JAKARTA, investor.id – Kualitas belanja modal dan efisiensi penggunaan kapital dinilai sebagai salam satu pekerjaan (PR) Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini secara jelas tercermin dalam angka ICOR (incremental capital – output ratio) yang makin tinggi. ICOR yang tinggi mengindikasikan inefisiensi penggunaan kapital dalam pembangunan.
“Di era Orde Baru, sebelum krisis 1997, ICOR kita hanya di kisaran 4. Di era Presiden SBY, ICOR kita meningkat menjadi kisaran 5. Dan di era presiden Jokowi ICOR memburuk menjadi di kisaran 6,5,” ujar Direktur Institute For Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono kepada Investor Daily, Rabu (18/10/2023).
Hal tersebut, kata Yusuf, yang menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia kini stagnan di kisaran 5%, meski saat ini sedang berada di masa bonus demografi dan pembangunan infrastruktur dilaksanakan sangat masif.
ICOR yang sangat tinggi itu disebabkan oleh kombinasi beberapa hal, antara lain pertama, masih maraknya ekonomi biaya tinggi (high-cost economy) akibat korupsi dan pungutan liar. “Akibatnya, bisnis harus mengeluarkan biaya besar untuk memulai dan menjalankan usaha,” ucap Yusuf.
Kedua, belanja modal dan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah cenderung inefisien karena didominasi skema penugasan ke BUMN dengan pembiayaan utama berbasis utang dan seringkali dengan tata kelola yang buruk. “Bahkan, banyak diwarnai korupsi sebagaimana terungkapnya banyak kasus korupsi di BUMN karya,” ujar dia.
Ketiga, infrastruktur yang dibangun sebagian besar minim dampak terhadap efisiensi perekonomian, seperti misalnya jalan tol di Jawa yang sama sekali tidak membantu kinerja logistik karena mahal dan tidak banyak menghemat waktu. Sehingga, hal itu justru dihindari pengusaha angkutan logistik.
Keempat, inefisiensi dalam pembiayaan oleh perbankan. “Pembiayaan dunia usaha kita didominasi oleh perbankan, namun perbankan kita cenderung inefisien dengan NIM (net interest margin) yang sangat tinggi, salah satu yang paling tinggi di kawasan. Inefisiensi sektor perbankan berakibat pada mahalnya belanja modal dunia usaha dan juga pemerintah,” papar dia.
Sumber :https://investor.id/macroeconomy/343670/pr-kualitas-belanja-modal