[vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]
TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menanggapi soal food estate (lumbung pangan) yang belakangan kembali menjadi sorotan banyak pihak.
Menurut Yusuf, untuk mencapai ketahanan pangan, seharusnya tidak ada lagi alih fungsi lahan sawah produktif, terutama di Jawa dan daerah lumbung beras luar Jawa seperti Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan.
“Food estate lahir atas kegagalan pemerintah melindungi lahan pertanian produktif di Jawa dan hancurnya family farming di Jawa seiring alih fungsi lahan pertanian produktif yang tidak terkendali di Jawa,” ujar Yusuf kepada Tempo, dikutip Minggu, 14 Januari 2024.
Maka, kata dia, menjadi krusial untuk mempertahankan lahan sawah dan petani Jawa dari desakan kepentingan komersial, termasuk dari proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang sangat masif di Jawa.
“(Cara) mendorong produksi pangan dan mencapai ketahanan pangan adalah mengembangkan family farming dan melindungi sawah di Jawa, bukan dengan food enterprise dan food estate di luar Jawa,” tuturnya.
Lebih lanjut, Yusuf menyoroti soal kebijakan food estate yang berangkat dari gagasan untuk meningkatkan produksi pangan secara efisien dan cepat. Untuk produksi pangan yang efisien dan cepat, maka pertanian dilakukan dalam skala yang besar. Oleh karenanya, dibutuhkan lahan yang luas dan modal yang besar. Sehingga dibukalah lahan dalam skala besar di luar Jawa. “Dan melibatkan korporasi besar dan negara sebagai pemodal,” kata dia.
Program food estate kembali menjadi sorotan setelah calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung kegagalan proyek tersebut di acara debat calon presiden.
Sementara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengklaim program tersebut sebagai satu-satunya solusi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Padahal pelaksanaan food estate, terutama yang dijalankan oleh Prabowo di Kementerian Pertahanan terbukti gagal dan justru merusak lingkungan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Sumber :https://bisnis.tempo.co/read/1821291/food-estate-prabowo-menuai-kritik-ideas-pemerintah-gagal-melindungi-lahan-petani[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]