Sumber : Kontan (http://nasional.kontan.co.id/news/kinerja-daerah-mengentaskan-kemiskinan-rendah)
JAKARTA. Kinerja pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan di daerah mereka masing-masing dinilai masih rendah. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), untuk kinerja penanggulangan kemiskinan 497 daerah hanya 1% daerah saja yang memiliki kinerja memuaskan dengan indeks di atas 80 dalam penanggulangan kemiskinan di daerah mereka masing-masing.
Menurut lembaga think tank buatan Dompet Dhuafa ini, daerah yang berkinerja memuaskan antara lain; Probolinggo, Bangka Barat dan Kota Balikpapan.
Sementara itu, 361 daerah atau 73% di antaranya, seperti; Bengkulu Tengah, Sorong, Merangin, dan Kabupaten Tambraw memiliki kinerja penanggulangan kemiskinan di bawah 60 atau cukup rendah.
Yusuf Wibisono, Direktur Eksekutif lembaga tersebut mengatakan, kesimpulan tersebut didapat setelah lembaganya melihat data penurunan kemiskinan yang berhasil dilakukan oleh daerah dalam beberapa tahun, anggaran yang digelontorkan, dan indeks pembangunan manusia daerah yang telah berhasil diciptakan.
Untuk Kabupaten Tabraw misalnya, walaupun rata-rata belanja langsung yang digunakan untuk melaksanakan program kegiatan penanggulangan kemiskinan mencapai 83,4% dari total belanja daerah, daerah tersebut memiliki indeks keparahan kemiskinan 2,55 dan indeks kinerja penanggulangan kemiskinan daerah 39,89.
Angka indeks 2,55 tersebut menurut rentan. Ukurannya, indeks 0-0,2 berkategori rendah, 0,2 -0,5 berkategori sedang, 0,5 – 1,5 berkategori tinggi dan 1,5- 7,5 berkategori tinggi, merupakan indeks tertinggi keparahan kemiskinan. Pun begitu,dengan angka 39,89. Angka tersebut menunjukkan, Tabraw masuk ke dalam daerah berkinerja rendah dalam penurunan angka kemiskinan.
Yusuf mengatakan, rendahnya kinerja daerah tersebut, harus diwaspadai pemerintah. Rendahnya kinerja daerah dalam mengentaskan kemiskinan tersebut, bisa berdampak besar kepada upaya Presiden Joko Widodo dalam mengurangi angka kemiskinan.
Kewaspadaan ini harus dilakukan karena saat ini, banyak anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat ke daerah. Untuk tahun 2017 ini saja, jumlah dana transfer yang digelontorkan ke daerah, termasuk dana desa mencapai Rp 764,9 triliun. “Rendahnya kinerja itu kabar buruk, mengingat sekarang pusat andalkan pemerintah daerah untuk jalankan program pengentasan kemiskinan,” katanya, Kamis (19/1).
Atas masalah itu, Yusuf meminta kepada pemerintah untuk mereformasi pola dana transfer daerah. Dia minta pemerintah menerapkan sistem penghargaan dan sanksi.
Bagi daerah yang diberikan dana transfer kemudian dia berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin mereka, pemerintah akan memberikan penghargaan berupa peningkatan dana transfer, begitu juga sebaliknya. Andi ZA Dulung, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial mengatakan, menyambut positif hasil penelitian yang dilakukan IDEAS. Pemerintah akan memanfaatkan hasil penelitian tersebut sebagai referensi dalam program pengentasan kemiskinan.
“Ini masukan penting, karena bagaimana pun juga mengatasi kemiskinan saat ini memang bukan pekerjaan mudah,” katanya.