Menakar Dampak Program Makan Bergizi Gratis untuk Perekonomian

FAKTA.COM, Jakarta – Salah satu program unggulan Prabowo-Gibran, Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dilaksanakan perdana pada Senin (6/1/2025). Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengklaim bahwa program ini berpotensi menjadi media redistribusi pendapatan.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (9/1/2025), Anggota DEN, Prof Arief Anshory Yusuf mengatakan bahwa program MBG mampu memberikan dampak ekonomi yang progresif, terlebih dalam hal redistribusi pendapatan.

“Program makan bergizi gratis itu kalau dalam konteks redistribusi, coba pikirkan, itu sangat progresif. Satu anak dapat Rp 10 ribu, kalau satu keluarga punya dua anak—Rp 20 ribu, dikali 20 hari—Rp 400 ribu, itu hampir satu kali garis kemiskinan,” ujar Arief.

Atas perhitungan tersebut, Arief menyampaikan kendati program MBG bersifat universal, tetapi dampaknya terhadap redistribusi pendapatan sangat progresif. Bahkan, menurutnya, ini merupakan distribusi pendapatan langsung.

Dalam hal ini, peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), Muhammad Anwar juga punya pendapat senada. Menurut penuturannya, dampak program ini terhadap ekonomi sangat besar, bukan hanya bantuan sosial saja, tetapi juga instrumen penggerak ekonomi.

Namun, hal tersebut terjadi hanya apabila sumber makanan program tersebut berasal dari petani lokal dan UMKM.

“Dalam skenario ini, program akan mendorong permintaan terhadap hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani, peternak, dan pelaku UMKM,” kata Anwar kepada Fakta.com, Kamis (9/1/2025).

Dengan kata lain, selain ada redistribusi pendapatan langsung, seperti yang disampaikan oleh Arief, program MBG ini juga bisa menjadi instrumen redistribusi pendapatan tidak langsung. Pasalnya, bisa memberdayakan masyarakat dari hulu ke hilir.

Meski begitu, untuk memastikan program ini benar-benar menjadi instrumen redistribusi pendapatan yang efektif, ada beberapa hal yang perlu dipenuhi.

Pertama, transparansi dalam seluruh proses program, mulai dari alokasi anggaran hingga pelaksanaan di lapangan. Kedua, pemerintah harus memastikan bahwa implementasi program terbebas dari tindakan cawe-cawe.

“Misalnya, pengelolaan dana atau distribusi makanan tidak boleh dimonopoli oleh perusahaan atau pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan penguasa,” kata Anwar, menambahkan.

Terakhir, program MBG perlu melibatkan UMKM dan produk lokal sehingga menciptakan multiplier effect. Begitu juga dengan tenaga kerja yang digunakan, program ini harus menggunakan jasa lokal.

“Hal ini tidak hanya mendukung redistribusi pendapatan, tetapi juga membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap program,” pungkas Anwar.

Sebelumnya, Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Prof Dadan Hindayana menyebut target implementasi program MBG Januari-April ialah sejumlah tiga juta penerima.

Dadan juga menyampaikan bahwa program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap. Dengan begitu, pihaknya tidak perlu terburu-buru dan memaksakan, terutama pada daerah yang memang belum siap.

Sumber: https://fakta.com/ekonomi/fkt-21041/menakar-dampak-program-makan-bergizi-gratis-untuk-perekonomian