[vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]
TEMPO.CO,JAKARTA — Presiden Joko Widodo dinilai tak mengubah terlalu banyak platform keuangan pemerintahan pada tahun terakhir periode jabatannya. Jokowi masih mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mengokohkan warisan pemerintahannya: infrastruktur dan penghiliran.
“Karena itu, kenaikan anggaran infrastruktur cukup tinggi,” ujar Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, kepada Tempo, kemarin, 16 Agustus 2023.
Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 422,7 triliun pada tahun depan. Anggaran tersebut naik 7,83 persen dibanding tahun ini sebesar Rp 392 triliun. Alokasi anggaran untuk infrastruktur itu menjadi yang terbesar dibanding alokasi dalam lima tahun terakhir ini.
Presiden Joko Widodo dalam pidato mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 dan nota keuangannya mengatakan bahwa anggaran tersebut akan diarahkan untuk sejumlah pekerjaan, dari penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, peningkatan jaringan irigasi, penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan, pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi, hingga mendukung proyek strategis seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Menurut Ronny, Presiden juga diperkirakan masih memberikan dukungan fiskal untuk penghiliran dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik seperti yang disinggung dalam pidatonya. “Dengan kata lain, melalui APBN terakhir ini, Jokowi akan memastikan program-program andalannya selesai atau mempunyai pijakan kuat agar tidak mudah dibatalkan oleh siapa pun presiden yang terpilih nanti,” ujar Ronny.
Meski demikian, Ronny memperkirakan program infrastruktur—bersama dengan program perlindungan sosial—bakal menjadi kebijakan penjangkar pertumbuhan ekonomi agar tidak turun di bawah 5 persen. Karena itu, meskipun ekonomi dunia loyo, ia mengatakan, patokan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen menjadi masuk akal dengan kenaikan anggaran dua pos prioritas tersebut.
Secara keseluruhan, pemerintah merencanakan belanja tahun depan sebesar Rp 3.304,1 triliun. Belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.446,5 triliun akan diarahkan untuk melaksanakan program prioritas, seperti pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta percepatan penurunan prevalensi stunting dan transformasi sistem kesehatan.
Program prioritas lainnya adalah penghiliran sumber daya alam, penguatan daya saing investasi, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, penyelesaian proyek strategis nasional, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, pelaksanaan Pemilu 2024, dan pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja IKN mencapai Rp 40,6 triliun pada tahun depan. Sebagian besar anggaran itu—sekitar Rp 35 triliun—dialokasikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ia mengatakan, alokasi anggaran IKN diprioritaskan untuk mendukung perpindahan yang layak pada tahun depan. “Kita lihat pusat pemerintahan dan pendukung selesai pada 2024. Tapi keseluruhan IKN adalah program jangka panjang, yang harapannya peran non-APBN bisa lebih banyak,” ujar dia.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengatakan, total anggaran untuk IKN yang dialokasikan di Kementerian PUPR mencapai Rp 65,68 triliun sejak 2022 hingga 2024. Saat ini, kemajuan pembangunan di IKN mencapai 30 persen. Pekerjaan yang sudah selesai antara lain pembangunan Bendungan Sepaku Semoi. Selanjutnya, pemerintah segera membangun 47 menara hunian bagi para pegawai pelat merah.
“Pada Juli 2024, 12 tower selesai dan furnished untuk ditempati bertahap,” ujarnya. Di samping itu, pembangunan yang juga tengah digeber adalah konstruksi jalan tol Balikpapan ke Nusantara, masjid negara, kantor presiden, kantor kementerian-kementerian, hingga konstruksi lapangan untuk upacara. “Mudah-mudahan Juli 2024 selesai.”
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Yusuf Wibisono, melihat ada kontradiksi dalam strategi belanja fiskal pemerintah. Menurut dia, ketika pemerintah menetapkan target yang sangat ambisius untuk pertumbuhan inklusif, seperti target kemiskinan ekstrem nol persen dan angka stunting 14 persen, alokasi belanja pemerintah tidak banyak berubah untuk menopang pencapaian target tersebut. “Tanpa perubahan kebijakan dan dukungan anggaran, publik akan menilai target-target yang sangat ambisius ini hanya gimik belaka menjelang pemilu,” ujarnya.
Buktinya, kata Yusuf, anggaran terbesar masih didominasi kementerian atau lembaga tradisional, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, dan Polri. Belanja prioritas pemerintah juga masih terfokus di belanja infrastruktur yang meningkat paling tinggi, yang terlihat ditujukan untuk mengamankan proyek-proyek prioritas pemerintah, seperti pembangunan jalan nasional hingga IKN.
“Tidak ada tawaran baru dari apa yang disebut Presiden sebagai strategi jangka menengah transformasi ekonomi,” kata Yusuf. “Strategi utama tetap bertumpu pada pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur konektivitas, serta hilirisasi sumber daya alam.”
Yusuf menyayangkan strategi anggaran tersebut karena dalam 8 tahun terakhir model tersebut sudah terbukti gagal melahirkan pertumbuhan yang inklusif. Infrastruktur konektivitas ternyata belum mampu memperbaiki efisiensi sistem logistik nasional. Penghiliran sumber daya alam pun belum menurunkan angka kemiskinan di daerah kaya SDA yang kini gencar dilakukan proyek penghiliran. “Kita tidak melihat ada tawaran alternatif kebijakan dari pemerintah untuk memperbaiki transformasi ekonomi yang sekarang ini,” ujarnya.
Sumber: https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/483899/kian-besar-anggaran-infrastruktur[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]