[vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]Secara agregat, status Indonesia menurut Bank Dunia memang telah naik kelas sebagai negara berpendapatan menengah atas, walau pada kenyataannya sebagian besar penduduk belum mencapai tingkat pendapatan dan kehidupan yang layak. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kemiskinan absolut (Garis Kemiskinan [GK] BPS) pada 15 tahun terakhir dan kemiskinan ekstrem pada 40 tahun terakhir, belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kesejahteraan yang substantif.
Jebakan pertumbuhan ekonomi di kisaran angka 5 persen sulit mendorong membaiknya kesejahteraan lintas kelas ekonomi, bahkan menghambat transisi dari kelompok rentan dan calon kelas menengah menuju kelas menengah yang mapan. Kelompok yang berada tepat di atas garis kemiskinan masih berada pada zona abu-abu, kerap rentan dalam risiko siklus kemiskinan karena bantalan aset dan pendapatan belum siap untuk menghadapi goncangan ekonomi.
Dalam perspektif multidimensional mengindikasikan bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan pendapatan rendah, namun juga akumulasi deprivasi lintas dimensi. Strategi pengentasan kemiskinan yang efektif menuntut pendekatan multidimensi terintegrasi yang tidak hanya menyasar pada masyarakat kelompok miskin (<1 GK BPS) dan miskin ekstrem (<1 GK LICs Bank Dunia), namun juga kelompok ekonomi rentan miskin (1 – 1,5 GK BPS). Inilah tiga wajah kemiskinan yang ada di Indonesia. Ketiganya sama-sama membutuhkan penguatan perlindungan sosial universal untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selama ini memang terdapat dua strategi utama pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan pemberdayaan ekonomi yang memerdekakan tiga kelas ekonomi paling bawah.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text][wpdm_package id=’12800′][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]