[vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]
TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono, menanggapi soal rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir.
“Giant sea wall di pesisir Pantura Jawa adalah kebijakan konvensional yang mahal dan tidak berkelanjutan untuk menghadapi kenaikan permukaan air laut,” ujar Yusuf kepada Tempo, dikutip Senin, 29 Januari 2024.
Menurut Yusuf, membangun mega infrastuktur untuk bertahan dari ancaman kenaikan permukaan laut adalah respons kebijakan yang salah arah.
“Tanggul laut tidak menyelesaikan akar masalah dari ancaman kenaikan air laut yang dihadapi kawasan pesisir, bahkan berpotensi membuat krisis ekologis pesisir menjadi lebih parah dan juga berpotensi menghancurkan sumber penghidupan nelayan dan masyarakat pesisir,” tuturnya.
Yusuf menjelaskan, respons kebijakan yang berkelanjutan dan berpihak pada kelompok miskin seharusnya lebih berfokus pada upaya memperbaiki akar masalah (corrective measures) yang berdampak jangka panjang.
“Seperti melarang ekstraksi air tanah untuk mencegah penurunan muka tanah, menjadikan daerah pesisir sebagai kawasan cagar alam dan melarang aktivitas yang konflik dengan pelestarian alam pesisir, menjaga daerah aliran sungai, hingga penanaman kembali mangrove,” kata dia.
Adapun salah satu respon kebijakan terbaik, kata Yusuf, adalah rehabilitasi ekologi pesisir, terutama ekosistem mangrove.
Dia menuturkan, mangrove memiliki peran krusial dalam melindungi pantai dari gelombang dan tsunami, menahan intrusi air laut dan mempertahankan kualitas air di daratan, penyerap limbah, serta menjadi tempat hidup berbagai biota laut dan pesisir.
“Karena berada di daerah pertemuan laut dan daratan, mangrove akan mencegah banjir dan bertindak sebagai benteng alami dari gelombang dan badai,” ucapnya. Dengan demikian, kebijakan rehabilitasi ekosistem mangroves tidak hanya berkelanjutan namun juga sekaligus berpihak pada kelompok miskin.
Adapun sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan pembangunan giant sea wall dapat melindungi ancaman-ancaman yang ada di wilayah Pantura Jawa.
“Kita kemarin buka wacana kembali (giant sea wall) supaya kita aware. Pada saat beberapa tahun ini pemerintah fokus ke IKN (Ibu Kota Nusantara), tapi di sisi lain pemerintah bukan abai terhadap pusat ekonomi dan bisnis di Pulau Jawa,” ujar Susi, Kamis, 25 Januari 2024.
Menurutnya, konsep giant sea wall ini sudah ada sejak lama. “Di Jawa itu sepanjang Pantura, di situ lah lokasi dari infrastruktur ekonomi kita, sekian banyak kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, zona-zona pertumbuhan ekonomi ada di Pantura,” katanya.
Sumber :https://bisnis.tempo.co/amp/1827205/ekonom-ini-sebut-giant-sea-wall-sebagai-kebijakan-mahal-dan-tak-berkelanjutan[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]