[vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]
KBRN, Jakarta: Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), mempertanyakan komitmen pemerintah dan DPR RI terkait soal kesejahtreraan guru. Terutama guru honorer atau kontrak yang dirasakan sampai saat masih terabaikan.
Hal itu dsiampaikan Wakil Sekjen PB PGRI Jejen Musfah menanggapi hasil survei Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) dan GREAT Edunesia Dompet Dhuafa. Surveinya terkait kesejahteraan guru di Indonesia yang dilakukan pada pekan pertama Mei 2024.
“Kesejahteraan guru adalah hak konstitusional mereka. Dalam UU No. 14 Tahun 2025 Tentang Guru dan Dosen sudah disebutkan bahwa guru sebagai profesi,” kata Jejen dalam perbincangan dengan RRI Pro 3, Selasa (21/5/2024).
“Dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, dan membimbing. Selain itu, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar dan Pendidikan menegah.”
Artinya, lanjutnya, sebagai tenaga professional seharusnya apa yang dialkukan seorang guru, yakni mengajar, sudah cukup sebagai sumber penghasilan. Tentunya, untuk menunjang kehidupannya dan keluarganya secara layak.
“Sekarang ini kan masih banyak guru setelah mengajar mencari sampingan dengan mengajar lebih dari satu sekolah. Bahkan ada yang menjadi ojek online,” katanya.
Survei IDEAS menunjukkan 74 persen guru honorer atau kontrak di Indonesia memiliki penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan. Bahkan 20,5 persen di antaranya masih berpenghasilan di bawah Rp500 ribu.
Artinya, di daerah dengan biaya hidup terendah sekalipun para guru terutama honorer masih harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya. Survei tersebut dilakukan terhadap guru dengan jumlah tanggungan rata-rata 3 orang anggota keluarga.
Survei dilakukan secara daring terhadap 403 responden guru di 25 Provinsi memiliki komposisi responden. Di antaranya Pulau Jawa sebanyak 291 orang dan Luar Jawa 112 orang.
Responden survei terdiri dari 123 Guru PNS, 118 Guru tetap yayasan, 117 guru honorer, dan 45 Guru PPPK. Hasilnya 89 persen guru merasa bahwa penghasilan dari mengajar tersebut pas-pasan bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hanya 11 persen yang mengaku cukup dan ada sisa.
Sumber :https://www.rri.co.id/nasional/705497/ada-guru-nyambi-gojek-pgri-pertanyakan-komitmen-kesejahteraan
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]