[vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]
Belum selesai derita masyarakat menengah ke bawah di Indonesia atas sulitnya akses terhadap kepemilikan tempat tinggal, ketika meninggal dunia pun banyak yang sulit mengakses pemakaman.
Di wilayah urban padat penduduk seperti Jabodetabek, tingginya biaya pemakaman–mulai dari proses pemandian, pengkafanan, transportasi, hingga penguburan–sering kali menjadi beban berat, terutama bagi keluarga miskin.
Bayangkan, keluarga yang sedang berduka dan dirundung kesedihan masih harus menghadapi dilema mencari dana segera agar bisa melakukan prosesi pemakaman anggota keluarganya.
Tak jarang, pada akhirnya banyak yang memilih prosesi yang jauh dari kata layak karena keterbatasan biaya, seperti makam tumpuk atau letak blok makam yang jauh dari akses jalan setapak.
‘Mahalnya’ meninggal dunia di kota besar
IDEAS melakukan simulasi biaya yang dibutuhkan untuk prosesi pemulasaran jenazah di Jabodetabek pada tahun 2025. Prosesnya secara garis besar bisa dibagi menjadi tiga tahap, yaitu sebelum pemakaman, saat pemakaman, dan pascapemakaman.
Seluruh proses tersebut menuntut sejumlah biaya yang biasanya mencapai jutaan, bahkan puluhan juta, tergantung dari fasilitas yang digunakan, lokasi pemakaman, dan adat keluarga.
1. Sebelum pemakaman
Tahap ini dimulai dari pengurusan administrasi kematian di kelurahan atau desa yang biasanya gratis.
Namun, pemulasaran jenazah seperti memandikan, mengafani, dan menyiapkan jenazah membutuhkan perlengkapan seperti kain kafan, bunga rampai, kapas, minyak wangi, serta sabun khusus. Ini bisa memakan biaya Rp500 ribu hingga Rp1 juta. Petugas pemulasaran biasanya diberi imbalan sukarela Rp200 ribu hingga Rp500 ribu.
Transportasi jenazah dengan mobil jenazah milik masjid atau lingkungan bisa saja gratis, tapi tidak selalu bisa tersedia saat itu juga. Sementara jika menggunakan jasa penyewaan ambulans dari pihak jasa swasta, biayanya berkisar Rp300 ribu hingga Rp1 juta, apalagi jika jaraknya antarkota.
Total biaya pada tahap prapemakaman ini rata-rata Rp1 juta hingga Rp4 juta. Mungkin bisa lebih rendah jika seluruhnya ditangani oleh relawan masjid atau yayasan. Namun, tidak semua warga seberuntung itu.
2. Saat pemakaman
Saat pemakaman, biaya sangat bergantung pada jenis Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan status kepemilikan lahan.
Di Bogor, Tangerang, dan Bekasi, pemakaman di TPU desa bisa gratis atau dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), yakni Rp200 ribu hingga Rp1 juta.
Di Jakarta, biaya retribusi sewa penggunaan lahan makam bervariasi, tergantung lokasi tiap petak. Semakin mudah makam untuk diakses seperti dekat pintu masuk makam atau di pinggir akses jalan, biayanya semakin mahal.
Tarif untuk sewa tanah makam selama tiga tahun di Jakarta paling tinggi sebesar Rp100 ribu dan yang paling rendah Rp40 ribu.
Sementara itu, TPU swasta atau wakaf pribadi sering menetapkan tarif lebih tinggi, mulai dari Rp3 juta hingga Rp15 juta untuk hak pakai lahan, belum termasuk biaya gali makam yang berkisar Rp300 ribu hingga Rp800 ribu.
Tenda, kursi, dan sound system bisa dipinjam gratis dari masjid atau rukun warga (RW). Kadang ada biaya sewa komersial antara Rp500 ribu hingga Rp2 juta.
Papan nisan sederhana bisa didapat dengan harga Rp50 ribu hingga Rp100 ribu, sedangkan model permanen dengan marmer atau granit bisa mencapai jutaan rupiah.
Rata-rata, tahap pemakaman ini memakan biaya Rp1 juta hingga Rp5 juta di TPU publik, dan bisa mencapai puluhan juta jika menggunakan TPU premium atau swasta.
3. Pasca-pemakaman
Setelah proses pemakaman selesai, sebagian besar keluarga melaksanakan prosesi doa atau berkumpul bersama.
Untuk penganut agama Islam, misalnya, umumnya melaksanakan tahlilan, mulai dari hari pertama hingga hari ketujuh, lalu berlanjut ke peringatan 40 hari, 100 hari, bahkan haul tahunan.
Untuk tahlilan sederhana di rumah dengan hidangan ringan, biaya yang perlu dikeluarkan berkisar Rp500 ribu hingga Rp2 juta, sementara tahlilan skala besar dengan konsumsi ratusan orang bisa mencapai Rp5 juta hingga Rp10 juta.
Jika keluarga melakukan perawatan makam tahunan seperti membersihkan area, menanam bunga, mengecat nisan, biayanya bisa Rp500 ribu hingga Rp2 juta per tahun. Bila diputuskan untuk membuat makam permanen dengan konstruksi bata atau keramik, biaya bisa melompat ke Rp5 juta hingga Rp10 juta.
Secara keseluruhan, biaya kematian di Jabodetabek untuk prosesi sederhana di TPU publik dapat berada di kisaran Rp4 juta hingga Rp8 juta. Namun, bila keluarga memilih TPU swasta atau premium, serta menggelar prosesi adat besar dan makam permanen, biayanya bisa melesat hingga Rp30 juta, bahkan lebih.
Terbatasnya lahan
Sulitnya akses warga miskin terhadap pemakaman diperparah oleh terbatasnya lahan pemakaman di perkotaan, yang membuat biaya sewa atau pembelian makam terus meningkat dari tahun ke tahun.
Berdasarkan informasi dari Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta, BPS DKI Jakarta mencatat hingga tahun 2021, terdapat 82 Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta dengan total luas mencapai 6,07 juta meter persegi–setara dengan 0,92% dari total luas wilayah Jakarta yang mencapai 662 kilometer persegi.
Jumlah penduduk Jakarta hingga Juni 2025 diperkirakan sekitar 11,010 juta jiwa. Saat ini, tingkat keterisian lahan pemakaman di Jakarta telah mencapai lebih dari 95%.
Artinya, ketersediaan lahan makam baru sangat terbatas, dan sebagian besar TPU hanya dapat melayani pemakaman dengan sistem tumpang, yakni menggunakan petak makam yang sudah ada jenazah sebelumnya untuk memakamkan jenazah baru.
Bantuan pemerintah daerah
Beberapa pemerintah daerah (pemda) memiliki kebijakan santunan kematian bagi keluarga miskin, termasuk di Depok, Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang. Nominal santunan yang diterima berkisar Rp2 juta hinga Rp4 juta.
Di atas kertas, regulasi semacam ini menjadi bentuk kepedulian negara untuk meringankan beban saat duka, tetapi di lapangan, banyak warga bahkan tidak mengetahui hak ini, apalagi memahami cara mengurusnya.
Tanpa pengetahuan dan pendampingan, keluarga miskin sering kali melewatkan kesempatan untuk mengakses bantuan yang sebenarnya menjadi hak mereka.
Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan secara merata.
Kerja sama masyarakat sipil
Di tengah tingginya biaya dan terbatasnya akses lahan di wilayah urban seperti Jabodetabek, kehadiran program dan sinergi yang dilakukan masyarakat sipil, relawan dan sektor swasta bisa sangat berperan penting. Inisiatif kolaborasi sosial akan mampu mengisi celah yang belum sepenuhnya dijangkau kebijakan negara.
Contohnya adalah program Barzah yang diinisiasi oleh Dompet Dhuafa, yakni bantuan untuk pendampingan pemulasaraan jenazah.
Program tersebut memberikan layanan mulai dari pemandian, pengkafanan, penyalatan, hingga penguburan jenazah, serta menyediakan ambulans untuk mengantar jenazah dari rumah sakit ke rumah duka atau langsung ke pemakaman.
Inisiatif ini tidak hanya meringankan beban ekonomi keluarga miskin, tetapi juga memastikan setiap jenazah diurus sesuai nilai kemanusiaan dan tuntunan keyakinan.
Pada akhirnya, pemakaman yang layak bukan sekadar prosesi akhir, tetapi juga bentuk penghormatan terakhir terhadap martabat manusia.
Sumber: https://theconversation.com/jangan-mati-di-kota-besar-akses-sulit-biaya-pun-mahal-263447[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]