Agar ASN Sudi Pindah ke IKN

KORANTEMPO, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan insentif untuk aparatur sipil negara yang akan diboyong ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun depan. Para pegawai negeri itu diiming-imingi berbagai fasilitas untuk pindah ke sana. Mereka pun dijanjikan bakal menerima insentif untuk anggota keluarga yang ikut.

Salah satu insentif itu berupa pembebasan biaya pendidikan anak dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas di sekolah berstandar nasional ataupun internasional. Insentif ini juga mencakup indeks kemahalan dan ongkos kepindahan.

“Dengan demikian, bagi ASN yang tinggal di sana, anaknya bisa bersekolah sehingga mereka tidak perlu setiap Sabtu-Minggu pulang ke Jakarta,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Rencana pemberian insentif itu masuk dalam simulasi pemindahan ASN pada tahun depan. Simulasi ini dirancang untuk dijalankan pada Maret, Juli, dan Agustus 2024. Menurut Anas, insentif diperlukan karena terdapat perbedaan biaya hidup di IKN dibanding di Jakarta, meskipun ia tidak menyebutkan jumlah ataupun perkiraan besarannya.

“Tapi saya kira (di IKN) sangat menyenangkan. Karena lingkungan kantor oke, mendapat insentif, dan nanti sistem SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik) bisa langsung dikerjakan di sana,” kata Anas. Ia mengklaim sistem kerja akan jauh lebih efisien di IKN.

Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 22 November 2023. ANTARA/Hafidz Mubarak A.

Gula-gula penarik minat ASN agar mau pindah ke IKN telah beberapa kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Salah satunya dalam Rapat Koordinasi Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) pada Oktober lalu. Kala itu, ia meminta ASN bersedia ditempatkan di IKN. “Sudah disiapkan insentif. Kalau enggak ada, ini alot pasti. Tapi kalau ada insentif kan beda.”

Jokowi menyebutkan akan ada insentif, seperti rumah dinas, rumah tapak, ataupun apartemen. Ia juga menyebutkan akan ada tunjangan suami-istri hingga tunjangan kemahalan. Presiden juga memberi rincian lebih lanjut.

Berdasarkan simulasi rencana pemindahan ASN ke IKN, pada tahap pertama, jumlah pegawai pelat merah yang akan diboyong sebanyak 1.200-3.200 orang. Jumlah tersebut bergantung pada rampungnya pembangunan gedung-gedung pemerintahan di sana. Nantinya keseluruhan ASN yang pindah ke IKN bisa mencapai 16.900 orang, termasuk anggota TNI dan Polri.

Berdasarkan penilaian pemerintah, hampir di setiap kementerian ada pejabat yang harus pindah. Kesiapan kepindahan mereka pun telah didiskusikan dengan masing-masing kementerian dan lembaga. “Intinya, begitu tempat siap, kami siapkan (kepindahannya),” kata Anas.

Hingga saat ini, tempat tinggal untuk para ASN itu masih dikebut oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembangunan rumah susun untuk ASN baru dimulai pada Agustus lalu, dengan target 47 menara. Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN merencanakan 12 menara rumah susun siap diuji coba kelistrikan dan berbagai fasilitasnya pada Juni-Juli 2024. Sedangkan sisanya akan dirampungkan hingga akhir 2024.

Menara apartemen yang ditargetkan rampung sebelum upacara 17 Agustus tahun depan berkapasitas 2.100 kamar. “Tahap awal kan sekitar 1.800 pegawai. Mungkin 60-150 orang per kementerian,” tutur Ketua Satgas Pembangunan IKN Danis Sumadilaga.

Desain kamar di rumah susun ASN itu sudah dipamerkan dalam Pameran Konstruksi Indonesia 2023 pada 1-3 November lalu. Berdasarkan pantauan Tempo, unit rumah susun tersebut dilengkapi tiga kamar tidur, yang terdiri atas satu kamar tidur utama dan dua kamar tidur anak. Kemudian ada dua kamar mandi yang letaknya berdekatan dengan kamar tidur.

Ruang tamunya pun didesain cukup luas dan terintegrasi langsung dengan ruang makan. Di samping ruang makan terdapat dapur bergaya minimalis yang sudah dilengkapi perabot. Unit tersebut juga memiliki ruang mencuci pakaian serta balkon yang terhubung dengan kamar tidur utama.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan desain yang diterapkan dalam rumah susun ASN di IKN tersebut cenderung lebih padat dan padu alias kompak. Hal ini mengingat mayoritas ASN yang akan pindah ke IKN adalah yang tergolong berusia muda. “Desain dibuat kompak karena banyak yang mager (malas bergerak).”

Pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 2 November 2023. ANTARA/Hafidz Mubarak A.

Di samping menyiapkan hunian, pemerintah tengah mengatur berbagai sarana dan prasarana penunjang penduduk di sana. Beberapa di antaranya merupakan investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hingga Desember nanti, Otorita Ibu Kota Nusantara menargetkan mendapat realisasi investasi senilai Rp 45 triliun untuk berbagai fasilitas, seperti sekolah, rumah sakit, mal, hotel, dan gerai retail.

Salah satu hal yang dipastikan pemerintah guna meyakinkan para ASN untuk pindah adalah menyiapkan kualitas pendidikan di sana. Rencananya, ada enam sekolah dasar yang direvitalisasi. Misalnya SDN 020 Sepaku yang sudah dimulai peletakan batu pertamanya pada awal November lalu. Revitalisasi direncanakan berjalan selama sepuluh bulan.

Revitalisasi itu terdiri atas penambahan sarana dan prasarana sekolah. Contohnya, penambahan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, amfiteater, kantin, ruang membaca, lapangan multifungsi, area hijau, dan konservasi embung. Dengan demikian, para ASN yang masih memiliki anak kecil tidak lagi bingung mencari sekolah untuk anaknya.

Jumlah pertumbuhan penduduk di IKN Nusantara dinilai menjadi penentu perkembangan kota baru di Kalimantan Timur tersebut. Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies Yusuf Wibisono memperkirakan IKN Nusantara baru mampu menarik lebih banyak investasi swasta jika kawasan inti pusat pemerintahannya sudah terbangun dan penduduknya telah mencapai setidaknya 1 juta orang. “Investasi yang masuk pun sepertinya masih terbatas.”

Investasi diperkirakan baru benar-benar mengalir jika kawasan IKN seluas 56 ribu hektare telah terbangun dan memiliki penduduk setidaknya 5 juta orang. Namun Yusuf menilai tidak akan mudah untuk menarik penduduk agar mau masuk dan menetap di IKN. Ia berkaca pada pembangunan Batam yang dimulai pada 1970-an. Hingga saat ini, setelah sekitar 50 tahun, populasi Batam hanya sekitar 1,2 juta orang. Padahal puluhan tahun Batam menikmati berbagai fasilitas investasi dan kemudahan ekspor-impor.

“Sejak awal kita telah memperingatkan bahwa proyek pembangunan IKN ini berpotensi besar sepenuhnya hanya akan menggantungkan diri pada pembiayaan publik, dari pemerintah dan atau BUMN. Akan menjadi beban APBN dalam jangka panjang,” ujar Yusuf.

Sumber :https://koran.tempo.co/read/berita-utama/485682/insentif-agar-asn-sudi-pindah-ke-ikn