[vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]
TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono membeberkan penyebab bantuan sosial atau bansos rentan dipolitisasi. Hal tersebut juga yang mencerminkan politik gentong babi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk kemenangan Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ia menjelaskan program menjanjikan keuntungan elektoral yang sangat signifikan. “Dengan penerima manfaat mencapai hingga 22 juta keluarga miskin dan rentan miskin, maka bansos berpotensi memberi pengaruh kepada sekitar 62 juta jiwa calon pemilih,” kata Yusuf saat dihubungi Tempo pada Selasa, 13 Februari 2024.
Jumlah tersebut mencapai 30 persen dari total pemilih. Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya, memiliki 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bansos sembako dan bansos beras bahkan memiliki 22 juta KPM.
Dari 22 juta KPM bansos, sekitar 60 persen atau 13 juta KPM bertempat tinggal di Jawa. Seperti diketahui, Jawa adalah medan tempur utama dalam Pemilihan Presiden. Sebab dari 204,8 juta DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Pilpres 2024, sekitar 56 persen ada di Jawa.
IDEAS mencatat penerima bansos terbesar terdapat di lima provinsi penentu utama Pilpres. Antara lain, Jawa Timur dengan 4,2 juta KPM, Jawa Barat sebanyak 3,7 juta KPM, Jawa Tengah sebanyak 3,5 juta KPM, Sumatera Utara sebanyak 1,17 juta KPM, dan Banten sebanyak 842 ribu KPM.
Politik gentong babi dalam film Dirty Vote dijelaskan oleh ahli hukum tata negara Bivitri Susanti. Politik gentong babi merupakan istilah yang muncul pada masa perbudakan di Amerika Serikat. Politik gentong babi adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara. Uang tersebut digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh politisi agar dirinya bisa dipilih kembali.
Konsep politik gentong babi ramai diperbincangkan setelah disebutkan dalam film dokumenter Dirty Vote yang disutradarai oleh Dandhy Laksono.
Dalam konteks politik di Indonesia saat ini, menurut Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera itu, politik gentong babi adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara salah satunya berbentuk bansos.
Bansos digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh politisi seolah bantuan yang berasal dari duit rakyat dan menjadi hak rakyat miskin itu tersalurkan karena kebaikan politikus tersebut. Tujuannya, supaya publik mendukungnya.
Sumber :https://bisnis.tempo.co/read/1832910/soal-politik-gentong-babi-direktur-ideas-beberkan-penyebab-bansos-rentan-dipolitisasi[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]