[vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]
KORANTEMPO, JAKARTA — Debat tiga calon wakil presiden malam tadi rupa-rupanya kurang menggigit buat Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny. Dia mengaku gemas mendengar rencana para kandidat membereskan masalah di sektor UMKM.
Dari paparan kandidat nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Hermawati mengatakan hanya menangkap retorika. Adapun calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, hanya mengulas masalah yang sudah dilaksanakan di pemerintahan saat ini.
Dalam debat, Muhaimin mengatakan pemerintah perlu membantu literasi digital dan pemasaran pelaku usaha UMKM. Sedangkan Gibran berjanji membuat inkubator UMKM. Dia juga mengatakan e-commerce harus menjaga agar tidak ada barang-barang dumping serta cross border yang membunuh UMKM.
Hermawati sempat girang ketika mendengar kandidat nomor urut 3, Mahfud Md., mengusulkan penegakan hukum dan pembenahan aturan. Dalam debat itu, Mahfud mengkritik prosedur perizinan usaha yang panjang bagi pelaku UMKM—konon hingga 24 meja—dan banyaknya konflik kepentingan.
“Tapi sayangnya tidak dikupas lawannya karena sepertinya kurang mengerti,” tuturnya kepada Tempo, kemarin.
Selama ini, Hermawati mengimbuhkan, salah satu kendala terbesar sektor UMKM adalah kebijakan yang tumpang-tindih dan tidak seragam di tingkat pusat serta daerah sehingga menyulitkan pelaku usaha naik kelas. Begitu pula perbankan di daerah ikut-ikutan tidak seragam aturannya.
Dia pun menyoroti pentingnya peningkatan keterampilan pelaku UMKM. Sebab, Hermawati merasa pelaku UMKM seperti bekerja sendiri tanpa bimbingan siapa pun. Padahal penting bagi pelaku UMK untuk mempunyai literasi soal kualitas, sertifikasi, sampai pemasaran produk.
“UMKM juga butuh dibukakan pasar domestik. Pemerintah harus membantu agar konsumsi domestik tinggi dan semestinya ada ketentuan supaya produk impor itu mahal,” tuturnya.
Tanda Tanya Target Pertumbuhan
Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dalam debat perdana calon wakil presiden untuk Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, 22 Desember 2023. TEMPO/Hilman Fathurrahman W.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Abdul Manap Pulungan mengatakan debat ini masih menyisakan tanda tanya, khususnya mengenai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pasangan nomor urut 1 memberi janji pertumbuhan ekonomi 5,5-6,5 persen, sedangkan dua kandidat lainnya menembus 7 persen.
Menurut dia, tak ada penjelasan ke publik mengenai strategi untuk merealisasinya. Padahal informasi ini penting lantaran tantangan mendorong ekonomi Indonesia berat. Buktinya ekonomi stagnan di kisaran 5 persen sejak 2013 atau sejak Presiden Joko Widodo menjabat.
“Tantangannya dari sisi dalam negeri sudah tidak ada fondasi ekonomi yang bisa diandalkan,” kata dia. Industri manufaktur yang menjadi kunci transformasi menuju negara maju, seperti Korea Selatan dan Jerman, justru melemah. Indonesia juga tidak memiliki posisi yang kuat di sektor pertanian akibat tingginya impor bahan pangan.
Begitu pula di mata ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, jawaban para kandidat terhadap beragam isu masih normatif. “Meski isunya sudah spesifik, ketika ditunggu pendekatannya malah tidak ditemukan,” tutur dia. Salah satunya ialah saat pembahasan mengenai rasio pajak dan strategi meningkatkan penerimaan perpajakan ke depan.
Tiga Pendekatan Berbeda
Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md., saat memberikan pemaparan dalam debat perdana calon wakil presiden untuk Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, 22 Desember 2023. TEMPO/Hilman Fathurrahman W.
Selama debat berlangsung, ketiga calon wakil presiden menggunakan pendekatan berbeda. Muhaimin banyak melontarkan target-target populis. Dia menyampaikan bakal meningkatkan porsi bantuan sosial, menambah anggaran untuk desa, serta mengalokasikan anggaran untuk kredit usaha anak muda.
Selain itu, dia menyinggung target pembangunan 40 kota di beberapa wilayah untuk bisa selevel dengan Jakarta. Harapannya, masyarakat bisa menikmati sarana dan prasarana tempat tinggal yang memadai serta lingkungan yang sehat. “APBN kita cukup, apalagi kalau melibatkan berbagai cara pembiayaan swasta dan CSR,” katanya.
Adapun Gibran berencana melanjutkan sejumlah program pemerintahan saat ini, seperti penghiliran sumber daya alam. “Kita jangan mau lagi kirim barang mentah,” katanya. Wali Kota Solo ini optimistis penghiliran bisa menciptakan lapangan kerja untuk 19 juta orang dengan fokus menciptakan produk turunan dari sektor tambang, perikanan, hingga perkebunan.
Di sisi lain, Mahfud tak banyak mengulik program khusus di sektor ekonomi. Sejak awal debat, dia konsisten berfokus pada target penegakan hukum. “Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor perekonomian kita,” tuturnya. Dia optimistis menegakkan aturan adalah solusi bagi seluruh hambatan kegiatan perekonomian.
Janji yang Tak Masuk Akal
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies Yusuf Wibisono menilai janji Muhaimin membangun 40 kota selevel Jakarta berpotensi menjadi khayalan semata karena tidak dijabarkan secara konkret. “Terlebih dalam visi-misi Amin, kita tidak menemukan janji ini. Yang ada adalah membangun kota yang maju dan berdaya saing.”
Menurut Yusuf, membangun kota layak huni dengan jaringan transportasi massal, fasilitas pendidikan dan kesehatan, air bersih, sanitasi, energi terbarukan, ruang terbuka hijau, hingga pengelolaan sampah butuh anggaran besar. Misalnya, untuk infrastruktur transportasi massal, fokus kebijakan terpenting di sini adalah pembangunan jaringan rel kereta api.
Jaringan rel yang dibutuhkan adalah sepanjang 1.300 kilometer di Sumatera, 1.750 km di Sulawesi, 2.400 km di Kalimantan, dan reaktiviasi 2.700 km di Jawa. “Pembangunan jaringan rel tersebut membutuhkan biaya lebih dari Rp 500 triliun,” tuturnya.
Keberadaan infrastruktur konektivitas berupa jaringan kereta api ini akan menjadi krusial dalam mendorong kemajuan kota-kota. Jika Muhaimin menggulirkan janji 40 kota selevel Jakarta dengan karakteristik seperti dalam visi-misi mereka, kata Yusuf, tentu janji ini terlihat menjadi tidak kredibel.
Yusuf juga menyoroti janji Gibran menciptakan 19 juta lapangan kerja, antara lain, lewat penghiliran. “Ini berpotensi menjadi janji yang tidak akan terwujud.” Pasalnya, program tersebut padat modal dan masih dipenuhi tenaga kerja asing sehingga tidak akan mampu menciptakan lapangan kerja secara luas.
Menurut dia, strategi yang seharusnya diterapkan untuk penciptaan lapangan kerja yang berkualitas secara luas dan menekan angka pengangguran adalah berfokus pada sektor pertanian, perdagangan, dan industri manufaktur. “Perbaikan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ini akan banyak membantu penciptaan lapangan pekerjaan yang layak secara luas.”
Sumber :https://koran.tempo.co/read/berita-utama/486307/janji-manis-ekonomi-tiga-calon-wakil-presiden[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]