Menimbang Keuangan Mikro: Perspektif Islam

by Yusuf Wibisono on August 6, 2015
0 comments

Tidak berlebihan jika dikatakan dekade ini adalah dekade kredit mikro. Usai Microcredit Summit 1997 di Washington yang dihadiri 144 negara dan dilanjutkan dengan Global Microcredit Summit pertama dan kedua di New Delhi dan Dhaka pada 2000 dan 2004, keuangan mikro semakin diyakini sebagai cara yang efektif untuk pengentasan kemiskinan. Puncaknya pada 2005 yang ditetapkan PBB sebagai tahun keuangan mikro internasional dan pada 2006 ketika Muhammad Yunus, bapak kredit mikro Bangladesh, menerima nobel perdamaian. Di Indonesia, keuangan mikro juga sedang naik daun dan berpuncak pada perhelatan The Asia-Pacific Regional Microcredit Summit di Bali pada akhir Juli 2008. Pada 2007 pemerintah meluncurkan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) tanpa jaminan aset sebesar Rp 7 triliun dengan pelaksana penyaluran kredit adalah industri perbankan dan bertindak sebagai penjamin adalah Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia) dan SPU (Sarana Pengembangan Usaha). Pada 2008 angka KUR dilipatgandakan hingga Rp 14 triliun. Hingga akhir 2008 ditargetkan 650 ribu UKM mendapat kucuran dana KUR.Pertanyaannya, apakah kredit mikro merupakan jawaban sejati atas kegundahan kita atas masalah kemiskinan dan pengangguran yang seolah tidak pernah tuntas? Lingkaran kemiskinan Secara umum, penyebab kemiskinan dapat kita pilah menjadi dua kelompok. Pertama, kemiskinan karena faktor-faktor makro, seperti instabilitas ekonomi, inflasi, distribusi pendapatan yang tidak merata, lemahnya akses ke infrastruktur dasar, tekanan politik, konflik sosial, hingga bencana alam. Kedua, kemiskinan disebabkan oleh faktor mikro yang melekat pada diri mereka, seperti mentalitas, budaya, dan lemahnya kapabilitas untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Kebijakan mikro yang kemudian banyak diadopsi adalah meningkatkan income entitlements si miskin melalui pembangunan modal fisik, manusia, dan finansial. Dari sinilah penyediaan modal finansial bagi si miskin menjadi salah satu kebijakan terpenting dalam pengentasan kemiskinan. Ini bukan sesuatu yang baru. Keberadaan kredit mikro di Indonesia bahkan telah berumur lebih dari 100 tahun, dengan Bank BRI sebagai simbol utamanya, yang menempatkan negeri ini menjadi salah satu laboratorium keuangan mikro dunia yang terpenting. Untuk Indonesia yang memiliki lebih dari 40 juta unit usaha mikro dan kecil, kredit mikro menjadi sangat strategis dalam pengentasan kemiskinan secara luas dan signifikan. Tak heran semua rezim pemerintahan memiliki program kredit mikro sebagai salah satu program andalan. Secara riil kemiskinan tetap terjadi dalam skala yang luas. Mengapa keberadaan lebih dari 50 ribu lembaga keuangan mikro yang telah beroperasi sejak lebih dari 100 tahun lalu tidak mampu mengentaskan masalah kemiskinan? Bahkan, Grameen Bank yang legendaris itu juga gagal mengentaskan kemiskinan secara luas. Desa Hillary Palli, show-piece village Grameen Bank, masyarakatnya tidak bisa keluar dari lilitan utang kepada Grameen Bank setelah 12 tahun. Banyak dari penduduk desa yang kemudian 'terpaksa' menjual tanah mereka (Shomokal, 19 Februari 2007). Komitmen terhadap kredit mikro tentu harus diapresiasi. Namun, membuat klaim seolah hanya dengan kredit mikro maka kemiskinan akan tertanggulangi, sangat berlebihan. Efektivitas kebijakan kredit mikro dalam mengentaskan kemiskinan memerlukan banyak kualifikasi. Pertama, adanya program peningkatan aset fisik dan modal manusia secara simultan. Ini dikarenakan modal finansial saja tidak mencukupi untuk membuat si miskin meningkat pendapatannya. Modal finansial membutuhkan faktor produksi lain, yaitu aset fisik dan modal manusia agar dapat menjadi produktif secara optimal. Karena itu, program technical assistance dan reforma aset reforma agraria seharusnya berjalan beriring dengan program kredit mikro ini. Kedua, adanya lingkungan makro yang kondusif, seperti kebijakan moneter dan perbankan yang berpihak atau setidaknya netral terhadap sektor riil, kebijakan fiskal dan redistribusi yang berkeadilan, kebijakan perdagangan dan investasi yang tidak memarginalkan kelompok lemah, kebijakan lingkungan hidup dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan, dan lain-lain. Keberhasilan kebijakan mikro dapat terhapus seketika oleh kebijakan makro yang tidak bersahabat. Ketiga, secara teknis, kredit mikro tidak hanya soal tiadanya kewajiban agunan, tetapi juga dibutuhkan reformasi kebijakan dan institusi agar kredit mikro tepat sasaran, murah, dan mau berbagi risiko secara adil. Keuangan mikro sebagai strategi pembangunan harus memiliki tiga karakter utama, yaitu massive outreach, far-reaching impact and financial sustainability. Agar mampu menjangkau kelompok miskin secara luas dan masif, kredit mikro harus murah. Secara umum, kredit mikro di perbankan adalah mahal, berkisar 20-30 persen, jauh di atas suku bunga kredit korporasi dan konsumsi. Angka ini lebih tinggi lagi di BPR dan lembaga keuangan mikro lainnya. Di pasar kredit mikro informal (rentenir), suku bunga bisa 20 persen per bulan! Suku bunga Grameen Bank juga tinggi, hingga 54 persen (Mannan, 2007). Rasionalitas ekonomi atas mahalnya kredit mikro secara umum adalah tingginya risiko dan besarnya operational cost dari kredit mikro. Namun, selama kredit mikro mahal, sulit berharap kemiskinan akan berkurang. Terkait itu, dibutuhkan komitmen untuk berbagi risiko usaha (entrepreneurial risk). Usaha mikro umumnya memiliki risiko usaha yang lebih tinggi. Dalam sistem bunga, tingginya risiko usaha dikompensasi oleh suku bunga yang lebih tinggi. Hal ini menciptakan lingkaran tiada berujung, risiko tinggi membawa pada harga kredit yang tinggi, tetapi suku bunga tinggi membawa pada peluang kegagalan mengembalikan kredit yang lebih tinggi pula. Ketiadaan instrumen berbagi risiko akan selalu menempatkan debitur kredit mikro dalam posisi yang lemah dan rentan sehingga melemahkan motivasi si miskin untuk menjadi wirausahawan dan memperkecil peluang usahanya berhasil. Selain itu, agar mampu memberi dampak yang mendalam, kredit mikro harus tepat sasaran. Keuangan mikro sejati adalah alat yang memberi akses jasa keuangan kepada kelompok miskin untuk menjalankan proyek dan ide mereka sendiri dan lepas dari ketergantungan. Karena itu, target keuangan mikro adalah kelompok miskin yang memiliki ide dan kapasitas wirausahawan dan mampu melakukan usaha produktif, bukan the poorest of the poor. Target kredit mikro karenanya menjadi isu krusial. Kegagalan dalam meraih target pasar yang tepat akan memengaruhi keberhasilan kredit mikro dalam penanggulangan kemiskinan. Keuangan mikro dan sistem bunga Keuangan mikro sejatinya adalah produk kegagalan industri perbankan dalam menyalurkan kredit ke kelompok miskin. Dalam sistem perbankan berbasis bunga, keputusan pemberian kredit lebih ditekankan pada kriteria creditworthiness, yaitu kemampuan debitur menjamin pengembalian pokok dan bunga pinjaman. Hal ini dikarenakan perbankan berbasis bunga memiliki fixed liability berupa kewajiban pembayaran dana pihak ketiga dan bunganya. Dalam sistem seperti ini, di mana pengembalian pokok dan bunga dijamin tanpa terkait dengan return di sektor riil, modal finansial akan selalu bias ke kelompok kaya, kelompok yang pasti memiliki creditworthiness lebih tinggi meskipun proyeknya tidak seproduktif proyek si miskin. Seharusnya, modal bergerak ke tempat yang paling produktif bukan pada kemampuan membayar pokok dan bunga. Hanya dengan cara seperti inilah maka modal akan efisien dan tidak diskriminatif. Hal seperti ini hanya akan terjadi dalam sistem di mana modal finansial mau berbagi risiko dengan wirausahawan atas risiko usaha di sektor riil. Dalam sistem perbankan Islam, modal hanya berhak mendapat return ketika proyek berhasil. Ketika proyek gagal, modal harus mau berbagi risiko dan menanggung kerugian. Karenanya, implementasi sistem perbankan bagi hasil secara menyeluruh akan mampu menanggulangi masalah akses kelompok miskin ke modal finansial. Permasalahan utama disini adalah keberadaan dana yang mau untuk berbagi risiko. Dana kredit mikro dari pemerintah dapat berperan besar di sini. Dalam sistem bagi hasil, penentuan kredit difokuskan pada kelayakan usaha dan expected return sehingga sistem bagi hasil akan membuat modal bergerak ke pihak yang tepat, yaitu orang yang memiliki ide dan kapasitas wirausahawan, bukan para pemburu rente atau orang yang lemah dan tidak produktif. Kredit macet akan lebih rendah karena modal finansial berada di tangan orang yang tepat. Dengan demikian, efisiensi modal finansial dalam perekonomian akan meningkat dan dalam cara yang merata dan berkeadilan. Ketika setiap orang yang memiliki kemampuan wirausahawan mendapat akses yang sama ke modal finansial, penawaran agregat akan naik, menciptakan lapangan kerja secara luas, dan mengentaskan kemiskinan secara masif. Secara teknis, selain instrumen bagi hasil, sistem perbankan Islam juga memiliki banyak kelebihan untuk kredit mikro. Dalam sistem perbankan Islam, sumber pendanaan tidak terbatas hanya pada dana pihak ketiga yang umumnya adalah mahal, tetapi juga dari dana sektor nirlaba, seperti zakat dan wakaf. Integrasi zakat dan keuangan mikro dapat memberi jaring pengaman sosial yang memadai bagi usaha mikro potensial yang sedang dalam tahap survival. Keuangan mikro berbasis wakaf tunai juga sangat potensial di mana hasil wakaf tunai dapat menjadi sumber dana murah lembaga keuangan mikro syariah dan juga dapat menjadi dana untuk technical assistance programs untuk mengembangkan keahlian kewirausahaan si miskin. Yusuf Wibisono, "Menimbang Keuangan Mikro: Perspektif Islam", Republika, 18 Agustus 2008

Read more

Kredit, Krisis dan Reformasi Sistem Perbankan

by Yusuf Wibisono on August 6, 2015
0 comments

Bail-out Bank Century senilai Rp 6,7 trilyun menuai kontroversi. Potensi krisis perbankan sistemik dan trauma gelombang kebangkrutan perbankan nasional pasca krisis finansial 1997, menjadi alasan utama mengapa bank gagal ini diselamatkan. Namun moral hazard pemilik bank kecil ini hingga skenario penyelamatan deposan besar, berbaur menyelimuti skandal ini. Terlepas dari perdebatan seputar bail-out Bank Century ini, kasus ini kembali membuktikan kerawanan sistem perbankan konvensional. Dalam sistem fractional-reserve banking, hanya diperlukan rasio cadangan tunai yang kecil saja agar bank dapat beroperasi secara aman. Secara natural kemudian, sistem ini rawan dengan penarikan besar-besaran oleh para deposan. Namun sistem ini disukai karena memungkinkan ekspansi moneter secara signifikan melalui penciptaan kredit yang akan mendorong pertumbuhan dan pada saat yang sama sektor perbankan mendapatkan keuntungan dengan mengenakan bunga pada uang yang mereka ciptakan (kredit). Ketika bank menciptakan aset uang, bank juga menciptakan utang untuk nasabah peminjam-nya. Pada akhir proses ini, perekonomian menjadi lebih likuid namun sebenarnya tidak ada penambahan kesejahteraan secara riil. Sistem ini bertanggungjawab atas gelembung perekonomian melalui efek leverage. Pinjaman bank yang didapat berdasarkan agunan seringkali digunakan untuk membeli aset, yang kemudian, aset tersebut digunakan lagi untuk proses peminjaman berikutnya. Ketika suatu jenis aset menjadi fokus dari piramida proses penjaminan dan peminjaman dana perbankan, harga aset tersebut cenderung meningkat sehingga membuat nilai jaminan meningkat dan karenanya menimbulkan kepercayaan peminjam (perbankan) untuk meminjamkan dana lebih besar lagi. Dalam skala yang luas, praktek ini dengan sangat cepat akan berkembang menjadi sebuah “gelembung ekonomi spekulatif” (El-Diwany, 2003). Kegiatan ekonomi berbasis efek leverage yang spekulatif ini sering berakhir dengan kerugian massal. Kenaikan harga aset akan mendorong otoritas moneter menaikkan suku bunga, sehingga sebagian peminjam akan gagal bayar, kredit ke kegiatan spekulatif ini dihentikan, pembeli baru menurun dan kenaikan harga aset berakhir. Hal inilah yang terjadi dalam kasus krisis finansial global 2008 yang dipicu oleh bubble di sektor perumahan Amerika Serikat. Di masa resesi 2001, investasi perumahan AS meningkat, yang dipicu oleh penurunan suku bunga mortgage yang paling rendah dalam sejarah AS dalam 30 tahun terakhir. Berakhirnya roaring nineties membuat the Fed berusaha mencari sumber pertumbuhan baru. Investasi perumahan menjadi pilihan. Kombinasi penurunan suku bunga secara agresif dan kebijakan kredit perbankan yang ekspansif, telah mendorong bubble di sektor perumahan AS. Di tahun 2006, investasi perumahan mengalami penurunan seiring kenaikan suku bunga. Pada Juli 2007, gelembung ini pecah, sebagian besar nasabah mengalami gagal bayar. Harga perumahan di AS turun hingga 30%. Ketika menganalisis great depression 1929, berbeda dengan Keynes (1936) yang menekankan pada faktor permintaan agregat, Fisher (1935, 1937) menyatakan bahwa “esensi depresi” adalah jatuhnya uang bank dari $22 milyar pada 1929 menjadi $14 milyar pada 1933 dan “esensi pemulihan” antara 1933-1937 adalah ekspansi uang bank menjadi $23 milyar. Penjelasan ambruknya perbankan dan jatuhnya uang beredar sebagai penyebab terpenting great depression dikuatkan Friedman dan Schwartz (1963). Hampir 70 tahun kemudian, Stiglitz dan Greenwald (2003) mempertegas hal ini bahwa yang mempengaruhi aktivitas ekonomi adalah terms of credit dan quantity of credit, bukan quantity of money. Fluktuasi perekonomian yang dipicu oleh fluktuasi kredit ini tidak terhindarkan dalam sistem fractional-reserve banking dimana bank menciptakan dan menghancurkan uang melalui aktivitas kredit dan investasi. Ketika kredit mengalami kegagalan signifikan, bank dengan cepat akan mengalami keambrukan, dan krisis dengan cepat menyebar seiring penarikan dana oleh nasabah yang panik. Dalam sistem ini, jumlah uang beredar akan mengalami kontraksi ketika penabung mengambil uangnya secara signifikan (bank run) dan peminjam gagal membayar pinjaman. Dengan kata lain, krisis bersifat endogen dan berakar dari kelemahan dalam sistem perbankan konvensional saat ini. Respon kebijakan dan intervensi ad-hoc seperti bail-out hingga pengetatan regulasi di sektor perbankan tidak akan efektif mencegah krisis perbankan, dan bahkan justru berpotensi memperdalam krisis melalui moral hazard. Solusi sistemik, namun agak kurang populer, untuk menghapus keburukan sistem fractional-reserve banking ini adalah ide full-reserve banking (Fisher, 1935). Dampak esensial dari penerapan 100 percent reserve adalah memisahkan fungsi peminjaman (lending) perbankan dari penciptaan uang (money creation), sehingga akan secara efektif mengkontrol jumlah uang beredar dan membuatnya semata sebagai fungsi pemerintah. Merubah fractional-reserve banking dengan cadangan yang setara kewajiban bank, akan menghapus kemampuan bank untuk menciptakan uang. Demand deposit akan sepenuhnya konvertibel menjadi mata uang dengan keseluruhan jumlah uang beredar sepenuhnya dibawah kontrol pemerintah. Proposal Fisher ini akan membawa kita pada pentingnya peran equity financing, bukan debt financing, semangat yang sama dengan perbankan Islam yang mengusung konsep bagi hasil. Dalam dunia yang ideal, pembiayaan ekuitas dan investasi langsung seharusnya memainkan peranan yang lebih besar. Dengan keseimbangan yang lebih baik antara utang dan ekuitas, risk-sharing akan meningkat secara luar biasa dan krisis finansial akan reda seketika (Rogoff, 1999). Dengan equity-based banking system, nasabah akan diperlakukan seperti pemegang saham. Return kepada nasabah didasarkan pada laba/rugi bank dan nilai nominal dana nasabah tidak dijamin, hal yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh venture capital. Implikasinya, equity-based banking system akan lebih kondusif bagi stabilitas finansial karena dana nasabah dapat menyerap kerugian yang ditimbulkan oleh guncangan di sektor riil, hasil yang serupa dengan apa yang akan kita peroleh dari penerapan 100 percent reserve system. Sistem perbankan dengan cadangan penuh, atau narrow banking, memiliki banyak keunggulan lain seperti menghapus moral hazard, meniadakan kebutuhan jaminan simpanan dan lender of last resort, dan lebih berkeadilan karena menurunkan probabilitas pembayar pajak menanggung beban biaya rekapitalisasi bank. Perbankan dengan sistem bagi hasil akan menghapus kemungkinan mismatch antara aset dan kewajiban karena return dari kewajiban terkait secara langsung dengan return aset yang berbasis pada aktivitas investasi di sektor riil. Hal ini berimplikasi bahwa return sektor finansial ditentukan oleh return sektor riil. Fisher menyebut restrukturisasi-nya ini sebagai “… more than any proposal, will help conserve our capitalist system …”. Dengan kata lain, bagi Fisher, bail-out, penjaminan dana nasabah dan intervensi ad-hoc lainnya hanya obat penenang sementara, namun krisis perbankan akan terulang lagi, sebagaimana yang kini dialami dunia kapitalis berpuluh-kali. Dunia membutuhkan pembenahan yang lebih sistemik. Yusuf Wibisono, "Bank Century dan Reformasi Sistem Perbankan", Koran Tempo, 8 September 2009

Read more

Bencana, Pengangguran, dan Cash for Work

by Yusuf Wibisono on August 6, 2015
0 comments

Bencana alam yang terus mengguncang Indonesia telah membuat masalah pengangguran menjadi semakin pelik. Berkaitan dengan dampak bencana terhadap hilangnya lapangan pekerjaan ini, program cash for work (CFW) kini telah menjadi fenomena umum dalam program-program pemulihan pascabencana. Program CFW ini telah dijalankan banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) di berbagai daerah bencana, termasuk oleh organisasi pengelola zakat (OPZ), di berbagai daerah bencana di Indonesia. Sebagai sebuah program jangka pendek/temporer, CFW memiliki banyak keunggulan dibanding program bantuan bencana lainnya. CFW memberi manfaat bagi daerah bencana dengan cara menyerap tenaga kerja yang menganggur, menginjeksi perekonomian lokal dengan dana segar, memberdayakan individu dengan memberi mereka pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan memfasilitasi perekonomian kembali ke jalur normal dengan membangun kapasitas lokal dan menyediakan peluang-peluang ekonomi produktif. Memberi lapangan kerja secara cepat adalah titik kritis CFW. Bencana besar umumnya membawa kerusakan massal, ratusan ribu orang secara tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau tidak dapat menjalankan pekerjaan rutin mereka. Dalam kondisi seperti ini, CFW menjadi pilihan yang sangat logis dengan memberi individu kesempatan terlibat dalam aktivitas konstruktif dan pada saat yang sama memberi stimulus bagi perekonomian lokal dan mempromosikan pengambilan keputusan di tingkat komunitas dan individu. CFW secara umum mirip program padat karya, memberi dana untuk menyelesaikan proyek-proyek public works. Namun, CFW lebih bersifat jangka pendek dengan penekanan memberi stimulus secara cepat kepada perekonomian dan menyediakan peluang kerja pascabencana. CFW secara umum tidak ditujukan untuk program jangka panjang dan didesain sedemikian rupa agar tidak memberi disinsentif bagi recovery bisnis lokal. Evaluasi CFW CFW secara umum bertindak sebagai program jaring pengaman pascabencana. CFW dapat kita evaluasi dengan tiga kriteria utama, yaitu cakupan (coverage) program, minimalisasi kebocoran (leakages), dan minimalisasi biaya operasional program. Sebagaimana program padat karya, cakupan CFW umumnya cukup tinggi. Namun, CFW sering kali gagal dalam mengidentifikasi "pekerja hantu", yaitu mereka yang tercantum dalam daftar CFW namun tidak bekerja. CFW juga sering gagal dalam hal menjaga produktivitas. Rendahnya produktivitas umumnya berkaitan dengan target yang kurang jelas atau adanya anggapan awal bahwa semua penerima program akan mendapat bayaran tanpa melihat output kerja-nya. Kebocoran CFW umumnya lebih banyak berasal dari kenyataan bahwa program sering kali gagal membedakan penerima program. Banyak keluarga yang mengikutsertakan anggota keluarganya lebih dari satu orang. “Kebocoran” seperti ini membuat program tidak dinikmati secara merata atau lebih kecil dari yang seharusnya. Kebocoran CFW juga dapat disebabkan oleh kegagalan dalam menentukan tingkat upah program yang tepat. Tingkat upah yang salah sering mendistorsi pasar kerja lokal dengan masuknya orang yang masih memiliki pekerjaan ke dalam program CFW atau hilangnya motivasi wirausahawan lokal untuk memulai kembali usahanya. Biaya operasional CFW yang signifikan sering kali bukan dalam ukuran moneter, melainkan non-moneter. Ketika didesain secara salah, CFW sering dituding sebagai penyebab pudarnya nilai-nilai luhur lokal, seperti kekeluargaan dan gotong-royong. Sebagai misal, beberapa LSM asing mendesain CFW di Yogyakarta pascagempa 2006 untuk program membersihkan lingkungan lokal dan pengelolaan lahan individual. Akibatnya, masyarakat menjadi hedonis-materialistis, tidak mau lagi bekerja jika tidak dibayar, tidak mau lagi bergotong-royong membersihkan lingkungan sendiri. Dengan demikian, pelaksanaan CFW penting untuk memperhatikan beberapa faktor berikut. Pertama, mekanisme monitoring dan target kerja yang jelas. Penting bagi penyelenggara CFW untuk melakukan pemeriksaan langsung di lapangan atas kehadiran pekerja dan menugasi pengawas dari luar masyarakat lokal untuk menjaga produktivitas kerja agar sesuai dengan target. Kedua, penentuan tingkat upah program yang tepat. Upah CFW sebaiknya ditetapkan di bawah tingkat upah lokal yang ada, agar tidak mendorong kenaikan upah lokal. Upah yang cukup rendah juga akan menjadi disinsentif agar tidak terjadi perpindahan tenaga kerja berupa masuknya orang-orang yang sudah bekerja atau masuknya pekerja dari daerah non-bencana ke dalam program CFW. Ketiga, program CFW sebaiknya ditujukan untuk membangun infrastruktur sosial atau membangun keahlian (skill) komunitas. Pembangunan infrastruktur publik, seperti rumah sakit, jembatan, sekolah, atau pasar, akan bermanfaat dalam jangka panjang, menambah stok modal masyarakat, serta membuka peluang-peluang ekonomi produktif. Sedangkan membangun keahlian komunitas, seperti pembangunan instalasi pupuk organik, instalasi pengolahan daur ulang sampah, atau instalasi biogas berbahan baku kotoran ternak, akan meningkatkan human capital, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki distribusi pendapatan, serta meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Filantropi Islam dan CFW Menjadi menarik ketika kini filantropi Islam, seperti zakat, dihadapkan pada kasus bencana-bencana alam yang sering menimpa Indonesia, apakah zakat lebih tepat disalurkan dalam bentuk bantuan tunai langsung tanpa syarat (cash transfer) atau dalam bentuk CFW? Secara fikih, setiap muslim yang termasuk dalam salah satu kelompok mustahiq, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, budak, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil, berhak atas dana zakat. Namun, apakah dengan demikian Islam tidak mendukung CFW? Dalam Islam, faktor produksi terpenting adalah bekerja, dan kemalasan dipandang sebagai kehinaan. Maka, zakat semestinya dapat digunakan sebagai modal untuk memberdayakan rumah tangga yang produktif namun tidak dapat bekerja karena terkendala oleh hambatan modal manusia, fisik, dan finansial. Organisasi pengelola zakat (OPZ) dapat menyalurkan dana filantropi Islam untuk pelaksanaan program-program yang dibutuhkan masyarakat korban bencana dalam rangka melakukan aktivitas ekonomi agar memperoleh pendapatan yang memadai. Di sini zakat harus dijadikan sebagai program spesifik yang didesain untuk mendukung penyediaan modal manusia, fisik, dan finansial yang dibutuhkan untuk pemberdayaan masyarakat pascabencana. Meskipun demikian, zakat sebaiknya tetap berfungsi sebagai cash transfer untuk rumah tangga yang tidak produktif. Di sini zakat dapat digunakan untuk menyediakan kebutuhan dasar kelompok orang tua dan jompo, orang-orang sakit dan cacat, serta anak-anak telantar. Dengan demikian, menurut penulis, penggunaan zakat untuk CFW sejalan dengan tujuan zakat dalam hal pengentasan masyarakat miskin melalui saluran penciptaan lapangan kerja. Di samping menyelesaikan masalah kemiskinan temporer, CFW yang didesain dengan baik akan menambah stok modal masyarakat, mengurangi tekanan terhadap penurunan tingkat upah di pasar tenaga kerja informal, serta menekan tingkat urbanisasi desa-kota. Sifat dasar program CFW, seperti upah rendah dan sifat pekerjaan yang kasar, membuatnya berfungsi sebagai self-selecting mechanism sehingga akan tepat sasaran, memperluas coverage program dan mengurangi leakages. Satu agenda penting di sini adalah sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Kerja sama dengan elemen potensial masyarakat yang kredibel dan transparan seperti OPZ patut dipertimbangkan. OPZ selama ini mampu menunjukkan kinerja tinggi dalam penanggulangan bencana, terutama dalam tahap tanggap darurat yang membutuhkan kecepatan tindakan dan profesionalitas kerja yang tinggi. Ke depan, dengan dukungan dana pemerintah, program OPZ di bidang ini dapat diperluas ke tahap mitigasi dan rehabilitasi, termasuk program CFW. Berdasarkan UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan penanggulangan bencana dan penyediaan anggarannya. Dana kontinjensi untuk penanggulangan bencana ini mencapai Rp 4,5 triliun pada 2009. Terdapat beberapa keuntungan bagi pemerintah bila melakukan pola kemitraan dana penanggulangan bencana ini. Pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program. Kedua, menurunkan tingkat penyalahgunaan dana dan meningkatkan efektivitasnya. Ketiga, memperkenalkan iklim persaingan di dalam birokrasi dalam pengelolaan dana. Yusuf Wibisono, "Bencana, Pengangguran, dan Cash for Work", Koran Tempo, 07 Oktober 2009.

Read more

Subsidi BBM dan Keadilan Ekonomi

by Yusuf Wibisono on August 6, 2015
0 comments

Rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi kembali menuai perdebatan. Setiap kali subsidi BBM membengkak dan beban APBN tak tertahankan, setiap kali itu pula energi bangsa ini terkuras. Masalah subsidi BBM harus diurai dari sisi “hulu”-nya, yaitu ketidakmandirian dan inefisiensi pengelolaan sektor minyak dan gas bumi (migas). Pasal 33 UUD 1945 secara jelas mengamanatkan bahwa sumber daya strategis bangsa dikuasai oleh negara, agar dikelola secara profesional dan berkelanjutan, dan hasilnya digunakan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Untuk sektor migas, hal ini semakin relevan mengingat kedudukannya yang sangat penting sebagai sumber energi utama yang hingga kini belum tergantikan dan sifatnya yang tidak dapat diperbaharui. Di tingkat global, kini terjadi kecenderungan meningkatnya nasionalisme energi, khususnya oleh kekuatan ekonomi dunia seperti Amerika Serikat, China, Jepang, India, Rusia dan Korea yang kini secara ketat berkompetisi untuk mengamankan pasokan energi mereka dengan berupaya menjadi investor utama di berbagai negara berkembang penghasil energi dan sumber daya. Menjadi ironis jika Indonesia justru mengobral sumber energi strategis-nya yang terbatas, yang diperkirakan akan habis sekitar 11 tahun ke depan jika tidak ditemukan cadangan baru, menjualnya dengan harga murah, dan membiarkannya dikuasai asing bahkan dengan mengorbankan kepentingan nasional. Ke depan, dibutuhkan reformasi terhadap pengelolaan sektor migas nasional. Indonesia sejak awal menganut pola production sharing contract (PSC) untuk mengelola migas nasional dengan alasan utama keterbatasan teknologi dan modal, serta tingginya resiko, dengan pola bagi hasil kini sekitar 85%: 15% untuk minyak dan 70%: 30% untuk gas. Kelemahan utama pola PSC ini adalah rendahnya learning process dari entitas bisnis nasional untuk mengelola migas nasional secara mandiri. Kita telah mengelola migas sejak 1957, namun hingga kini pemain besar nasional hanya Pertamina, dan segelintir swasta seperti Medco dan Energi Mega Persada. Itupun masih menjadi pemain marjinal di negeri sendiri. Pola PSC dengan cost-recovery juga rentan dengan mark-up dan korupsi, biaya produksi cenderung tidak terkontrol. Pola alternatif yang menarik adalah pola kepemilikan (ownership). Dalam pola ini pihak asing yang ingin mengelola migas nasional harus mau melepas kepemilikan saham mayoritas-nya ke pemerintah, menjadi perusahaan joint-venture, sehingga pemerintah sebagai pemegang saham pengendali dapat efektif mengontrol dan mengendalikan perusahaan. Dengan pola ini, learning process, termasuk transfer teknologi, dapat terjadi lebih cepat dan biaya produksi dapat dikontrol secara efektif. Reformasi sektor migas mendesak dilakukan mengingat produksi migas nasional yang terus stagnan dalam satu dekade terakhir di tengah biaya produksi (cost recovery) yang terus meningkat, yang kini telah menembus puluhan miliar dollar per tahun. Indonesia kini telah menjadi net oil importer, bahkan secara permanen. Produksi yang terus menurun inipun sebagian besar, sekitar 75%, didominasi operator asing. Indonesia juga tidak cukup memiliki kilang minyak sehingga tidak mampu mengolah produksi migas nasional secara mandiri. Implikasinya, ketergantungan terhadap impor migas menjadi sangat tinggi, mengancam ketahanan energi nasional, menguras cadangan devisa serta menimbulkan kerawanan terhadap neraca pembayaran dan stabilitas kurs mata uang. Rupiah kini telah menembus titik psikologis Rp 10.000,- per US$. Sementara itu disisi “hilir”, permasalahan banyak terletak pada buruknya desain program kompensasi dan lemahnya affirmative policy. Subsidi bukanlah sesuatu yang tabu dalam ekonomi. Untuk Indonesia, subsidi bahkan harus dilakukan untuk mereka yang tidak mampu, sesuai Pasal 34 UUD 1945. Yang menjadi isu disini adalah desain subsidi agar efektif dan tepat sasaran. Secara teoritis, desain subsidi terbaik adalah subsidi yang diarahkan dan tepat diterima oleh mereka yang berhak (targeted subsidy). Namun, implementasi setiap targeted-subsidy program membutuhkan basis data yang akurat dan selalu di update. Tanpa hal ini, subsidi akan menghadapi masalah kebocoran yang masif karena tingkat kesalahan penerima (inclusion error ataupun exclusion error) yang tinggi. Permasalahan berikutnya terkait dengan bentuk program. Targeted subsidy yang mengambil bentuk program bantuan tunai, baik unconditional cash transfer seperti BLT, maupun conditional cash transfer seperti PKH, menyimpan banyak masalah, karena rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik, rawan korupsi, dan menimbulkan dampak negatif terhadap social capital masyarakat. Terkait kesulitan yang dihadapi tentang basis data inilah kemudian muncul subsidi atas komoditas yang dipandang penting bagi masyarakat (commodity subsidies) seperti BBM. Kelemahan utama subsidi komoditas ini adalah pengguna komoditas yang disubsidi tidak dapat dibatasi. Targeting subsidi untuk BBM, agar tepat sasaran, sulit dilakukan karena adanya kemudahan transportasi dan distribusi membuat pengalihan penggunaan dan penjualan di pasar gelap hampir tidak mungkin dihalangi. Terlebih lagi dengan wilayah geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari kepulauan yang dipisahkan oleh lautan. Subsidi BBM semakin tidak tepat sasaran ketika disparitas harga BBM bersubsidi dan BBM non-subsidi semakin lebar. Semakin lebar disparitas harga, semakin besar insentif untuk penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pengguna premium terbesar, sekitar 55%, tercatat adalah kendaraan roda empat pribadi yang merupakan kelompok menengah-atas. Ketidaktepatan sasaran subsidi BBM juga terjadi dalam dimensi regional dimana BBM bersubsidi sekitar 60%-nya habis di Jawa-Bali saja. Untuk Indonesia dimana basis data kemiskinan lemah, program subsidi yang menentukan sendiri penerimanya (self-targeted subsidiy) seperti beras raskin, BOS, hingga subsidi kereta api kelas ekonomi, akan jauh lebih tepat sasaran dan terhindar dari masalah targeting. Karena itu, terlepas dari kondisi defisit APBN, subsidi BBM sudah selayaknya dicabut, namun tentu dilakukan secara bertahap, disertai pemberian kompensasi bagi masyarakat miskin, dan pemilihan timing yang tepat. Selain program kompensasi yang tepat, bukan dalam bentuk cash transfer seperti BLSM, pemerintah seharusnya juga melakukan berbagai affirmative policy, yaitu membangun mass rapid transportation yang handal, dapat dibangun dalam waktu cepat dan dalam cara yang berkeadilan, yaitu pembangunan Bus Rapid Transport (BRT) dan kereta api, baik komuter maupun lintas provinsi, khususnya untuk daerah perkotaan di Jawa dan Sumatera seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya dan Medan. Saatnya kini subsidi BBM dilepaskan dari politik. Melanjutkan subsidi BBM membuat berbagai distorsi dalam perekonomian semakin tak terkendali, khususnya konsumsi BBM dari kendaraan bermotor pribadi dan penyelundupan. Subsidi BBM didominasi oleh bensin premium, yang 97% distribusi-nya disalurkan melalui SPBU. Kemacetan di berbagai kota besar akan semakin meningkat menuju kemacetan total (grid-lock). Ironisnya, pemerintah memfasilitasi hal ini dengan terus membiarkan transportasi massal dalam kondisi buruk, sehingga penjualan kendaraan bermotor pribadi terus melonjak. Fokus pembangunan infrastruktur transportasi juga sangat berorientasi pada jalan dan kendaraan pribadi, khususnya pembangunan jalan tol, termasuk jalan tol dalam kota. Rencana pembangunan jalan tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatera, serta kini Jembatan Selat Sunda (JSS), merupakan contoh nyata dari buruknya affirmative policy. Dan preseden terburuk adalah kasus penurunan harga BBM tahun 2008 untuk pencitraan Pemilu 2009 setelah perekonomian menerima kenaikan harga BBM tahun 2005 sebagai ekuilibrium baru. Bila kemudian resistensi terhadap pencabutan subsidi BBM sangat kuat, sebaiknya pemerintah banyak berkaca sebelum mengeluh dan menyalahkan pihak lain. Yusuf Wibisono, "Subsidi dan Keadilan Ekonomi", Republika, 18 Juni 2013.

Read more

Debat Keadilan Subsidi BBM

by Yusuf Wibisono on August 6, 2015
0 comments

Pencabutan subsidi bahan bakar minyak kembali menuai penolakan publik secara keras. Secara ekonomi, subsidi bukanlah sesuatu yang tabu. Yang menjadi isu adalah bagaimana desain subsidi agar efektif dan tepat sasaran. Desain subsidi terbaik adalah subsidi yang diarahkan dan tepat diterima oleh mereka yang berhak (targeted subsidy). Namun permasalahan terbesar targeted subsidy adalah, implementasi program membutuhkan basis data yang akurat, by name by address, dan selalu diperbarui secara berkala. Tanpa basis data yang kuat, subsidi akan menghadapi masalah kebocoran yang masif. Penargetan subsidi BBM agar tepat sasaran sulit dilakukan. Sebab, adanya kemudahan transportasi dan distribusi membuat pengalihan penggunaan dan penjualan di pasar gelap hampir tidak mungkin dihalangi. Terlebih lagi dengan wilayah geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri atas kepulauan yang dipisahkan oleh lautan. Subsidi BBM semakin tidak tepat sasaran ketika disparitas harga antara BBM bersubsidi dan BBM non-subsidi semakin lebar. Ketidaktepatan sasaran subsidi BBM juga terjadi dalam dimensi regional di mana sekitar 60 persen BBM bersubsidi habis di Jawa-Bali saja. Dalam konteks inilah, subsidi terhadap barang dan jasa yang hanya dikonsumsi masyarakat miskin (self-targeted subsidy program), seperti beras untuk rakyat miskin (raskin), bantuan operasional untuk puskesmas dan sekolah, hingga subsidi kereta api kelas ekonomi, menjadi menjanjikan karena diyakini jauh lebih tepat sasaran dan terhindar dari masalah targeting. Karena itu, terlepas dari defisit APBN dan minimnya ruang fiskal, subsidi BBM sudah selayaknya dicabut. Jika subsidi BBM berlanjut, berbagai distorsi dalam perekonomian akan semakin kuat, terutama semakin tidak terkendalinya alokasi anggaran subsidi BBM karena permintaan yang semakin tinggi, khususnya dari kendaraan bermotor pribadi. Subsidi BBM didominasi oleh bensin Premium dan solar, yang 97 persen dan 85 persen distribusinya disalurkan melalui SPBU, yang konsumennya sebagian besar adalah kendaraan bermotor pribadi. Kemacetan di berbagai kota besar akan semakin meningkat menuju kemacetan total (grid-lock). Dengan demikian, manfaat terdekat dari menghentikan subsidi BBM adalah struktur APBN yang lebih sehat, sehingga belanja untuk sektor yang lebih penting dapat ditingkatkan. Seluruh inefisiensi perekonomian yang terkait dengan BBM juga dapat ditekan, seperti lonjakan penjualan kendaraan bermotor pribadi dan penambahan ruas jalan tol. Dengan konsumsi BBM yang lebih sehat karena tidak lagi terdistorsi oleh subsidi, tekanan terhadap impor BBM akan menurun, neraca pembayaran luar negeri lebih sehat, dan nilai tukar lebih stabil. Meski pencabutan subsidi BBM memiliki banyak rasionalitas, dampak negatif kebijakan ini tidak bisa diremehkan dan harus diminimalkan dengan berbagai affirmative policy dan program kompensasi. Dampak terbesar adalah kenaikan harga secara umum karena posisi BBM sebagai input produksi yang penting dan signifikan di semua sektor perekonomian. Ketika inflasi tidak dapat dihindarkan, daya beli masyarakat tergerus, sehingga berpotensi melonjakkan angka kemiskinan. Kenaikan biaya produksi juga berpeluang menyebabkan naiknya harga barang dan turunnya daya saing sehingga memicu kebangkrutan atau relokasi industri sehingga angka pengangguran meningkat. Kombinasi kemiskinan dengan pengangguran berpotensi memicu kerawanan sosial. Meski timing pencabutan subsidi ini sudah cukup tepat, di saat secara historis inflasi rendah dan di periode honeymoon, sayangnya kita tidak melihat pentahapan dalam pencabutan subsidi BBM. Di sisi lain, pemberian kompensasi bagi pihak yang akan terkena beban paling besar dari pencabutan subsidi BBM ini tidak dipersiapkan secara memadai. Lebih jauh lagi, ketika subsidi BBM dicabut, kita juga tidak melihat dana hasil penghematan subsidi BBM digunakan untuk affirmative policy seperti membangun sarana transportasi massal yang dapat dirasakan hasilnya dalam waktu cepat dan dalam cara yang berkeadilan, yaitu pembangunan bus rapid transport (BRT) dan kereta api, khususnya untuk daerah perkotaan di Jawa dan Sumatera, bukan justru memacu jalan tol. Pada saat yang sama, sebagian dana hasil penghematan subsidi BBM digunakan untuk program kompensasi untuk "tiga kartu sakti" yang substansinya adalah cash transfer. Meski dibutuhkan oleh kelompok miskin yang paling rentan dan tidak mampu bekerja, program "bagi-bagi uang" seperti ini diyakini tidak efektif karena sangat mudah disalahgunakan untuk kepentingan politik, tingkat salah sasaran yang tinggi, rawan korupsi, dan menimbulkan dampak negatif terhadap modal sosial (social capital) masyarakat. Jika kemudian penolakan terhadap kebijakan ini begitu keras, memang sebaiknya pemerintah lebih banyak berkaca daripada menuding, terlebih ketika Kabinet Kerja memang belum bekerja. *   Yusuf Wibisono, "Debat Keadilan Subsidi BBM", Koran Tempo, 24 November 2014

Read more

Indonesia Move on

by ideas on July 8, 2015
0 comments

Kita tidak boleh diam berpangku tangan. Apapun kondisi yang terjadi hari ini, kita harus melangkah ke depan. Apapun keadaan yang sedang menerpa Indonesia, mari kita bergerak, mari kita berubah. Mari kita berpindah, dari keadaan yang semula kurang baik, menuju keadaan yang lebih baik. KataIndonesia Move On, mewakili arti ajakan bersama-sama, untuk meninggalkan kondisi Indonesia sekarang menuju keadaan yang lebih baik. Tinggalkan masa lalu yang suram, songsong masa depan yang cerah. Angka kemiskinan Indonesia yang masih tinggi, harus kita kikis sampai sekecil-kecilnya. Angka kemiskinan Indonesia pada tahun 2013 adalah 11,37 %, kita harapkan angka kemiskinan pada tahun 2020 hanya sebesar 5%. Pendapatan perkapita Indonesia pada 2013 adalah USD 3650, kita harapkan pendapatan perkapita pada 2020 adalah sebesar USD 8000. Kesenjangan ekonomi yang masih melebar, harus kita upayakan agar tingkat kesejahteraan masyarakat lebih merata. Koefisien gini rasio Indonesia (sebagai pengukur tingkat kesenjangan) pada tahun 2013 adalah 0,413. Kita harapkan koefiesien gini rasio pada tahun 2020 adalah sebesar 0,25. Jumlah pengangguran di Indonesia harus terus kita kurangi secara signifikan. Angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2013 berjumlah 7,39 juta jiwa, kita harapkan angka pengangguran pada tahun 2020 bisa mencapai 3,5 juta jiwa. Kalau kita melihat tingkat akses pendidikan masyarakat Indonesia, kita bisa mengukur dari angka partisipasi kasar (besarnya prosentase yang mengikuti pendidikan dibandingkan potensi jumlah jiwa pada tingkatan usia tersebut). Angka partisipasi kasar pendidikan SMA pada tahun 2013 sebesar 54%, kita harapkan angka partisipasi kasar SMA pada tahun 2020 bisa mencapai 90%. Angka partisipasi kasar perguruan tinggi tahun 2013 adalah sebesar 18,7 %, kita harapkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi pada tahun 2020 bisa mencapai 50%. Kita juga harus menjadikan pemilu 2014 sebagai wahana untuk memperbaiki bangsa dengan memilih pemimpin berkualitas. Kita harus memilih presiden yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia pada perbaikan yang substansial. Memilih pemimpin Indonesia adalah bagian dari upaya kita dalam memperbaiki bangsa secara nyata. Kita juga akan menghadapi ajang sepakbola piala dunia pada bulan Juli nanti. Mari kita jadikan ajang sepakbola piala dunia ini sebagai inspirasi untuk memperbaiki sepakbola Indonesia. Jika saat ini prestasi sepakbola Indonesia baru diperhitungkan pada tingkat Asia Tenggara, kita harus memperjuangkan agar masuk menjadi tiga besar Asia. Untuk selanjutnya kita harapkan Indonesia bisa lolos ke ajang Piala Dunia 2022. Segala unsur negatif yang melekat pada bangsa Indonesia harus dikurangi. Peredaran narkoba dan minuman keras harus ditekan sekecil-kecilnya. Pornografi dan kekerasan seksual juga harus diminimalisir sehingga tidak berdampak buruk bagi bangsa. Korupsi harus diberantas sampai tuntas, sehingga uang negara bisa diselamatkan. Dengan uang negara yang bisa diselamatkan, maka uang tersebut dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dalam rangka menyejahterakan rakyat. Mari kita semua berkontribusi dalam memperbaiki bangsa. Mari kita semua ambil bagian dalam kerja bersama menggerakkan Indonesia Move On. Ini adalah sebuah perjuangan bersama untuk mewujudkan Indonesia cemerlang. http://www.dompetdhuafa.org/post/detail/56/indonesia-move-on

Read more

Jalan Panjang Menjaga Kedaulatan Pangan

by ideas on July 8, 2015
0 comments

Nana Mintarti Kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional.  Kedaulatan pangan merupakan prasyarat dari ketahanan pangan. Mustahil tercipta ketahanan pangan kalau suatu bangsa dan rakyatnya tidak memiliki kedaulatan atas proses produksi dan konsumsi pangannya.  Bagi Indonesia dengan jumlah penduduk yang relatif besar merupakan suatu masalah krusial jika menggantungkan produksi pangannya terhadap negara lain. Bangsa besar adalah bangsa yang mandiri dengan sumberdaya dan kreatif mengembangkannya. Keragaman plasma nutfah pangan sebuah negeri, mendukung eksistensinya menuju kedaulatan pangan. Negarawan mana pun, akan serius menjaga kelebihan ini bahkan mengembangkannya. Satu saja varietas benih lokal hilang, kehilangan besar. Kesadaran ini tak hanya di benak para pakar pertanian dan biolog dunia. Asep Nugraha, seorang putra bangsa Indonesia, ahli waris Kasepuhan Banten Kidul yang terletak di Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, menjaga sekuat-tenaga benih-benih padi lokal didukung komunitas adatnya. Dengan kearifan lokal, para petani kecil di kasepuhan ini terbukti memiliki kemampuan mempertahankan varietas-varietas lokal yang tahan terhadap hama dan perubahan iklim. Bibit padi lokal di Sirna Resmi ini bukan sedikit. Ada lebih dari 60 varietas lokal! Semua terjaga berkat eksistensi tradisi adat dan sistem pertanian yang ramah lingkungan. Dompet Dhuafa melihat komunitas ini sebagai salah satu unsur penjaga kedaulatan pangan bangsa. Mendukung mereka, sejatinya memperkokoh kedaulatan pangan nasional dari gempuran penyeragaman dan kapitalisme pangan. Sistem pertanian saat ini terancam oleh industri benih yang memaksa petani mengonsumsi dan tergantung pada benih industri.  Benih industri biasanya tidak dapat tumbuh tanpa input bahan-bahan kimia. Dengan model neoliberal ini keanekaragaman hayati menghilang akibat perkembangan benih transgenik dan hibrid. Terjadi proses penyeragaman yang membuat benih-benih tanaman menjadi tidak tahan hama dan tidak mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan iklim. Hal ini berujung pada pengurangan diversifikasi pangan global. Ribuan varietas lokal telah hilang, petani menjadi bergantung dengan benih dan input industri. Di Kasepuhan Sinar Resmi, insya Allah, cerita ini tidak terjadi. Kita berharap semoga ini juga bisa terwujud di wilayah pertanian lainnya di Indonesia. Saat ini Indonesia berada dalam status rawan pangan, karena pangannya tergantung dari pihak lain. Angka impor pangan selalu melonjak dari tahun ke tahun. Harga beras impor lebih murah dari beras produk lokal. Lebih ironis,  Indonesia negara pengimpor 50 persen beras yang diperdagangkan di pasar dunia! Pelestarian benih lokal dan pengembangan sistem pertanian ramah lingkungan, mungkin menuai cibiran karena perlu waktu panjang, energi yang besar dalam penguatan kapasitas serta riset. Untuk pemenuhan kebutuhan pangan secara instan, impor pangan merupakan cara yang mudah.  Tapi dalam jangka panjang hal ini berakibat fatal. Pragmatisme jangka pendek berujung ketergantungan, bukan jalan bijak menjadikan Indonesia bangsa besar. Sepercik keriungan di Sirna Resmi, kebersamaan Pertanian Sehat Indonesia dengan komunitas adat Banten Kidul yang dipimpin Abah Asep, adalah sebentuk ikhtiar membangun kedaulatan pangan. Jangan lihat ini pelestarian basa-basi. Mendukung ikhtiar seperti ini, bertaut dengan visi kebangsaan yang digenggam erat, menyelamatkan sebuah pilar eksistensi bangsa. Stop impor pangan, bukan sekadar teriakan kosong. Ubah impor menjadi ekspor. Tanah Air yang luas ini bukan hanya untuk jadi pasar besar bangsa lain, tapi juga penyedia pangan untuk bangsa dan dunia.   http://www.dompetdhuafa.org/post/detail/62/jalan-panjang-menjaga-kedaulatan-pangan

Read more

Ramadhan Berkah, Berbagi Kebahagiaan, Bantu Penyandang Disabilitas

by ideas on July 8, 2015
0 comments

BEKASI-Ada pemandangan yang tidak biasa di halaman kantor Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Ahad sore, (5/7). Di tengah-tengah halaman itu,  terlihat sekelompok orang tengah  tertatih-taih berjalan menggunakan tongkat penyangga. Tak hanya sebagai penyangga untuk berjalan, tongkat tersebut pun difungsikan oleh sebagian orang lainnya sebagai alat navigator, memudahkan langkah kaki, menuju tempat yang diharapkan. Ya, mereka adalah penyandang disabilitas se-kota Bekasi yang sedang mengikuti rangkaian program Peduli Kasih yang digelar Dompet Dhuafa bersinergi dengan Bank Internasional Indonesia (BII).  Selain berbagi kebahagiaan, salah satu tujuan kegiatan ini adalah membangun empati dan simpati masyarakat terhadap orang-orang penyandang disabilitas. “Mereka membutuhkan kepedulian kita. Karenanya Dompet Dhuafa dan BII Bersinergi dalam kegiatan religi dan sosial melalui program Peduli Kasih ini”, ujar Fadillah Rahman, Ketua Panitia Ramadhan Dompet Dhuafa. Dalam acara tersebut BII menyerahkan donasi sebesar Rp 70.000.000. Simbolisasi penyerahan donasi dilakukan antara Bimo Banuaji, Perwakilan BII dengan Muhammad Fikrah, Manager Layanan Lembaga Pelayanan Masyarakat (LPM) Dompet Dhuafa. “Ini adalah bentuk kepedulian dari kami dengan masyarakat sekitar kantor perusahaan kami.Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama ini, kedepan kita akan lebih giat melakukan kegiatan-kegiatan kepedulian dengan masyarakat sekitar wilayah perusahaan kami”, harap Bimo. Muhammad Fikrah, Manager Layanan LPM DD mengharapkan, semoga pihak yang membantu acara ini serta donatur lainnya mendapat cucuran rahmat dan maghfirah.Selain itu, sebelum penyerahan donasi juga ada rangkaian acara berupa motivasi hidup dari penyandang disabilitas dari Yulia Karmilu Wati, serta  pemberian pelatihan berupa stimulus menjadi pengusaha. (Erni)   Editor: Uyang #Ramadhan, Ambil Berkahnya. "22 tahun Dompet Dhuafa Tumbuh Bersama, mari bergandeng tangan wujudkan kemandirian"

Read more

Sapien augue, tempus nec.

by ideas on February 23, 2015
0 comments

Nam volutpat hendrerit ultrices. Aliquam hendrerit imperdiet lorem, sit amet consequat massa ullamcorper ut. Nullam sed quam feugiat, auctor nunc nec, malesuada libero. Integer pellentesque quam quis justo pellentesque, sit amet scelerisque massa adipiscing. Duis varius felis vel interdum semper.  

Read more

Duis bibendum orci met error.

by ideas on February 23, 2015
0 comments

In mollis eu diam sed egestas. Donec ultricies leo odio, vel adipiscing est gravida vel. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nunc et ipsum eu enim imperdiet fringilla sit amet a est. In at elit dolor. Nam volutpat hendrerit ultrices. Aliquam hendrerit imperdiet lorem, sit amet consequat massa ullamcorper ut.  

Read more