Pemerintah masih rendal dalam mengentaskan kemiskinan

by iqbal fadli m on January 20, 2017
0 comments

  peta kemiskinan Indonesia Sumber : Kontan (http://nasional.kontan.co.id/news/kinerja-daerah-mengentaskan-kemiskinan-rendah) JAKARTA. Kinerja pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan di daerah mereka masing-masing dinilai masih rendah. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), untuk kinerja penanggulangan kemiskinan 497 daerah hanya 1% daerah saja yang memiliki kinerja memuaskan dengan indeks di atas 80 dalam penanggulangan kemiskinan di daerah mereka masing-masing. Menurut lembaga think tank buatan Dompet Dhuafa ini, daerah yang berkinerja memuaskan antara lain; Probolinggo, Bangka Barat dan Kota Balikpapan. Sementara itu, 361 daerah atau 73% di antaranya, seperti; Bengkulu Tengah, Sorong, Merangin, dan Kabupaten Tambraw memiliki kinerja penanggulangan kemiskinan di bawah 60 atau cukup rendah. Yusuf Wibisono, Direktur Eksekutif lembaga tersebut mengatakan, kesimpulan tersebut didapat setelah lembaganya melihat data penurunan kemiskinan yang berhasil dilakukan oleh daerah dalam beberapa tahun, anggaran yang digelontorkan, dan indeks pembangunan manusia daerah yang telah berhasil diciptakan. Untuk Kabupaten Tabraw misalnya, walaupun rata-rata belanja langsung yang digunakan untuk melaksanakan program kegiatan penanggulangan kemiskinan mencapai 83,4% dari total belanja daerah, daerah tersebut memiliki indeks keparahan kemiskinan 2,55 dan indeks kinerja penanggulangan kemiskinan daerah 39,89. Angka indeks 2,55 tersebut menurut rentan. Ukurannya, indeks 0-0,2 berkategori rendah, 0,2 -0,5 berkategori sedang, 0,5 - 1,5 berkategori tinggi dan 1,5- 7,5 berkategori tinggi, merupakan indeks tertinggi keparahan kemiskinan. Pun begitu,dengan angka 39,89. Angka tersebut menunjukkan, Tabraw masuk ke dalam daerah berkinerja rendah dalam penurunan angka kemiskinan. Yusuf mengatakan, rendahnya kinerja daerah tersebut, harus diwaspadai pemerintah. Rendahnya kinerja daerah dalam mengentaskan kemiskinan tersebut, bisa berdampak besar kepada upaya Presiden Joko Widodo dalam mengurangi angka kemiskinan. Kewaspadaan ini harus dilakukan karena saat ini, banyak anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat ke daerah. Untuk tahun 2017 ini saja, jumlah dana transfer yang digelontorkan ke daerah, termasuk dana desa mencapai Rp 764,9 triliun. "Rendahnya kinerja itu kabar buruk, mengingat sekarang pusat andalkan pemerintah daerah untuk jalankan program pengentasan kemiskinan," katanya, Kamis (19/1). Atas masalah itu, Yusuf meminta kepada pemerintah untuk mereformasi pola dana transfer daerah. Dia minta pemerintah menerapkan sistem penghargaan dan sanksi. Bagi daerah yang diberikan dana transfer kemudian dia berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin mereka, pemerintah akan memberikan penghargaan berupa peningkatan dana transfer, begitu juga sebaliknya. Andi ZA Dulung, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial mengatakan, menyambut positif hasil penelitian yang dilakukan IDEAS. Pemerintah akan memanfaatkan hasil penelitian tersebut sebagai referensi dalam program pengentasan kemiskinan. "Ini masukan penting, karena bagaimana pun juga mengatasi kemiskinan saat ini memang bukan pekerjaan mudah," katanya.

Read more

Peta Kemiskinan Indonesia (Kabupaten/Kota) 2017

by iqbal fadli m on January 20, 2017
0 comments

WhatsApp Image 2017-01-19 at 17.59.01   Setelah lebih dari 70 tahun merdeka, kemiskinan masih menjadi salah satu masalah terbesar bangsa ini. Hingga kini, dengan garis kemiskinan yang konservatif, jumlah penduduk miskin Indonesia masih mencapai sekitar 28 juta orang, setara dengan jumlah penduduk Kamboja, Laos dan Singapura. Jika menggunakan garis kemiskinan yang lebih progresif, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 100 juta orang, setara dengan jumlah penduduk Thailand dan Malaysia.   WhatsApp Image 2017-01-19 at 17.41.53 Dalam lima tahun terakhir, kinerja penanggulangan kemiskinan nasional mengalami pasang surut. Seluruh ukuran kemiskinan menegaskan bahwa kemiskinan di daerah pedesaan harus mendapat perhatian dan prioritas lebih tinggi dari kemiskinan di daerah perkotaan. Dalam rangka mengelaborasi permasalahan kemiskinan terkini di tingkat lokal, Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) yang bernaung dibawah Yayasan Dompet Dhuafa meluncurkan Peta Kemiskinan Indonesia: Kondisi, Kinerja dan Prospek Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota yang merupakan bagian dari kajian IDEAS dibawah seri Indonesia Poverty and Inequality Report. Laporan ini berupaya memotret perkembangan upaya penanggulangan kemiskinan terkini di tingkat kabupaten-kota. WhatsApp Image 2017-01-20 at 06.35.32 Laporan ini memunculkan berbagai temuan, antara lain kantong-kantong kemiskinan sangat terkonsentrasi di Jawa namun daerah dengan kinerja penanggulangan kemiskinan terbaik didominasi oleh daerah luar Jawa, dan lebih jauh terlihat pola relokasi kemiskinan yang massif dari kota-kota metropolitan di Jawa ke wilayah sekitarnya. Laporan ini mengukur kinerja penanggulangan kemiskinan kabupaten-kota untuk periode 2010-2014 dengan membangun Indeks Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Secara menarik Laporan ini menemukan bahwa Indeks Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2010-2014 sebagian besar daerah adalah rendah, yang menunjukkan kinerja penanggulangan kemiskinan yang jauh dari memuaskan. Dengan mengambil ambang batas 70, maka hanya ada 6 daerah saja dari 497 daerah, atau sekitar 1% daerah saja, yang memiliki kinerja memuaskan dalam penanggulangan kemiskinan pada periode 2010-2014. Lebih jauh lagi, Laporan ini membangun Indeks Keberpihakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah untuk melihat secara keseluruhan tentang komitmen daerah dalalam menanggulangi kemiskinan di periode 2010-2014. Secara menarik terlihat hanya sedikit daerah yang memiliki Indeks Keberpihakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2010-2014 dengan kategori tinggi. Sebagian besar daerah pada 2010-2014, yaitu sekitar 98% atau 486 daerah, memiliki keberpihakan penanggulangan kemiskinan yang cenderung rendah, yaitu dengan nilai indeks dibawah 60. Untuk penanggulangan kemiskinan yang lebih progresif, Laporan ini memandang penting diperkenalkannya sistem reward and punishment dalam skema desentralisasi fiskal yang secara langsung dikaitkan dengan kinerja penanggulangan kemiskinan daerah. Laporan ini menggagas agar skema transfer pusat - daerah tidak hanya memperhitungkan tingkat kemiskinan yang dihadapi daerah namun juga memperhitungkan kinerja daerah dalam penanggulangan kemiskinan. WhatsApp Image 2017-01-19 at 17.58.58 (1) Laporan ini mengidentifikasi daerah prioritas penanggulangan kemiskinan berdasarkan dua tipologi, yaitu daerah dengan ciri utama jumlah penduduk miskin yang sangat besar, yang umumnya berlokasi di Jawa, dan daerah dengan ciri utama tingkat (insiden) kemiskinan yang sangat tinggi, yang umumnya berlokasi di luar Jawa. Laporan ini berargumen bahwa karakteristik setiap daerah prioritas penanggulangan kemiskinan ini sangat berbeda, dan karena itu membutuhkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berbeda. Kebijakan prioritas di kantong kemiskinan nasional adalah penciptaan pertumbuhan inklusif, sedangkan di daerah padat kemiskinan nasional adalah penghormatan atas hak-hak ekonomi warga negara, terutama hak atas tempat tinggal dan hak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, dan di daerah rawan kemiskinan adalah pemenuhan hak-hak dasar warga negara dan peningkatan kapabilitas penduduk miskin.

Read more

Fokus Belanja RAPBN 2017

by iqbal fadli m on October 17, 2016
0 comments

Suasana pemukiman warga yang berada di sekitar proyek pembangunan gedung bertingkat di Sunter, Jakarta Utara, Selasa (15/4) RAPBN 2017 mencoba tetap ekspansif dengan belanja negara mencapai Rp 2.070,5 triliun. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 yang cenderung konservatif mendapat respons positif dari pasar. Peneri maan perpajakan 2017 hanya diren ca nakan Rp 1.495,9 triliun atau turun 2,8 persen dari target APBN-P 2016 yang mencapai Rp 1.539,2 triliun. Penerimaan perpajakan yang kon servatif ini di satu sisi menjadi ka bar baik bagi dunia usaha di tengah ke lesuan perekonomian. Di sisi lain, hal ini mengindikasikan kondisi per eko nomian ke depan masih akan lemah. Kondisi perekonomian yang ma sih akan sulit ini dikonfirmasi antara lain oleh Bank Indonesia (BI) yang terakhir mengoreksi target pertum buhan ekonomi 2016 dari 5,0-5,4 per sen menjadi 4,9-5,3 persen. Na mun, dengan masih lemahnya per eko no mian global selepas Brexit, harga ko mo ditas yang masih rendah dan perdagangan dunia yang melam bat, asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,3 persen terbilang optimistis. Target konservatif penerimaan per pajakan 2017 hanya dapat di inter pretasikan sebagai overestimate penerimaan perpajakan 2016. Pemo tongan anggaran jilid II oleh Menteri Ke uangan yang baru hanya beberapa saat setelah APBN-P 2016 disahkan sebesar Rp 133,8 triliun dan terakhir kembali meningkat menjadi Rp 137,6 triliun menjadi sinyal yang sangat jelas. Realisasi penerimaan pajak 2016 hingga semester pertama baru men ca pai Rp 518,4 triliun, atau 33,7 per sen dari target APBN-P 2016, lebih rendah dari kinerja 2015 yang men capai 37,3 dan jauh dari kinerja 2014, yakni 43,3 persen. Realisasi peneri maan perpajakan dalam LKPP 2015 hanya mencapai 83,3 persen dari APBN-P 2015, terendah sejak 1990. Dalam estimasi kami, target pe nerimaan perpajakan APBN-P 2016 mak simal di kisaran Rp 1.442,8 triliun, termasuk penerimaan dari kebijakan pengampunan pajak Rp 165 triliun, atau shortfall Rp 96,4 triliun dari APBN-P 2016. Peme rin tah dalam revisi APBN-P 2016 bah kan lebih pesimistis dengan mem proyeksikan shortfall penerimaan pajak mencapai Rp 219 triliun. Proyeksi shortfall Rp 219 triliun ini secara ironis dapat dibaca sebagai pesimisme pemerintah terhadap ke ber hasilan program pengampunan pa jak (tax amnesty). Dengan esti masi kami, jika tingkat keberhasilan program pengampunan pajak hanya 25 persen, maka shortfall peneri maan pajak 2016 akan mencapai Rp 220,2 triliun. Bila kita menghitung dari pro yeksi shortfall Rp 219 triliun ini, penerimaan perpajakan RAPBN 2017 adalah tumbuh 13,3 persen, target yang realistis dan sejalan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi. Na mun, bila kita memperhitungkan dampak kebijakan tax amnesty yang semestinya berimplikasi signifikan terhadap peningkatan tax base, target penerimaan pajak 2017 ini dapat dikatakan konservatif. Hal ini menguatkan hipotesis pesimisme pemerintah terhadap keberhasilan kebijakan tax amnesty. Meski penerimaan perpajakan kon servatif, tetapi RAPBN 2017 mencoba tetap ekspansif dengan belanja negara mencapai Rp 2.070,5 triliun. Dibandingkan APBN-P 2016 setelah pemotongan anggaran Rp 137,6 tri liun, target belanja negara 2017 ini meningkat 6,4 persen. Dengan postur anggaran me nembus Rp 2.000 triliun, pemerintah terlihat berupaya mempertahankan momentum pemulihan ekonomi. Setelah pertumbuhan ekonomi mele mah pada 2015 hanya 4,79 persen, terendah sejak 2009, dan pada se mester pertama 2016 hanya mening kat tipis menjadi 5,04 persen, peme rintah melalui postur RAPBN 2017 ini berupaya mengangkat lebih jauh pertumbuhan ekonomi. Langkah pemerintah saat ini, yang lebih terbuka dan realistis de ngan menetapkan target penerimaan perpajakan yang konservatif, patut diapresiasi. Di bawah kendali menteri keuangan yang baru, pemerintah tidak lagi memaksakan peningkatan penerimaan perpajakan yang am bisius di tengah kelesuan ekonomi, dan kemudian memaksakan langkahlangkah efisiensi pengeluaran di semua kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah. Namun, dengan target per tumbuhan ekonomi 2017 yang dipa tok 5,3 persen, pemerintah kemudian berupaya menjaga postur anggaran melalui defisit Rp 332,8 triliun atau 2,4 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB), target yang kredibel, tapi lebih moderat dari target defisit APBN-P 2016 usai revisi yang 2,5 persen dari PDB dan realisasi defisit 2015 yang 2,6 persen dari PDB. Meski secara terbatas, menteri keuangan baru terlihat jelas men dorong konsolidasi fiskal, langkah sulit yang patut diapresiasi. Namun, strategi RAPBN 2017 terlihat masih serupa dengan APBN-P 2015 dan 2016; minim keberpihakan pada kelompok miskin. Ekspansi belanja infrastruktur hanya didorong melalui penghapusan subsidi energi dan menambah utang. Dengan penerimaan perpajakan yang konservatif dan telah usainya penghematan dari reformasi subsidi energi, maka ruang fiskal pemerintah hanya dapat ditambah melalui utang. Kebijakan fiskal yang tidak lagi hanya keras kepada rakyat, dengan peng hapusan subsidi energi, tapi juga mulai memaksakan efisiensi di biro krasi melalui pemotongan anggaran, baik pusat maupun daerah, tentu patut diapresiasi. Namun, pemerintah tampak tidak berdaya menahan beban pem ba yaran bunga utang yang dipro yeksikan mencapai Rp 221,4 triliun atau 1,60 persen dari PDB pada 2017. Untuk kali pertama beban bunga utang menembus Rp 200 triliun dan semakin besar dari subsidi, sesuatu yang akan segera dimaknai sebagai minimnya keberpihakan terhadap kelompok miskin dan rendahnya daya tawar kepada investor. Lebih buruk lagi, defisit keseim bangan primer masih berlanjut se cara signifikan, yang menandakan be ban bunga utang yang memberatkan ini dibayar dengan membuat utang baru. Rendahnya keberanian politik untuk menurunkan beban utang, baik pokok maupun bunganya, juga didasari fakta besarnya kebutuhan pembiayaan anggaran yang harus ditutup dengan utang baru. Hal ini menciptakan siklus tiada berujung, dengan hasil akhir ketergantungan pemerintah yang semakin tinggi terhadap utang. Dengan defisit anggaran Rp 298,5 triliun, realisasi penerbitan SBN 2015 mencapai Rp 522,4 triliun. Di tahun ini, dengan target defisit Rp 296,7 triliun, target penerbitan SBN untuk menambal APBN-P 2016 dipro yek sikan Rp 611,4 triliun. Maka, RAPBN 2017 dengan defisit lebih tinggi, Rp 332,8 triliun, memastikan penerbitan SBN bruto 2017 akan semakin me lambung. ***Fokus belanja 2017 yang kembali diarahkan ke infrastruktur, dengan anggaran mencapai Rp 346,6 triliun, meningkat dari APBN-P 2016 yang hanya Rp 317,1 triliun, akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Realisasi belanja modal APBN-P 2015 hanya Rp 215,4 triliun atau 78,12 persen dari pagu anggaran, lebih rendah dari realisasi 2014 yang mencapai 91,4 persen. Namun, bila dibandingkan belanja modal 2014 yang hanya Rp 147,3 triliun, belanja modal 2015 ini meningkat 46,2 persen. Tantangan belanja infrastruktur semakin tinggi karena kenaikan anggaran sejak 2017 diperhitungkan dana transfer umum untuk infrastruktur. Di saat Rp 72,5 triliun anggaran infrastruktur digantungkan pada dana transfer umum, anggaran infrastruktur melalui dana alokasi khusus (DAK) turun 49 persen menjadi hanya Rp 33,8 triliun. Dengan semakin besar bergantung kepada pemerintah daerah, yang dapat diduga lebih akan memprioritaskan nondiscretionary expenditure yaitu belanja pegawai dan belanja barang, pemerintah mempertaruhkan kredibilitas program-program pembangunan yang telah direncanakan. Kedaulatan pangan yang digadang-gadang sebagai program unggulan, secara ironis harus menjadi korban efisiensi. Anggaran infrastruktur melalui Kementerian Pertanian turun 29 persen menjadi hanya Rp 2,9 triliun, begitupun DAK irigasi dan DAK pertanian yang masing-masing turun 71 persen dan 54 persen menjadi hanya Rp 4 triliun dan Rp 1,8 triliun.

Read more

RAPBN 2017: Konsolidasi di Tengah Ambisi

by iqbal fadli m on October 17, 2016
0 comments

  Warga menggukan rakit menyebrangi sungai di Jalan Raya Barombong, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi SelataN, Minggu (4/1). Sungai yang meluap memutuskan jembatan darurat menghubungkan Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar. ANTARA FOTO/Sahrul Manda Tikupadang/ed/mes/15 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 yang cenderung konservatif mendapat respons positif dari pasar. Peneri maan perpajakan 2017 hanya diren ca nakan Rp 1.495,9 triliun atau turun 2,8 persen dari target APBN-P 2016 yang mencapai Rp 1.539,2 triliun. Penerimaan perpajakan yang kon servatif ini di satu sisi menjadi ka bar baik bagi dunia usaha di tengah ke lesuan perekonomian. Di sisi lain, hal ini mengindikasikan kondisi per eko nomian ke depan masih akan lemah. Kondisi perekonomian yang ma sih akan sulit ini dikonfirmasi antara lain oleh Bank Indonesia (BI) yang terakhir mengoreksi target pertum buhan ekonomi 2016 dari 5,0-5,4 per sen menjadi 4,9-5,3 persen. Na mun, dengan masih lemahnya per eko no mian global selepas Brexit, harga ko mo ditas yang masih rendah dan perdagangan dunia yang melam bat, asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,3 persen terbilang optimistis. Target konservatif penerimaan per pajakan 2017 hanya dapat di inter pretasikan sebagai overestimate penerimaan perpajakan 2016. Pemo tongan anggaran jilid II oleh Menteri Ke uangan yang baru hanya beberapa saat setelah APBN-P 2016 disahkan sebesar Rp 133,8 triliun dan terakhir kembali meningkat menjadi Rp 137,6 triliun menjadi sinyal yang sangat jelas. Realisasi penerimaan pajak 2016 hingga semester pertama baru men ca pai Rp 518,4 triliun, atau 33,7 per sen dari target APBN-P 2016, lebih rendah dari kinerja 2015 yang men capai 37,3 dan jauh dari kinerja 2014, yakni 43,3 persen. Realisasi peneri maan perpajakan dalam LKPP 2015 hanya mencapai 83,3 persen dari APBN-P 2015, terendah sejak 1990. Dalam estimasi kami, target pe nerimaan perpajakan APBN-P 2016 mak simal di kisaran Rp 1.442,8 triliun, termasuk penerimaan dari kebijakan pengampunan pajak Rp 165 triliun, atau shortfall Rp 96,4 triliun dari APBN-P 2016. Peme rin tah dalam revisi APBN-P 2016 bah kan lebih pesimistis dengan mem proyeksikan shortfall penerimaan pajak mencapai Rp 219 triliun. Proyeksi shortfall Rp 219 triliun ini secara ironis dapat dibaca sebagai pesimisme pemerintah terhadap ke ber hasilan program pengampunan pa jak (tax amnesty). Dengan esti masi kami, jika tingkat keberhasilan program pengampunan pajak hanya 25 persen, maka shortfall peneri maan pajak 2016 akan mencapai Rp 220,2 triliun. Bila kita menghitung dari pro yeksi shortfall Rp 219 triliun ini, penerimaan perpajakan RAPBN 2017 adalah tumbuh 13,3 persen, target yang realistis dan sejalan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi. Na mun, bila kita memperhitungkan dampak kebijakan tax amnesty yang semestinya berimplikasi signifikan terhadap peningkatan tax base, target penerimaan pajak 2017 ini dapat dikatakan konservatif. Hal ini menguatkan hipotesis pesimisme pemerintah terhadap keberhasilan kebijakan tax amnesty. Meski penerimaan perpajakan kon servatif, tetapi RAPBN 2017 mencoba tetap ekspansif dengan belanja negara mencapai Rp 2.070,5 triliun. Dibandingkan APBN-P 2016 setelah pemotongan anggaran Rp 137,6 tri liun, target belanja negara 2017 ini meningkat 6,4 persen. Dengan postur anggaran me nembus Rp 2.000 triliun, pemerintah terlihat berupaya mempertahankan momentum pemulihan ekonomi. Setelah pertumbuhan ekonomi mele mah pada 2015 hanya 4,79 persen, terendah sejak 2009, dan pada se mester pertama 2016 hanya mening kat tipis menjadi 5,04 persen, peme rintah melalui postur RAPBN 2017 ini berupaya mengangkat lebih jauh pertumbuhan ekonomi. Langkah pemerintah saat ini, yang lebih terbuka dan realistis de ngan menetapkan target penerimaan perpajakan yang konservatif, patut diapresiasi. Di bawah kendali menteri keuangan yang baru, pemerintah tidak lagi memaksakan peningkatan penerimaan perpajakan yang am bisius di tengah kelesuan ekonomi, dan kemudian memaksakan langkahlangkah efisiensi pengeluaran di semua kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah. Namun, dengan target per tumbuhan ekonomi 2017 yang dipa tok 5,3 persen, pemerintah kemudian berupaya menjaga postur anggaran melalui defisit Rp 332,8 triliun atau 2,4 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB), target yang kredibel, tapi lebih moderat dari target defisit APBN-P 2016 usai revisi yang 2,5 persen dari PDB dan realisasi defisit 2015 yang 2,6 persen dari PDB. Meski secara terbatas, menteri keuangan baru terlihat jelas men dorong konsolidasi fiskal, langkah sulit yang patut diapresiasi. Namun, strategi RAPBN 2017 terlihat masih serupa dengan APBN-P 2015 dan 2016; minim keberpihakan pada kelompok miskin. Ekspansi belanja infrastruktur hanya didorong melalui penghapusan subsidi energi dan menambah utang. Dengan penerimaan perpajakan yang konservatif dan telah usainya penghematan dari reformasi subsidi energi, maka ruang fiskal pemerintah hanya dapat ditambah melalui utang. Kebijakan fiskal yang tidak lagi hanya keras kepada rakyat, dengan peng hapusan subsidi energi, tapi juga mulai memaksakan efisiensi di biro krasi melalui pemotongan anggaran, baik pusat maupun daerah, tentu patut diapresiasi. Namun, pemerintah tampak tidak berdaya menahan beban pem ba yaran bunga utang yang dipro yeksikan mencapai Rp 221,4 triliun atau 1,60 persen dari PDB pada 2017. Untuk kali pertama beban bunga utang menembus Rp 200 triliun dan semakin besar dari subsidi, sesuatu yang akan segera dimaknai sebagai minimnya keberpihakan terhadap kelompok miskin dan rendahnya daya tawar kepada investor. Lebih buruk lagi, defisit keseim bangan primer masih berlanjut se cara signifikan, yang menandakan be ban bunga utang yang memberatkan ini dibayar dengan membuat utang baru. Rendahnya keberanian politik untuk menurunkan beban utang, baik pokok maupun bunganya, juga didasari fakta besarnya kebutuhan pembiayaan anggaran yang harus ditutup dengan utang baru. Hal ini menciptakan siklus tiada berujung, dengan hasil akhir ketergantungan pemerintah yang semakin tinggi terhadap utang. Dengan defisit anggaran Rp 298,5 triliun, realisasi penerbitan SBN 2015 mencapai Rp 522,4 triliun. Di tahun ini, dengan target defisit Rp 296,7 triliun, target penerbitan SBN untuk menambal APBN-P 2016 dipro yek sikan Rp 611,4 triliun. Maka, RAPBN 2017 dengan defisit lebih tinggi, Rp 332,8 triliun, memastikan penerbitan SBN bruto 2017 akan semakin melambung.

Read more

Mudik, Macet, Maut

by iqbal fadli m on October 17, 2016
0 comments

  estimasi-jumlah-trend-pemudik-2005-2016 Mudik di Indonesia bukanlah sekadar fenomena sosial-budaya semata, melainkan telah menjadi kegiatan spiritual yang sakral. Bagi masyarakat migran, mudik adalah kegiatan "wajib" yang pantas ditebus dengan biaya berapa pun, bahkan hingga bertaruh nyawa. Ratusan nyawa melayang setiap tahunnya selama musim mudik dalam ribuan kasus kecelakaan, terutama di jalan raya. Meninggalnya belasan orang karena kemacetan parah (gridlock) di ruas Tol Brebes pada puncak arus mudik tahun ini, bukan karena kecelakaan lalu lintas, merupakan yang pertama kali dan menjadi catatan kelam dalam sejarah mudik Indonesia. Bahkan, sebuah media asing, the Daily Mail, menyebut macet di ruas 'Brexit' ini, yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo pada 16 Juni 2016 dan digadang-gadang akan memperlancar mudik, sebagai kemacetan terparah di dunia. Mudik adalah fenomena Jawa. Jawa menjadi pusat migrasi nasional, yang berakar dari disparitas pembangunan yang lebar antara Jawa dan luar Jawa. Dengan posisi sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, pendidikan, teknologi, hingga sosial dan budaya, meski memiliki luas hanya tujuh persen dari total wilayah, Jawa hingga kini menjadi tempat tinggal bagi 57 persen penduduk Indonesia. Jabodetabek, dengan perkiraan penduduk kini lebih dari 33 juta orang, menjadi magnet utama, dengan menguasai 24 persen PDB nasional. Daerah pedesaan Jawa menjadi pengirim migran permanen, yang membuat kota inti terus meluas ke wilayah sekitarnya, terutama Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang. Dari riset IDEAS tentang pola migrasi dan pertumbuhan wilayah aglomerasi, diperoleh estimasi lalu lintas mudik 2016 di Jawa yang kompleks dan masif. Pada tahun ini, IDEAS memproyeksikan terdapat potensi 32,2 juta pemudik di 20 wilayah aglomerasi di seluruh Indonesia, di mana 69,4 persennya diproyeksikan terjadi di delapan wilayah aglomerasi di Jawa (22,4 juta orang), yaitu 693 ribu di Serang Raya, 15,1 juta di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), 1,63 juta di Bandung Raya, 795 ribu di Kedungsepur (Kendal, Ungaran, Semarang, Purwodadi), 775 ribu di Solo Raya, 976 ribu di Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, Bantul), 2,11 juta di Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), dan 277 ribu di Malang Raya. Pergerakan 32,2 juta orang ini diproyeksikan akan melibatkan lebih dari 8 juta kendaraan pribadi, yaitu 2,4 juta mobil dan 5,8 juta sepeda motor. Pergerakan jutaan kendaraan pribadi ini akan terkonsentrasi di Jawa, yaitu 3,9 juta sepeda motor (67,2 persen) dan 1,7 juta mobil (70,2 persen). Kepadatan lalu lintas selama mudik ini diproyeksikan akan banyak bermula dan berakhir di Jabodetabek, yaitu 2,3 juta sepeda motor (39,3 persen) dan 1,1 juta mobil (47,0 persen). Proyeksi keriuhan lalu lintas di Jawa ini diperoleh dari fakta bahwa tujuan pemudik dari Jawa sebagian besar juga menuju Jawa, khususnya Jawa Tengah. Pada mudik 2016, IDEAS memproyeksikan Jawa menjadi tujuan bagi 66,7 persen pemudik (21,5 juta orang), dengan tiga provinsi menjadi tujuan utama mudik, yaitu Jawa Tengah sebanyak 8,8 juta orang (27,4 persen), Jawa Barat 4,7 juta orang (14,6 persen), dan Jawa Timur 4,1 juta orang (12,6 persen). Dari 8,8 juta pemudik yang menuju Jawa Tengah, diperkirakan 7,4 juta (83,4 persen) di antaranya berasal dari daerah di Jawa lainnya, yaitu Serang Raya (173 ribu), Jabodetabek (5,5 juta), Bandung Raya (498 ribu), Kartamantul (434 ribu), Gerbangkertasusila dan Malang Raya (774 ribu). Begitu pula halnya dengan Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, sebagian besar pemudik ke daerah ini berasal dari daerah Jawa lainnya. Dengan memahami hal sederhana ini, tragedi 'Brexit' seharusnya dapat diantisipasi dan dicegah. Dalam riset IDEAS, pemudik dari Jabodetabek yang diperkirakan akan melintasi ruas tol Pejagan-Pemalang yang berakhir di pintu Tol Brebes Timur ('Brexit') sebanyak 546 ribu hingga 819 ribu mobil. Bila dibagi rata dalam tujuh hari arus mudik, mobil dari Jabodetabek yang melintasi ruas tol ini pada musim mudik 2016 bisa 78 ribu hingga 117 ribu mobil per hari. Angka ini setara dengan kepadatan ruas Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik tahun ini. Bila kita asumsikan kepadatan di hari puncak arus balik dua kali lipat dari hari mudik lainnya, diperkirakan mobil yang melintas dapat mencapai 156 ribu-234 ribu mobil per hari. Bila kita perhitungkan pula mobil dari Bandung Raya, Serang Raya, dan Bandar Lampung Raya yang diperkirakan juga akan melalui jalur tol Pejagan-Brebes, angka proyeksi ini bisa melonjak hingga 214 ribu-314 ribu mobil per hari. Padahal, pada saat yang sama, kecepatan kendaraan di ruas ini meningkat drastis karena empat gate dihapus sehingga dari Jabodetabek menuju 'Brexit' hanya melalui tiga gate. Dengan kepadatan dan kecepatan yang tinggi, penumpukan kendaraan di 'Brexit' menjadi tak terhindarkan. Maka menjadi kecerobohan luar biasa ketika pemerintah meresmikan ruas tol baru yang terintegrasi dengan ruas Jakarta-Cikampek, Cipularang, Padaleunyi, dan Cipali ini tanpa rest-area, tanpa SPBU, dan hanya menyediakan tiga loket pembayaran di pintu keluar serta bertemu dengan jalan arteri dengan kapasitas yang kecil. Kelalaian ini menjadi fatal ketika pembukaan ruas tol 'Brexit' ini dipaksakan dilakukan sebelum musim mudik 2016 ini, bahkan dengan sengaja mengimbau ke pemudik agar melintasi jalur baru ini. Dengan arus dan arah mudik yang seharusnya sudah dapat diprediksi, tragedi kemacetan total 'Brexit' adalah hasil dari kombinasi ambisi dan kelalaian penyelenggara negara. Pembangunan infrastruktur jalan tol tentu positif, tetapi menjadikannya sebagai ajang klaim kinerja dan pencitraan tentu menjadi sebuah pertaruhan yang amat mahal. Pembangunan infrastruktur transportasi Jawa yang berfokus pada angkutan berbasis jalan, terutama Tol Trans-Jawa, selama ini telah memicu pertumbuhan kendaraan pribadi secara signifikan dan tidak pernah menyelesaikan kemacetan, bahkan memperparah masalah. Dampak kesejahteraan infrastruktur jalan di Jawa adalah rendah yang ditandai dengan kemacetan dan hilangnya waktu produktif, boros konsumsi BBM, dan biaya perjalanan yang mahal, polusi udara yang masif, tingginya tingkat kecelakaan, serta mahalnya biaya perawatan jalan yang harus ditanggung oleh keuangan negara. Prioritas dan fokus pembangunan infrastruktur transportasi Jawa seharusnya diletakkan pada angkutan berbasis rel karena konsumsi energi BBM per km per penumpang 10 kali lebih hemat dari mobil, teknologi terjangkau, SDM melimpah, kandungan lokal tinggi, dan dapat dibangun dalam waktu yang tidak lama. Melalui reformasi perusahaan dalam satu dekade terakhir, PT KAI mampu memberi pelayanan perkeretaapian yang jauh lebih baik disertai keberlanjutan finansial, bahkan meraih laba. Kebutuhan minimal jaringan rel di seluruh Indonesia adalah 12.100 km atau 2,5 kali lipat dari panjang rel yang ada saat ini, yang membutuhkan pendanaan 67,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 900 triliun. Angka ini menjadi tidak besar bila kita melihat dari biaya yang dikeluarkan pemudik untuk membiayai dua pekan perjalanan di musim mudik 2016 ini, yang bisa mencapai Rp 124,4 triliun. Pengembangan kereta api secara komprehensif akan secara efektif dan signifikan mengurai kemacetan Jawa, termasuk kemacetan saat mudik, dengan biaya yang jauh lebih murah, dalam waktu yang relatif pendek, dan dalam cara yang merata dan berkeadilan. Yusuf Wibisono Direktur Eksekutif IDEAS (Indonesia Development and Islamic Studies)

Read more

Wajah Asli Mudik di Indonesia

by iqbal fadli m on October 17, 2016
0 comments

mudik Masuknya migran secara ekstensif mendorong pertumbuhan kota dan menciptakan wilayah aglomerasi. Disparitas pendapatan antara wilayah aglomerasi dan pedesaan menjadi faktor penarik utama migrasi, di mana pada 2014 PDRB per kapita wilayah aglomerasi masih sekitar dua kali lipat dari wilayah pedesaan. Disparitas pendapatan ini mendorong pertumbuhan populasi wilayah aglomerasi sepanjang 2005- 2014 mencapai 2,15 persen (CAGR), jauh di atas pertumbuhan po pulasi pedesaan yang hanya 1,31 persen. Wilayah aglomerasi terbesar hingga 2014, yaitu berdasarkan jumlah penduduk, adalah Jabodetabek (30,1 juta), diikuti Gerbang kertasusila (9,5 juta), Bandung Raya (8,1 juta), Kedungsepur (6,2 juta), Solo Raya (6,1 juta) dan Mebidangro (5,8 juta). Bila dilihat dari sisi penguasaan terhadap pendapatan nasional, kawasan metropolitan utama adalah Jabodetabek (23,8 persen), Gerbang - kertasusila (6,5 persen), Samarinda Raya (3,1 persen), Bandung Raya (2,8 persen), Mebidangro (2,5 persen), Pekansikawan (2,5 persen), dan Kedungsepur (2,1 persen). Namun, dalam lima tahun terakhir, wilayah aglomerasi dengan perkembangan tertinggi adalah kawasan metropolitan baru, seperti Bandar Lampung Raya dan Batam Raya yang masing-masing mengalami pertumbuhan penduduk tertinggi, 4,5 persen dan 4,0 persen sepanjang 2009 hingga 2014. Kawasan metropolitan baru juga tercatat memiliki pertumbuhan riil PDRB tertinggi sepanjang 2009- 2014, yaitu Mamminasata (8,1 persen), Batam Raya (6,9 persen), Bimindo (6,7 persen), dan Sarbagita (6,6 persen). Perkembangan pesat kota dan wilayah aglomerasi telah menarik puluhan juta migran, terutama tenaga kerja terdidik dan terlatih, meninggalkan daerah miskin sehingga menjadi semakin tertinggal (brain drain). Tenaga kerja terdidik memiliki eksternalitas positif yang tinggi bagi masyarakat, seperti penyediaan barang dan jasa publik yang bermutu, transfer teknologi, dan kebijakan publik yang tepat, dan semua hal ini hilang ketika mereka bermigrasi. Derap pembangunan di daerah maju tidak menyebarkan manfaat (spread effect), tetapi justru mengisap sumber daya daerah miskin sehingga pendapatan semakin terkonsentrasi di daerah-daerah kaya (backwash effect). Hal ini membuat daerah tertinggal tak pernah mampu mengejar ketertinggalannya. Inilah wajah asli mudik. Ia adalah wajah kegagalan menciptakan pembangunan yang berkeadilan, antara Jawa dan luar Jawa, antara kota dan desa, antara sektor modern dan sektor tradisional. Mudik adalah wajah kegagalan Indonesia mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial.

Read more

Potensi Dan Efisiensi Ekonomi Mudik

by iqbal fadli m on October 17, 2016
0 comments

mudik4_david11 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setiap momen Hari Raya Idul Fitri, Ningsih (42 tahun) Hari-hari ini masyarakat kembali menyaksikan fenomena terbesar negeri ini, mudik. Bagi masyarakat perantau, mu dik adalah sebuah kewajiban. Spiritualitas mudik ini kemudian bertemu dengan semangat religius Ramadhan dan Idul Fitri. Kombinasi migrasi dan Idul Fitri di Indonesia ini kemudian menciptakan mudik sebagai salah satu eventritual rutin tahunan terbesar di dunia. Survei Badan Litbang Kemenhub memprediksi, pada 2016 ini terdapat 25,5 juta orang yang akan melakukan mudik di sembilan wilayah aglomerasi, yaitu Jabodetabek (13 juta), Gerbang kertasusila (4 juta), Bandung Raya (2,9 juta), Mebidangro (1,7 juta), Kedungsepur (1,5 juta), Jogmantul (723 ribu), Bandar Lampung (500 ribu), Banten (470 ribu), dan Sarbagita (400 ribu). Dari satu perspektif, mudik adalah fenomena sosial yang positif. Mudik memberi andil yang besar dalam menjaga nilai-nilai kekeluargaan, solidaritas, dan harmoni sosial. Sementara, dampak ekonomi mudik juga tidak bisa dipandang remeh. Bersamaan dengan mudik, triliunan rupiah uang mengalir setiap tahunnya ke daerah asal pemudik yang menggerakkan roda perekonomian lokal, memberi jaminan sosial, dan melepaskan penduduk dari kemiskinan, walau mungkin temporer. Dari riset IDEAS tentang pola migrasi dan pertumbuhan wilayah aglomerasi, di mana ke untungan ekonomi dari mengumpulnya aktivitas komersial membuat kota inti berkembang ke wilayah sekitarnya, tetapi dengan kecenderungan tanpa perencanaan (urban sprawl), diperoleh estimasi profil mudik yang tidak dapat diremehkan. Pada 2016 ini, IDEAS memproyeksikan akan terdapat potensi 32,2 juta pemudik, meningkat dari 24,2 juta pemudik pada 2005 atau tumbuh 2,6 persen sepanjang 2005-2016 (compound annual growth rate/CAGR). Pergerakan puluhan juta orang dalam waktu yang relatif bersamaan ini selain melibatkan ribuan angkutan umum di darat, laut, dan udara, juga diproyeksikan akan melibatkan pergerakan jutaan kendaraan pribadi. Riset IDEAS memproyeksikan lebih dari delapan juta kendaraan pribadi akan terlibat dalam mudik, yaitu 2,4 juta mobil dan 5,8 juta sepeda motor. Pergerakan puluhan juta manusia dan ken daraan bermotor dalam waktu yang relatif bersamaan ini tak pelak membutuhkan pengeluaran yang sangat besar untuk membiayai perjalanan mudik. Riset IDEAS memproyeksi kan total pengeluaran yang dikeluarkan 32,2 juta pemudik selama arus mudik dan arus balik 2016 ini sebesar Rp 124,4 triliun. Pengeluaran rata-rata sebesar Rp 3,9 juta per orang ini diproyeksikan digunakan pemudik untuk membiayai akomodasi, transportasi, makanan-minuman, dan jasa hiburan dan rekreasi selama musim mudik. Momentum mudik umumnya juga digunakan pemudik untuk membawa hasil simpanan dari penghasilan di tanah rantau (remitansi). Dengan memperhitungkan kebijakan THR (tunjangan hari raya) dan tingkat upah minimum, IDEAS memproyeksikan 14,8 juta pemudik yang diestimasikan berstatus pekerja akan membawa remitansi sebesar Rp 60,6 triliun pada musim mudik 2016 ini. Dengan demikian, IDEAS memproyeksikan total perputaran uang pada musim mudik 2016 ini sebesar Rp 185 triliun. Angka ini setara dengan 1,47 persen dari PDB atau 8,88 persen dari APBNP 2016 yang baru saja disahkan. Untuk sebuah perhelatan dengan durasi kurang dari sebulan, angka ini tentu sangat signifikan. Dengan signifikansinya di atas, semua pihak umumnya kemudian memberi toleransi besar bagi mudik, memberinya pembenaran de ngan THR, memfasilitasinya dengan acara mudik gratis bersama, bahkan mendorongnya dengan membuat jadwal libur panjang setiap Hari Raya Idul Fitri. Padahal, ditinjau dari perspektif makro- jangka panjang, fenomena mudik sesungguhnya adalah inefisiensi, baik dari sisi sosial mau pun ekonomi. Secara sosial, mudik identik dengan berbagai kerumitan yang sering menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang tidak kecil. Secara ekonomi, mudik menghabiskan begitu banyak sumber daya ekonomi. Pengeluaran pemudik selama musim mudik 2016 se besar Rp 124,4 triliun yang seluruhnya dihabiskan untuk konsumsi jangka pendek, tidak lebih dari sebulan, adalah bentuk nyata pemborosan ekonomi yang luar biasa. Angka ini bahkan dua kali lebih besar dari estimasi angka remitansi yang dibawa pemudik. Pengeluaran sebesar Rp 124,4 triliun tentu akan menggerakkan perekonomian dalam jangka pendek. Namun, mudik sama sekali tidak berdampak pada kapasitas produksi ataupun daya saing perekonomian dalam jang ka panjang. Padahal, dana sebesar ini cukup untuk membiayai program raskin (beras untuk rakyat miskin) selama lima tahun atau program KUR (Kredit Usaha Rakyat) selama tujuh tahun. Dana sebesar ini juga lebih dari cukup untuk membiayai seluruh rencana program pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan sepanjang 2015-2019. Untuk memfasilitasi pergerakan jutaan kendaraan darat ini, khususnya di Jawa, ratusan hektare tanah pertanian dikorbankan dan ratusan triliun anggaran publik dihabiskan setiap tahunnya untuk membangun dan merawat berbagai infrastruktur transportasi darat. Sementara itu, dampak positif dari migrasi secara umum dan mudik secara khusus, yaitu remitansi, tidak terlihat secara jelas. Remitansi sebesar Rp 60,6 triliun per tahun jika di gunakan secara bijak, seperti untuk kesehatan dan pendidikan anak atau membeli sawah dan hewan ternak, secara umum akan berdampak pada penurunan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Namun, pada kenyataannya remitansi yang dibelanjakan terdesentralisasi oleh jutaan keluarga migran ini lebih cenderung dibelanjakan secara konsumtif. Di mana motivasi utama bukan untuk investasi fisik ataupun investasi manusia, melainkan sekadar memamerkan konsumerisme dan gaya hidup urban (demonstration effect). Dalam jangka pendek, fenomena mudik di Indonesia membutuhkan upaya mempermudah dan mempermurah arus mudik dan arus balik, khususnya di Jawa. Namun, upaya mem permudah dan mempermurah mudik ini harus secara progresif berpindah dari fokus pada kendaraan pribadi ke fokus pada transportasi massal. Pembangunan transportasi Jawa harus berfokus pada transportasi berbasis rel, bukan transportasi berbasis jalan, terlebih jalan tol. Selain itu, dalam jangka pendek dibutuhkan pula rekayasa sosial dan ekonomi yang masif dan sistematis untuk memberdayakan remitansi agar mampu menggerakkan ekonomi daerah dan desa. Sementara itu dalam jangka panjang, dibutuhkan upaya pemerataan pembangunan yang progresif antara Jawa dan luar Jawa, antara kota dan desa, antara sektor industri-modern dan sektor pertanian- tradisional. Karena fenomena mudik berakar pada ketidakseimbangan pembangunan Jawa dan luar Jawa, terutama antara kota dan desa. Oleh Yusuf Wibisono Direktur Eksekutif IDEAS

Read more

IDEAS ikuti FGD bahas hubungan migrasi internasional dan ekonomi daerah

by iqbal fadli m on June 6, 2016
0 comments

  Bertempat di daerah Kramat Djati Jakarta Timur, IDEAS Indonesia Development and Islamic Studies yang diwakilkan oleh Peneliti Madya Nuri Ikawati dan Iqbal fadli Muhammad mengikuti Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Migrant Institute. FGD yang dilakukan pada Jumat 3 Juni 2016 ini juga turut mengundang Palmira Permata Bachtiar, Peneliti Senior SMERU Research Institute seagai narasumber utama. Dengan mengambil focus diskusi  analisis hubungan migrasi internasional dan remitansi terhadap pertumbuhan dan pengurangan angka kemiskinan baik di level daerah maupun nasional. Serta  menyajikan strategi pemanfaatan remitansi dan model reintegrasi buruh migran yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga buruh migran. Dalam pemaparannya Almira permata bachtiar mengatakan bahwa “Buruh2 migran bukan orang miskin dikarenakan orang miskin lebih memilih migrasi lokal atau mendapatkan dengan gaji rendah karena kebutuhan yang mendesak dibandingkan dengan  migrasi internasional untuk menjadi TKI” ujar nya   Serta dalam riset yang telah dilakukan oleh Smeru pada 4 Kabupaten yang banyak menyalurkan TKI, ditemukan bahwa Migrasi Internasional banyak menimbulkan dampak positif dan negatif bagi pelaku migrasi maupun keluarga dan lingkungan pelaku. Serta perda mengenai perlindungan TKI yang telah dimiliki oleh beberapa kabupaten belum berfungsi secara maksimal sehingga terkesan hanya sebagai formalitas saja. Selain itu program-program reintegrasi yang dimiliki oleh pemerintah belum mempunyai daya Tarik bagai pelaku migrasi sehingga belum berdampak dalam perekonomian tempat inggal pelaku migrasi. Hal ini menyabkan dalam satu dekade terakhir kabupaten pemasok TKI tidak mengalami perubahan alias tetap menjadi pemasok. Hal ini berbanding terbalik jika adanya program reintegrasi pada kabupaten tersebut. Potensi remitansi Indonesia yang tinggi seharusnya berdampak pada perekonomian, dalam temuannya berbending terbalik dikarenakan fungsi remitansi hanya untuk konsumtif menjadi faktor utama dari tidak berfungsinya potensi Remitansi.   FGD diakhiri dengan diskusi singkat mengenai kebijakan pemerintah yang belum pro kepada buruh-buruh migran khususnya kebijakan dokumentasi. Sehingga hal ini menjadi dasar banyaknya kasus-kasus buruh-buruh migran yang sulit dideteksi dan akhirnya terbengkalai. Iqbal Fadli Muhammad

Read more

Kunjungi PEMRED Republika, IDEAS & Dompet Dhuafa tuai apresiasi

by iqbal fadli m on June 6, 2016
0 comments

IMG-20160602-WA0010 Pimpinan Redaksi (Pimred) Republika Irfan Junadi menerima langsung kunjungan Silaturahmi direktur IDEAS (Indonesia Development and Islamic Studies) Yusuf wibisono dan staff serta perwakilan dari Dompet Dhuafa drg Imam Rulyawan dan Arif Rahmadi dari sosial development  di Kantor Harian Republika Warung Buncit Raya, Jumat 2 Juni 2016. Dalam kunjungan pertama di Kantor Harian Republika ini, Direktur  IDEAS memperkenalkan secara umum mengenai latar belakang pendiriannya, visi, misi hingga target-target kedepannya. Pada kesempatan tersebut, sekaligus diutarakan hasil riset mengenai  sejarah pengunaan APBN dari zaman Reformasi hingga 2016 serta akan rencana beberapa riset kedepan dan berharap agar hasil riset-riset yang nantinya menjadi kebijakan publik dapat dipublikasikan dalam harian republika. Hal tersebut ditanggapi positif oleh pemred Irfan Junaedi “ Seiring perkembangan zaman, Republika juga harus berkembang dan berevolusi sehingga nantinya bukan hanya sebagai koran saja namun sebagai penyedia konten dari berbagai platform yang ada dari cetak maupun online”. Direktur IDEAS juga menyampaikan bahwa “Hasil riset dari IDEAS dapat dipertanggungjawabkan karena menggunakan metodologi yang ilmiah dan akademik serta output risetnya berupa advokasi kebijakan kepada pemerintah, hal ini amat sangat jarang ditemukan khususnya di Indonesia sehingga ini nantinya dapat menjadi konten bagi Republika. “Adanya konten dari hasil riset IDEAS diharapkan dapat menyempurnakan Republika sebagai media yang dapat menyerukan dakwah kepada umat” ujar Irfan Junaedi yang merupakan alumni FIKOM UNPAD. Selain mendapatkan apresiasi yang baik dari Republika, Dompet Dhuafa sebagai lembaga yang menginisiasi berdirinya IDEAS juga diharapkan bekerja sama khususnya dalam pengembangan dakwah umat Islam melalui memperkaya literasi. Dalam diskusi singkatnya Pemred Republika menyampaikan bahwa perlunya gerakan SEDEKAH KORAN. Gerakan ini diharapkan dapat menjadi ladang dakwah yang diinisiasi oleh Dompet Dhuafa dan Republika, sehingga kaum dhuafa, fakir, miskin di pelosok nusantara yang minim atas informasi dan pengetahuan dapat menikmatinya.      

Read more

Fakta Pengelolaan Awal APBN: Dari Orde Lama ke Orde Baru

by iqbal fadli m on May 25, 2016
0 comments

Pada masa awal kemerdekaan, segera setelah penyerahan kedaulatan secara efektif pada 27 Desember 1949, negara menghadapi tantangan yang sangat berat. Pendudukan Jepang dan perjuangan bersenjata melawan Belanda, telah sangat memiskinkan Indonesia. Pemerintah menghadapi tantangan ekonomi yang berat, terutama untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, meningkatkan produksi, serta mendorong perdagangan dan industri. Tantangan terbesar adalah membiayai perbaikan dan pembangunan infrastruktur di penjuru negeri. Sejak awal 1950-an, terutama setelah berakhirnya era pendapatan ekspor tinggi dari “Korea Boom”, anggaran negara selalu mengalami defisit dikarenakan terbatasnya pendapatan perpajakan dan tingginya tekanan belanja terutama untuk gaji tentara dan pegawai negeri akibat membengkaknya birokrasi. Implikasi ekonomi dari Konferensi Meja Bundar semakin menambah berat kondisi keuangan negara, terutama terkait jaminan terus beroperasinya bisnis Belanda secara luas di Indonesia dan pengambilalihan utang pemerintah Belanda sebelum perang sekitar 4,3 miliar gulden. Saat bersamaan, kondisi politik dalam negeri Indonesia kemudian menjadi semakin tidak stabil, terutama karena berbagai pemberontakan di daerah dan pengambil alihan aset Belanda pada 1957-1958, dimana kedua hal tersebut sangat membebani keuangan pemerintah. Pada 1959, Presiden Soekarno meluncurkan “Demokrasi Terpimpin” dan “Ekonomi Terpimpin”, mengadopsi “sosialisme ala Indonesia” dan menekankan pembangunan kepribadian Indonesia. Namun arah baru pembangunan ini justru membawa negara lebih banyak bergelimang dalam agenda politik, kampanye militer, dan berbagai proyek mercusuar yang semakin memperparah defisit anggaran. Defisit anggaran melonjak drastis dari 17% dari belanja pada 1960, menjadi 63% dari belanja pada 1965. Penerimaan utama negara pada periode 1950-an adalah pajak perdagangan luar negeri. Sejak awal 1960-an, penerimaan pajak ini jatuh karena melemahnya pasar komoditas ekspor dan meningkatnya penyelundupan akibat nilai tukar Rupiah yang overvalued. Di saat yang sama, pemerintah tidak mampu menekan pengeluarannya yang terus meningkat, terutama untuk membiayai kampanye politik, operasi militer pembebasan Irian Barat dan ganyang Malaysia, impor beras dan subsidi, serta pembangunan proyek-proyek mercusuar seperti stadion Senayan dan Monas.   Tabel 1.1. Politik dan Defisit Anggaran, 1964-1965

Nominal (Rp Juta) % dari PDB
1964 1965 1964 1965
Penerimaan Negara 283 923 3,8 3,7
Pengeluaran Negara 681 2.526 9,0 10,1
Defisit/Surplus Anggaran -398 -1.603 -5,3 -6,4
Sumber: diolah dari Thee Kian Wie (2012)   Dengan stagnasi, bahkan erosi, penerimaan perpajakan, lonjakan defisit anggaran ini secara sederhana hanya dibiayai dengan pencetakan uang baru. Implikasi hal ini adalah langsung: ekspansi moneter meningkat pesat yang dideteksi dari pertumbuhan uang beredar (M1) yang dengan cepat menanjak dari 37% pada 1960 menjadi 302% pada 1965. Inflasi-pun meledak, dari 19% pada 1960 menjadi 594% pada 1965. Pada periode ini, anggaran negara merupakan penyumbang terbesar, dan secara langsung, pada inflasi. Hal ini semakin memperburuk kondisi perekonomian. Sejak awal hingga pertengahan 1960-an, perekonomian mengalami kontraksi setelah mengalami stagnasi sejak akhir 1950-an. Setelah kejatuhan rezim orde lama, pemerintahan baru mewarisi perekonomian yang nyaris hancur. Indonesia saat itu gagal membayar utang luar negeri $ 2,4 milyar, inflasi meroket 600%, produksi industri hanya dibawah 20% dari kapasitas, birokrasi yang lemah dan korupsi yang merajalela, serta infrastruktur transportasi air, kereta dan jalan sudah usang. Segera setelah naik ke puncak kekuasaan pada 1966, Presiden Soeharto memerintahkan Tim Ekonomi-nya yang didominasi kelompok teknokrat dari Universitas Indonesia, menyusun Program Stabilisasi dan Program Rehabilitasi. Program Stabilisasi memiliki tujuan utama menghentikan laju hiperinflasi, dengan instrumen kebijakan utama adalah adopsi prinsip “anggaran berimbang” (balanced budget). Dengan adopsi prinsip “anggaran berimbang”, laju defisit anggaran ditekan secara drastis dan tidak ada lagi pencetakan uang untuk menutup defisit. Namun langkah ini menyisakan masalah besar di kemudian hari, yaitu ketergantungan terhadap utang luar negeri. Defisit anggaran yang tersisa ditutup dengan utang luar negeri, yang secara tidak lazim diperlakukan sebagai bagian dari penerimaan negara. Terlepas dari kekurangannya, adopsi prinsip “anggaran berimbang” ini secara efektif menekan inflasi, dari 636% pada 1966 menjadi hanya 9% pada 1970. Bahkan menurut data World Bank, inflasi berdasarkan indeks harga konsumen menembus 1.130% pada 1966 dan berhasil turun menjadi 12% pada 1970. Stabilitas harga-harga ini pada gilirannya kemudian berkontribusi besar dalam stabilitas makroekonomi di sepanjang era orde baru. Pengelolaan keuangan negara pasca 1966 ditandai dengan berakhirnya pemerintah sebagai penyumbang utama inflasi. Pada gambar 1.1. juga terlihat bahwa peran pemerintah dalam perekonomian terus menurun sejak 1961, seiring kejatuhan perekonomian, dan kemudian meningkat pasca 1966, seiring pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.       Gambar 1.1. Program Stabilisasi dan Peran Pemerintah, 1961-1971 (%, kecuali Belanja Konsumsi Pemerintah dalam % dari PDB) ideas grafik Program Stabilisasi dan Peran Pemerintah, 1961-1971 (%, kecuali Belanja Konsumsi Pemerintah dalam % dari PDB) gambar 1.1 b Program Stabilisasi dan Peran Pemerintah, 1961-1971 (%, kecuali Belanja Konsumsi Pemerintah dalam % dari PDB) Sumber: diolah dari World Bank database Sementara itu Program Rehabilitasi berfokus pada perbaikan infrastruktur fisik dan fasilitas produksi. Fokus utama pembangunan infrastruktur fisik diletakkan pada infrastruktur pertanian, khususnya yang terkait dengan produksi dan distribusi pangan, seperti irigasi, jalan dan jembatan. Politik anggaran secara jelas memprioritaskan sektor pertanian, khususnya sub-sektor tanaman pangan, dibandingkan dengan sektor industri manufaktur.   Gambar 1.2. Adopsi Anggaran Berimbang dan Ekspansi Ukuran Pemerintah, 1969-1999 (% dari PDB) gambar 1.2 Adopsi Anggaran Berimbang dan Ekspansi Ukuran Pemerintah, 1969-1999 (% dari PDB) Sumber: diolah dari Nota Keuangan, berbagai tahun Pengelolaan keuangan negara pasca 1966, sebagaimana pada gambar 1.2, terlihat secara ketat mengadopsi prinsip “anggaran berimbang”, dimana sisi penerimaan dan sisi pengeluaran negara selalu dijaga berimbang. Dengan menjamin bahwa pengeluaran ditentukan oleh penerimaan, pemerintah mampu mengkontrol tekanan politik yang mendorong pengeluaran ke tingkat yang tidak berkelanjutan. Dengan terjaganya pengeluaran, maka tidak ada defisit anggaran, dan karenanya tidak ada kebutuhan untuk mencetak uang untuk membiayainya. Dengan demikian, inflasi dan stabilitas makroekonomi dapat terjaga dengan baik. Perkembangan sisi belanja negara juga merepresentasikan ukuran dari pemerintah (size of the government). Ukuran pemerintah meningkat drastis dari kisaran 11% dari PDB pada 1969 menjadi di kisaran 24% dari PDB pada 1983. Meningkatnya ukuran pemerintah secara drastis sejak 1974 ini banyak disumbang oleh oil boom akibat krisis di Timur Tengah. Seiring jatuhnya harga internasional minyak, ukuran pemerintah kemudian menyusut menjadi hanya di kisaran 17% dari PDB pada 1995. Namun, ukuran pemerintah era orde baru ditengarai jauh lebih tinggi dari angka resmi diatas dikarenakan besarnya dana non-bujeter (off-budget expenditure), seperti bisnis kalangan militer, termasuk pembangunan industri-industri strategis yang besar, bisnis kroni dan keluarga Presiden Suharto serta bisnis BUMN, khususnya BUMN perbankan yang merupakan pemain dominan dalam penyaluran kredit nasional, yang seringkali aktivitasnya merupakan operasi kuasi-fiskal. Contoh paling terkenal disini adalah kasus Pertamina, dimana pada era oil boom, pajak penghasilan minyak milik pemerintah secara sederhana dialokasikan langsung untuk membiayai berbagai proyek mercusuar Pertamina.   Gambar 1.3. Sumber Pembiayaan Pembangunan, 1969-1999 (% dari PDB)  gambar 1.3 Sumber Pembiayaan Pembangunan, 1969-1999 (% dari PDB) Sumber: diolah dari Nota Keuangan, berbagai tahun Terlepas dari kinerja yang mengesankan, namun secara mudah dapat dilihat bahwa disiplin anggaran yang berkontribusi besar dalam stabilitas makroekonomi era orde baru ini diraih dengan “manipulasi akuntansi” keuangan negara, dimana sebagian penerimaan negara sebenarnya bersumber dari utang luar negeri, yang dalam APBN diperlakukan sebagai bagian dari penerimaan negara dan disebut dengan istilah “penerimaan pembangunan”. Dengan kata lain, anggaran menjadi “berimbang” hanya karena komponen defisit anggaran diperlakukan sebagai “penerimaan”. Meski menggunakan jargon utang luar negeri hanyalah pelengkap pembiayaan pembangunan, namun jelas terlihat di sepanjang periode kekuasaannya, rezim orde baru terus bergantung pada utang luar negeri, yang mencapai puncaknya pada 1986 dan 1988, masing-masing mencapai 5,4% dan 6,8% dari PDB seiring krisis jatuhnya harga minyak dunia, serta pada krisis ekonomi 1998 dimana utang luar negeri mencapai 5.3% dari PDB. Kebijakan outward looking yang dijalankan rezim orde baru sejak awal kekuasaannya, secara mudah dapat dilacak dari motif mencari bantuan luar negeri ini. Kombinasi dari diplomasi ke Barat dan liberalisasi investasi, telah menarik utang luar negeri dan investasi asing dalam jumlah signifikan yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi yang cepat. Peran kunci utang luar negeri dalam pembangunan nasional terlihat dari fleksibilitas yang diberikan komunitas internasional terhadap rezim orde baru. Utang luar negeri terlihat signifikan pada awal pembangunan, kemudian menurun seiring oil boom, meningkat drastis pada saat krisis akibat jatuhnya harga minyak internasional pada 1984, kembali menurun seiring keberhasilan deregulasi dan transformasi struktural ke strategi promosi ekspor, dan kembali meningkat drastis saat krisis mata uang 1998 menerpa. Pengelolaan keuangan negara era orde baru memunculkan sejumlah jargon lain, yaitu tabungan pemerintah dan dana pembangunan. Sisi penerimaan berasal dari sumber internal, yaitu Penerimaan Dalam Negeri, dan sumber eksternal, yaitu “Penerimaan Pembangunan”. Sedangkan sisi pengeluaran secara umum diklasifikasikan menjadi Pengeluaran Rutin, yaitu belanja operasional pemerintah, dan Pengeluaran Pembangunan, yaitu belanja modal. “Tabungan Pemerintah” adalah selisih antara penerimaan “asli” pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri, dan pengeluaran rutin. Tabungan Pemerintah ditambah bantuan luar negeri sebagai “pelengkap”, yaitu penerimaan pembangunan, merupakan “Dana Pembangunan”: dana yang akan menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Semakin besar dana pembangunan, semakin besar pengeluaran pembangunan.   Gambar 1.4. Tabungan Pemerintah, Dana Pembangunan dan Pengeluaran Pembangunan, 1969-1999 (% dari PDB) gambar 1.4 a Tabungan Pemerintah, Dana Pembangunan dan Pengeluaran Pembangunan, 1969-1999 (% dari PDB)gambar 1.4 b Tabungan Pemerintah, Dana Pembangunan dan Pengeluaran Pembangunan, 1969-1999 (% dari PDB) Sumber: diolah dari Nota Keuangan, berbagai tahun Dalam gambar 1.4. terlihat bahwa tabungan pemerintah berfluktuasi seiring turun-naiknya penerimaan dalam negeri. Fluktuasi tabungan pemerintah ini kemudian secara efektif diredam oleh fleksibilitas “penerimaan pembangunan”, sehingga menjamin stabilitas pengeluaran pembangunan. Dengan demikian, utang luar negeri di era orde baru bukanlah sekedar pelengkap pembiayaan pembangunan, namun telah menjadi instrumen utama pembiayaan anggaran negara, khususnya di masa krisis. Secara umum, arah kebijakan fiskal di era orde baru ditujukan untuk meraih 3 tujuan utama: yaitu, menjamin stabilitas makroekonomi, menurunkan ketergantungan pada bantuan luar negeri, dan memperbaiki distribusi pendapatan. Dengan tiga indikator utama ini, kinerja pengelolaan keuangan negara era orde baru menunjukkan hasil yang ambigu.   Gambar 1.5. Penerimaan Negara dan Belanja Negara, 1969-1999 (% dari PDB) gambar 1.5 a gambar 1. 5 b Sumber: diolah dari Nota Keuangan, berbagai tahun   Dengan adopsi prinsip “anggaran berimbang”, dimana total pengeluaran dijaga selalu identik dengan total penerimaan, tujuan stabilitas makroekonomi secara umum dapat dicapai yang ditandai dengan turunnya hiperinflasi secara cepat dan dijaga di tingkat yang rendah. Namun ketergantungan pada utang luar negeri secara umum gagal diturunkan, meski Indonesia mendapat penerimaan sangat besar dari oil boom dan memiliki peluang meningkatkan penerimaan pajak dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sedangkan tujuan distribusi pendapatan sebagian tercapai melalui sisi belanja negara yang cukup berpihak ke kelompok miskin, khususnya melalui pengeluaran pembangunan. Indonesia mampu mencapai swasembada pangan pada 1984, di saat yang sama penduduk miskin mampu diturunkan secara signifikan dan pertumbuhan penduduk ditekan pada tingkat yang moderat. Di era orde baru, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat penurunan kemiskinan tercepat di dunia. Pendapatan per kapita meningkat pesat dari dibawah US$ 100 pada 1970 menembus diatas US$ 1.100 pada 1996, dan angka kemiskinan menurun drastis dari sekitar 60% dari jumlah penduduk pada 1970 menjadi sekitar 11% pada 1996. Namun di sisi penerimaan negara, tujuan pemerataan relatif tidak tercapai mengingat rendahnya kinerja penerimaan perpajakan, khususnya dari kelompok kaya. Besarnya penerimaan migas telah menciptakan rezim fiskal yang pemalas: penerimaan perpajakan tidak pernah tumbuh selaras dengan pertumbuhan ekonomi kecuali setelah peran penerimaan migas menurun signifikan. Gambar 1.6. secara jelas memperlihatkan ketergantungan Indonesia terhadap penerimaan minyak dan gas bumi (migas), khususnya pada periode 1974-1985. Pada periode 1974-1978, penerimaan migas rata-rata merupakan 54,3% dari total penerimaan dalam negeri. Pada periode 1979-1985, angka ini bahkan melonjak hingga 66,4%. Pemerintah secara jelas gagal meningkatkan kinerja penerimaan perpajakan pada periode oil boom ini dimana pada periode 1974-1985 ini pertumbuhan ekonomi rata-rata berada di atas 7% per tahun. Pada periode ini, kinerja penerimaan perpajakan mengalami stagnasi di kisaran 6,4% dari PDB. Rendahnya kinerja rezim perpajakan di tengah pertumbuhan ekonomi tinggi mengindikasikan rendahnya kesadaran membayar pajak dan besarnya tingkat ketidakpatuhan membayar pajak. Dengan maraknya crony capitalism di periode ini, rezim fiskal era orde baru mungkin sekali bersifat regresif: beban pajak kelompok miskin jauh lebih tinggi dari beban pajak kelompok kaya.   Gambar 1.6. Oil Boom dan Rezim Fiskal Pemalas, 1969-1999 (% dari PDB, kecuali Harga Minyak Internasional dalam US$ per Barrel) gambar 1. 6 Sumber: diolah dari Nota Keuangan, berbagai tahun Kinerja rezim perpajakan meningkat pesat hanya setelah jatuhnya harga minyak dunia dan karenanya penerimaan migas. Pasca reformasi perpajakan 1984, kinerja penerimaan perpajakan meningkat hingga berlipat lebih dari dua kali, dari hanya 5,3% dari PDB pada 1984 menjadi 11,6% dari PDB pada 1994. Jika kinerja penerimaan perpajakan pasca reformasi ini dijadikan benchmark, maka kerugian fiskal akibat tidak tergalinya potensi pajak di periode lost decade antara 1974-1984 ini berkisar 5% dari PDB per tahun, lebih dari cukup untuk menghapuskan ketergantungan terhadap utang luar negeri yang di kisaran 3% dari PDB per tahunnya. Dari sudut pandang ekonomi, fitur utama pengelolaan keuangan negara era orde baru, “anggaran berimbang”, jelas tidak memiliki makna, sebagaimana terlihat dalam gambar 1.7. Bila “penerimaan pembangunan” dikeluarkan dari penerimaan negara, dengan mudah kita melihat bahwa anggaran negara selalu mengalami defisit dalam rentang 3 dekade. Anggaran berimbang adalah ilusi yang diciptakan rezim. Namun memang harus diakui bahwa defisit yang tercipta selalu dijaga di tingkat yang aman, yaitu di kisaran 3% dari PDB setiap tahunnya. Disiplin ini hanya dilanggar di saat krisis, yaitu seiring jatuhnya harga minyak defisit melejit di kisaran 5,2% dari PDB pada periode 1986-1989, dan saat krisis finansial defisit berada di kisaran 4,6% dari PDB pada 1998- 1999. Yang dilakukan rezim orde baru sebenarnya hanyalah memindahkan sumber pembiayaan defisit dari pencetakan uang baru ke utang luar negeri. Dengan defisit dijaga pada tingkat yang aman dan tidak ada lagi pencetakan uang untuk menutup defisit, inflasi dapat dijaga secara efektif. Namun terjaganya inflasi harus dibayar dengan akumulasi utang yang terus meningkat dan beban pembayaran bunga uang yang semakin memberatkan. Bibit-bibit krisis telah ditabur sejak awal, yang kemudian akhirnya meledak saat guncangan eksternal menerpa perekonomian pada 1997-1998. Jatuhnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar melonjakkan nilai utang dan beban bunga pemerintah. Krisis nilai tukar dengan segera menjelma menjadi krisis utang pemerintah. Kegagalan membayar utang kemudian memunculkan kebutuhan berutang yang lebih besar lagi. Pada tahun 1998/99, utang luar negeri mencapai 5,2% dari PDB, belum termasuk utang yang ditangguhkan pembayarannya. Utang lama ditutup secara sederhana dengan membuat utang baru.   Gambar 1.7. Defisit dan Ilusi Anggaran Berimbang, 1969-1999 (% dari PDB) gambar 1. 7 Sumber: diolah dari Nota Keuangan, berbagai tahun keseluruhan Riset ini ada pada buku Indonesia pro Poor Budget Review 2016          

Read more