Penggusuran dan Reproduksi Kemiskinan Kota 2017

by Fajri Azhari on May 30, 2017
0 comments

Masifnya penggusuran paksa terhadap kampung dan pemukiman informal di Jakarta dalam tiga tahun terakhir, dan klaim pemerintah provinsi DKI Jakarta bahwa relokasi ke rusun telah meningkatkan kesejahteraan warga, mendorong IDEAS melakukan penelitian untuk menguji dampak kebijakan relokasi (resettlement) ini. Penelitian ini mengambil 100 responden yang merupakan kepala rumah tangga korban penggusuran yang direlokasi ke rusun dan telah tinggal di rusun selama dua tahun atau lebih. Pengumpulan data dilakukan antara Oktober-November 2016 di empat rusunawa (Pinus Elok, Cakung Barat, Jatinegara Kaum dan Cipinang Besar Selatan). Penggusuran paksa merupakan bentuk guncangan yang signifikan terhadap kelompok rumah tangga miskin. Tempat tinggal dan lingkungannya tidak hanya dimensi fisik semata namun terbentuk dari relasi sosial-ekonomi yang kompleks sehingga signifikan mempengaruhi kesejahteraan individu. Rumah bagi warga korban penggusuran tidak hanya tempat tinggal, namun juga tempat usaha mandiri. Seiring penggusuran keduanya hilang, menyisakan ketidakpastian dan ketergantungan hidup pada bantuan. Penggusuran paksa telah mengubah masyarakat yang mandiri meski dalam sektor informal, menjadi masyarakat yang penuh ketergantungan dengan kerentanan tinggi. Penggusuran paksa dan relokasi ke rusunawa tidak menyelesaikan kemiskinan, namun mereproduksi kemiskinan bahkan dengan derajat yang lebih dalam. Wilayah rusunawa yang kini mereka tempati tidak bisa memberikan mereka peluang untuk mencari sumber penghidupan layak seperti di lokasi sebelumnya. Kebijakan relokasi untuk masyarakat yang tergusur menyebabkan mereka tersisih dan terpinggirkan di wilayah-wilayah luar perkotaan. Meskipun dimensi fisik rusunawa dengan infrastrukturnya dianggap lebih memadai, namun distribusi sumberdaya ekonomi dan sosial tidak memberikan akses pada warga korban penggusuran untuk bisa membangun kehidupan baru yang lebih baik di sana. Temuan lapangan dan hasil kajian selengkapnya dapat diunduh disini

Read more

Konflik Bisa Menimbulkan Kemiskinan

by Fajri Azhari on January 20, 2017
0 comments

Launching peta kemiskinan Indonesia     REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemimpin Redaksi Republika, Irfan Junaidi, menilai, ada keterkaitan erat berlangsungnya konflik dengan kemiskinan. Karena itu, dia merasa, penanganan kemiskinan bisa dilakukan lewat banyak cara, salah satunya dengan menyelesaikan konflik yang ada. "Sebab, suatu konflik kalau tidak diselesaikan akan menimbulkan kemiskinan," kata Irfan saat memberi paparan di peluncuran Peta Kemiskinan 2017 Dompet Dhuafa, Kamis (19/1). Irfan mengingatkan, sudah banyak bukti konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, dan tidak lain selalu menghasilkan satu masalah yaitu kemiskinan. Untuk itu, dia meminta, pemangku kebijakan dapat mensinergikan program-program penanganan kemiskinan yang ada, dengan langkah penyelesaian konflik. Irfa juga mengungkapkan, Presiden Joko Widodo sempat memberi data yang cukup mencenangkan, tentang pertumbuhan yang selama ini yang ternyata belum sejalan dengan penurunan angka kemiskinan. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo, saat mengumpulkan media-media nasional beberapa waktu lalu. "Ternyata, 0,04 persen penduduk menguasai 47 persen uang di bank, 0,2 persen menguasai 17 persen uang di bank, sehingga ada 60 persen uang di bank yang dikuasai oleh 0,24 penduduk saja," ujar Irfan. Ironisnya, kondisi itu seakan ditambahkan dengan kebutuhan paket data untuk penggunaan internet yang melonjak tajam di Indonesia, dan mencapai angka 400 persen. Iran mengingatkan, bukan tidak mungkin orang yang dulu biaya pulsanya Rp 100 ribu per bulan, naik menjadi Rp 400 ribu per bulan.

Read more

Pemerintah masih rendal dalam mengentaskan kemiskinan

by Fajri Azhari on January 20, 2017
0 comments

  peta kemiskinan Indonesia Sumber : Kontan (http://nasional.kontan.co.id/news/kinerja-daerah-mengentaskan-kemiskinan-rendah) JAKARTA. Kinerja pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan di daerah mereka masing-masing dinilai masih rendah. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), untuk kinerja penanggulangan kemiskinan 497 daerah hanya 1% daerah saja yang memiliki kinerja memuaskan dengan indeks di atas 80 dalam penanggulangan kemiskinan di daerah mereka masing-masing. Menurut lembaga think tank buatan Dompet Dhuafa ini, daerah yang berkinerja memuaskan antara lain; Probolinggo, Bangka Barat dan Kota Balikpapan. Sementara itu, 361 daerah atau 73% di antaranya, seperti; Bengkulu Tengah, Sorong, Merangin, dan Kabupaten Tambraw memiliki kinerja penanggulangan kemiskinan di bawah 60 atau cukup rendah. Yusuf Wibisono, Direktur Eksekutif lembaga tersebut mengatakan, kesimpulan tersebut didapat setelah lembaganya melihat data penurunan kemiskinan yang berhasil dilakukan oleh daerah dalam beberapa tahun, anggaran yang digelontorkan, dan indeks pembangunan manusia daerah yang telah berhasil diciptakan. Untuk Kabupaten Tabraw misalnya, walaupun rata-rata belanja langsung yang digunakan untuk melaksanakan program kegiatan penanggulangan kemiskinan mencapai 83,4% dari total belanja daerah, daerah tersebut memiliki indeks keparahan kemiskinan 2,55 dan indeks kinerja penanggulangan kemiskinan daerah 39,89. Angka indeks 2,55 tersebut menurut rentan. Ukurannya, indeks 0-0,2 berkategori rendah, 0,2 -0,5 berkategori sedang, 0,5 - 1,5 berkategori tinggi dan 1,5- 7,5 berkategori tinggi, merupakan indeks tertinggi keparahan kemiskinan. Pun begitu,dengan angka 39,89. Angka tersebut menunjukkan, Tabraw masuk ke dalam daerah berkinerja rendah dalam penurunan angka kemiskinan. Yusuf mengatakan, rendahnya kinerja daerah tersebut, harus diwaspadai pemerintah. Rendahnya kinerja daerah dalam mengentaskan kemiskinan tersebut, bisa berdampak besar kepada upaya Presiden Joko Widodo dalam mengurangi angka kemiskinan. Kewaspadaan ini harus dilakukan karena saat ini, banyak anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat ke daerah. Untuk tahun 2017 ini saja, jumlah dana transfer yang digelontorkan ke daerah, termasuk dana desa mencapai Rp 764,9 triliun. "Rendahnya kinerja itu kabar buruk, mengingat sekarang pusat andalkan pemerintah daerah untuk jalankan program pengentasan kemiskinan," katanya, Kamis (19/1). Atas masalah itu, Yusuf meminta kepada pemerintah untuk mereformasi pola dana transfer daerah. Dia minta pemerintah menerapkan sistem penghargaan dan sanksi. Bagi daerah yang diberikan dana transfer kemudian dia berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin mereka, pemerintah akan memberikan penghargaan berupa peningkatan dana transfer, begitu juga sebaliknya. Andi ZA Dulung, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial mengatakan, menyambut positif hasil penelitian yang dilakukan IDEAS. Pemerintah akan memanfaatkan hasil penelitian tersebut sebagai referensi dalam program pengentasan kemiskinan. "Ini masukan penting, karena bagaimana pun juga mengatasi kemiskinan saat ini memang bukan pekerjaan mudah," katanya.

Read more

Peta Kemiskinan Indonesia (Kabupaten/Kota) 2017

by Fajri Azhari on January 20, 2017
0 comments

WhatsApp Image 2017-01-19 at 17.59.01   Setelah lebih dari 70 tahun merdeka, kemiskinan masih menjadi salah satu masalah terbesar bangsa ini. Hingga kini, dengan garis kemiskinan yang konservatif, jumlah penduduk miskin Indonesia masih mencapai sekitar 28 juta orang, setara dengan jumlah penduduk Kamboja, Laos dan Singapura. Jika menggunakan garis kemiskinan yang lebih progresif, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 100 juta orang, setara dengan jumlah penduduk Thailand dan Malaysia.   WhatsApp Image 2017-01-19 at 17.41.53 Dalam lima tahun terakhir, kinerja penanggulangan kemiskinan nasional mengalami pasang surut. Seluruh ukuran kemiskinan menegaskan bahwa kemiskinan di daerah pedesaan harus mendapat perhatian dan prioritas lebih tinggi dari kemiskinan di daerah perkotaan. Dalam rangka mengelaborasi permasalahan kemiskinan terkini di tingkat lokal, Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) yang bernaung dibawah Yayasan Dompet Dhuafa meluncurkan Peta Kemiskinan Indonesia: Kondisi, Kinerja dan Prospek Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten-Kota yang merupakan bagian dari kajian IDEAS dibawah seri Indonesia Poverty and Inequality Report. Laporan ini berupaya memotret perkembangan upaya penanggulangan kemiskinan terkini di tingkat kabupaten-kota. WhatsApp Image 2017-01-20 at 06.35.32 Laporan ini memunculkan berbagai temuan, antara lain kantong-kantong kemiskinan sangat terkonsentrasi di Jawa namun daerah dengan kinerja penanggulangan kemiskinan terbaik didominasi oleh daerah luar Jawa, dan lebih jauh terlihat pola relokasi kemiskinan yang massif dari kota-kota metropolitan di Jawa ke wilayah sekitarnya. Laporan ini mengukur kinerja penanggulangan kemiskinan kabupaten-kota untuk periode 2010-2014 dengan membangun Indeks Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Secara menarik Laporan ini menemukan bahwa Indeks Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2010-2014 sebagian besar daerah adalah rendah, yang menunjukkan kinerja penanggulangan kemiskinan yang jauh dari memuaskan. Dengan mengambil ambang batas 70, maka hanya ada 6 daerah saja dari 497 daerah, atau sekitar 1% daerah saja, yang memiliki kinerja memuaskan dalam penanggulangan kemiskinan pada periode 2010-2014. Lebih jauh lagi, Laporan ini membangun Indeks Keberpihakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah untuk melihat secara keseluruhan tentang komitmen daerah dalalam menanggulangi kemiskinan di periode 2010-2014. Secara menarik terlihat hanya sedikit daerah yang memiliki Indeks Keberpihakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2010-2014 dengan kategori tinggi. Sebagian besar daerah pada 2010-2014, yaitu sekitar 98% atau 486 daerah, memiliki keberpihakan penanggulangan kemiskinan yang cenderung rendah, yaitu dengan nilai indeks dibawah 60. Untuk penanggulangan kemiskinan yang lebih progresif, Laporan ini memandang penting diperkenalkannya sistem reward and punishment dalam skema desentralisasi fiskal yang secara langsung dikaitkan dengan kinerja penanggulangan kemiskinan daerah. Laporan ini menggagas agar skema transfer pusat - daerah tidak hanya memperhitungkan tingkat kemiskinan yang dihadapi daerah namun juga memperhitungkan kinerja daerah dalam penanggulangan kemiskinan. WhatsApp Image 2017-01-19 at 17.58.58 (1) Laporan ini mengidentifikasi daerah prioritas penanggulangan kemiskinan berdasarkan dua tipologi, yaitu daerah dengan ciri utama jumlah penduduk miskin yang sangat besar, yang umumnya berlokasi di Jawa, dan daerah dengan ciri utama tingkat (insiden) kemiskinan yang sangat tinggi, yang umumnya berlokasi di luar Jawa. Laporan ini berargumen bahwa karakteristik setiap daerah prioritas penanggulangan kemiskinan ini sangat berbeda, dan karena itu membutuhkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berbeda. Kebijakan prioritas di kantong kemiskinan nasional adalah penciptaan pertumbuhan inklusif, sedangkan di daerah padat kemiskinan nasional adalah penghormatan atas hak-hak ekonomi warga negara, terutama hak atas tempat tinggal dan hak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, dan di daerah rawan kemiskinan adalah pemenuhan hak-hak dasar warga negara dan peningkatan kapabilitas penduduk miskin.

Read more

Fokus Belanja RAPBN 2017

by Fajri Azhari on October 17, 2016
0 comments

Suasana pemukiman warga yang berada di sekitar proyek pembangunan gedung bertingkat di Sunter, Jakarta Utara, Selasa (15/4) RAPBN 2017 mencoba tetap ekspansif dengan belanja negara mencapai Rp 2.070,5 triliun. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 yang cenderung konservatif mendapat respons positif dari pasar. Peneri maan perpajakan 2017 hanya diren ca nakan Rp 1.495,9 triliun atau turun 2,8 persen dari target APBN-P 2016 yang mencapai Rp 1.539,2 triliun. Penerimaan perpajakan yang kon servatif ini di satu sisi menjadi ka bar baik bagi dunia usaha di tengah ke lesuan perekonomian. Di sisi lain, hal ini mengindikasikan kondisi per eko nomian ke depan masih akan lemah. Kondisi perekonomian yang ma sih akan sulit ini dikonfirmasi antara lain oleh Bank Indonesia (BI) yang terakhir mengoreksi target pertum buhan ekonomi 2016 dari 5,0-5,4 per sen menjadi 4,9-5,3 persen. Na mun, dengan masih lemahnya per eko no mian global selepas Brexit, harga ko mo ditas yang masih rendah dan perdagangan dunia yang melam bat, asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,3 persen terbilang optimistis. Target konservatif penerimaan per pajakan 2017 hanya dapat di inter pretasikan sebagai overestimate penerimaan perpajakan 2016. Pemo tongan anggaran jilid II oleh Menteri Ke uangan yang baru hanya beberapa saat setelah APBN-P 2016 disahkan sebesar Rp 133,8 triliun dan terakhir kembali meningkat menjadi Rp 137,6 triliun menjadi sinyal yang sangat jelas. Realisasi penerimaan pajak 2016 hingga semester pertama baru men ca pai Rp 518,4 triliun, atau 33,7 per sen dari target APBN-P 2016, lebih rendah dari kinerja 2015 yang men capai 37,3 dan jauh dari kinerja 2014, yakni 43,3 persen. Realisasi peneri maan perpajakan dalam LKPP 2015 hanya mencapai 83,3 persen dari APBN-P 2015, terendah sejak 1990. Dalam estimasi kami, target pe nerimaan perpajakan APBN-P 2016 mak simal di kisaran Rp 1.442,8 triliun, termasuk penerimaan dari kebijakan pengampunan pajak Rp 165 triliun, atau shortfall Rp 96,4 triliun dari APBN-P 2016. Peme rin tah dalam revisi APBN-P 2016 bah kan lebih pesimistis dengan mem proyeksikan shortfall penerimaan pajak mencapai Rp 219 triliun. Proyeksi shortfall Rp 219 triliun ini secara ironis dapat dibaca sebagai pesimisme pemerintah terhadap ke ber hasilan program pengampunan pa jak (tax amnesty). Dengan esti masi kami, jika tingkat keberhasilan program pengampunan pajak hanya 25 persen, maka shortfall peneri maan pajak 2016 akan mencapai Rp 220,2 triliun. Bila kita menghitung dari pro yeksi shortfall Rp 219 triliun ini, penerimaan perpajakan RAPBN 2017 adalah tumbuh 13,3 persen, target yang realistis dan sejalan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi. Na mun, bila kita memperhitungkan dampak kebijakan tax amnesty yang semestinya berimplikasi signifikan terhadap peningkatan tax base, target penerimaan pajak 2017 ini dapat dikatakan konservatif. Hal ini menguatkan hipotesis pesimisme pemerintah terhadap keberhasilan kebijakan tax amnesty. Meski penerimaan perpajakan kon servatif, tetapi RAPBN 2017 mencoba tetap ekspansif dengan belanja negara mencapai Rp 2.070,5 triliun. Dibandingkan APBN-P 2016 setelah pemotongan anggaran Rp 137,6 tri liun, target belanja negara 2017 ini meningkat 6,4 persen. Dengan postur anggaran me nembus Rp 2.000 triliun, pemerintah terlihat berupaya mempertahankan momentum pemulihan ekonomi. Setelah pertumbuhan ekonomi mele mah pada 2015 hanya 4,79 persen, terendah sejak 2009, dan pada se mester pertama 2016 hanya mening kat tipis menjadi 5,04 persen, peme rintah melalui postur RAPBN 2017 ini berupaya mengangkat lebih jauh pertumbuhan ekonomi. Langkah pemerintah saat ini, yang lebih terbuka dan realistis de ngan menetapkan target penerimaan perpajakan yang konservatif, patut diapresiasi. Di bawah kendali menteri keuangan yang baru, pemerintah tidak lagi memaksakan peningkatan penerimaan perpajakan yang am bisius di tengah kelesuan ekonomi, dan kemudian memaksakan langkahlangkah efisiensi pengeluaran di semua kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah. Namun, dengan target per tumbuhan ekonomi 2017 yang dipa tok 5,3 persen, pemerintah kemudian berupaya menjaga postur anggaran melalui defisit Rp 332,8 triliun atau 2,4 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB), target yang kredibel, tapi lebih moderat dari target defisit APBN-P 2016 usai revisi yang 2,5 persen dari PDB dan realisasi defisit 2015 yang 2,6 persen dari PDB. Meski secara terbatas, menteri keuangan baru terlihat jelas men dorong konsolidasi fiskal, langkah sulit yang patut diapresiasi. Namun, strategi RAPBN 2017 terlihat masih serupa dengan APBN-P 2015 dan 2016; minim keberpihakan pada kelompok miskin. Ekspansi belanja infrastruktur hanya didorong melalui penghapusan subsidi energi dan menambah utang. Dengan penerimaan perpajakan yang konservatif dan telah usainya penghematan dari reformasi subsidi energi, maka ruang fiskal pemerintah hanya dapat ditambah melalui utang. Kebijakan fiskal yang tidak lagi hanya keras kepada rakyat, dengan peng hapusan subsidi energi, tapi juga mulai memaksakan efisiensi di biro krasi melalui pemotongan anggaran, baik pusat maupun daerah, tentu patut diapresiasi. Namun, pemerintah tampak tidak berdaya menahan beban pem ba yaran bunga utang yang dipro yeksikan mencapai Rp 221,4 triliun atau 1,60 persen dari PDB pada 2017. Untuk kali pertama beban bunga utang menembus Rp 200 triliun dan semakin besar dari subsidi, sesuatu yang akan segera dimaknai sebagai minimnya keberpihakan terhadap kelompok miskin dan rendahnya daya tawar kepada investor. Lebih buruk lagi, defisit keseim bangan primer masih berlanjut se cara signifikan, yang menandakan be ban bunga utang yang memberatkan ini dibayar dengan membuat utang baru. Rendahnya keberanian politik untuk menurunkan beban utang, baik pokok maupun bunganya, juga didasari fakta besarnya kebutuhan pembiayaan anggaran yang harus ditutup dengan utang baru. Hal ini menciptakan siklus tiada berujung, dengan hasil akhir ketergantungan pemerintah yang semakin tinggi terhadap utang. Dengan defisit anggaran Rp 298,5 triliun, realisasi penerbitan SBN 2015 mencapai Rp 522,4 triliun. Di tahun ini, dengan target defisit Rp 296,7 triliun, target penerbitan SBN untuk menambal APBN-P 2016 dipro yek sikan Rp 611,4 triliun. Maka, RAPBN 2017 dengan defisit lebih tinggi, Rp 332,8 triliun, memastikan penerbitan SBN bruto 2017 akan semakin me lambung. ***Fokus belanja 2017 yang kembali diarahkan ke infrastruktur, dengan anggaran mencapai Rp 346,6 triliun, meningkat dari APBN-P 2016 yang hanya Rp 317,1 triliun, akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Realisasi belanja modal APBN-P 2015 hanya Rp 215,4 triliun atau 78,12 persen dari pagu anggaran, lebih rendah dari realisasi 2014 yang mencapai 91,4 persen. Namun, bila dibandingkan belanja modal 2014 yang hanya Rp 147,3 triliun, belanja modal 2015 ini meningkat 46,2 persen. Tantangan belanja infrastruktur semakin tinggi karena kenaikan anggaran sejak 2017 diperhitungkan dana transfer umum untuk infrastruktur. Di saat Rp 72,5 triliun anggaran infrastruktur digantungkan pada dana transfer umum, anggaran infrastruktur melalui dana alokasi khusus (DAK) turun 49 persen menjadi hanya Rp 33,8 triliun. Dengan semakin besar bergantung kepada pemerintah daerah, yang dapat diduga lebih akan memprioritaskan nondiscretionary expenditure yaitu belanja pegawai dan belanja barang, pemerintah mempertaruhkan kredibilitas program-program pembangunan yang telah direncanakan. Kedaulatan pangan yang digadang-gadang sebagai program unggulan, secara ironis harus menjadi korban efisiensi. Anggaran infrastruktur melalui Kementerian Pertanian turun 29 persen menjadi hanya Rp 2,9 triliun, begitupun DAK irigasi dan DAK pertanian yang masing-masing turun 71 persen dan 54 persen menjadi hanya Rp 4 triliun dan Rp 1,8 triliun.

Read more

RAPBN 2017: Konsolidasi di Tengah Ambisi

by Fajri Azhari on October 17, 2016
0 comments

  Warga menggukan rakit menyebrangi sungai di Jalan Raya Barombong, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi SelataN, Minggu (4/1). Sungai yang meluap memutuskan jembatan darurat menghubungkan Kota Makassar dengan Kabupaten Takalar. ANTARA FOTO/Sahrul Manda Tikupadang/ed/mes/15 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 yang cenderung konservatif mendapat respons positif dari pasar. Peneri maan perpajakan 2017 hanya diren ca nakan Rp 1.495,9 triliun atau turun 2,8 persen dari target APBN-P 2016 yang mencapai Rp 1.539,2 triliun. Penerimaan perpajakan yang kon servatif ini di satu sisi menjadi ka bar baik bagi dunia usaha di tengah ke lesuan perekonomian. Di sisi lain, hal ini mengindikasikan kondisi per eko nomian ke depan masih akan lemah. Kondisi perekonomian yang ma sih akan sulit ini dikonfirmasi antara lain oleh Bank Indonesia (BI) yang terakhir mengoreksi target pertum buhan ekonomi 2016 dari 5,0-5,4 per sen menjadi 4,9-5,3 persen. Na mun, dengan masih lemahnya per eko no mian global selepas Brexit, harga ko mo ditas yang masih rendah dan perdagangan dunia yang melam bat, asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,3 persen terbilang optimistis. Target konservatif penerimaan per pajakan 2017 hanya dapat di inter pretasikan sebagai overestimate penerimaan perpajakan 2016. Pemo tongan anggaran jilid II oleh Menteri Ke uangan yang baru hanya beberapa saat setelah APBN-P 2016 disahkan sebesar Rp 133,8 triliun dan terakhir kembali meningkat menjadi Rp 137,6 triliun menjadi sinyal yang sangat jelas. Realisasi penerimaan pajak 2016 hingga semester pertama baru men ca pai Rp 518,4 triliun, atau 33,7 per sen dari target APBN-P 2016, lebih rendah dari kinerja 2015 yang men capai 37,3 dan jauh dari kinerja 2014, yakni 43,3 persen. Realisasi peneri maan perpajakan dalam LKPP 2015 hanya mencapai 83,3 persen dari APBN-P 2015, terendah sejak 1990. Dalam estimasi kami, target pe nerimaan perpajakan APBN-P 2016 mak simal di kisaran Rp 1.442,8 triliun, termasuk penerimaan dari kebijakan pengampunan pajak Rp 165 triliun, atau shortfall Rp 96,4 triliun dari APBN-P 2016. Peme rin tah dalam revisi APBN-P 2016 bah kan lebih pesimistis dengan mem proyeksikan shortfall penerimaan pajak mencapai Rp 219 triliun. Proyeksi shortfall Rp 219 triliun ini secara ironis dapat dibaca sebagai pesimisme pemerintah terhadap ke ber hasilan program pengampunan pa jak (tax amnesty). Dengan esti masi kami, jika tingkat keberhasilan program pengampunan pajak hanya 25 persen, maka shortfall peneri maan pajak 2016 akan mencapai Rp 220,2 triliun. Bila kita menghitung dari pro yeksi shortfall Rp 219 triliun ini, penerimaan perpajakan RAPBN 2017 adalah tumbuh 13,3 persen, target yang realistis dan sejalan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi. Na mun, bila kita memperhitungkan dampak kebijakan tax amnesty yang semestinya berimplikasi signifikan terhadap peningkatan tax base, target penerimaan pajak 2017 ini dapat dikatakan konservatif. Hal ini menguatkan hipotesis pesimisme pemerintah terhadap keberhasilan kebijakan tax amnesty. Meski penerimaan perpajakan kon servatif, tetapi RAPBN 2017 mencoba tetap ekspansif dengan belanja negara mencapai Rp 2.070,5 triliun. Dibandingkan APBN-P 2016 setelah pemotongan anggaran Rp 137,6 tri liun, target belanja negara 2017 ini meningkat 6,4 persen. Dengan postur anggaran me nembus Rp 2.000 triliun, pemerintah terlihat berupaya mempertahankan momentum pemulihan ekonomi. Setelah pertumbuhan ekonomi mele mah pada 2015 hanya 4,79 persen, terendah sejak 2009, dan pada se mester pertama 2016 hanya mening kat tipis menjadi 5,04 persen, peme rintah melalui postur RAPBN 2017 ini berupaya mengangkat lebih jauh pertumbuhan ekonomi. Langkah pemerintah saat ini, yang lebih terbuka dan realistis de ngan menetapkan target penerimaan perpajakan yang konservatif, patut diapresiasi. Di bawah kendali menteri keuangan yang baru, pemerintah tidak lagi memaksakan peningkatan penerimaan perpajakan yang am bisius di tengah kelesuan ekonomi, dan kemudian memaksakan langkahlangkah efisiensi pengeluaran di semua kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah. Namun, dengan target per tumbuhan ekonomi 2017 yang dipa tok 5,3 persen, pemerintah kemudian berupaya menjaga postur anggaran melalui defisit Rp 332,8 triliun atau 2,4 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB), target yang kredibel, tapi lebih moderat dari target defisit APBN-P 2016 usai revisi yang 2,5 persen dari PDB dan realisasi defisit 2015 yang 2,6 persen dari PDB. Meski secara terbatas, menteri keuangan baru terlihat jelas men dorong konsolidasi fiskal, langkah sulit yang patut diapresiasi. Namun, strategi RAPBN 2017 terlihat masih serupa dengan APBN-P 2015 dan 2016; minim keberpihakan pada kelompok miskin. Ekspansi belanja infrastruktur hanya didorong melalui penghapusan subsidi energi dan menambah utang. Dengan penerimaan perpajakan yang konservatif dan telah usainya penghematan dari reformasi subsidi energi, maka ruang fiskal pemerintah hanya dapat ditambah melalui utang. Kebijakan fiskal yang tidak lagi hanya keras kepada rakyat, dengan peng hapusan subsidi energi, tapi juga mulai memaksakan efisiensi di biro krasi melalui pemotongan anggaran, baik pusat maupun daerah, tentu patut diapresiasi. Namun, pemerintah tampak tidak berdaya menahan beban pem ba yaran bunga utang yang dipro yeksikan mencapai Rp 221,4 triliun atau 1,60 persen dari PDB pada 2017. Untuk kali pertama beban bunga utang menembus Rp 200 triliun dan semakin besar dari subsidi, sesuatu yang akan segera dimaknai sebagai minimnya keberpihakan terhadap kelompok miskin dan rendahnya daya tawar kepada investor. Lebih buruk lagi, defisit keseim bangan primer masih berlanjut se cara signifikan, yang menandakan be ban bunga utang yang memberatkan ini dibayar dengan membuat utang baru. Rendahnya keberanian politik untuk menurunkan beban utang, baik pokok maupun bunganya, juga didasari fakta besarnya kebutuhan pembiayaan anggaran yang harus ditutup dengan utang baru. Hal ini menciptakan siklus tiada berujung, dengan hasil akhir ketergantungan pemerintah yang semakin tinggi terhadap utang. Dengan defisit anggaran Rp 298,5 triliun, realisasi penerbitan SBN 2015 mencapai Rp 522,4 triliun. Di tahun ini, dengan target defisit Rp 296,7 triliun, target penerbitan SBN untuk menambal APBN-P 2016 dipro yek sikan Rp 611,4 triliun. Maka, RAPBN 2017 dengan defisit lebih tinggi, Rp 332,8 triliun, memastikan penerbitan SBN bruto 2017 akan semakin melambung.

Read more

Mudik, Macet, Maut

by Fajri Azhari on October 17, 2016
0 comments

  estimasi-jumlah-trend-pemudik-2005-2016 Mudik di Indonesia bukanlah sekadar fenomena sosial-budaya semata, melainkan telah menjadi kegiatan spiritual yang sakral. Bagi masyarakat migran, mudik adalah kegiatan "wajib" yang pantas ditebus dengan biaya berapa pun, bahkan hingga bertaruh nyawa. Ratusan nyawa melayang setiap tahunnya selama musim mudik dalam ribuan kasus kecelakaan, terutama di jalan raya. Meninggalnya belasan orang karena kemacetan parah (gridlock) di ruas Tol Brebes pada puncak arus mudik tahun ini, bukan karena kecelakaan lalu lintas, merupakan yang pertama kali dan menjadi catatan kelam dalam sejarah mudik Indonesia. Bahkan, sebuah media asing, the Daily Mail, menyebut macet di ruas 'Brexit' ini, yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo pada 16 Juni 2016 dan digadang-gadang akan memperlancar mudik, sebagai kemacetan terparah di dunia. Mudik adalah fenomena Jawa. Jawa menjadi pusat migrasi nasional, yang berakar dari disparitas pembangunan yang lebar antara Jawa dan luar Jawa. Dengan posisi sebagai pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, pendidikan, teknologi, hingga sosial dan budaya, meski memiliki luas hanya tujuh persen dari total wilayah, Jawa hingga kini menjadi tempat tinggal bagi 57 persen penduduk Indonesia. Jabodetabek, dengan perkiraan penduduk kini lebih dari 33 juta orang, menjadi magnet utama, dengan menguasai 24 persen PDB nasional. Daerah pedesaan Jawa menjadi pengirim migran permanen, yang membuat kota inti terus meluas ke wilayah sekitarnya, terutama Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang. Dari riset IDEAS tentang pola migrasi dan pertumbuhan wilayah aglomerasi, diperoleh estimasi lalu lintas mudik 2016 di Jawa yang kompleks dan masif. Pada tahun ini, IDEAS memproyeksikan terdapat potensi 32,2 juta pemudik di 20 wilayah aglomerasi di seluruh Indonesia, di mana 69,4 persennya diproyeksikan terjadi di delapan wilayah aglomerasi di Jawa (22,4 juta orang), yaitu 693 ribu di Serang Raya, 15,1 juta di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), 1,63 juta di Bandung Raya, 795 ribu di Kedungsepur (Kendal, Ungaran, Semarang, Purwodadi), 775 ribu di Solo Raya, 976 ribu di Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, Bantul), 2,11 juta di Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), dan 277 ribu di Malang Raya. Pergerakan 32,2 juta orang ini diproyeksikan akan melibatkan lebih dari 8 juta kendaraan pribadi, yaitu 2,4 juta mobil dan 5,8 juta sepeda motor. Pergerakan jutaan kendaraan pribadi ini akan terkonsentrasi di Jawa, yaitu 3,9 juta sepeda motor (67,2 persen) dan 1,7 juta mobil (70,2 persen). Kepadatan lalu lintas selama mudik ini diproyeksikan akan banyak bermula dan berakhir di Jabodetabek, yaitu 2,3 juta sepeda motor (39,3 persen) dan 1,1 juta mobil (47,0 persen). Proyeksi keriuhan lalu lintas di Jawa ini diperoleh dari fakta bahwa tujuan pemudik dari Jawa sebagian besar juga menuju Jawa, khususnya Jawa Tengah. Pada mudik 2016, IDEAS memproyeksikan Jawa menjadi tujuan bagi 66,7 persen pemudik (21,5 juta orang), dengan tiga provinsi menjadi tujuan utama mudik, yaitu Jawa Tengah sebanyak 8,8 juta orang (27,4 persen), Jawa Barat 4,7 juta orang (14,6 persen), dan Jawa Timur 4,1 juta orang (12,6 persen). Dari 8,8 juta pemudik yang menuju Jawa Tengah, diperkirakan 7,4 juta (83,4 persen) di antaranya berasal dari daerah di Jawa lainnya, yaitu Serang Raya (173 ribu), Jabodetabek (5,5 juta), Bandung Raya (498 ribu), Kartamantul (434 ribu), Gerbangkertasusila dan Malang Raya (774 ribu). Begitu pula halnya dengan Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, sebagian besar pemudik ke daerah ini berasal dari daerah Jawa lainnya. Dengan memahami hal sederhana ini, tragedi 'Brexit' seharusnya dapat diantisipasi dan dicegah. Dalam riset IDEAS, pemudik dari Jabodetabek yang diperkirakan akan melintasi ruas tol Pejagan-Pemalang yang berakhir di pintu Tol Brebes Timur ('Brexit') sebanyak 546 ribu hingga 819 ribu mobil. Bila dibagi rata dalam tujuh hari arus mudik, mobil dari Jabodetabek yang melintasi ruas tol ini pada musim mudik 2016 bisa 78 ribu hingga 117 ribu mobil per hari. Angka ini setara dengan kepadatan ruas Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik tahun ini. Bila kita asumsikan kepadatan di hari puncak arus balik dua kali lipat dari hari mudik lainnya, diperkirakan mobil yang melintas dapat mencapai 156 ribu-234 ribu mobil per hari. Bila kita perhitungkan pula mobil dari Bandung Raya, Serang Raya, dan Bandar Lampung Raya yang diperkirakan juga akan melalui jalur tol Pejagan-Brebes, angka proyeksi ini bisa melonjak hingga 214 ribu-314 ribu mobil per hari. Padahal, pada saat yang sama, kecepatan kendaraan di ruas ini meningkat drastis karena empat gate dihapus sehingga dari Jabodetabek menuju 'Brexit' hanya melalui tiga gate. Dengan kepadatan dan kecepatan yang tinggi, penumpukan kendaraan di 'Brexit' menjadi tak terhindarkan. Maka menjadi kecerobohan luar biasa ketika pemerintah meresmikan ruas tol baru yang terintegrasi dengan ruas Jakarta-Cikampek, Cipularang, Padaleunyi, dan Cipali ini tanpa rest-area, tanpa SPBU, dan hanya menyediakan tiga loket pembayaran di pintu keluar serta bertemu dengan jalan arteri dengan kapasitas yang kecil. Kelalaian ini menjadi fatal ketika pembukaan ruas tol 'Brexit' ini dipaksakan dilakukan sebelum musim mudik 2016 ini, bahkan dengan sengaja mengimbau ke pemudik agar melintasi jalur baru ini. Dengan arus dan arah mudik yang seharusnya sudah dapat diprediksi, tragedi kemacetan total 'Brexit' adalah hasil dari kombinasi ambisi dan kelalaian penyelenggara negara. Pembangunan infrastruktur jalan tol tentu positif, tetapi menjadikannya sebagai ajang klaim kinerja dan pencitraan tentu menjadi sebuah pertaruhan yang amat mahal. Pembangunan infrastruktur transportasi Jawa yang berfokus pada angkutan berbasis jalan, terutama Tol Trans-Jawa, selama ini telah memicu pertumbuhan kendaraan pribadi secara signifikan dan tidak pernah menyelesaikan kemacetan, bahkan memperparah masalah. Dampak kesejahteraan infrastruktur jalan di Jawa adalah rendah yang ditandai dengan kemacetan dan hilangnya waktu produktif, boros konsumsi BBM, dan biaya perjalanan yang mahal, polusi udara yang masif, tingginya tingkat kecelakaan, serta mahalnya biaya perawatan jalan yang harus ditanggung oleh keuangan negara. Prioritas dan fokus pembangunan infrastruktur transportasi Jawa seharusnya diletakkan pada angkutan berbasis rel karena konsumsi energi BBM per km per penumpang 10 kali lebih hemat dari mobil, teknologi terjangkau, SDM melimpah, kandungan lokal tinggi, dan dapat dibangun dalam waktu yang tidak lama. Melalui reformasi perusahaan dalam satu dekade terakhir, PT KAI mampu memberi pelayanan perkeretaapian yang jauh lebih baik disertai keberlanjutan finansial, bahkan meraih laba. Kebutuhan minimal jaringan rel di seluruh Indonesia adalah 12.100 km atau 2,5 kali lipat dari panjang rel yang ada saat ini, yang membutuhkan pendanaan 67,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 900 triliun. Angka ini menjadi tidak besar bila kita melihat dari biaya yang dikeluarkan pemudik untuk membiayai dua pekan perjalanan di musim mudik 2016 ini, yang bisa mencapai Rp 124,4 triliun. Pengembangan kereta api secara komprehensif akan secara efektif dan signifikan mengurai kemacetan Jawa, termasuk kemacetan saat mudik, dengan biaya yang jauh lebih murah, dalam waktu yang relatif pendek, dan dalam cara yang merata dan berkeadilan. Yusuf Wibisono Direktur Eksekutif IDEAS (Indonesia Development and Islamic Studies)

Read more

Wajah Asli Mudik di Indonesia

by Fajri Azhari on October 17, 2016
0 comments

mudik Masuknya migran secara ekstensif mendorong pertumbuhan kota dan menciptakan wilayah aglomerasi. Disparitas pendapatan antara wilayah aglomerasi dan pedesaan menjadi faktor penarik utama migrasi, di mana pada 2014 PDRB per kapita wilayah aglomerasi masih sekitar dua kali lipat dari wilayah pedesaan. Disparitas pendapatan ini mendorong pertumbuhan populasi wilayah aglomerasi sepanjang 2005- 2014 mencapai 2,15 persen (CAGR), jauh di atas pertumbuhan po pulasi pedesaan yang hanya 1,31 persen. Wilayah aglomerasi terbesar hingga 2014, yaitu berdasarkan jumlah penduduk, adalah Jabodetabek (30,1 juta), diikuti Gerbang kertasusila (9,5 juta), Bandung Raya (8,1 juta), Kedungsepur (6,2 juta), Solo Raya (6,1 juta) dan Mebidangro (5,8 juta). Bila dilihat dari sisi penguasaan terhadap pendapatan nasional, kawasan metropolitan utama adalah Jabodetabek (23,8 persen), Gerbang - kertasusila (6,5 persen), Samarinda Raya (3,1 persen), Bandung Raya (2,8 persen), Mebidangro (2,5 persen), Pekansikawan (2,5 persen), dan Kedungsepur (2,1 persen). Namun, dalam lima tahun terakhir, wilayah aglomerasi dengan perkembangan tertinggi adalah kawasan metropolitan baru, seperti Bandar Lampung Raya dan Batam Raya yang masing-masing mengalami pertumbuhan penduduk tertinggi, 4,5 persen dan 4,0 persen sepanjang 2009 hingga 2014. Kawasan metropolitan baru juga tercatat memiliki pertumbuhan riil PDRB tertinggi sepanjang 2009- 2014, yaitu Mamminasata (8,1 persen), Batam Raya (6,9 persen), Bimindo (6,7 persen), dan Sarbagita (6,6 persen). Perkembangan pesat kota dan wilayah aglomerasi telah menarik puluhan juta migran, terutama tenaga kerja terdidik dan terlatih, meninggalkan daerah miskin sehingga menjadi semakin tertinggal (brain drain). Tenaga kerja terdidik memiliki eksternalitas positif yang tinggi bagi masyarakat, seperti penyediaan barang dan jasa publik yang bermutu, transfer teknologi, dan kebijakan publik yang tepat, dan semua hal ini hilang ketika mereka bermigrasi. Derap pembangunan di daerah maju tidak menyebarkan manfaat (spread effect), tetapi justru mengisap sumber daya daerah miskin sehingga pendapatan semakin terkonsentrasi di daerah-daerah kaya (backwash effect). Hal ini membuat daerah tertinggal tak pernah mampu mengejar ketertinggalannya. Inilah wajah asli mudik. Ia adalah wajah kegagalan menciptakan pembangunan yang berkeadilan, antara Jawa dan luar Jawa, antara kota dan desa, antara sektor modern dan sektor tradisional. Mudik adalah wajah kegagalan Indonesia mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial.

Read more

Potensi Dan Efisiensi Ekonomi Mudik

by Fajri Azhari on October 17, 2016
0 comments

mudik4_david11 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setiap momen Hari Raya Idul Fitri, Ningsih (42 tahun) Hari-hari ini masyarakat kembali menyaksikan fenomena terbesar negeri ini, mudik. Bagi masyarakat perantau, mu dik adalah sebuah kewajiban. Spiritualitas mudik ini kemudian bertemu dengan semangat religius Ramadhan dan Idul Fitri. Kombinasi migrasi dan Idul Fitri di Indonesia ini kemudian menciptakan mudik sebagai salah satu eventritual rutin tahunan terbesar di dunia. Survei Badan Litbang Kemenhub memprediksi, pada 2016 ini terdapat 25,5 juta orang yang akan melakukan mudik di sembilan wilayah aglomerasi, yaitu Jabodetabek (13 juta), Gerbang kertasusila (4 juta), Bandung Raya (2,9 juta), Mebidangro (1,7 juta), Kedungsepur (1,5 juta), Jogmantul (723 ribu), Bandar Lampung (500 ribu), Banten (470 ribu), dan Sarbagita (400 ribu). Dari satu perspektif, mudik adalah fenomena sosial yang positif. Mudik memberi andil yang besar dalam menjaga nilai-nilai kekeluargaan, solidaritas, dan harmoni sosial. Sementara, dampak ekonomi mudik juga tidak bisa dipandang remeh. Bersamaan dengan mudik, triliunan rupiah uang mengalir setiap tahunnya ke daerah asal pemudik yang menggerakkan roda perekonomian lokal, memberi jaminan sosial, dan melepaskan penduduk dari kemiskinan, walau mungkin temporer. Dari riset IDEAS tentang pola migrasi dan pertumbuhan wilayah aglomerasi, di mana ke untungan ekonomi dari mengumpulnya aktivitas komersial membuat kota inti berkembang ke wilayah sekitarnya, tetapi dengan kecenderungan tanpa perencanaan (urban sprawl), diperoleh estimasi profil mudik yang tidak dapat diremehkan. Pada 2016 ini, IDEAS memproyeksikan akan terdapat potensi 32,2 juta pemudik, meningkat dari 24,2 juta pemudik pada 2005 atau tumbuh 2,6 persen sepanjang 2005-2016 (compound annual growth rate/CAGR). Pergerakan puluhan juta orang dalam waktu yang relatif bersamaan ini selain melibatkan ribuan angkutan umum di darat, laut, dan udara, juga diproyeksikan akan melibatkan pergerakan jutaan kendaraan pribadi. Riset IDEAS memproyeksikan lebih dari delapan juta kendaraan pribadi akan terlibat dalam mudik, yaitu 2,4 juta mobil dan 5,8 juta sepeda motor. Pergerakan puluhan juta manusia dan ken daraan bermotor dalam waktu yang relatif bersamaan ini tak pelak membutuhkan pengeluaran yang sangat besar untuk membiayai perjalanan mudik. Riset IDEAS memproyeksi kan total pengeluaran yang dikeluarkan 32,2 juta pemudik selama arus mudik dan arus balik 2016 ini sebesar Rp 124,4 triliun. Pengeluaran rata-rata sebesar Rp 3,9 juta per orang ini diproyeksikan digunakan pemudik untuk membiayai akomodasi, transportasi, makanan-minuman, dan jasa hiburan dan rekreasi selama musim mudik. Momentum mudik umumnya juga digunakan pemudik untuk membawa hasil simpanan dari penghasilan di tanah rantau (remitansi). Dengan memperhitungkan kebijakan THR (tunjangan hari raya) dan tingkat upah minimum, IDEAS memproyeksikan 14,8 juta pemudik yang diestimasikan berstatus pekerja akan membawa remitansi sebesar Rp 60,6 triliun pada musim mudik 2016 ini. Dengan demikian, IDEAS memproyeksikan total perputaran uang pada musim mudik 2016 ini sebesar Rp 185 triliun. Angka ini setara dengan 1,47 persen dari PDB atau 8,88 persen dari APBNP 2016 yang baru saja disahkan. Untuk sebuah perhelatan dengan durasi kurang dari sebulan, angka ini tentu sangat signifikan. Dengan signifikansinya di atas, semua pihak umumnya kemudian memberi toleransi besar bagi mudik, memberinya pembenaran de ngan THR, memfasilitasinya dengan acara mudik gratis bersama, bahkan mendorongnya dengan membuat jadwal libur panjang setiap Hari Raya Idul Fitri. Padahal, ditinjau dari perspektif makro- jangka panjang, fenomena mudik sesungguhnya adalah inefisiensi, baik dari sisi sosial mau pun ekonomi. Secara sosial, mudik identik dengan berbagai kerumitan yang sering menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang tidak kecil. Secara ekonomi, mudik menghabiskan begitu banyak sumber daya ekonomi. Pengeluaran pemudik selama musim mudik 2016 se besar Rp 124,4 triliun yang seluruhnya dihabiskan untuk konsumsi jangka pendek, tidak lebih dari sebulan, adalah bentuk nyata pemborosan ekonomi yang luar biasa. Angka ini bahkan dua kali lebih besar dari estimasi angka remitansi yang dibawa pemudik. Pengeluaran sebesar Rp 124,4 triliun tentu akan menggerakkan perekonomian dalam jangka pendek. Namun, mudik sama sekali tidak berdampak pada kapasitas produksi ataupun daya saing perekonomian dalam jang ka panjang. Padahal, dana sebesar ini cukup untuk membiayai program raskin (beras untuk rakyat miskin) selama lima tahun atau program KUR (Kredit Usaha Rakyat) selama tujuh tahun. Dana sebesar ini juga lebih dari cukup untuk membiayai seluruh rencana program pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan sepanjang 2015-2019. Untuk memfasilitasi pergerakan jutaan kendaraan darat ini, khususnya di Jawa, ratusan hektare tanah pertanian dikorbankan dan ratusan triliun anggaran publik dihabiskan setiap tahunnya untuk membangun dan merawat berbagai infrastruktur transportasi darat. Sementara itu, dampak positif dari migrasi secara umum dan mudik secara khusus, yaitu remitansi, tidak terlihat secara jelas. Remitansi sebesar Rp 60,6 triliun per tahun jika di gunakan secara bijak, seperti untuk kesehatan dan pendidikan anak atau membeli sawah dan hewan ternak, secara umum akan berdampak pada penurunan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Namun, pada kenyataannya remitansi yang dibelanjakan terdesentralisasi oleh jutaan keluarga migran ini lebih cenderung dibelanjakan secara konsumtif. Di mana motivasi utama bukan untuk investasi fisik ataupun investasi manusia, melainkan sekadar memamerkan konsumerisme dan gaya hidup urban (demonstration effect). Dalam jangka pendek, fenomena mudik di Indonesia membutuhkan upaya mempermudah dan mempermurah arus mudik dan arus balik, khususnya di Jawa. Namun, upaya mem permudah dan mempermurah mudik ini harus secara progresif berpindah dari fokus pada kendaraan pribadi ke fokus pada transportasi massal. Pembangunan transportasi Jawa harus berfokus pada transportasi berbasis rel, bukan transportasi berbasis jalan, terlebih jalan tol. Selain itu, dalam jangka pendek dibutuhkan pula rekayasa sosial dan ekonomi yang masif dan sistematis untuk memberdayakan remitansi agar mampu menggerakkan ekonomi daerah dan desa. Sementara itu dalam jangka panjang, dibutuhkan upaya pemerataan pembangunan yang progresif antara Jawa dan luar Jawa, antara kota dan desa, antara sektor industri-modern dan sektor pertanian- tradisional. Karena fenomena mudik berakar pada ketidakseimbangan pembangunan Jawa dan luar Jawa, terutama antara kota dan desa. Oleh Yusuf Wibisono Direktur Eksekutif IDEAS

Read more

IDEAS ikuti FGD bahas hubungan migrasi internasional dan ekonomi daerah

by Fajri Azhari on June 6, 2016
0 comments

  Bertempat di daerah Kramat Djati Jakarta Timur, IDEAS Indonesia Development and Islamic Studies yang diwakilkan oleh Peneliti Madya Nuri Ikawati dan Iqbal fadli Muhammad mengikuti Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Migrant Institute. FGD yang dilakukan pada Jumat 3 Juni 2016 ini juga turut mengundang Palmira Permata Bachtiar, Peneliti Senior SMERU Research Institute seagai narasumber utama. Dengan mengambil focus diskusi  analisis hubungan migrasi internasional dan remitansi terhadap pertumbuhan dan pengurangan angka kemiskinan baik di level daerah maupun nasional. Serta  menyajikan strategi pemanfaatan remitansi dan model reintegrasi buruh migran yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga buruh migran. Dalam pemaparannya Almira permata bachtiar mengatakan bahwa “Buruh2 migran bukan orang miskin dikarenakan orang miskin lebih memilih migrasi lokal atau mendapatkan dengan gaji rendah karena kebutuhan yang mendesak dibandingkan dengan  migrasi internasional untuk menjadi TKI” ujar nya   Serta dalam riset yang telah dilakukan oleh Smeru pada 4 Kabupaten yang banyak menyalurkan TKI, ditemukan bahwa Migrasi Internasional banyak menimbulkan dampak positif dan negatif bagi pelaku migrasi maupun keluarga dan lingkungan pelaku. Serta perda mengenai perlindungan TKI yang telah dimiliki oleh beberapa kabupaten belum berfungsi secara maksimal sehingga terkesan hanya sebagai formalitas saja. Selain itu program-program reintegrasi yang dimiliki oleh pemerintah belum mempunyai daya Tarik bagai pelaku migrasi sehingga belum berdampak dalam perekonomian tempat inggal pelaku migrasi. Hal ini menyabkan dalam satu dekade terakhir kabupaten pemasok TKI tidak mengalami perubahan alias tetap menjadi pemasok. Hal ini berbanding terbalik jika adanya program reintegrasi pada kabupaten tersebut. Potensi remitansi Indonesia yang tinggi seharusnya berdampak pada perekonomian, dalam temuannya berbending terbalik dikarenakan fungsi remitansi hanya untuk konsumtif menjadi faktor utama dari tidak berfungsinya potensi Remitansi.   FGD diakhiri dengan diskusi singkat mengenai kebijakan pemerintah yang belum pro kepada buruh-buruh migran khususnya kebijakan dokumentasi. Sehingga hal ini menjadi dasar banyaknya kasus-kasus buruh-buruh migran yang sulit dideteksi dan akhirnya terbengkalai. Iqbal Fadli Muhammad

Read more