitraan dapat berupa pemberian hibah (block-grant) ataupun kontrak penyediaan jasa sosial (specific-grant). Pemerintah dapat menerapkan kriteria dan persyaratan (eligibility criteria) bagi OPZ penerima dana program penanggulangan kemiskinan, seperti transparansi finansial, efektivitas pendayagunaan dana dan kesesuaian dengan prioritas nasional/daerah. Yusuf Wibisono, "Menggugat Rezim Baru Zakat", Koran Tempo, 31 Mei 2012.

Read more