[vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]
KORANTEMPO, JAKARTA – RENCANA pemerintah menambah bantuan langsung tunai (BLT) El Nino menuai pro dan kontra. Meski bisa jadi solusi jangka pendek untuk menjaga daya beli, program ini dinilai sejumlah pihak berbau politis, terutama menjelang Pemilihan Umum 2024 yang digelar pada Februari mendatang.
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies Yusuf Wibisono melihat rencana pemerintah ini memang bakal membantu menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat miskin. Pada gilirannya, belanja mereka bakal mendorong permintaan domestik yang nantinya menggerakkan perekonomian. “Namun pemberian bantuan sosial pada periode waktu pemilu saat ini sangat rawan dimanipulasi untuk kepentingan elektoral penguasa inkumben dan kandidat yang diasosiasikan dengan inkumben,” tuturnya, kemarin.
Yusuf mengatakan pemberian bantuan sosial (bansos), terutama dalam bentuk bantuan tunai, akan selalu mendatangkan keuntungan elektoral buat penguasa. Terlebih saat ini tingkat kemiskinan tersebar merata di seluruh Indonesia. “Dengan 35-40 persen penduduk menerima bansos, keuntungan elektoral inkumben dan calon yang didukung inkumben dipastikan signifikan.”
Dia mencatat pemerintah memang gencar menggelontorkan bansos tambahan menjelang akhir tahun ini. Sejak April hingga Desember 2023, pemerintah telah membagikan beras untuk 21,3 juta kelompok penerima manfaat dengan anggaran Rp 2,67 triliun. Program ini bakal diperpanjang hingga Juni 2024. Salah satu program lainnya merupakan BLT El Nino.
Penerima manfaat menerima BLT El Nino di Kantor Pos Malang, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, 14 Desember 2023. BPMI Setpres/Muchlis Jr.
Pemberian BLT El Nino dimulai pada November lalu. Sebanyak 18,8 juta kelompok penerima manfaat mendapat uang tunai sebesar Rp 200 ribu per bulan sampai bulan ini. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan dana ini bisa menjadi bantalan saat harga-harga pangan melonjak akibat kesulitan panen pada musim kering.
Hingga 21 Desember lalu, sebanyak Rp 6,72 triliun dari total anggaran Rp 7,52 triliun sudah tersalurkan kepada penerima manfaat. Anggaran sebesar Rp 795 juta sedang dalam tahap penyaluran. “Diharapkan pada akhir 2023 seluruh bantuan tersebut dapat tersalurkan dengan tepat sasaran,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis.
Saat berkunjung ke Kelurahan Muja Muju, Yogyakarta, pada 24 Desember lalu, Airlangga mengklaim para penerima bantuan berharap pemberian BLT tersebut dapat dilanjutkan ke tahun depan. Pihaknya sendiri telah mengusulkan perpanjangan hingga kuartal I 2024 kepada Presiden.
Namun, saat dimintai konfirmasi mengenai kepastian perpanjangan ini, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Ferry Irawan dan juru bicara Kementerian Koordinator Perekonomian, Haryo Limanseto, tak menjawab hingga berita ini ditulis.
Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menganggap diteruskannya pemberian bantuan tunai hingga kuartal I tahun depan cukup penting. “Proyeksi berlanjutnya El Nino sampai dengan awal 2024 semakin terlihat,” ujarnya.
Melansir data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dua fenomena iklim, yakni El Nino dan Indian Ocean Dipole, masih akan terjadi hingga tahun depan. Kedua kondisi yang membuat musim kemarau berjalan lebih panjang ini menyebabkan produksi pangan terganggu akibat risiko gagal panen.
Yusuf mencatat pemerintah perlu menjaga momentum daya beli pada awal 2024 yang berbarengan dengan Ramadan. Setiap tahun, pertumbuhan ekonomi kerap melonjak selama periode tersebut. “Artinya, ketika pemerintah ingin menjaga asa untuk pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5 persen, momentum itu harus dijaga,” kata dia. Hingga kuartal III 2023, konsumsi rumah tangga menjadi kontributor terbesar terhadap ekonomi yang tumbuh 4,94 persen dengan porsi 2,63 persen.
Penerima manfaat menerima BLT El Nino di Kantor Pos Malang, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, 14 Desember 2023. BPMI Setpres/Muchlis Jr.
Perlu Mekanisme Penyaluran Agar Tepat Sasaran
Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai penyaluran bantuan sosial menjelang pemilihan umum erat kaitannya dengan kepentingan politik. “Kalau pemerintah tetap menyalurkan bansos, sebaiknya mempertimbangkan bagaimana caranya agar tidak menguntungkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden,” katanya.
Dia juga mengingatkan bahwa bantuan sosial baru bisa berdampak positif terhadap perekonomian bila dikelola secara terencana, tepat sasaran, serta disinergikan dengan program pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Abdul Manap Pulungan, mengatakan persepsi mengenai kaitan program bantuan langsung tunai dengan dukungan politik tak terelakkan mengingat pada Februari nanti pemilihan umum digelar. Untuk menepis kecurigaan tersebut, dia berharap pemerintah secara terbuka melaporkan penyaluran dan memperbaiki data penerima.
“Jangan sampai dana tidak tepat sasaran dan lagi-lagi programnya tak memberikan dampak yang benar-benar bisa menjaga daya beli masyarakat di tengah krisis pangan akibat El Nino,” kata dia. Dia juga berharap pemerintah memastikan dana yang disalurkan digunakan untuk kebutuhan pangan.
Para ekonom di atas juga menyuarakan fungsi bantuan sosial seperti BLT El Nino ini bukan solusi jangka panjang untuk meningkatkan konsumsi, melainkan hanya menjaga agar daya beli mereka tak turun. Artinya, pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tak bakal signifikan. Pemerintah, menurut mereka, perlu menyelesaikan masalah kemiskinan. Selain itu, perlu solusi menjaga ketahanan pangan sehingga efek kemarau panjang ke depan bisa diantisipasi.
Sumber :https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/486365/pro-kontra-pemberian-blt-el-nino[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]